Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

July 06, 2023
PADANG,Lintas Media News
Untuk mendukung percepatan pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Sumbar, PT Semen Padang menyalurkan bantuan 114 zak semen kepada penerima bantuan RLH, Rabu (6/7/2023).  

Bertempat di Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, kepada Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri.

Penyerahan bantuan tersebut, turut dihadiri PPK Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sumbar, Mardianto, Kepala Seksi Program TJSL Unit CSR PT Semen Padang, Hendrik Dela Roza, dan Staf Hubungan Institusional Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Oktaveri.

Nur Anita mengatakan, bantuan semen ini untuk penerima rumah layak huni merupakan tindaklanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Semen Padang dengan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR.
Perjanjian itu, juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, seperti perbaikan rumah yang tidak layak huni ini.

"Pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bentuk pemberian bantuan material ini tidak hanya dilakukan di Sumbar, tapi juga di Riau dan Kepulauan Riau. Untuk tahap awal, kami mulai di Kota Padang dengan bantuan yang diberikan berupa semen sebanyak 114 zak," katanya.

Untuk tahap awal ini, sebut Nur Anita, ada 57 unit rumah yang diberikan bantuan semen. Puluhan rumah itu tersebar di dua kecamatan di Kota Padang, yaitu di Lubuk Kilangan dan Pauh. "Di Lubuk Kilangan ada 14 unit rumah dan Pauh sebanyak 43 unit rumah," ujarnya.

Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri, mengapresiasi PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan semen kepada penerima bantuan rumah layak huni. Dan, bantuan ini juga merupakan bagian dari program Sejuta Rumah Kementerian PUPR. 

"Salah satu bentuk program Sejuta Rumah itu adalah pemberian Bantuan Stimulan Perumahaan Swadaya (BSPS). Artinya, kita berikan bantuan dengan tujuan untuk memancing agar masyarakat dapat membenahi rumahnya yang tidak layak huni," kata Syamsul. 
Rumah tidak layak huni yang dimaksud tersebut, kata Syamsul melanjutkan, indikatornya adalah tidak adanya sanitasi seperti kamar mandinya masih berada di luar rumah, pencahayaan yang tidak cukup, luas bangunannya sempit dan lain sebagainya. 

Di Sumbar sendiri, saat ini masih banyak 'bilik termenung' dan rumah yang sangat sempit dihuni oleh banyak anggota keluarga. Harusnya, untuk satu keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 4 orang, minimal luas bangunan yang dibutuhkan itu 36 meter persegi. 

"Nah, 'bilik termenung' dan rumah sempit yang tidak layak huni inilah yang kita bantu melalui BSPS. Pada program ini, satu rumah itu mendapatkan bantuan Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang," katanya. 

Namun begitu, lanjutnya, dana BSPS ini tidak serta merta diberikan. Karena, dana BSPS ini diberikan dengan tujuan untuk memancing masyarakat atau penerima bantuan untuk mengeluarkan swadayanya dalam mewujudkan rumah layak huni.

Swadaya tersebut berupa simpanan uang atau material. Bahkan, kalau ada dari penerima bantuan yang bekerja sebagai tukang bangunan maka akan lebih baik sekali hasilnya. "Dana Rp20 juta itu memang jauh dari kata cukup, tapi bagi kami bagaimana dana tersebut dapat mewujudkan rumah layak huni," ujarnya.

Sementara itu, penerima bantuan BSPS bernama Elsita Pasmayeti yang tinggal di RT02/RE03, Kelurahan Pia Tangah, Kecamatan Pauh, mengaku bersyukur atas bantuan semen yang diberikan PT Semen Padang untuk merehab rumahnya menjadi rumah layak huni.

"Saat ini pengerjaan rehab rumah menjadi layak huni sudah tahap finishing. Nah, hari ini kami tentu sangat senang dan bersyukur sekali, karena juga dibantu semen oleh Semen Padang. Tentunya, semen ini sangat bermanfaat sekali untuk kami," katanya. 

Sebelum direhab, Elsita menyebut rumahnya sangat sempit, tidak nyaman untuk ditempati. "Dulunya, atap rumah hanya pada bagian kamar, ruang tengah tidak ada atap. WC dan kamar mandi juga di luar. Sekarang ini, alhamdulillah sudah layak untuk dihuni," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan penerima bantuan BSPS lainnya bernama Jufriadi. Warga RT02/RW 02, Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan itu juga mengucapkan terima kasih kepada Semen Padang dan Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan. 

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali. Karena, sekarang ini kami sudah layak untuk menempati rumah kami ini. Sebelumnya, kondisi rumah kami ini sangat buruk. Atapnya bocor dan tidak ada kamar mandi dan WC. Selama ini kami MCK nya di sungai," katanya. 

Terkait bantuan semen dari PT Semen Padang, Jufriadi menyebut bahwa bantuan ini akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pembangunan kamar mandi dan WC yang pengerjaannya sudah tahap finishing. "Insya Allah, bantuan semen ini sangat membantu sekali," ujarnya.(*)
Read more »

July 06, 2023

PADANG,Lintas Media News
Merasa dipermainkan oleh pembeli tanah, kaum almarhum Munaf yang sekarang mamak kepala warisnya dilanjutkan Darwas mengambil kembali tanah kaum mereka berdasarkan sertifikat hak milik nomor 401 tahun 1991,seluas 3,3 Ha, yang terletak di Ladang Kaladi, RT 04/RW 06,Kelurahan Sungai Sapih, kecamatan Kuranji, kota Padang. 

