Puluhan personel Polres Kepulauan Meranti Polda Riau, Sabtu (8/7/2023) malam, melaksanakan patroli KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) dan Presisi untuk mengantisipasi munculnya tindak kejahatan C3 (curat, curas dan curanmor) di seputaran kota Selatpanjang.

Giat tersebut dipimpin oleh Pamen Was Ton Siaga Kompol Yudi Setiawan SH MH didampingi Kasat Samapta Akp Timur Brata Yuda SH, Plh Kasikum Iptu Maharalim Nasution SH MH, 

Adapun lokasi yang menjadi rute patroli meliputi, jalan Merdeka - Imam Bonjol - Alahair - Inpres - Banglas - Dorak - Pramuka - Diponegoro - jalan Rumbia - Gelora - Tanjungharapan dan jalan Tanjungmayat. 

Sasarannya, yakni kantor PLN, Bawaslu, Lapas Kelas II B Selatpanjang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), lokasi yang kerap dijadikan tempat balap liar seperti jalan Pramuka dan Tanjungmayat, kantor Bank perbankan di kota Selatpanjang, serta rutinitas masyarakat di akhir pekan.

"Seperti biasanya secara rutin melakukan patroli dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dimana, para personel melakukan pengecekan diseputaran Kota Selatpanjang untuk mencegah. terjadinya tindak kejahatan C3," ungkap Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTG SH SIK, sebagaimana disampaikan Kabag Ops Kompol Yudi Setiawan, Ahad (9/5/2023) pagi.

Selain mencegah terjadinya aksi kejahatan, polisi juga melakukan pengecekan kelengkapan kendaraan bermotor dan pengendara terhadap masyarakat. Termasuk pengecekan di setiap kantor dan objek vital negara.

"Kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan helm saat berkendara dan melengkapi perlengkapan kendaraan. Bahkan, mengingatkan kepada remaja agar tidak melakukan aksi balap liar dan menghindari tindak pidana," beber Yudi.

Diakuinya, dari hasil patroli tidak ditemukan adanya aktivitas masyarakat ataupun kejadian menonjol yang dapat mempengaruhi stabilitas sitkamtibmas diseputaran Kota Selatpanjang. ( Nina/rls).

Musim penerimaan siswa dimulai, Ombudsman Perwakilan Sumbar membuka Posko Pengaduan PPDB Online. Sampai kemarin (Jumat,red) sudah puluhan pengaduan masuk ke Ombudsman yang berada di Jalan Sawahan Kota Padang itu. 

Satu di antaranya pengaduan warga masyarakat berprofesi wartawan Adrian Tuswandi terkait dugaan kuota siluman. 

"Saya siap jadi martir untuk mengawal keadilan pendidikan di Sumbar," ujar Toaik biasa Adrian disapa banyak kalangan di Sumbar Sabtu (8/7/2023) di Padang. 

Toaik menempuh pengaduan ke Ombudsman supaya lembaga pengawal pelayanan publik ini menyibak tuntas soal PPDB 2023 di Sumbar. 

"Saya dan banyak emak-emak di Sumbar berharap kepada Ombudsman untuk menyibak  tuntas PPDB Online yang menjadi galeboh musiman tiap tahun penerimaan siswa baru. Sistem baik kalau oknum cawe-cawe pastilah jelek," ujar Toaik. 

Saat ini Ombudsman Perwakilan Sumbar  berjibaku untuk menindaklanjuti laporan masyatakat terkait PPDB Online. 

"Seperti soal zonasi diakali dengan KK ganda atau KK pindah alamat ke dekat sekolah dan zonasi berbasis kelurahan serta jumlah siswa diterima melebihi kuota ditetapkan dan dipublish di situs PPDB Online itu," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani dikutip dari media online di Sumbar. 

Yefri berharap pengaduan masyarakat ini bisa lebih banyak tentang dugaan Maladministrasi. 

"Kalau ada laporan terkait dugaan Maladministrasi, dan setelah kita kaji dalam prosedur tindaklanjuti, rekomendasi Maladminsitrasi. Maka rekomendasi Ombudsman berpotensi pidana, penegak hukum bisa memproses sesuai hukum pidana yang berlaku," ujar Yefri Heriani. (***)

Wakik Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, mewakili tamu dan undangan pada resepsi pernikahan atau pesta perkawinan Tegar dan Rany anak dari staf pimpinan DPRD Sumbar Nely Hasnah., Sabtu (8/7/2023), di salah satu hotel di kota Padang. 

Pada kesempatan tersebut Suwirpen mengatakan, Tegar dan Rany mereka pakan pasangan yang beruntung, karena masih banyak di luar sana belum mendapatkan pasangan seperti kedua mempelai. 

Ia juga menegaskan, orang tua mempelai Neky Hasnah merupakan wanita santun, tentunya juga akan saja dengan anak-anaknya yang saat ini sedang duduk dipelaminan. 

"Kami melihat orang tua dari mempelai Nely Hasnah merupakan wanita yang santun, dan kami yakin ananda akan sama dengan orang tuanya," papar Suwirpen. 

Ditambahkannya, kedua mempelai mulai saat ini harus benar-benar sudah mempersiapkan diri, agar ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya dengan cara menabung. 

Jika dalam perjalanan berumah tangga ada kendala yang dihadapi, maka jangan sampai merebak ke mana-mana, apalagi sampai membuat orang tua menjadi gelisah. 

"Jangan sampai dalam permasalah rumah tangga ada kendala, maka selesaikan baik-baik, jangan sampai membuat orang tua gelisah, tetaplah bahagiakan orang tua," tambah Suwirpen. 

Ditegaskannya pula, selain tidak membuat orang tua gelisah, jangan pula memberika permasalahan rumah tangga pada orang lain, karena akan membuat semakin rumit. 

