Bank Nagari merupakan satu-satunya bank milik pemerintah daerah Sumatra Barat atau bisa dibilang Bank "Urang Awak" yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank yang berpusat di Kota Padang ini didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. 

Dalam Kunjungan MOI yang disambut hangat oleh Idrianis Selaku Kepala Divisi Pimpinan Bank Nagari beserta Kabag Humas pada Kamis (06/07/2023) yang bertempat di ruang rapat kantor pusat Bank Nagari Padang. Idrianis mengapresiasi kunjungan MOI Sumbar dengan tema Audiensi dan Musyawarah,  dan nantinya Bank Nagari akan mempererat kerja sama dengan Media lainya, karena peran media sebagai kontrol sosial dan corong informasi kepada masyarakat penting guna menyiarkan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari Musyawarah tersebut dilihat bahwa Kinerja Bank Nagari terbilang sangat bagus tiap tahunya dengan rata rata keuntungan 15% setiap tahunya. Hal tersebut terjadi karena kepiawaian dan profesionalitas dari pegawai dari Bank Nagari yang setia mengabdi demi kemajuan perekonomian Provinsi,

Idrianis selaku Pemimpin Divisi Perusahaan memegang peran sangat penting atas kesuksesan Bank Nagari yang dilihat dari Kenaikan Aset dari Bank Nagari pada Desember tahun 2022 sebesar 30 triliun dan pada 30 juni 2023 mendapatkan kenaikan menjadi 31 triliun, dengan laba 471 Miliar. Belum sampai setahun aset dari Bank Nagari sudah Naik 1 triliun, dan akan naik lagi hingga akhir tahun.

Berbagai Program dihadirkan Bank Nagari melihat tingginya kebutuhan masyarakat menyambut tahun ajaran baru, program yang dihadirkan berupa pinjaman bagi Asn dengan tenor 2 tahun beserta berbagai macam cashback guna meringankan beban masyarakat.

Namun Masyarakat sipil  tanpa melihat latar belakang apapun, dapat mengajukan kredit kepada bank nagari asal sesuai dengan klasifikasi dari Bank Nagari, apakah BI checkingnya aman, atau ada Blacklist dari OJK atau memiliki track record yang buruk. 

"Kami selektif dalam hal ini, melihat dana yang di Bank Nagari adalah milik masyarakat, dan akan dikembalikan juga kepada masyarakat nantinya". Ujar Idrianis.

Bank Nagari akan terus tetap berbenah, demi masyarakat, karena semua dilakukan dari rakyat dan untuk rakyat. (Rck)

 

Wali Kota Padang Hendri Septa menerima penghargaan sebagai Tokoh Peduli Pers 2023 dari Persatuan Wartawan Indonesia Sumbar.

Penghargaan diserahkan  Ketua PWI Sumbar Dr Basril Basyar, bersamaan dengan kegiatan Padang Inspiring Teacher 2023, di ZHM Hotel, Kamis, (6/7/2023). 

Padang Inspiring Teacher 2023 merupakan workshop pendidikan yang diadakan PWI Sumbar dan Dinas Pendidikan Kota Padang, Kamis - Sabtu (6-8/7) 

Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan ucapan terima kasih kepada PWI Sumbar yang terus berkontribusi dalam publikasi pembangunan Kota Padang. 

Wali Kota menyebutkan, Pemerintah Kota Padang terbuka dalam menerima kritik dan saran guna membangun Kota Padang. 

"Kita terbuka menerima kritik dan saran demi kemajuan kota," ucap Hendri Septa.

Sementara, Ketua PWI Sumbar Basri Basyar menyampaikan,  penghargaan ini diberikan kepada Wali Kota Padang karena kepeduliannya terhadap insan pers. Salah satunya dengan memfasilitasi komplek perkantoran untuk PWI Sumbar di Jalan Bagindo Aziz Chan, tepatnya di samping Gedung Youth Center.

"Selain itu, Wali Kota Padang selalu berpartisipasi dalam peningkatan kompetensi wartawan. Pemberian pelatihan dan kontribusi terhadap berbagai kegiatan wartawan," ujarnya saat dimintai keterangan oleh Diskominfo Padang. 

Ia berharap dengan diberikan penghargaan ini, akan semakin mendorong Wali Kota Padang atau pimpinan daerah lainnnya di Sumbar terus memberikan kontribusi. Kerjasama terus terjaga dan mengalami peningkatan, serta kepedulian terhadap profesi kewartawanan. (*)

Masyarakat Nagari Lubuk Kilangan Kota Padang menggelar kegiatan Alek Nagari yang dilangsungkan di Pabrik Indarung I PT Semen Padang, Sumatera Barat, Rabu (5/7/2023). Alek Nagari ini digelar menyusul telah ditetapkannya Pabrik Indarung I PT Semen Padang sebagai Cagar Budaya Nasional pada Februari 2023.