Kemarahan kaum Darwas pada pembeli tanah dikarena ingkar janji dan tidak memenuhi semua kesepakatan yang sudah dibuat, ketika dilakukan perjanjian jual beli di depan Notaris, pada 25 Januari 1992 lalu.

Pengambilan alih lahan tersebut dilakukan kaum Darwas, Kamis (6/7/2023) dengan membawa sekitar 15 orang keluarga, memasang plang dan membawa beberapa spanduk, semua yang dilakukan sebelumnya sudah memberitahukan pada Polsek Kuranji, sehingga tidak terjadi pelanggaran.

Sebelum pengambil alihan lahan, pihak kaum Darwas sudah berulang-ulang menunggu itikad baik pembeli, namun tidak juga tampak, padahal dalam Perjanjian di depan Notaris jelas dan sangat nyara dibunyikan, kalau pihak pembeli akan melunasi pembayaran paling lambat 1 tahun 6 bulan setelah pembayaran DP Rp. 5jt, namun itu tidak dilakukan, bahkan pembayaran lainnya atau tambahan yang dibunyikan dalam Perjanjian juga tidak dibayarkan pada pemilik lahan, sehingga menimbulkan berbagai persepsi di lingkungan waris Darwas, antara mamak dan kemanakan, maka semua harus diselesaikan dengan pengambil alihan hak mereka.

Sekaitan dengan pengambil alihan tanah mereka, mamak kepala waris Darwas didampingi beberapa keluarga lainnya mengatakan, harus segera melakukan tindakan tersebut agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

"Kami sudah beritikad baik menunggu pembeli untuk memenuhi semua perjanjiannya pada kita, namun sampai saat ini tidak juga dilakukan, seolah-olah ingin menguasai lahan kami tanpa mau membayar lagi," tegas Darwas. 

Darwas juga menegaskan, mamaknya (MUNAF) sudah meninggal, namun pembayaran sesuai dengan Perjanjian tidak juga di lunasi pembeli, pihak pembeli dan terkesan tidak mau tau, sehingga membuat mereka menjadi gusar. 

"Kami berada pada hak yang benar, maka kami akan mengambil kembali hak tersebut, karena pembeli sudah puluhan tahun tidak melunasi, padahal perjanjian hanya 1,5 tahun harus lunas," tegas Darwas lagi.

Pernyataan mamak kepala waris (MKW) Darwas dipertegas seorang kemanakan Zulfahmi, dimana mereka sudah merasa dipermainkan dan membuat mereka kehilangan muka di tengah-tengah masyarakat, karena lahannya dikuasi seseorang yang telah ingkar janji. 

"Kalau ini tidak kami ambil alih, maka akan membuat kaum menjadi malu, karena diam saja dibohongi orang yang berusaha mengambil tanah mereka dengan membayar Rp.5Juta, padahal sudah berjanji akan membayar paling lambat setahun setengah setelah perjanjian dibuat," beber Zulfahmi sembari menahan emosi. 

Ia juga mengatakan, semua keluarga akan siap menghadapi apapun untuk mendapatkan hak mereka, karena semua sudah nyata dan berlandaskan pada hukum positif di negara Indonesia. 

"Kita ambil lahan ini bukan karena kemauan semata, tapi berlandaskan pada aturan hukum berlaku, sesuai perjanjian di depan notaris, yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT perpanjangan tangan pemerintah, dan dia sebagai orang yang ingin membeli sudah ingkar janji atau wanprestasi, secara hukum juga bisa dituntut, karena secara moril dan materil telah merugikan kaum kami," ungkap Zulfahmi

Saat ini masalah tanah milik kaum Darwas juga sedang bergulir d PN Padang, namun pihak yang ingin menguasai lahan tidak  bjsa menunjukkan barang bukti berupa pelunasan dan pembayaran pembelian tanah, bahkan tidak  osa menghadirkan saksi-saksi. 

"Saat ini masalah kepemilikan sedang kami ajukan ke PN, pihak mereka gak bisa menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti," tutup Zulfahmi(***)
Read more »

July 06, 2023
 Solok Lintasmedianews.com  – Kabupaten Solok Ikuti Rakor Inflasi Tahun 2023 Bersama Kemendagri RI di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Selasa (4/7/23).

Bupati Solok diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Eva Nasri dan di hadiri Forkopimda, Kepala OPD, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Solok dan Tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama enam kuartal berturut-turut mencapai di atas 5 persen. “Ini sangat positif karena banyak negara yang di bawah 5 persen,” kata Tito.

Tito menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar kita fokus pada potensi-potensi krisis dan menjaga pendapatan agar sesuai target baik di tingkat nasional maupun daerah. “Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif di enam bulan berikutnya di tahun 2023, untuk itu kita harus memperkuat konsumsi rumah tangga, memperbanyak uang beredar atau realisasi belanja APBD sesuai target, serta
memberikan bantuan-bantuan sosial tunai maupun non tunai kepada masyarakat secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Lebih lanjut Tito menyebut, Presiden juga meminta agar menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan inflasi dengan menyediakan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS Pudji Ismartini menyampaikan tingkat inflasi Juni 2023 bervariasi antar-wilayah. Inflasi tinggi didominasi oleh kota-kota di wilayah Timur. “Namun, jika dilihat dari andilnya, komoditas dengan tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi tersebut memiliki andil yang tidak begitu besar terhadap inflasi nasional. Merauke sebagai Kota dengan inflasi bulan Juni tertinggi memiliki andil sebesar 0,006 terhadap inflasi nasional,” bebernya.