"Jangan pula curhat pada orang lain dalam permasalah runah tangga, karena itu akan membuat semakin rumit dan dapat membuat malu keluarga," tegas Suwirpen. 

Semua berharap agar semua berjalan sampai ke dermaga impian, hanya maut yang memisahkan, seperti Adam dan Hawa, karena pernikahan atas rasa cinta yang diterangi keimanan.

Resepsi perkawinan berjalan lancar, dari awal sampai akhir, dan semua undangan ikut mendoakan agar semua berjalan langgeng, sakinah, mawadah dan warrohmah. (***)

Gedung DPRD Prov Sumbar didatangi oleh puluhan pegawai UPTD BKIM Dinas Kesehatan Prov Sumbar, pada

 Jumat (7/7/2023).

Puluhan pegawai UPTD BKIM tersebut bermaksud untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dua orang ASN di UPTD BKIM yang sudah membuat suasana kerja di BKIM tidak kondusif.

“Kedatangan kami ke sini tidak ada hubungannya dengan mutasi drg, Afando Ekardo ke Bapelkes. Kami senang pak Edo bisa berkarya di tempat lain” ujar Yesi salah seorang pegawai BKIM dihadapan anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat.

Menurut Yesi, sebenarnya ketidakharmonisan suasana kerja di BKIM sudah terjadi jauh sebelum drg, Edo menjadi Kepala UPTD BKIM. Hal ini disebabkan oleh sikap seorang dokter yang berinisial SH, dan Kasi Penunjang Pelayanan yang berinisial RWP,  sehingga pendapatan BKIM tidak maksimal.

“Tahun 2022 BKIM diberi target pendapatan sebesar Rp 3,254 miliyar. Akan tetapi yang terealisasi hanya Rp 800 juta atau 28 %.” ujar Yesi. Hal ini disebabkan karena dr, SH selalu merujuk pasien ke Rumah Sakit Mata Regina.

Yang bersangkutan mengatakan kalau alat operasi yang ada di BKIM sedang rusak. Padahal itu hanya akal-akalan SH agar bisa mendapatkan uang yang lebih besar jika operasi dilaksanakan di RS Mata Regina.

Kemudian terjadi pergantian pimpinan di BKIM. drg, Afando Ekardo ditunjuk sebagai Kepala UPTD BKIM. Berkat tangan dingin drg, Afando, terjadi perubahan yang sangat drastis. Berbagai inovasi dilakukan dokter Edo, termasuk salah satunya program inovasi yang dinamakan Masuk Sorga.

Kemudian drg, Afando menerima dokter kontrak BLUD. Anehnya, alat yang kata dr, SH rusak ternyata bisa dipakai oleh dokter kontrak tersebut. “Itu artinya dr, SH selama ini sudah berbohong sama institusinya sendiri” ucap Yesi sambil menangis.

Bukan itu saja kata Yesi, dr, SH selalu menahan Surat Bukti Pelayanan Kesehatan (SBPK) yang sangat dibutuhkan untuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan. “Kalau tidak ada SBPK, maka BPJS Kesehatan tidak mau mencairkan klaim atas pelayanan yang sudah diterima pasien” tuturnya.

Menurut informasi dari pegawainya lainnya, baik dr, SH maupun RWP sering tidak disiplin dalam hal masuk kerja. Mereka jarang sekali masuk kantor tepat waktu. “Dan yang lebih memiriskan lagi, mereka berdua suka bersikap kasar kepada pasien” ungkapnya.

Masih banyak sebenarnya hal negatif yang mereka lakukan, seperti suka berbohong dan suka mengadu domba antar sesama pegawai. “Selagi kedua orang ini masih berada di BKIM, maka jangan harap BKIM akan maju. Untuk itu kami mohon agar kedua orang tersebut di pindahkan dari BKIM” ucap mereka serempak

Saat ini kata Riri, keduanya dalam litsus Inpektorat, akan tetapi sudah sejak bulan Februari sampai sekarang, hasil litsus belum keluar. “Yang jadi pertanyaan bagi kami adalah apakah belum keluarnya hasil litsus karena ada intervensi dari Kepala Dinas Kesehatan dr, Lila Yanwar?” ujarnya.

Menanggapi polemik yang terjadi di BKIM tersebut, Hidayat anggota Komisi V DPRD Prov Sumbar berpendapat bahwa SOP pengelolaan BKIM belum maksimal. “Kita akan dorong agar BKIM segera beralih status menjadi BLUD, meski seperti yang saya dengar tadi, anggaran untuk perubahan status tersebut dicoret oleh Kepala Dinas” ujar politisi partai Gerindra ini.

Hidayat berjanji akan menyampaikan segala permasalahan yang terjadi ini kepada pimpinan dewan. “Kapan perlu kita akan bentuk pansus untuk menyelesaikan permasalahan di BKIM ini” janji Hidayat. (**)

Peringati HUT ke-65 Pengambilalihan Pabrik, Semen Padang Lakukan Panen Perdana Kaliandra di Area Reklamasi Bekas Tambang Batu Kapur

Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa melakukan panen perdana tanaman kaliandra di area reklamasi bekas tambang batu kapur. Kaliandra yang ditanam pada tahun 2022 ini akan digunakan untuk mensubstitusi bahan bakar batubara pada proses produksi semen

PADANG,Lintas Media News 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Pengambilalihan Pabrik dari Belanda, PT Semen Padang melakukan panen perdana tanaman kaliandra yang ditanam sebanyak 4000 batang di area reklamasi bekas tambang batu kapur perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut, Jumat (7/7/2023).

Panen tanaman berkalori tinggi dengan nama latin Calliandra calothyrsus yang berasal dari Meksiko dan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan bakar yang dapat mensubsistusi batubara itu, dilakukan oleh Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa, bersama Direktur Operasi PT Semen Padang Indrieffouny Indra.