Didukung oleh PT Semen Padang, kegiatan Alek Nagari itu diawali dengan penyembelihan 1 ekor kerbau di bekas pabrik yang didirikan Belanda pada 18 Maret 1910 tersebut. Daging kerbau yang disembilih kemudian diolah menjadi masakan randang untuk dimakan pada saat ritual adat Minangkabau berupa makan bajamba yang dihadiri tokoh adat Nagari Lubuk Kilangan dan sejumlah tamu undangan. 

"Pabrik Indarung I telah menjadi Cagar Budaya Nasional. Dan, kegiatan Alek Nagari ini sengaja digelar sebagai bentuk rasa syukur kami masyarakat atau anak nagari di sekitar Indarung I," kata Ketua Indarung Heritage Society (IHS), Aidil Usman kepada wartawan disela-sela kegiatan Alek Nagari. 

Lebih lanjut Aidil Usman menyampaikan bahwa selain menyembelih 1 ekor kerbau dan makan bajamba, kegiatan lain yang digelar pada Alek Nagari ini adalah penampilan kesenian Minangkabau seperti Tari Piriang, Tari Pasambahan, Rabab dan Randai, termasuk menggelar kegiatan memasak lamang. "Nah, untuk randang ini kita menyembelih kerbau, karena kerbau menjadi simbol dari Semen Padang," ujarnya. 

Selain menggelar bebagai ritual adat, pada Alek Nagari itu juga dilakukan penandatangan Pakta Integritas oleh perwakilan dari Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan pada Direktorat Kebudayaan,  Sri Budi Rahayu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Syaifullah, Direktur Operasional PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, serta Ketua KAN Lubuk Kilangan, Basri Dt Rajo Usali.

Pada acara tersebut, juga hadir Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, Undri, serta perwakilan dari Polda Sumbar, perwakilan Korem 032/Wirabraja, Kodim 0312/Padang, unsur Muspika Kecamatan Lubuk Kilangan, Lurah Indarung, Hamdi Yudistira, Bundo Kanduang, dan tokoh pemuda di Lubuk Kilangan. 

Sementara itu, Direktur Operasional PT Semen Padang, Indrieffouny Indra yang turut hadir pada acara Alek Nagari tersebut menyampaikan butuh proses yang cukup panjang untuk menjadikan Pabrik Indarung I menjadi warisan dunia UNESCO. Tapi dengan digelarnya Alek Nagari ini, turut memberikan dukungan Indarung I sebagai warisan dunia.

"Dalam penetapan Pabrik Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional, berbagai proses telah kami lakukan dan itu diawali dari Cagar Budaya Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi. Nah, sekarang ini untuk dijadikan sebagai warisan dunia dari UNESCO, tentunya didasari keinginan bersama, baik itu perusahaan, masyarakat, dan pemerintah," katanya. 

Jika telah ditetapkan menjadi Warisan Dunia, sebut Indrieffouny, maka akan ada banyak manfaat bagi Pabrik Indarung I. Salah satunya, keberadaan Pabrik Indarung I bisa diketahui secara internasional, sehingga berdampak kepada banyaknya kunjungan dari manca negara untuk melihat bekas bangunan Pabrik Indarung I. 

"Jika ini terwujud, maka secara tidak langsung dengan banyaknya kunjungan tersebut juga berdampak kepada perekonomian masyarakat. Maka dari itulah, kami di Semen Padang mendukung kegiatan Alek Nagari ini. Apalagi, Alek Nagari ini turut serta melestarikan budaya Minangkabau. Jadi, mari kita gaungkan keberadaan Indarung I ini," ujarnya.

Ketua KAN Lubuk Kilangan, Basri Dt Rajo Usali mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mensupport kegiatan Alek Nagari ini. Karena, kegiatan ini digelar sebagai wujud rasa syukur ditetapkannya Pabrik Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional yang tentunya menjadi sebuah kebangaan bagi masyarakat Nagari Lubuk Kilangan. 

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Semen Padang yang telah mensupport Alek Nagari ini. Semoga, keinginan kita bersama untuk mewujudkan Pabrik Indarung I menjadi Warisan Dunia dari UNESCO dapat terwujud, dan Semen Padang sebagai perusahaan kebanggaan kami di Lubuk Kilangan juga semakin survive di tengah ketatnya persaingan industri semen saat ini," katanya.(*)

Lintasmedia news.com, Dharmasraya -Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya,  sejak tahun 2022 telah meluncurkan inovasi pelayanan IMUD LANSIA, yang merupakan akronim Izin Mudah untuk Lanjut Usia.  