Sedangkan Kota dengan inflasi per Juni tertinggi terhadap inflasi nasional adalah DKI Jakarta (0,26 persen), Bekasi (0,14 persen), Surabaya (0,10 persen), Depok (0,08 persen), dan Tangerang (0,07 persen). “Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Luar Jawa dan Sumatera yakni Ngada (Nusa Tenggara Timur), Bontang (Kalimantan Timur), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Nagekeo (Nusa Tenggara Timur), Berau (Kalimantan Timur), Maluku Tenggara Barat (Maluku), Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Mempawah (Kalimantan Barat), Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), dan Soppeng (Sulawesi Selatan),” imbuhnya.

Pudji mengungkapkan, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu Keempat Juni 2023 adalah daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. “Untuk komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu Keempat Juni 2023 adalah bawang merah, beras, cabai merah, dan cabai rawit,” sebutnya.(Karta)
Read more »

July 06, 2023

Solok Lintasmedianews.com - Pemerintah Kabupaten Solok terima Kunjungan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas RI, Rabu (5/7/23) di ruang rapat Sekretariat Daerah Kab. Solok.

Kunjungan ini dilaksanakan guna Audiensi dan Sosialisasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas di Kabupaten Solok.

Dalam Sambutannya Asisten I mengucapkan Selamat Datang di Kabupaten Solok, kita di kabupaten Solok merasa bangga bisa dihadiri Komnas Disabilitas RI sebagai daerah pertama yang dikunjungi saat tiba di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam laporan, Asisten I Kabupaten Solok menyampaikan bahwa menurut ada sebanyak 1.188 jiwa penyandang Disabilitas dari kurang lebih 400.000 jiwa penduduk kabupaten Solok.

Rinciannya terdapat Penyandang Disabilitas Fisik sebanyak 350 jiwa, Disabilitas Mental sebanyak 230 jiwa, Disabilitas Intelektual Sebanyak 222 jiwa, dan Disabilitas Sensorik 386 jiwa.

Dari 1.188 jiwa Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten Solok baru Mengintervensi sebanyak 436 jiwa.

Semoga melalui Kedatangan Komnas Disabilitas ini kedepannya kita dapat bersinergi bersama-sama mengintervensi bagi saudara-saudara kita yang masih dalam keterbatasan.

Dalam sambutan Ketua Komnas Disabilitas RI menyampaikan bahwa tugas Komnas Disabilitas berdasarkan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia adalah melaksanakan tugas Pemantauan, Evaluasi dan Advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Menurutnya di provinsi Sumatera Barat telah terbit Perda tentang Penyandang disabilitas dan baru saja diterbitkan pada tahun 2022 dan kami berharap di Kabupaten Solok juga nantinya secara beriringan dapat menyusun Perda tentang Penyandang Disabilitas.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah kami kunjungi dalam rangka melakukan Pemantauan sehingga kita dapat berdiskusi tentang apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk menjadi lebih baik lagi.

Dalam menangani Penyandang disabilitas kita tidak tidak berbicara jumlah banyak atau sedikit, namun ketika berurusan dengan Penyandang Disabilitas jika ada satu orang yang membutuhkan dukungan maka perlu didukung secara penuh.(Karta)
Read more »

July 06, 2023

Solok Lintasmedianews.com - Masyarakat nagari Gauang Kecamatan Kubung, minta bantuan Pemkab Solok untuk membantu perbaikan di sejumlah sarana dan prasarana pertanian, baik jalan usaha tani maupun saluran irigasi.

“Dari beberapa usulan masyarakat, sudah kita sampaikan ke bupati Solok, seperti perbaikan saluran irigasi, pengerasan jalan usaha tani,” ujar Walinagari Gauang, Rizal Idzeko.

Ia menjelaskan, untuk irigasi Banda Laweh, masih terkendala karena akses perbaikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan masih belum ada keberlanjutan untuk perbaikannya. Kemudian, pengerasan Jalan Usaha Tani Lingkar Hutan, juga terkendala karena Lokasi tersebut masih dalam Kawasan Hutan Lindung.

“Kami berharap Bupati bisa memberi solusi terkait kebutuhan masyarakat Gauang,” katanya.

Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, saat ini Pemkab Solok sangat konsen dengan pembangunan pertanian, maka itu Ia akan mengupayakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pertanian.

“Terkait jalan usaha tani yang masuk kawasan hutan lindung itu, nantinya kita akan berdialog dengan pemerintah pusat, dan untuk itu kita akan membentuk tim guna pembebasan kawasan hutan lindung tersebut,” tegasnya.

Dalam pembangunan Kabupaten Solok, menganut prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat dimana setiap sen anggaran akan dimaksimalkan untuk pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat.