Pada panen kaliandra itu, turut hadir sejumlah staf pimpinan PT Semen Padang. Di antaranya, Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku Sumarsono, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan Iskandar Z Lubis, Kepala Unit Operasi Tambang Hendri Priparis, dan Kepala Unit Perencanaan & Pengawasan Tambang Dedi Muhamad Sidiq.

Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa mengatakan ada sekitar 4000 kaliandra merah yang ditanam di area reklamasi bekas tambang batu kapur ini. Kaliandra merah ini ditanam pada tahun 2022. Dan, sekarang ini ribuan tanaman kaliandra itu sudah bisa dipanen dan siap untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang dapat mensubstitusi batubara.

"Sebenarnya kaliandra merah di area reklamasi bekas tambang ini sudah dipanen sejak Juni kemarin. Penan hari ini hanya simbolisnya saja. Rencananya dipertengahan Agustus mendatang, kaliandra merah yang dipanen ini akan kami gunakan untuk uji coba sebagai bahan bakar produksi semen di pabrik Indarung V," kata Asri Mukhtar didampingi Direktur Operasi Indrieffouny Indra

Direktur Operasi PT Semen Padang Indrieffouny Indra melakukan panen perdana tanaman kaliandra di area reklamasi bekas tambang batu kapur. Kaliandra yang ditanam pada tahun 2022 ini akan digunakan untuk mensubstitusi bahan bakar batubara pada proses produksi semen

Untuk uji coba tersebut, kata Asri Mukhtar melanjutkan, PT Semen Padang menyiapkan sekitar 150 ton kaliandra. "Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Semen Padang saat ini juga tengah melakukan panen kaliandra merah dibeberapa kawasan perhutanan sosial di Sumbar yang penanamannya juga dilakukan bersamaan dengan kaliandra merah yang dipanen di area reklamasi bekas tambang ini," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasi Indrieffouny Indra menyebut saat ini PT Semen Padang tengah gencar melakukan penanaman kaliandra merah di lingkungan perusahaan. Bahkan selain di area reklamasi bekas tambang batu kapur, PT Semen Padang juga menyiapkan sekitar 19 Ha lahan emplasemen perusahaan untuk ditanami kaliandra merah.

"Kaliandra merah ini adalah bahan bakar energi terbarukan. Kaliandra yang dipanen hari ini merupakan bibit yang dibawa dari Sulawesi Selatan. Bibit ini kemudian kami kembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar perhutanan sosial," kata Indrieffouny.

Pemberdayaan masyarakat sekitar perhutanan sosial melalui penanaman kaliandra ini, juga sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Bahkan bersama dengan KLHK, PT Semen Padang telah menandatangani keasanggupan/deklarasi mendukung usaha pengembangan KUPS di Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023.

Sebagai bentuk kesanggupan tersebut, PT Semen Padang juga telah bekerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh untuk penyediaan 500 ribu bibit kaliandra merah. "Kebutuhan kita 100 juta bibit. Tahap awal ini dimulai dengan 500 ribu bibit. Disamping kerjasama dengan Politeknik Pertanian Payakumbuh, kita juga telah membudidayakan sekitar 140 ribu bibit kaliandra dilahan sendiri," ujarnya.

"Artinya, jauh sebelum penandatangan kesanggupan/deklarasi tersebut, kami di Semen Padang juga sudah bekerjasama dengan masyarakat sekitar perhutanan sosial atau KUPS untuk menanam kaliandra merah. Karena, kaliandra merah bernilai ekonomis. Selain batangnya bermanfaat sebagai bahan bakar alternatif, daunnya juga bisa untuk pakan ternak dan bunganya untuk konsumsi madu," pungkas Indrieffouny.(*)

 

Peserta Program Magang Tamatan SMK Semen Padang (SMK-SP) yang mengikuti magang selama 1 tahun di PT Semen Padang, menjalani kegiatan review bulanan dan diskusi yang digelar di Rumah Knowledge Management PT Semen Padang, Jumat (7/7/2023) siang. Program ini merupakan bagian dari upaya PT Semen Padang untuk meningkatkan peran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dunia pendidikan.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati mengatakan review dan diskusi ini digelar setiap bulan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan mereka selama mengikuti magang yang dibuka pada bulan Juni lalu oleh Direktur Operasi PT Semen Padang, Indrieffouny Indra. 

"Setiap bulan para peserta magang ini kita kumpulkan dan bersifat class room, kita wawancarai satu per satu, sehinga kita mengetahui progres mereka masing-masing dan evaluasi ini kita lakukan sebagai salah satu cara agar tujuan program ini tercapai". Ujar Anita

Anita menambahkan, tujuan evaluasi ini juga melihat efektivitas program ini pada waktu berjalan, sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan bahkan menambah pengetahuan mereka jika secara teori yang belum didapat. "Dan, kegiatan review dan diskusi ini sekaligus juga bertujuan untuk membantu mereka memahami kegiatan atau bahkan teori tambahan jika dibutuhkan". tutup Anita.

Staff Perencanaan & Evaluasi Produksi PT Semen Padang Ridwan Mukhtar, yang juga Koordinator Program Magang Tamatan SMK-SP mengatakan, perkembangan pengetahuan dan skill para peserta magang sudah menunjukan perkembangan sejak dibukanya program magang SMK-SP ini. 

"Misalnya, mereka dari Teknik Mesin, tentunya harus paham proses pengelasan Metal Inert Gas (MIG) dan Metal Arc Gas (MAG), termasuk cara kerjanya, dan mereka juga harus tahu nama alat untuk pengelasan. Begitu juga dengan jurusan Teknik Elektronika," katanya. 

Peserta program magang ini, sebut Ridwan, nantinya akan diberikan sertifikat. "sertifikat itu lah nantinya yang akan menjadi nilai tambah bagi mereka untuk dapat bersaing di industri kerja,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta Program Magang Tamatan SMK-SP bernama Muhammad Afdal mengaku bahwa banyak pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti magang di PT Semen Padang, meskipun waktu yang dilalui baru 1 bulan. 