Kepala Dinas PMPTSP, Naldi, di ruang kerjanya, Pulau Pujung (05/07/2023), mengatakan, diluncurkannya IMUD LANSIA dimaksudkan untuk mengakomodasi pelaku usaha lanjut usia yang masih produktif dan tersebar di berbagai wilayah nagari yang belum memiliki izin usaha (NIB), karena berbagai macam kesulitan seperti jarak tempuh, waktu, serta kurang cakap terhadap teknologi.

Diterangkan Naldi, dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif. NIB yang telah tercatat, menjadi salah satu dasar bagi pemerintah memberikan program-program secara tepat dan sesuai kebutuhan perkembangan UMKM.

“Konsep kerja IMUD LANSIA adalah, DPMPTSP meminta data Lansia Produktif yang membutuhkan NIB kepada  pemerintah nagari. Lalu, petugas DPMPTSP didampingi perangkat nagari langsung menuju lokasi usaha Lansia dimaksud untuk memproses, menerbitkan serta mencetak NIB tersebut di tempat,” jalas Naldi, di ruang kerjanya, Rabu (05/07/2023).

Naldi menjamin, semua proses pelayanan IMUD LANSIA tidak dipungut biaya. Jadi, petugas yang akan mengunjungi calon penerima IMB tidak diperkenankan menerima apapun. Pasalnya semua proses yang dijalankan petugas sudah menjadi tanggungjawab Pemkab Dharmasraya.

Naldi mengaku, selama tahun 2022, DPMPTSP telah menerbitkan 162 NIB yang bersumber dari inovasi layanan IMUD Lansia. 

Dilanjutkannya, inovasi IMUD LANSIA ini, merupakan bentuk komitmen DPMPTSP dalam memberikan pelayanan yang PRIMA kepada Layanan Prioritas di kabupaten Dharmasraya, sebagai bentuk penerjemahan Visi Dharmasraya Maju Mandiri dan Berbudaya, Bupati Sutan Riska Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

“Kami berharap benar – benar dapat memudahkan dan bermanfaat, khususnya bagi senior entrepreneur di Kabupaten Dharmasraya, dan semakin banyak UMKM yang tercatat memiliki NIB” pungkasnya.

Salah seorang yang menerima layanan IMUD LANSIA adalah Titi. Perempuan berusia 72 tahun ini merupakan warga Lagan Jaya I, Nagari Sipangkur, Kec. Tiumang. Lansia yang masih produktif di usia senjanya itu berprofesi sebagai penjahit yang sehari-hari ia jalankan di rumahnya. 

Pertengahan tahun 2022 lalu ia dikunjungi petugas DPMPTS didampingi perangkat nagari setempat untuk diproses NIB usaha jahitnya. Ia mengaku awalnya tak terlalu tahu manfaat NIB bagi usaha mikronya.

Namun pada tahun itu juga, tanpa diduga ia menerima bantuan berupa satu unit mesin jahit dari Pemkab Dharmasraya, berkat namanya sudah terdaftar sebagai pelaku UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha.(elda)

Lintasmedia news.com, Dharmasraya Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny Dewi Sutan Riska, menerima Satyalencana Wira Karya (SWK) Tahun 2023 dari Pemerintah Republik Indonesia, yang diserahkan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, dalam puncak acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 30, Musi Banyuasin, Sumsel, Kamis (06/07/2023).

Terpilihnya Ny. Dewi Sutan Riska sebagai penerima tanda kehormatan Wira Karya disebabkan telah memberikan kontribusi dan dukungan yang besar dalam pengelolaan program paket kencana, pengentasan kemiskinan, menggerakkan ekonomi masyarakat dan program percepatan penanganan stunting.

Isteri Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan itu juga turut berperan aktif membantu suaminya melakukan berbagai upaya percepatan penanganan stunting. Salah satunya adalah dengan mencarikan bapak asuh bagi anak stunting. Saat ini sudah ada 240 orang bapak asuh anak stunting tersebut. 

Selain itu, TP PKK yang dikomandoi Ny. Dewi, bersama Pemkab Dharmasraya pada awal tahun 2023 telah sukses menyelenggarakan kegiatan pemecahan Rekor MURI memasak 11.790 butir telur menjadi 2.725 makanan, yang merupakan bagian dari kampanye gemar mengkonsumsi makanan bergizi dalam upaya menekan angka gagal tumbuh kembang di Kabupaten Dharmasraya.