“Setiap saya turun ke nagari nagari, saya selalu berdialog dengan masyarakat, dan masyarakat memberi usulan kepada saya,  Insya Allah usulan dari setiap masyarakat itu akan saya perjuangkan dengan sungguh sungguh,” ungkapnya(Karta)
Read more »

July 06, 2023

 Ketua DSI Sumbar Elvy Madreani SH Advokat

Padang,Lintas Media News
Dewan Sengketa Indonesia (DSI) hari ini telah dilantik mengambil sumpah dari 17 mediator wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Aula Universitas Mohammad Natsir Bukitttinggi Senin(03/07/2023).

Hal itu dikatakan Ketua layanan Dewan Sengketa Indonesia wilayah Kota Padang dengan SK No 22/A/SK/DSI/6/2023 periode 2023 sampai 2026  yang ditandatangani oleh Presiden DSI Sabela Gayo SH, MH Phd. 

Ditambahkan Elvy saat jumpa pers bersama awak media, President Dewan Sengketa Indonesia (DSI Sabela Gayo , SH, MH, PhD menyampaikan semoga dengan kegiatan ini nanti bisa memberikan kontribusi, dimana para mediator yang sudah memperoleh pelatihan dan sertifikasi dari lembaga Diklat yang terakreditasi dari Mahkamah Agung RI ini nanti dapat mendaftarkan diri mengajukan permohonan diri sebagai mediator non Hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat. 

Dikatakannya, Dewan Sengketa Indonesia berbentuk badan hukum perkumpulan yang kita dirikan sekitar bulan Juli 2021 lalu.

"Walaupun badan hukum perkumpulan tetap memang dalam memberikan pelayanan penyelesaian Sengketa , kita tidak seperti badan hukum perkumpulan pada umumnya seperti organisasi masa(Ormas ) tetapi kita lebih mengedepankan layanan penyelesaian Sengketa melalui mediasi, judikasi konsultasi bahkan untuk sektor jasa konstruksi yang sifanya khusus kita ada praktisi Dewan Sengketa Indonesia, " ungkap Sabela Gayo.

Dikatakannya, dalam rangka pengembangan organisasi memang badan hukum perkumpulan ini nanti akan menaungi layanan-layanan penyelesaian Sengketa yang ada di DSI.

"Kita juga sedang meminta pendapat dari Kita juga meminta pendapat dari
UNCITRAL (United Nations Commission International Trade Law) terkait dengan hukum acara arbitrase di DSI, " ujarnya.

Apabila satu saat DSI ingin menerima permohonan arbitrase dari para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak asing, kita ingin hukum acara arbitrase di DSI sudah di endorse atau diberikan semacam pendapat oleh Uncitral.

"Dari pendapat tersebut Uncitral menyarankan apabila DSI ingin memberikan layanan secara profesional dan berbayar di Indonesia maka badan hukum yang harus digunakan adalah badan hukum perseroan terbatas (PT) atau yayasan, " ujar Sabela Gayo.


Sabela menambahkan, makanya kita juga sudah membentuk PT DSI sehingga proses sengketa yang berbayar itu akan berada dibawah badan hukum PT dan untuk pendidikan dan pelatihan kita juga sudah mendirikan yayasan pendidikan DSI.

Hadir pada acara pelantikan tersebut, mewakili Gubernur Sumba, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Ezeddin  Zain, S.H., M.E, mewakili Walikota Sawahlunto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Irzam K, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemko Pariaman, Indra Syamsu, SH, Dekan Univ M. Natsir, Polresta Bukittingi, Polresta Payakumbuh. (rel)


Read more »

July 06, 2023


Padang,Lintas Media News
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan partai politik (Parpol) dan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD provinsi dan DPD RI memperbaiki berkas persyaratan yang belum lengkap hingga tanggal 9 Juli 2023.

"Saat ini memasuki H-3 perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Namun, belum satupun parpol yang menyerahkan dokumen perbaikan Bacalegnya ke KPU Sumbar," ujar  Jons Manedi, Kamis 6 Juli 2023.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar itu mengimbau kepada pimpinan partai politik untuk segera melakukan penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon dengan membawa formulir Model B.Daftar Calon Perbaikan yang dilampiri dengan surat persetujuan partai politik.

"Parpol jangan lalai dengan masa perbaikan dan harus menjadi perhatian khusus. Kami berharap agar pimpinan partai politik untuk segera mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Sumbar kepada KPU Sumbar," katanya.

Jons Manedi juga mengatakan, untuk pengajuan perbaikan yang wajib terpenuhi agar bisa submit di antaranya progres pengisian per dapil harus 100 persen. Kemudian, sudah dilakukan analisa kegandaan yang dilakukan oleh admin partai, serta tidak boleh ada Ganda Internal.

"Masing-masing calon DPD dan Parpol untuk bisa berkoordinasi dengan sekretariat KPU, agar tidak ada lagi kesalahan, mengingat pada 10 Juli hingga 6 Agustus KPU Sumbar akan melakukan verifikasi dan tidak ada lagi perbaikan dokumen," ujarnya.

Untuk saat ini,  KPU Sumbar baru terima dua dokumen syarat perbaikan pencalonan dari lima calon yang belum memenuhi syarat (BMS)  bakal calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumbar.

Jons Manedi juga menyebutkan, bagi bakal calon DPD RI  yang Memenuhi Syarat (MS) tidak tertutup kemungkinan akan ada juga menyerahkan dokumen syarat perbaikan.

