50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Bank Nagari Bantaeng Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Protes terkait kekeliruan PBB ke nagari, Kepala BKD mengupayakan jalan keluar persoalan tersebut




Lintasmedianews.com- Adanya informasi warga yang protes ke nagari terkait persoalan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat muncul baru-baru ini.
Persoalan tersebut diduga muncul karena adanya kekeliruan pembayaran hutang dan tunggakan PBB yang harus dibayarkan masyarakat.

Tunggakan dan hutang PBB yang harusnya telah dibayar lunas oleh warga tercatat belum menyetorkan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada pembukuan nagari.

Menelusuri kebenaran informasi tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada Wali Nagari Gunung Selasih, melalui Sekretaris Nagari Gunung Selasih, Agusmardi usai melaksanakan rapat di aula lantai dua kantor Bupati Pulau Punjung, Selasa (04/07/2023) lalu membenarkan hal tersebut.

Menurut Agusmardi, persoalan tersebut berawal dari tahun 2016 sampai 2019. Teknis pembayaran PBB di nagari seperti gelondongan. Sekretaris Nagari Gunung Selasih mengaku nagari dirugikan secara moril.

“Teknis pembayaran PBB seperti gelondongan, yakni pemerintah nagari menagih ke masyarakat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kemudian disetorkan secara global ke pihak Bank,” katanya.

Dirinya juga mencontohkan, “Nagari Gunung Selasih menyetor pajak masyarakat senilai Rp50 juta, sementara nomor objek pajak masyarakat yang disetorkan ke pihak Bank tidak bisa diketahui,” ungkap Agusmardi.

Pada pertengahan 2019 Nagari Gunung Selasih sudah mulai mengikuti perubahan sesuatu instruksi, penyetoran sudah mulai ke kolektor Kepala Jorong, lalu Jorong menyetorkannya ke nagari atau langsung ke pihak Bank. Cara seperti itu menurutnya juga berisiko dimana penyetoran ke Bank pada akhir tahun beresiko gangguan jaringan disebabkan tutup buku dan sistem Bank yang sibuk. Sehingga nagari memberikan flashdisk untuk memudahkan pihak Bank menginput data nya.

“Ini nomor objek pajak yang kami bayarkan, nilai uangnya segini, dan itu sampai berminggu-minggu tinggal di Bank,” kata Agusmardi berdasarkan pengalamannya.

Sampai akhir tahun 2022 masih dengan cara yang sama, di tahun 2023 Nagari Gunung Selasih sudah bisa mengecek di portal PBB. Di Portal PBB terlihat langsung ada warna merah bagi masyarakat yang memang belum membayar pajak.

“Yang belum membayar pajak terlihat berwarna merah. Yang jadi masalah itu masyarakat sudah bayar tapi laporan nya masih merah ini tentu akan membuat masalah. Faktanya masyarakat sudah membayar dengan adanya bukti pajak. Kita tidak ingin disalahkan dan tidak ingin menyalahkan,” tegasnya.

Dirinya juga menyatakan, di pemerintahan nagari sudah ada target pemungutan pajak, bahkan kegiatan nagari bersangkutan pada hasil pemungutan PBB.

“Maka tidak mungkin pajak kami tagih dan tidak disetor, kalau dikatakan sistem perbankan sudah benar seratus persen, faktanya seminggu yang lalu kami sudah setor pajak Rp6 juta ke pihak Bank Nagari, pagi ini (Selasa 04/07/2023) dicek belum ter input ke BKD,” tambahnya.

“Kami juga telah melakukan konfirmasi ke pihak Bank, dikatakan sistem sedang sibuk. Ketika masyarakat butuh bukti lunas pajak, di cek di portal PBB masih merah, sehingga masyarakat berasumsi negatif kepada pemerintah nagari, maka kami dirugikan secara moril,” sambung Sekretaris Nagari Gunung Selasih Agusmardi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya Asril saat dikonfirmasi, mengatakan Pemerintah Daerah pasti mencarikan solusinya bagi masyarakat.

“Saat ini kita cari dulu dimana inti persoalan, kita sebaiknya jangan berasumsi negatif dulu,” ucap Asrial.

Sementara, Pimpinan Cabang Bank Nagari Pulau Punjung Reinaldo menjelaskan melalui chat via WhatsApp bahwa saat melakukan transaksi ada gangguan jaringan, sehingga tidak maksimal melakukan transaksi.

“Mungkin pada saat melakukan transaksi ada gangguan jaringan sehingga tidak efektif masuk, nanti coba saya cek ke BKD karena belum ada keluhan dari pihak BKD,” ucap Reinaldo.

Badan Keuangan Daerah Dharmasraya rutin setiap hari menerima pengaduan masyarakat terkait tunggakan pajak bumi dan bangunan. Pengaduan masyarakat tersebut terpantau karena rutin membayar pajak setiap tahun, namun terdata masih ada tunggakan di BKD setempat. Tunggakan sekaligus denda menjadi hutang masyarakat yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah, kata Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB, Fajar Robi Yunika, kepada awak media di ruang kerja nya, Kamis (22/06/2023) lalu.

Terpisah Wali Nagari Batu Rijal Burhanudin optimis pemerintahan nagari bisa melakukan pencapaian target PBB, mengingat sebelumnya pencapaian PBB Nagari Batu Rijal di bawah 90 persen.

“Jika pemerintahan nagari lebih giat lagi, kami optimis pencapaian target PBB setiap tahun nya bisa 100 persen, mengingat tahun sebelum nya pencapaian PBB Nagari Batu Rijal di bawah 90 persen,” katanya.(elda)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.