Ny. Dewi dipandang cakap memimpin TP PKK Dharmasraya bergandengan tangan dengan Bidan, Kader KB dan lainnya serta bersinergi aktif mendampingi keluarga berisiko, sehingga mampu menekan angka prelevansi stunting di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

“Puji Syukur kepada Allah SWT, terimakasih kepada Suamiku, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, atas dukungan Pemkab kepada TP PKK, sehingga hasil kerja kami mendapat apresiasi dari Bapak Presiden Jokowi,”ungkap Dewi Sutan Riska pasca menerima penyematan lencana.

Ny. Dewi juga tak lupa menyampaikan ucapa terima kasih dan rasa bangganya kepada seluruh pengurus dan kader TP PKK mulai dari tingkat kabupaten sampai nagari. Selain itu apresiasi khusus juga disampaikan kepada Kader KB, bidan nagari dan para ahli gizi di setiap Puskesmas.

“Apa yang saya terima hari ini merupakan buah dari kesetiaan dan kesediaan bapak/ibu semua bekerja sama dengan saya bersama pak bupati memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Dharmasraya,”ungkapnya.

Ny. Dewi merupakan satu-satunya penerima Satyalencana Wira Karya yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat pada puncak acara Harganas 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sebagai informasi, pada tahun sebelumnya, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, terlebih dahulu menerima Satyalencana Wira Karya, karena telah berperan aktif menyukseskan Program Bangga Kencana melalui perencanaan Kampung KB secara sinergis dan terintegrasi. 

Sutan Riska saat itu juga dinilai mendukung Program Lansia berupa Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa), serta dapat menekan angka stunting, sehingga tercipta SDM berkualitas, keluarga mandiri, tangguh, sehat dan berdaya guna di Kabupaten Dharmasraya. 

Berdasarkan data yang dihimpun, Sutan Riska dan Ny. Dewi juga merupakan pasangan pertama dan satu-satunya di Sumatera Barat yang berhasil meraih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI, khususnya dibidang Kesejahteraan Keluarga.

Satyalencana Wira Karya merupakan tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada Negara dan Bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain.(elda)

Bupati  Kabupaten  Pasaman Barat H. Hamsuardi  untuk  kesekian  kalinya  menyambangi  beberapa  Nagari  di Kecamatan Gunung Tuleh, salah  satunya  Nagari  Rabijonggor  dalam rangka  pelantikan  Anggota Bamus  yakni: satu. Ismed  Mulya, Baldi  Pramana, Robin Sanggara,  Iswan, Lilihana  keterwakilan perempuan  dari Paraman Ampalu. 

Hamsuardi ,Kamis  tgl 6/7 di gedung  Sarumbuk  Maroban Tua  Jln .Bagindo  Bujang  mengatakan  tentang beberapa hal  mulai  perkenalan  para  pejabatnya  yang  banyak  datang  antara  lain  Harnina Sahfutri  Kepala  Balitbang, Fahrein Lubis Kadis  Koperindag /UMKM, Armen Staf Ahli  bupati, Hajran Huda  Kadis  Kesehatan, Ashar, Kadis Tenaga  Kerja, Muharram, Kadis  Perpustakaan dan Kearsipan, Imter  fahri Kadis  Kominfi  ,Forkopimca  tampak : M. Ghor dan Ny. Masnidar PKK Abna  Mufid  Pejabat Wali  nagari Rabijonggor,, Jufri  Ka. KUA, Zulkani Jorong, Irwansyah  Babinkamtibmas, Irpan  Siregar Babinsa, tokoh  Pemuda,, Alim Ulana, Cerdik  pandai  dan undangan  lainnya. 

Begitu  juga  dengan  informasi  baru  yang  berkaitan  dengan adanya  bantuan  untuk  sarana Perpustakaan  diseluruh  Wilayah  Kabupaten  Padaman  demi  terlaksananya  budaya  membaca  bagi Generasi Muda dan Masyarakat  terangnya.

Menyangkut  tugas  pokok dan  fungsi  dari Bamus  pun ia tekankan, agar dapat membuat terobosan baru, agar nantinya  ekonomi Nagari  ini dapat  berkembang  dan ,bergairah harapnya. 

Masalah program unggulannya tetap dikatakannya termasuk masalah Magrib Mengaji, program Tahfis untuk anak-anak tingkat SD,, tingkat SMP serta program berobat gratis. ( parsela)

Untuk mendukung percepatan pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Sumbar, PT Semen Padang menyalurkan bantuan 114 zak semen kepada penerima bantuan RLH, Rabu (6/7/2023).  

Bertempat di Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, kepada Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri.

Penyerahan bantuan tersebut, turut dihadiri PPK Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sumbar, Mardianto, Kepala Seksi Program TJSL Unit CSR PT Semen Padang, Hendrik Dela Roza, dan Staf Hubungan Institusional Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Oktaveri.