"Dua bakal calon yang telah menyerahkan dokumen perbaikan yakni Cerint Iralloza Tasya dan  Jelita Donal. Dan tiga bakal calon belum menyerahkan dokumen perbaikan yakni Yuri Hadiah, Jhoni Afrizal
Irman Gusman," sebut Jons Manedi

Untuk saat ini, belum ada satupun parpol yang melakukan penyerahan  perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon DPRD Sumbar.

KPU Sumbar memberikan ruang perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD provinsi dan DPD RI selama 14 hari yakni sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023. 

Untuk perbaikan dibuka hingga pukul 16.00 WIB, dan untuk hari terakhir penerimaan berkas perbaikan pada 9 Juli 2023 akan di tutup pada pukul 00.00 WIB. (rel)
Read more »

July 06, 2023



Pasbar, Lintas  Media News
5  Anggota Bamus Nagari Bahoras,Kecamatan Gunung Tuleh
dilantik Bupati Pasbar Hamsuardi
di Kantor  Wali Nagari setempat ,Rabu ( 5/7/2023).

Ke lima anggota Badan Musyawara (Bamus) tersebut adalah, Albisri SP,  Dudi  Aryudi , M.Arwadi, Nopti Nasution, dan Reni  Ferianti  keterwakilan Perempuan.,

Dalam sambutannya Hamsuardi mengatakan.Dengan mengucapkan  Puji syukur atas pelantikan Bamus hari ini ,agar dapat melaksanakan  tugas dan fungsinya ,dan  mengabaikan hal- hal yang dilarang, apalagi masa jabatan  dari  Bamus  ini  sampai  6 tahun  untuk  masa priode  2023-2029.

Kepada  para tokoh yang ada di nagari ini Bupati berharap,agar  dapat  saling  bantu membantu dalam rangka percepatan  pembangunan Nagari yang sudah mekar ,yang awalnya hampir saja  tidak bisa dimekarkan ,tapi karena masih ada upaya maksimal ,akhirnya  dapat juga  mekar.

Momen yang bagus ini seharusnya dapat  dipergunakan dengan baik ,agar dapat berusaha maksimal untuk membangun  Nagari-nagari yang ada di Pasbar ,terkhusus lagi di tekankan  kepada  nagari Bahoras apalagi  Hutatonga ini  sudah menjadi Ibu kota Nagari Bahoras tentunya peran  seluruh masyarakat sangat diharapkan.Tegas Bupati.

Di tempat  yang  sama Yusdi  selaku  Pejabat Wali Nagari Bahoras mengatakan.Bersama perangkat kami telah berusaha  untuk mengangkat acara pelantikan ini  dengan baik ,mudah-mudahan  ada  membawa perubahan  bagi Nagari Bahoras tentunya.

Tanpa dukungan bersama  dari seluruh  tokoh  yang  ada  di empat. Kejorongan  baik: Ninik Mamak Tokoh Agama  tokoh  Pemuda , Bundo kandung  tidak  akan  sukses ,apalagi nantinya  sangat  berharap  arahan dan pembinaan dari Camat dan  Forkopimca ,Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari ,bahkan  Bupati,tidak akan terlaksana pemekaran ini. Tutup Yusdi. (parsela )

Read more »

July 06, 2023
Jakarta, Lintas Media News
Penghargaan Padmamitra Award 2022 yang diraih PT Semen Padang kategori Pelestarian Lingkungan & Biodiversity yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI bersama Forum CSR Indonesia, menjadi kado istimewa pada HUT ke-65 Pengambilalihan PT Semen Padang dari Belanda yang diperingati setiap 5 Juli. 

Penghargaan di bidang Corporate Social Responsibility (CSR) itu, diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin kepada Direktur Utama PT Semen Padang, Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa. Bertempat di Soehana Hall, Energy Building, SCBD Sudirman Jakarta Selatan, penyerahan penghargaan itu turut disaksikan Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Y Bayasut. 

Asri Mukhtar mengaku bersyukur atas raihan penghargaan Padmamitra Award 2022 yang digelar oleh Forum CSR Indonesia bersama Kementerian Sosial RI. Karena, dengan raihan penghargaan tersebut, menunjukkan bahwa implementasi program CSR PT Semen Padang diakui oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI dan Pengurus Nasional Forum CSR Indonesia. 

“Alhamdulillah, ini menjadi kado di HUT ke-65 Pengambilalihan PT Semen Padang dari Belanda. Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi perusahaan dan keluarga besar Semen Padang. Karena, Padmamitra Award merupakan penghargaan tertinggi CSR di bidang sosial yang diberikan negara," kata Asri Mukhtar. 
PT Semen Padang, kata Asri Mukhtar melanjutkan, dalam pengelolaan perusahaan tidak hanya mengedepankan aspek profit (laba). Tapi juga sangat memperhatikan people (manusia) dan planet (lingkungan). "Prinsip triple bottom line ini pula lah yang menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan program CSR perusahaan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Asri Mukhtar menjelaskan implementasi program CSR perusahaan yang berkaitan dengan Pelestarian Lingkungan & Biodiversity yang menjadi salah satu kategori Padmamitra Award 2022, yaitu konservasi ikan bilih, yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak yang terancam punah.

"Upaya konservasi ikan bilih ini bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta. Konservasi ini telah dilakukan sejak Juli 2018 lalu melalui pemijahan secara alami dan laboratorium. Bahkan, ribuan ikan bilih hasil konservasi juga sudah dikembalikan ke habitatnya di Danau Singkarak," kata Asri Mukhtar. 