Seperti Las MIG contohnya. Karena, bagi dirinya dan juga peserta magang lainnya, Las MIG ini adalah sesuatu yang baru dipelajari dan itu hanya di PT Semen Pasang ini. Sebab, di sekolah tidak pernah mempelajari cara pengelasan menggunakan Las MIG. 

"Di sekolah kami hanya belajar Las MAG. Kalau Las MIG ini hasilnya lebih bagus, dan cara pengelasan juga mudah dipahami. Ini sesuatu yang baru dan tentunya kami senang bisa mendapatkan metode kerja yang baru di Semen Padang," katanya.(*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan  melantik dan memutasikan 24 Kepala UPT SMPN, UPT SDN dan TK di lingkungan Pemkab Dharmasraya. Pelantikan dilaksanakan di  auditorium kantor bupati setempat, Pulau Punjung, Jumat, (07/07/2023).

Sutan Riska menyampaikan ucapan selamat kepada kepada para kepala sekolah yang baru saja dilantik.Ketua Umum Asossiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia itu  berpesan agar kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

"Mutasi merupakan hal yang penting demi terwujudnya kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik dimasa mendatang. Penempatan merupakan perwujudan dari pada perhitungan kongkrit tentang kapasitas saudara - saudari yang dimutasikan hari ini, dan telah sesuai dengan hasil evaluasi yang kami lakukan sehingga tidak diragukan, saudara - saudari dapat melaksanakan dengan baik dan diharapkan hasilnya juga baik" kata Sutan Riska

Sutan Riska menjelaskan, pelantikan Kepala Sekolah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Peraturan ini menegaskan bahwa jalur kepemimpinan pendidikan ke depan adalah dari jalur guru penggerak.

"Saya berharap Guru Penggerak dan saya lantik sebagai Kepala Sekolah saat imi harus siap menjadi pemimpin pembelajaran dan berperan sebagai agen pendorong transformasi pendidikan di Indonesia umum nya dan Dharmasraya pada Khususnya" tambahnya

Selain itu, Sutan Riska juga menjelaskan bahwa selain dari jalur guru penggerak, sebagai kepala sekolah yang mutasi hari ini juga merupakan bentuk penyegaran menyikapi tantangan - tantangan baru dunia pendidikan yang harua kita hadapi ke depan. Dan juga dapat beradaptasi dengan tugas baru agar dilaksanakan dengan cepat, mengingat proses pembelajaran tahun 2023, minggu depan sudah mulai berlangsung.

"Kemudian juga diharapkan saudara-saudari harus mampu mengemban dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid kepada para guru dan pemangku kepentingan sesuai dengan esensi kurikulum merdeka. Jangan lupa bahwa tahun ajaran ini, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka pada seluruh satuan pendidikan tanpa terkecuali" harapnya.

Sementara itu, selain dari jalur guru penggerak, sebagai kepala Sekolah yang kami mutasi hari ini juga merupakan bentuk penyegaran menyikapi tantangan - tantangan baru dunia pendidikan yang harus kita hadapi ke depan. 

"Selamat bekerja dan kami minta adaptasi terhadap tugas baru agar dilaksanakan cepat, mengingat proses pembelajaran tahun ajaran 2023 minggu depan sudah mulai berlangsung." tukasnya.

Adapun kepala sekolah yang dilantik dan dimutasikan pada hari ini adalah, Sudarti sebagai SMPN 03 Koto Besar, Kosasih Efendi sebagai kepala SMPN 1 Sungai Rumbai, Fahruddin sebagai kepada SDN 17 Pulau Punjung, Mudarsih sebagai kepala 13 Sitiung.

Maizar sebagai kepala SDN 15 Pulau Punjung, Tati Deswanti sebagai kepala SDN 09 IX Koto, Gusman sebagai kepala SDN 11 IX Koto, Indrawati sebagai kepala SDN 04 Sitiung, Supratini sebagai kepala SDN 04 Pulau Punjung, Junaidi sebagai kepala SDN 29 Pulau Punjung dan Ratna Juita sebagai kepala SDN 05 Koto Baru.

Kemudian Zulhendri kepada SDN 05 Padang Laweh, Rita Susila kepala SDN Timpeh, Rosmawati kepala SDN 12 Tiumang, Yulfioldi kepala SDN di Koto Besar, Kartutik Andriani kepala SD 23 Koto Besar, dan Firman Jaya kepala SDN 05 IX Koto, 

Fauzi kepala SD 08 Koto Besar, Tri Marsudi kepada SDN 05 Tiumang, Sediadi kepala SDN 04 Koto Salak, Vivi Mairina kepala SDN 06 Koto Salak, Endang Harumi kepala SDN 11 Timpeh, Hafnita kepada SDN 06 Sungai Rumbai dan Lylga Febriana kepala SDN 03 Padang Laweh.

Seterusnya, Darmiyus kepala SDN 14 Koto Besar, Tomy Junaidi kepala SD 02 Asam Jujuhan, Tarmizi kepala SDN 13 IX Koto, Misriza kepala SDN 04 Asam Jujuhan, Darwin kepala SDN 04 Timpeh, Budi Yanto kepala SDN 12 Koto Salak, Yumelta Novita kepala SDN 02 Tiumang, Mukhlis kepala SDN 09 Koto Salak, Santi Argo kepala TKN 01 Koto Baru, dan Djulinar kepala TKN 02 Pulau Punjung.(elda)

Guna memantapkan kehadiran serta sinergitas anggota Polri ditengah-tengah masyarakat, Polsek jajaran Polres Kepulauan Meranti Polda Riau, Jumat (7/7/2023) pagi, kembali menyambangi masyarakat di wilayah hukum masing-masing.