Nur Anita mengatakan, bantuan semen ini untuk penerima rumah layak huni merupakan tindaklanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Semen Padang dengan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR.

Perjanjian itu, juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, seperti perbaikan rumah yang tidak layak huni ini.

"Pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bentuk pemberian bantuan material ini tidak hanya dilakukan di Sumbar, tapi juga di Riau dan Kepulauan Riau. Untuk tahap awal, kami mulai di Kota Padang dengan bantuan yang diberikan berupa semen sebanyak 114 zak," katanya.

Untuk tahap awal ini, sebut Nur Anita, ada 57 unit rumah yang diberikan bantuan semen. Puluhan rumah itu tersebar di dua kecamatan di Kota Padang, yaitu di Lubuk Kilangan dan Pauh. "Di Lubuk Kilangan ada 14 unit rumah dan Pauh sebanyak 43 unit rumah," ujarnya.

Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri, mengapresiasi PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan semen kepada penerima bantuan rumah layak huni. Dan, bantuan ini juga merupakan bagian dari program Sejuta Rumah Kementerian PUPR. 

"Salah satu bentuk program Sejuta Rumah itu adalah pemberian Bantuan Stimulan Perumahaan Swadaya (BSPS). Artinya, kita berikan bantuan dengan tujuan untuk memancing agar masyarakat dapat membenahi rumahnya yang tidak layak huni," kata Syamsul. 

Rumah tidak layak huni yang dimaksud tersebut, kata Syamsul melanjutkan, indikatornya adalah tidak adanya sanitasi seperti kamar mandinya masih berada di luar rumah, pencahayaan yang tidak cukup, luas bangunannya sempit dan lain sebagainya. 

Di Sumbar sendiri, saat ini masih banyak 'bilik termenung' dan rumah yang sangat sempit dihuni oleh banyak anggota keluarga. Harusnya, untuk satu keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 4 orang, minimal luas bangunan yang dibutuhkan itu 36 meter persegi. 

"Nah, 'bilik termenung' dan rumah sempit yang tidak layak huni inilah yang kita bantu melalui BSPS. Pada program ini, satu rumah itu mendapatkan bantuan Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang," katanya. 

Namun begitu, lanjutnya, dana BSPS ini tidak serta merta diberikan. Karena, dana BSPS ini diberikan dengan tujuan untuk memancing masyarakat atau penerima bantuan untuk mengeluarkan swadayanya dalam mewujudkan rumah layak huni.

Swadaya tersebut berupa simpanan uang atau material. Bahkan, kalau ada dari penerima bantuan yang bekerja sebagai tukang bangunan maka akan lebih baik sekali hasilnya. "Dana Rp20 juta itu memang jauh dari kata cukup, tapi bagi kami bagaimana dana tersebut dapat mewujudkan rumah layak huni," ujarnya.

Sementara itu, penerima bantuan BSPS bernama Elsita Pasmayeti yang tinggal di RT02/RE03, Kelurahan Pia Tangah, Kecamatan Pauh, mengaku bersyukur atas bantuan semen yang diberikan PT Semen Padang untuk merehab rumahnya menjadi rumah layak huni.

"Saat ini pengerjaan rehab rumah menjadi layak huni sudah tahap finishing. Nah, hari ini kami tentu sangat senang dan bersyukur sekali, karena juga dibantu semen oleh Semen Padang. Tentunya, semen ini sangat bermanfaat sekali untuk kami," katanya. 

Sebelum direhab, Elsita menyebut rumahnya sangat sempit, tidak nyaman untuk ditempati. "Dulunya, atap rumah hanya pada bagian kamar, ruang tengah tidak ada atap. WC dan kamar mandi juga di luar. Sekarang ini, alhamdulillah sudah layak untuk dihuni," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan penerima bantuan BSPS lainnya bernama Jufriadi. Warga RT02/RW 02, Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan itu juga mengucapkan terima kasih kepada Semen Padang dan Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan. 

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali. Karena, sekarang ini kami sudah layak untuk menempati rumah kami ini. Sebelumnya, kondisi rumah kami ini sangat buruk. Atapnya bocor dan tidak ada kamar mandi dan WC. Selama ini kami MCK nya di sungai," katanya. 

Terkait bantuan semen dari PT Semen Padang, Jufriadi menyebut bahwa bantuan ini akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pembangunan kamar mandi dan WC yang pengerjaannya sudah tahap finishing. "Insya Allah, bantuan semen ini sangat membantu sekali," ujarnya.(*)

Merasa dipermainkan oleh pembeli tanah, kaum almarhum Munaf yang sekarang mamak kepala warisnya dilanjutkan Darwas mengambil kembali tanah kaum mereka berdasarkan sertifikat hak milik nomor 401 tahun 1991,seluas 3,3 Ha, yang terletak di Ladang Kaladi, RT 04/RW 06,Kelurahan Sungai Sapih, kecamatan Kuranji, kota Padang. 