Selain melakukan konservasi ikan bilih, sebut Asri Mukhtar, tim juri Padmamitra Award pada saat verifikasi lapangan ke PT Semen Padang juga meninjau areal pembibitan kaliandra. Bahkan, para juri juga mengapresiasi PT Semen Padang yang telah membudidayakan kaliandra untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dapat mensubsitusi bahan bakar batubara. 

"Nah, budidaya kaliandra ini juga menjadi nilai tambah bagi Semen Padang pada ajang Padmamitra Award ini dan budidaya ini diapresiasi oleh tim juri Padmamitra. Karena, konsep budidaya kaliandra yang kami lakukan di Semen Padang ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang tentunya, memberikan multiplier effect untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kaliandra ini disebut dapat memberikan multiplier effect, tambah Asri Mukhtar, karena selain kayunya dapat dimanfaatkan untuk mensubsitusi batubara, daun kaliandra juga bermanfaat untuk pakan ternak dan bunganya untuk konsumsi madu. Sedangkan rantingnya, bisa dijadikan wood pellet yang merupakan komoditas ekspor ke negara empat musim. 

"Menanam kaliandra juga bisa memproduktifkan lahan-lahan marginal (lahan yang tidak produktif). Sebab, kaliandra merah merupakan tanaman remidiasi atau tanaman yang mampu meningkatkan mutu dari kondisi tanah, sehingga lahan-lahan yang ditanami kaliandra secara bertahap dapat meningkat kesuburan tanahnya," beber Asri Mukhtar.

Padmamitra Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan praktek terbaik kegiatan CSR bidang Kesejahteraan Sosial. Padmamitra Award digelar untuk mendorong sinergi antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam upaya peningkatakan kesejahteraan sosial. 

Pada Padmamitra Award 2022 ini, ada 11 kategori penghargaan yang diberikan kepada perusahaan, yaitu Pelestarian Lingkungan & Biodiversity, Ketunaan Sosial & Penyimpangan Perilaku, Kebencanaan, Pengentasan Kemiskinan, Keagamaan yang Inklusif, Pemberdayaan & Pengentasan Disabilitas, Pendidikan yang Berkualitas, Ekonomi Digital, Penanganan Keterpencilan, dan Kewirausahaan.

Upacara HUT Pengambalihan PT Semen Padang dari Belanda

Momen HUT ke 65 Pengambilalihan PT Semen Padang dari Belanda yang menjadi peristiwa bersejarah, dimaknai dengan menggelar upacara sebagai wujud penghormatan kepada para pendahulu yang telah memperjuangkan PT Semen Padang sebagai aset-aset vital negara. 

Pelaksanaan upacara yang awalnya akan digelar di lapangan Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, dipindahkan ke Gedung Serba Guna (GSG) karena hujan. Namun pelaksanaan upacara tetap berlangsung khidmat, dan diikuti sejumlah staf pimpinan, serta ratusan karyawan PT Semen Padang, termasuk karyawan APLP, Afiliasi dan FKIKSP. Upacara itu dipimpin oleh Direktur Operasi PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, selaku pembina upacara. 

Indrieffouny Indra dalam pidatonya menyampaikan bahwa peristiwa pengambilalihan PT Semen Padang dari tangan Belanda yang terjadi pada 5 Juli 1958, merupakan awal sejarah industri semen di Indonesia tampil memimpin dan mengelola sendiri industrinya.

Namun begitu, perjalanan PT Semen Padang sebagai perusahaan semen pertama di Asia Tenggara yang telah berusia lebih dari satu abad, tentunya tidak selalu melalui jalan yang mulus. Dinamika yang terjadi dari internal maupun eksternal turut mewarnai. 

"Upacara HUT ke 65 Pengambilalihan PT Semen Padang hari ini sekaligus sebagai rasa syukur kita. Karena, perusahaan masih diberikan kekuatan untuk terus bertahan di tengah ketatnya persaingan," kata Indrieffouny. 

"Untuk itu, kami mengapresiasi seluruh karyawan yang telah berusaha dan bekerja keras meningkatkan kinerja perusahaan di masing-masing lini. Kami berharap semangat ini terus dipupuk, diiringi dengan doa, dan diwujudkan melalui pikiran dan tindakan positif," imbuhnya. 

Indrieffouny juga menyampaikan di tengah ketatnya persaingan, PT Semen Padang berhasil mencapai Proper Hijau ditahun 2022, dan juga mendapat berbagai penghargaan. "Selain Padmamitra, di tahun 2023 ini juga meraih penghargaan BCOMSS dari Kementrian BUMN," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Pabrik Indarung I yang direncanakan menjadi Cagar Budaya, juga sudah terealisasi dan telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Padang dan Provinsi Sumbar serta Nasional. 

"Selanjutnya pada 15 September 2023 yang akan datang, Indarung 1 akan didaftarkan menjadi Memory of the World, UNESCO regional Asia Pasifik atau MOWCAP," pungkas Indrieffouny.(*)
Read more »

July 05, 2023
Padang-,Lintas Media News
Anggota DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra membantah pemberitaan yang menyeret nama partai Gerindra saat penangkapan pekerja sekretariat DPC  Gerindra itu di kediaman pekerja itu sendiri. 