Melalui pertemuan yang dibungkus dalam program Jumat Curhat tersebut, polisi menampung beragam keluhan warga.

Seperti halnya kegiatan Jumat Curhat Polsek Rangsang Barat yang berlangsung di kantor Desa Bantar bersama masyarakat setempat.

Kapolsek Iptu Benny A Siregar SH MH, melalui Bhabinkamtibmas Desa Bantar Brigadir Niko H Manurung, menerima keluhan warga tentang ramainya anak-anak berkumpul di pinggir jalan dan saran terkait banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di halaman rumah masyarakat. 

Merespon persoalan itu, pihaknya, kata Niko, akan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mengingatkan pemuda atau anak-anak untuk tidak lagi berkumpul di pinggir jalan karena mengganggu pengguna jalan.

Kemudian, menghimbau masyarakat untuk menjaga serta memelihara hewan ternak agar tidak lagi berkeliaran di perkarangan rumah warga lainnya.

Selanjutnya, Jumat Curhat Polsek Tebingtinggi Barat dilakukan bersama perangkat Desa Alai.

Kapolsek Iptu JA Lubis bersama Plt Camat Tebingtinggi Barat Rinaldi SH MSi, Banit Samapta Bripka Amril Sesky dan Babinsa Desa Alai Serma Safi'i, mengajak perangkat desa serta warga untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar selalu kondusif.

Apabila terjadi peristiwa dan hal-hal yang menonjol, agar masyarakat segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas desa tersebut.

Untuk giat Jumat Curhat Polsek Tebingtinggi, kali ini berlangsung dikediaman Ustad Sofyan HS, Ketua Tarekat Qodriah Wanasabandiah di Desa Alahair bersama tokoh agama H Rahmat dan Ustadz Paino, serta jemaah Tarekat Qodriah Wanasabandiah.

Kapolsek Tebingtinggi AKP Gunawan SH didampingi Kanit Binmas Bripka Romi Satria dan Bhabhinkamtibmas Desa Alahair Bripka Mukhtarrosidi.

Kapolsek menyampaikan pesan kepada warga agar mengidentifikasi dan menindaklanjuti gangguan keamanan yang jadi keluhan serta menginformasikannya ke Polsek Tebingtinggi.

Kemudian, menyampaikan bahwa memasuki tahun politik jangan sampai terjadi gesekan di masyarakat hanya gara-gara beda pilihan.

Kegiatan Jumut Curhat Polsek Merbau dilaksanakan bersama masyarakat Kecamatan Tasik Putripuyu yang berlangsung di kantor Desa Bandul.

Kapolsek Merbau AKP Aguslan SH diwakili Bhabinkamtibmas Bripka Sisunardi mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan ketertiban di lingkungan sekitar masing-masing.

Jika melihat orang yang mecurigakan, agar melaporkan ke Polsek Merbau. Karena hal itu merupakan salah satu wujud peran aktif masyarakat dalam menjaga kamtibmas. Sehingga Polsek Merbau bisa melakukan langkah deteksi dini antisipasi adanya gangguan kamtibmas.

Sedangkan kegiatan Jumat Curhat Polsek Rangsang digelar di pelabuhan Kuala Parit Dusun 4 Desa Bungur Kecamatan Rangsang Pesisir bersama nelayan.

Giat dilaksanakan oleh Wakapolsek Rangsang Iptu Daniel Bakara didampingi Bhabinkamtibmas Desa Bungur Briptu Randy Andhika.

Di kesempatan itu, Wakapolsek Rangsang mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kamtibmas di desa, terlebih memasuki tahun politik ini.

Selain itu, mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena bisa merugikan diri sendiri dan orang banyak.

Bahkan, para nelayan juga dihimbau untuk selalu berhati-hati saat melaut serta mengutamakan keselamatan.

Adapun sejumlah curhatan masyarakat dalam pertemuan itu, yakni tentang kondisi jalan menuju pelabuhan Kuala Parit Desa Bungur yang saat ini dalam keadaan rusak. Sehingga menghambat akses para nelayan untuk pergi ke laut.

Merespon keluhan itu, pihaknya, kata Wakapolsek akan berkoordinasi dengan kepala desa dan kepala P3MD agar jalan tersebut bisa diprioritaskan pembangunannya.(Nina/rls).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Padang mengadakan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada Jum’at (30/6/2023) bertempat di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang. Acara ini diikuti oleh Pengurus dan Anggota Himpaudi se-Kota Padang.

Sebagai narasumber kegiatan ini, Anggota MPR RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Rektor Universitas Ekasakti Padang, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd dan moderatornya Noviandi Amir, SH, MH. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Himpaudi Kota Padang, Desi Susanti, S.Pd, dan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Padang Asmawati, SE., M.Si.

Leonardy menyatakan sosialisasi ini merupakan tugas MPR RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk melaksanakan agenda memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ditegaskannya sosialisasi ini penting artinya mengingat saat ini cukup banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang berpotensi memecah belah bangsa ini. Belum lagi kemajuan teknologi dan informasi saat ini yang menghilangkan sekat-sekat kebangsaan, memudahkan masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia dalam Empat Pilar Kebangsaan. Untuk itu generasi penerus kita harus ditanamkan nilai-nilai ini sejak usia dini.

Leonardy mengingatkan tugas guru PAUD adalah menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak seperti kemandirian, kematangan emosi, menghormati orang tua, menghormati sesama teman, pandai bergaul. “Proses pembelajaran ini disampaikan melalui belajar dengan bermain, bermain dengan belajar, belajar dengan bernyanyi," ungkap Leonardy.

Untuk itu Leonardy mengharapkan para guru PAUD dapat menyampaikan nilai-nilai luhur yang terkandung pada Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada anak didiknya saat proses pembelajaran tersebut. 