Kemarahan kaum Darwas pada pembeli tanah dikarena ingkar janji dan tidak memenuhi semua kesepakatan yang sudah dibuat, ketika dilakukan perjanjian jual beli di depan Notaris, pada 25 Januari 1992 lalu.

Pengambilan alih lahan tersebut dilakukan kaum Darwas, Kamis (6/7/2023) dengan membawa sekitar 15 orang keluarga, memasang plang dan membawa beberapa spanduk, semua yang dilakukan sebelumnya sudah memberitahukan pada Polsek Kuranji, sehingga tidak terjadi pelanggaran.

Sebelum pengambil alihan lahan, pihak kaum Darwas sudah berulang-ulang menunggu itikad baik pembeli, namun tidak juga tampak, padahal dalam Perjanjian di depan Notaris jelas dan sangat nyara dibunyikan, kalau pihak pembeli akan melunasi pembayaran paling lambat 1 tahun 6 bulan setelah pembayaran DP Rp. 5jt, namun itu tidak dilakukan, bahkan pembayaran lainnya atau tambahan yang dibunyikan dalam Perjanjian juga tidak dibayarkan pada pemilik lahan, sehingga menimbulkan berbagai persepsi di lingkungan waris Darwas, antara mamak dan kemanakan, maka semua harus diselesaikan dengan pengambil alihan hak mereka.

Sekaitan dengan pengambil alihan tanah mereka, mamak kepala waris Darwas didampingi beberapa keluarga lainnya mengatakan, harus segera melakukan tindakan tersebut agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

"Kami sudah beritikad baik menunggu pembeli untuk memenuhi semua perjanjiannya pada kita, namun sampai saat ini tidak juga dilakukan, seolah-olah ingin menguasai lahan kami tanpa mau membayar lagi," tegas Darwas. 

Darwas juga menegaskan, mamaknya (MUNAF) sudah meninggal, namun pembayaran sesuai dengan Perjanjian tidak juga di lunasi pembeli, pihak pembeli dan terkesan tidak mau tau, sehingga membuat mereka menjadi gusar. 

"Kami berada pada hak yang benar, maka kami akan mengambil kembali hak tersebut, karena pembeli sudah puluhan tahun tidak melunasi, padahal perjanjian hanya 1,5 tahun harus lunas," tegas Darwas lagi.

Pernyataan mamak kepala waris (MKW) Darwas dipertegas seorang kemanakan Zulfahmi, dimana mereka sudah merasa dipermainkan dan membuat mereka kehilangan muka di tengah-tengah masyarakat, karena lahannya dikuasi seseorang yang telah ingkar janji. 

"Kalau ini tidak kami ambil alih, maka akan membuat kaum menjadi malu, karena diam saja dibohongi orang yang berusaha mengambil tanah mereka dengan membayar Rp.5Juta, padahal sudah berjanji akan membayar paling lambat setahun setengah setelah perjanjian dibuat," beber Zulfahmi sembari menahan emosi. 

Ia juga mengatakan, semua keluarga akan siap menghadapi apapun untuk mendapatkan hak mereka, karena semua sudah nyata dan berlandaskan pada hukum positif di negara Indonesia. 

"Kita ambil lahan ini bukan karena kemauan semata, tapi berlandaskan pada aturan hukum berlaku, sesuai perjanjian di depan notaris, yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT perpanjangan tangan pemerintah, dan dia sebagai orang yang ingin membeli sudah ingkar janji atau wanprestasi, secara hukum juga bisa dituntut, karena secara moril dan materil telah merugikan kaum kami," ungkap Zulfahmi

Saat ini masalah tanah milik kaum Darwas juga sedang bergulir d PN Padang, namun pihak yang ingin menguasai lahan tidak  bjsa menunjukkan barang bukti berupa pelunasan dan pembayaran pembelian tanah, bahkan tidak  osa menghadirkan saksi-saksi. 

"Saat ini masalah kepemilikan sedang kami ajukan ke PN, pihak mereka gak bisa menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti," tutup Zulfahmi(***)

 Solok Lintasmedianews.com  – Kabupaten Solok Ikuti Rakor Inflasi Tahun 2023 Bersama Kemendagri RI di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Selasa (4/7/23).

Bupati Solok diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Eva Nasri dan di hadiri Forkopimda, Kepala OPD, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Solok dan Tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama enam kuartal berturut-turut mencapai di atas 5 persen. “Ini sangat positif karena banyak negara yang di bawah 5 persen,” kata Tito.