Oknum pekerja ini tertangkap menggunakan narkoba  di kediaman orang tua nya di Bulakan Balai Kandi, Payakumbuh  Senin (3/7). Kebetulan oknum petugas ini bekerja di kantor sekretariat DPC Gerindra.

"Ari ini adalah petugas sekretariat dan bukan merupakan pengurus DPC Gerindra Payakumbuh. Sehari hari tugasnya adalah membuka dan menutup kantor. Menerima dan mengantar surat serta menjaga kebersihan kantor." 

Nurkholis atas nama pengurus DPC Gerindra memberikan support penuh dan sangat mendukung serta mengapresiasi kinerja polisi untuk memberantas narkoba dilingkungan kota Payakumbuh. Ia sangat menyayangkan orang yang diamanatkan untuk bekerja di kantor DPC Gerindra Payakumbuh menyia-nyia kan kepercayaanya serta mendorong kepolisian menjalankan  proses hukum secara profesional dan sesuai prosedur tanpa tebang pilih dan mengedepankan aspek hukum.

"Peristiwa penangkapan terjadi di rumah Ari bukan di kantor Gerindra. Berhubung dia merupakan petugas sekretariat yang bekerja di kantor gerindra, petugas kepolisian Payakumbuh meminta izin kepada pengurus DPC Gerindra Payakumbuh untuk masuk dan mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kantor Gerindra. Jadi tidak benar pemberitaan yang bilang kantor Gerindra menjadi sarang narkoba" tegas Nurkholis.

Sementara itu, Humas Satresnarkoba Polres Payakumbuh merilis kronologis penangkapan  tersangka  yg diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Jenis ganja

Waktu dan Tempat Kejadian 

Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 03.00 wib yang bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

*Barang Bukti* 

1. 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih putih yang disimpan  di pentilasi jendela dapur.
2. 3 (tiga) helai kertas vavir.
3. 1 (satu) unit handpone android merek OPPO warna Dongker dengan nomor simcard 08133xxxxx600

*Kronologis kejadian* 

Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib telah di lakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki inisial AN yang diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja yang bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dimana sewaktu dilakukan  penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka telah ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih putih yang disimpan  di pentilasi jendela dapur, 3 (tiga) helai kertas vavir dan 1 (satu) unit handpone android merek OPPO warna Dongker dengan nomor simcard 08133xxxx dimana tersangka mengakui membeli narkotika jenis ganja kepada PGL ERIK (DPO) diparak batuang Payakumbuh barat dan selanjutnya tersangka serta  barang bukti dibawa ke polres Payakumbuh utk pengusutan lebih lanjut. Penangkapan dan penggeledahan di saksikan oleh Ketua RT dan RW  setempat.

Nurkholis mengaku kecewa pada  pihak pihak yang tidak bertanggung jawab membawa bawa nama kantor DPC Gerindra seolah olah sebagai sarang narkoba adalah fitnah dan perbuatan keji yg  melawan hukum serta tidak bertanggung jawab.

"Ini tidak  benar dan fitnah  yang dilontarkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab serta ingin menjatuhkan Gerindra sebagai partai besar dan pemenang di Sumatra Barat. Dengan pemberitaan tersebut  DPC Gerindra Payakumbuh merasa dirugikan dg pemberitaan yg menggiring opini seolah olah kantor Gerindra Payakumbuh sebagai sarang narkoba. Ada upaya upaya untuk menjatuhkan nama baik Gerindra memasuki tahun politik ini." Ungkap Nurkholis pada media. 

Ia juga menegaskan penangkapan AN dirumahnya adalah murni karena penyalah gunaan Narkotika dan obat obatan terlarang. Yang tidak ada korelasinya dengan DPC Gerindra Payakumbuh. Atas penangkapan tersebut  DPC Gerindra Payakumbuh resmi memecat dan memberhentikan oknum tersebut. (*)
Read more »

July 05, 2023
PADANG,Lintas Media News
Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Sumbar, menyepakati untuk mengusulkan pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. 
Konferda yang belangsung, Selasa (4/7/2023) di Hotel Padang.

Dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC Projo dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumbar. Dua DPC lagi tidak sempat hadir karena ada kegiatan di waktu yang bersamaan.
Usai deklarasi usulan capres-cawapres Prabowo-Airlangga, Ketua DPD Projo Sumbar, Muhammad Husni Nahar didampingi pengurus DPD dan DPC serta Roy Abimanyu dari perwakilan DPP Projo, menjelaskan bahwa kesepakatan ini berangkat dari usulan DPC-DPC Projo se Sumbar, setelah mencermati situasi di daerah masing-masing. 

"Kawan kawan pengurus DPC Kabupaten Kota tentu paham, bagaimana situasi masyarakat di daerahnya masing-masing. Nah, itulah yang kita himpun dalam konferda ini aehingga melahirkan kesepakatan untuk diusulkan ke DPP Projo. Ini baru sebatas usulan ke DPP dan tentu belum final. Mungkin provinsi lain, usulannya bisa sama atau beda, tergantung kondisi dan penilaiannya juga  Finalnya, nanti pada Rakernas Projo pada Oktober 2023 yang dihadiri langsung oleh Jokowi. Di Rakernas inilah nantinya dihimpun usulan aemua provinsi, lalu ditetapkan, pasangan mana yang akan didukung oleh Ormas Projo," ungkap Muhammad Husni Nahar. 