Leonardy melanjutkan, para anggota Himpaudi Kota Padang adalah guru atau orang-orang yang mengajar generasi muda yang masih pada usia dini dan berada di garis depan yang juga berinteraksi langsung dengan orang tua anak-anak tersebut. Ini tugas mulia sehingga pondasi atau dasar pengetahuan anak-anak terbentuk dan akan terus dipakainya selama masa hidupnya. Itulah mengapa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara penting diajarkan sejak usia dini.

Nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak hendaknya sesuai dengan ideologi dan aturan yang ada di Indonesia. Nilai-nilai mulia itulah yang selanjutnya akan diteruskan oleh generasi emas dalam membangun bangsa di masa depan nanti. 

Guru PAUD yang sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat, kata Leonardy, diharapkan menyampaikan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Himpaudi Kota Padang, Desi Susanti, S.Pd juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini (2023) menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar pada lembaga PAUD di Padang. Harapannya tentu agar anak-anak dapat dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan di tingkat selanjutnya.

 

Dikatakannya bahwa Himpaudi Kota Padang tetap mengarahkan lembaga-lembaga PAUD yang dinaungi untuk menerapkan kurikulum terbaru kepada anak-anak didik. PAUD di Kota Padang juga menerapkan Senam Profil Pancasila. Melalui senam ini diharapkan pendidik PAUD bisa mengenalkan, memberi pemahaman tentang nilai-nilai luhur dalam keempat pilar kebangsaan kepada anak usia dini yang belajar di lembaga mereka. 

Desi juga mengungkapkan di Kota Padang ada 177 lembaga PAUD dan 572 pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Dia sangat mengharapkan dukungan Leonardy untuk guru PAUD. Sebab hingga saat ini lembaga PAUD masih berada di luar sistem pendidikan formal Indonesia dan belum ada dalam undang-undang pendidikan.

“Hal ini membuat kami belum mendapatkan fasilitas dan benefit selayaknya tenaga kependidikan," ungkap Desi.

Rektor Universitas Ekasakti Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd selaku narasumber menyampaikan bahwa materi Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat disampaikan kepada anak-anak usia dini dalam bentuk sederhana. Sesuai dengan umurnya. 

“Misalnya dengan membuat peraturan di kelas, itu mengajarkan tentang pentingnya mematuhi peraturan dalam menjaga ketertiban," ungkap Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Sumatera Barat itu.

Bagaimana Bersikap

Dalam sesi tanya jawab bersama peserta, Ketua Himpaudi Kota Padang Desi Susanti, S.Pd menanyakan berkaitan dengan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Ia mengatakan bahwa berita tentang pelanggar hukum dan undang-undang ini justru banyak juga si pembuat undang-undang itu sendiri. Ia khawatir bahwa pemberitaan ini akan dilihat anak-anak dan dicontoh. “Kita tentu khawatir anak-anak nanti malah mencontoh pelanggarannya,” ungkapnya

Meni Effendi, S.Pd, Anggota Himpaudi dari Kecamatan Nanggalo mengatakan bahwa ia merasa pemerintah kurang konsisten dalam penegakan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Karena, saat ini saja di sekolah tingkat dasar dan menengah pelajaran tentang pancasila dan kewarganegaraan itu hanya dua jam dalam seminggu. “Bagaimana bisa menanamkan nilai Pancasila kepada anak jika diberi waktu hanya dua jam dalam seminggu," katanya.

Selain itu, Meni juga mempertanyakan tentang materi sosialisasi empat pilar itu. Bagaimana caranya agar bisa menanamkan nilai Pancasila dan pilar lainnya, sedangkan anak usia dini masih belum bisa berfikir secara abstrak.

Menanggapi pertanyaan para peserta sosialisasi, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd menjelaskan tugas kita adalah mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan. Tidak hanya dipatuhi, tapi juga aturan yang ada dilaksanakan secara konsisten. Bentuk kelompok atau grup kepada anak untuk mensimulasikan kehidupan bermasyarakat. 

Ditambahkannya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak. Apalagi anak usia dini dimana daya serap anak masih sangat kuat. “Sehingga, jika kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kepatuhan, kemanusiaan dan keagamaan, maka nilai tersebut akan melekat hingga dewasa,” ungkap Rektor Unes tersebut.

Prof. Dr. Sufyarma Marsidin melanjutkan meski pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan hanya diajarkan dua jam, itu kan hanya pendidikan intrakurikuler. Artinya, pendidikan nilai-nilai kebangsaan ini dapat diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jangan hanya terpaku pada pembelajaran dalam silabus saja. Bisa dikembangkan melalui pembelajaran diluar materi yang disusun dalam kurikulum.

H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan bahwa pelanggaran hukum atau perundang-undangan itu dilakukan karena adanya kesempatan oleh si pelanggar maupun oleh pembuat aturan itu sendiri. Guru PAUD hendaknya menyaring berita yang dilihat atau ditunjukkan kepada anak, bisa juga memberikan contoh lain yang baik-baik saja. Ajarkan bahwa ada konsekuensi pada setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. 

“Harus disadari dan diajarkan pula, menjadi orang penting itu baik, namun menjadi orang baik jauh lebih penting,” kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut. 

Apabila nilai kebaikan ini sudah tertanam, maka akan mudah untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Penting juga untuk menyadari bahwa anak masih belum bisa berfikir abstrak. Jadi pembelajaran melalui simulasi akan lebih baik.