Tito menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar kita fokus pada potensi-potensi krisis dan menjaga pendapatan agar sesuai target baik di tingkat nasional maupun daerah. “Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif di enam bulan berikutnya di tahun 2023, untuk itu kita harus memperkuat konsumsi rumah tangga, memperbanyak uang beredar atau realisasi belanja APBD sesuai target, serta

memberikan bantuan-bantuan sosial tunai maupun non tunai kepada masyarakat secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Lebih lanjut Tito menyebut, Presiden juga meminta agar menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan inflasi dengan menyediakan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS Pudji Ismartini menyampaikan tingkat inflasi Juni 2023 bervariasi antar-wilayah. Inflasi tinggi didominasi oleh kota-kota di wilayah Timur. “Namun, jika dilihat dari andilnya, komoditas dengan tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi tersebut memiliki andil yang tidak begitu besar terhadap inflasi nasional. Merauke sebagai Kota dengan inflasi bulan Juni tertinggi memiliki andil sebesar 0,006 terhadap inflasi nasional,” bebernya.

Sedangkan Kota dengan inflasi per Juni tertinggi terhadap inflasi nasional adalah DKI Jakarta (0,26 persen), Bekasi (0,14 persen), Surabaya (0,10 persen), Depok (0,08 persen), dan Tangerang (0,07 persen). “Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Luar Jawa dan Sumatera yakni Ngada (Nusa Tenggara Timur), Bontang (Kalimantan Timur), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Nagekeo (Nusa Tenggara Timur), Berau (Kalimantan Timur), Maluku Tenggara Barat (Maluku), Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Mempawah (Kalimantan Barat), Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), dan Soppeng (Sulawesi Selatan),” imbuhnya.

Pudji mengungkapkan, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu Keempat Juni 2023 adalah daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. “Untuk komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu Keempat Juni 2023 adalah bawang merah, beras, cabai merah, dan cabai rawit,” sebutnya.(Karta)

Solok Lintasmedianews.com - Pemerintah Kabupaten Solok terima Kunjungan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas RI, Rabu (5/7/23) di ruang rapat Sekretariat Daerah Kab. Solok.

Kunjungan ini dilaksanakan guna Audiensi dan Sosialisasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas di Kabupaten Solok.

Dalam Sambutannya Asisten I mengucapkan Selamat Datang di Kabupaten Solok, kita di kabupaten Solok merasa bangga bisa dihadiri Komnas Disabilitas RI sebagai daerah pertama yang dikunjungi saat tiba di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam laporan, Asisten I Kabupaten Solok menyampaikan bahwa menurut ada sebanyak 1.188 jiwa penyandang Disabilitas dari kurang lebih 400.000 jiwa penduduk kabupaten Solok.

Rinciannya terdapat Penyandang Disabilitas Fisik sebanyak 350 jiwa, Disabilitas Mental sebanyak 230 jiwa, Disabilitas Intelektual Sebanyak 222 jiwa, dan Disabilitas Sensorik 386 jiwa.

Dari 1.188 jiwa Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten Solok baru Mengintervensi sebanyak 436 jiwa.

Semoga melalui Kedatangan Komnas Disabilitas ini kedepannya kita dapat bersinergi bersama-sama mengintervensi bagi saudara-saudara kita yang masih dalam keterbatasan.

Dalam sambutan Ketua Komnas Disabilitas RI menyampaikan bahwa tugas Komnas Disabilitas berdasarkan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia adalah melaksanakan tugas Pemantauan, Evaluasi dan Advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Menurutnya di provinsi Sumatera Barat telah terbit Perda tentang Penyandang disabilitas dan baru saja diterbitkan pada tahun 2022 dan kami berharap di Kabupaten Solok juga nantinya secara beriringan dapat menyusun Perda tentang Penyandang Disabilitas.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah kami kunjungi dalam rangka melakukan Pemantauan sehingga kita dapat berdiskusi tentang apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk menjadi lebih baik lagi.

Dalam menangani Penyandang disabilitas kita tidak tidak berbicara jumlah banyak atau sedikit, namun ketika berurusan dengan Penyandang Disabilitas jika ada satu orang yang membutuhkan dukungan maka perlu didukung secara penuh.(Karta)

Solok Lintasmedianews.com - Masyarakat nagari Gauang Kecamatan Kubung, minta bantuan Pemkab Solok untuk membantu perbaikan di sejumlah sarana dan prasarana pertanian, baik jalan usaha tani maupun saluran irigasi.

“Dari beberapa usulan masyarakat, sudah kita sampaikan ke bupati Solok, seperti perbaikan saluran irigasi, pengerasan jalan usaha tani,” ujar Walinagari Gauang, Rizal Idzeko.

Ia menjelaskan, untuk irigasi Banda Laweh, masih terkendala karena akses perbaikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan masih belum ada keberlanjutan untuk perbaikannya. Kemudian, pengerasan Jalan Usaha Tani Lingkar Hutan, juga terkendala karena Lokasi tersebut masih dalam Kawasan Hutan Lindung.

“Kami berharap Bupati bisa memberi solusi terkait kebutuhan masyarakat Gauang,” katanya.

Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, saat ini Pemkab Solok sangat konsen dengan pembangunan pertanian, maka itu Ia akan mengupayakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pertanian.

“Terkait jalan usaha tani yang masuk kawasan hutan lindung itu, nantinya kita akan berdialog dengan pemerintah pusat, dan untuk itu kita akan membentuk tim guna pembebasan kawasan hutan lindung tersebut,” tegasnya.

Dalam pembangunan Kabupaten Solok, menganut prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat dimana setiap sen anggaran akan dimaksimalkan untuk pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat.

“Setiap saya turun ke nagari nagari, saya selalu berdialog dengan masyarakat, dan masyarakat memberi usulan kepada saya,  Insya Allah usulan dari setiap masyarakat itu akan saya perjuangkan dengan sungguh sungguh,” ungkapnya(Karta)

 Ketua DSI Sumbar Elvy Madreani SH Advokat

Dewan Sengketa Indonesia (DSI) hari ini telah dilantik mengambil sumpah dari 17 mediator wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Aula Universitas Mohammad Natsir Bukitttinggi Senin(03/07/2023).

Hal itu dikatakan Ketua layanan Dewan Sengketa Indonesia wilayah Kota Padang dengan SK No 22/A/SK/DSI/6/2023 periode 2023 sampai 2026  yang ditandatangani oleh Presiden DSI Sabela Gayo SH, MH Phd. 

Ditambahkan Elvy saat jumpa pers bersama awak media, President Dewan Sengketa Indonesia (DSI Sabela Gayo , SH, MH, PhD menyampaikan semoga dengan kegiatan ini nanti bisa memberikan kontribusi, dimana para mediator yang sudah memperoleh pelatihan dan sertifikasi dari lembaga Diklat yang terakreditasi dari Mahkamah Agung RI ini nanti dapat mendaftarkan diri mengajukan permohonan diri sebagai mediator non Hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat. 

Dikatakannya, Dewan Sengketa Indonesia berbentuk badan hukum perkumpulan yang kita dirikan sekitar bulan Juli 2021 lalu.

"Walaupun badan hukum perkumpulan tetap memang dalam memberikan pelayanan penyelesaian Sengketa , kita tidak seperti badan hukum perkumpulan pada umumnya seperti organisasi masa(Ormas ) tetapi kita lebih mengedepankan layanan penyelesaian Sengketa melalui mediasi, judikasi konsultasi bahkan untuk sektor jasa konstruksi yang sifanya khusus kita ada praktisi Dewan Sengketa Indonesia, " ungkap Sabela Gayo.

Dikatakannya, dalam rangka pengembangan organisasi memang badan hukum perkumpulan ini nanti akan menaungi layanan-layanan penyelesaian Sengketa yang ada di DSI.

"Kita juga sedang meminta pendapat dari Kita juga meminta pendapat dari

UNCITRAL (United Nations Commission International Trade Law) terkait dengan hukum acara arbitrase di DSI, " ujarnya.

Apabila satu saat DSI ingin menerima permohonan arbitrase dari para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak asing, kita ingin hukum acara arbitrase di DSI sudah di endorse atau diberikan semacam pendapat oleh Uncitral.

"Dari pendapat tersebut Uncitral menyarankan apabila DSI ingin memberikan layanan secara profesional dan berbayar di Indonesia maka badan hukum yang harus digunakan adalah badan hukum perseroan terbatas (PT) atau yayasan, " ujar Sabela Gayo.

Sabela menambahkan, makanya kita juga sudah membentuk PT DSI sehingga proses sengketa yang berbayar itu akan berada dibawah badan hukum PT dan untuk pendidikan dan pelatihan kita juga sudah mendirikan yayasan pendidikan DSI.

Hadir pada acara pelantikan tersebut, mewakili Gubernur Sumba, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Ezeddin  Zain, S.H., M.E, mewakili Walikota Sawahlunto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Irzam K, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemko Pariaman, Indra Syamsu, SH, Dekan Univ M. Natsir, Polresta Bukittingi, Polresta Payakumbuh. (rel)