Berkaitan dengan dimasukannya PAUD ke dalam sistem pendidikan formal dan perundang-undangan sistem pendidikan nasional, Leonardy menyatakan, menyampaikanya pada pemerintah saat rapat kerja bersama pemerintah. “Kita akan desak pemerintah agar aspirasi dari Himpaudi dapat diakomodir," kata Leonardy. (*)

Kombes Pol Hilman Wijaya selaku Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Barat kembali meraih prestasi dikancah nasional, hal tersebut diapresiasi langsung dalam bentuk penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit dalam keberhasilanya mencapai target Penerimaan Negara Bukan apajak (PNBP) tahun anggaran 2022 yang di gelar di Jakarta, Kamis (06/07/2023)

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar meraih peringkat 1 dalam Pencapaian PNBP pada fungsi Lalu Lintas dengan nilai capaian 132,67 persen untuk kategori zona B.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapatkan melalui pelayanan SIM, BPKB, STNK dan TNKB atau yang dikenal dengan singkatan SBST.

“Kita bersyukur dengan pencapaian ini dan ini semua karena arahan dari Kapolda Sumbar untuk mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak,” Ujar Hilman Wijaya

Ia mengatakan itu peran pemerintah Sumbar dan juga masyarakat Sumatera Barat yang tertib dalam mendapatkan pelayanan membuat pihaknya dapat mencapai target yang telah dibebankan.

“Angka 132,67 persen tentu sangat besar bahkan melebihi target. Ini mengindikasikan ketaatan warga Sumbar dalam mengajukan permohonan dan pelayanan lalu lintas,” kata dia.

Menurut Kombes Pol Hilman salah satu yang menjadi penyebab Ditlantas Polda Sumbar mampu meraih hasil ini adalah dengan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat.

“Kita perbaiki pelayanan dan semua masukan dari semua pihak kita jadikan evaluasi dalam meningkatkan sistem pelayanan. Kita juga perkuat soliditas dengan tim Samsat Daerah sehingga muncul terobosan serta inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mengakses layanan,” kata Hilman menambahkan.

Penghargaan ini juga tak lepas dari kerja sama dan semangat yang solid dari tim Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar yang menjadi garda terdepan secara langsung berhadapan dengan masyarakat

“Kita bekerja nothing to lose dan selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Kita juga permudah layanan publik yang ada sehingga masyarakat nyaman dalam melakukan permohonan baik pembuatan SBST,” Tutup Hilman. (RD)

Lintasmedianews.com- Adanya informasi warga yang protes ke nagari terkait persoalan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat muncul baru-baru ini.

Persoalan tersebut diduga muncul karena adanya kekeliruan pembayaran hutang dan tunggakan PBB yang harus dibayarkan masyarakat.

Tunggakan dan hutang PBB yang harusnya telah dibayar lunas oleh warga tercatat belum menyetorkan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada pembukuan nagari.

Menelusuri kebenaran informasi tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada Wali Nagari Gunung Selasih, melalui Sekretaris Nagari Gunung Selasih, Agusmardi usai melaksanakan rapat di aula lantai dua kantor Bupati Pulau Punjung, Selasa (04/07/2023) lalu membenarkan hal tersebut.

Menurut Agusmardi, persoalan tersebut berawal dari tahun 2016 sampai 2019. Teknis pembayaran PBB di nagari seperti gelondongan. Sekretaris Nagari Gunung Selasih mengaku nagari dirugikan secara moril.

“Teknis pembayaran PBB seperti gelondongan, yakni pemerintah nagari menagih ke masyarakat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kemudian disetorkan secara global ke pihak Bank,” katanya.

Dirinya juga mencontohkan, “Nagari Gunung Selasih menyetor pajak masyarakat senilai Rp50 juta, sementara nomor objek pajak masyarakat yang disetorkan ke pihak Bank tidak bisa diketahui,” ungkap Agusmardi.

Pada pertengahan 2019 Nagari Gunung Selasih sudah mulai mengikuti perubahan sesuatu instruksi, penyetoran sudah mulai ke kolektor Kepala Jorong, lalu Jorong menyetorkannya ke nagari atau langsung ke pihak Bank. Cara seperti itu menurutnya juga berisiko dimana penyetoran ke Bank pada akhir tahun beresiko gangguan jaringan disebabkan tutup buku dan sistem Bank yang sibuk. Sehingga nagari memberikan flashdisk untuk memudahkan pihak Bank menginput data nya.

“Ini nomor objek pajak yang kami bayarkan, nilai uangnya segini, dan itu sampai berminggu-minggu tinggal di Bank,” kata Agusmardi berdasarkan pengalamannya.

Sampai akhir tahun 2022 masih dengan cara yang sama, di tahun 2023 Nagari Gunung Selasih sudah bisa mengecek di portal PBB. Di Portal PBB terlihat langsung ada warna merah bagi masyarakat yang memang belum membayar pajak.

“Yang belum membayar pajak terlihat berwarna merah. Yang jadi masalah itu masyarakat sudah bayar tapi laporan nya masih merah ini tentu akan membuat masalah. Faktanya masyarakat sudah membayar dengan adanya bukti pajak. Kita tidak ingin disalahkan dan tidak ingin menyalahkan,” tegasnya.

Dirinya juga menyatakan, di pemerintahan nagari sudah ada target pemungutan pajak, bahkan kegiatan nagari bersangkutan pada hasil pemungutan PBB.

“Maka tidak mungkin pajak kami tagih dan tidak disetor, kalau dikatakan sistem perbankan sudah benar seratus persen, faktanya seminggu yang lalu kami sudah setor pajak Rp6 juta ke pihak Bank Nagari, pagi ini (Selasa 04/07/2023) dicek belum ter input ke BKD,” tambahnya.

“Kami juga telah melakukan konfirmasi ke pihak Bank, dikatakan sistem sedang sibuk. Ketika masyarakat butuh bukti lunas pajak, di cek di portal PBB masih merah, sehingga masyarakat berasumsi negatif kepada pemerintah nagari, maka kami dirugikan secara moril,” sambung Sekretaris Nagari Gunung Selasih Agusmardi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya Asril saat dikonfirmasi, mengatakan Pemerintah Daerah pasti mencarikan solusinya bagi masyarakat.

“Saat ini kita cari dulu dimana inti persoalan, kita sebaiknya jangan berasumsi negatif dulu,” ucap Asrial.

Sementara, Pimpinan Cabang Bank Nagari Pulau Punjung Reinaldo menjelaskan melalui chat via WhatsApp bahwa saat melakukan transaksi ada gangguan jaringan, sehingga tidak maksimal melakukan transaksi.

“Mungkin pada saat melakukan transaksi ada gangguan jaringan sehingga tidak efektif masuk, nanti coba saya cek ke BKD karena belum ada keluhan dari pihak BKD,” ucap Reinaldo.

Badan Keuangan Daerah Dharmasraya rutin setiap hari menerima pengaduan masyarakat terkait tunggakan pajak bumi dan bangunan. Pengaduan masyarakat tersebut terpantau karena rutin membayar pajak setiap tahun, namun terdata masih ada tunggakan di BKD setempat. Tunggakan sekaligus denda menjadi hutang masyarakat yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah, kata Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB, Fajar Robi Yunika, kepada awak media di ruang kerja nya, Kamis (22/06/2023) lalu.

Terpisah Wali Nagari Batu Rijal Burhanudin optimis pemerintahan nagari bisa melakukan pencapaian target PBB, mengingat sebelumnya pencapaian PBB Nagari Batu Rijal di bawah 90 persen.

“Jika pemerintahan nagari lebih giat lagi, kami optimis pencapaian target PBB setiap tahun nya bisa 100 persen, mengingat tahun sebelum nya pencapaian PBB Nagari Batu Rijal di bawah 90 persen,” katanya.(elda)

Padang Inspiring Teacher 2023, benar-benar menginsipirasi. Inspirasi tak hanya dipantik tiga narasumber hebat, tetapi para guru pengisi acara dan peserta, juga memberikan inspirasi dan decak kagum.

"Respon spontan dan menginspirasi ini seharusnya patut dicatatkan dalam rekor MURI," kata Kak Seto, tokoh pendidikan yang bernama lengkap Prof Dr Seto Mulyadi P.Si.

Pernyataan Kak Seto bukan tanpa alasan. Setiap pancingan yang diberikan, justru direspon dan dijawab secara cepat serta tuntas oleh guru.

Padang Inspiring Teacher 2023 merupakan hajatan yang digelar PWI Sumbar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang,  di hotel Primer Padang, Kamis (6/7). Kegiatan berlangsung hingga Sabtu (8/7)

Acara ini memberikan motivasi dan bekal bagi guru se-kota Padang. Sasarannya, menjadikan peserta didik sebagai orang hebat dimasa datang.

Kak Seto yang tampil selesai acara pembukaan. Beliau seakan menghipnotis ribuan peserta baik yang hadir langsung maupun via zoom.

Dengan gaya yang khas santai dan bersahaja, Kak Seto mengatakan bahwa semua anak adalah bintang. Tidak ada anak murid yang bodoh, semua hebat sesuai dengan bidang dan bakatnya.

Seorang guru hebat mesti tahu dan paham

dengan potensi anak untuk dikembangkan menjadi orang hebat dimasanya.

Dr Heri Margono seorang Motivator ulung memberikan sugesti kepada guru yang hadir di ruang offline dan online.

Sebelumnya para orang hebat ini tampil, Kepala Dinas Pendidikan kota Padang Yopi Krislova menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Satu tujuan yang sangat penting yaitu bagaimana guru di kota Padang bisa mengikuti acara hebat ini dengan khidmat.

Ketua PWI Sumbar Dr  Basril Basyar menyebutkan, sebagai pilar ke empat demokrasi, pers juga memiliki peran dan tanggungjawab untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Apa yang dilakukan saat ini, merupakan bagian untuk upaya tersebut. Semoga pers di Sumbar bisa selalu mengawal dan berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut," katanya.

Katanya lagi, PWI sangat mendukung kegiatan untuk peningkatan kompetensi para guru dimaksud.

Harapannya, kegiatan seperti itu perlu diadopsi PWI di kabupaten/kota lainnya di Sumbar. 

"Ini program yang bagus, demi meningkatkan SDM para pendidik," katanya.

Walikota Padang, Hendri Septa dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang meningkatkan kompetensi guru tersebut, baik guru PAUD, SD hingga SMP. "Peningkatan kompetensi guru dalam kemajuan yang kian deras adalah sangat penting. Guru yang yang tidak mau meningkatkan kompetensi akan ketinggalan," ujar Hendri Septa.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para penggagas kegiatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan  PWI Sumbar. Malah ia berharap kegiatan seperti itu bisa dilaksanakan lagi dimasa datang.

Selain Kak Seto, juga ada narasumber Dr Hery Margono dan Husayen Muhyideen Ali. Kegiatan berlangsung Luring dan Daring. Disemarakkan oleh artis ibu kota Obbie Messakh dan Kintani. Kehadiran artis ini sekaligus membawa semua yang hadir bernostalgia ke masa lalu.

Pada kesempatan itu, Kak Seto memberikan penghargaan kepada penggagas yang sangat bergengsi dan bermanfaat bagi guru-guru dan anak sekolah, kelak. Mereka yang menerima penghargaan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova, SH.MM, Ketua PWI Sumbar Dr Basril Basyar, Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi SH.

Sementara Walikota Padang Hendri Septa juga memberikan penghargaan kepada Kak Seto, Heri Margono dan  Artis Kintani.

Hadir dalam acara ini seluruh Pengurus PWI se- Sumbar,  Bhayangkari Polda Sumbar, Pengurus IKWI Sumbar, Forkopimda, Kepala PAUD, TK, SD dan SMP se Kota Padang serta sekitar 5.000 guru secara Luring dan Daring ( **).