Ditanya  alasan DPD Projo Su
mbar mengusulkan Prabowo-Airlangga, Muhammad Husni Nahar menjelaskan bahwa saat menampung aspirasi sari para Ketua dan sekretaris DPC Projo, mereka menilai bahwa Prabowo memiliki visi ekonomi yang bagus dan komitmen yang kuat untuk memajukan negara ini. Selain itu, Prabowo juga dinilai sebagai pemimpin yang berani mengambil resiko. 

"Lalu ada Airlangga sebagai Cawapres, kita di Sumbar melihat, Airlangga dinilai sukses dalam mengendalikan pandemi Covid-19, sesuai tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi padanya. Sehingga, dalam waktu 2 tahun, Indonesia dalam keluar dari pandemi tersebut, sehingga perekonomian negara dapat kembali bangkit," ucap Muhammad Husni. 

Keputusan ini, juga bagian dari konsep Haluan Baru Projo yang diputuskan dalam Rakernas V tahun 2023 lalu. Karena, di Projo, semuanya harus satu komando dari atas sampai ke bawah. Jika DPP Projo sudah memutuskan, maka pengurus semua tingkatan harus melaksanakannya. 

"Kita satu komando. Merah kata Pak Jokowi, maka merah sampai ke bawah. Kalau hijau, ya hijau pula yang harus kita laksanakan," tegas Muhammad Husni Nahar.

Karena itu, pada sambutannya  saat pembukaan Konferda, Muhammad Husbi Nahar  meminta semua DPC diminta untuk bekerja keras dalam upaya menghimpun kekuatan serta melebarkan sayap Projo di daerah masing-masing. 

"10 tahun kami berjuang untuk Projo. Tidur di jalan, di lapangan dalam upaya membesarkan Projo di Sumbar. Semua kami lakukan dengan ikhlas," ucap Muhammad Husni Nahar.

Kepada DPC se Sumbar, Muhammad Husni Nahar jiga berpesan untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan membuat program untuk kesejahteraan masyarakat.
"Selama ini kita di Sumbar, sangat berdarah darah  membesarkan Projo, bahkan harus merogoh kantong sendiri untuk bergerak. Alhamdulillah, semua kami jalani dengan ikhlas. Dengan haluan baru Projo ini, mudahan-mudahan Projo semakin baik dan berkembang," tegas Muhammad Husni Nahar.

Sementara itu Ketua Bidang Teknologi dan Digital DPP Projo, Roy Abimanyu memaparkan bahwa sesuai pesan Presiden Jokowi, Projo harus bisa mencari pemimpin yang tepat. Harus paham kekuatan negara ini dan harus mengerti kondisi daerah ini, aehingga bisa dia tahu dari sisi mana harus membesarkan negara ini. 

"Nah, Indonesia butuh pemimpin yang mengerti kondisi global, karena hal itu akan berdampak pada perekonomian negara ini. Apalagi banyak kebutuhan negara ini yang harus diimpor," terang Roy.

Terkait pemimpin ke depan, Roy menegaskan bahwa Projo harus mampu bernegosiasi dengan capres yang akan didukung. Projo harus cerdas menentukan siapa capresnya, sehingga jika capresnya menang, Projo juga menang. 

"Projo harus berada di posisi ini. Sehingga di daerah, Projo juga punya kekuatan dan diseganin serta dibutuhkan dalam menentukan pemimpin daerahnya," ujar Roy. (*)
Read more »

July 05, 2023

Indrapura, Lintas Media News
Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah memberikan apresiasi yang tinggi atas pola pembauran masyarakat di Sungai Kuyuang, Nagari Indrapura Selatan, Kecamatan Pancung Soal. Meski mereka berasal dari Tapanuli Selatan dan Pasaman, tetapi mereka "malakok" atau "maambiak mamak" bergabung dengan suku-suku masyarakat yang ada di Nagari Indrapura. 

"Luar biasa kehidupan masyarakat di Sungai Kuyuang ini. Dunsanak kita dari Tapanuli Selatan dan Pasaman tidak lagi menonjolkan suku lama mereka seperti Nasution, Harahap atau Siregar, tetapi 'malakok' kepada suku Panai, Melayu, Chaniago atau suku Sikumbang. Dengan demikian mereka otomatis menjadi anak kemenakan dari mamak suku-suku tersebut," kata Syafrizal Ucok, yang menggelar silaturrahmi di Rumah Gadang Rangkaya Malius, Sabtu (1/7/2023) malam.

Dengan "malakok" atau "maambiak mamak" ini maka banyak manfaat yang diperoleh oleh dunsanak kita yang berasal dari Tapanuli Selatan dan Pasaman ini, terutama dalam penyelenggaraan alek baik dan alek buruak. Artinya, dalam kegiatan pesta perkawinan alek baralek atau ada musibah anggota keluarga yang meninggal dunia maka ada Mamak Suku yang akan mengkordinir dan memimpin kegiatan. 
"Mamak Suku tentu akan menjadi pimpinan anak kemenakannya dalam alek baiak dan alek buruak. Masyarakat nagari akan berkoordinasi dengan Mamak Suku, sehingga kepentingan sosial kemasyarakatan dari dunsanak kita ini seluruhnya terlindungi," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang dalam Pemilu 2024 menjadi Caleg DPRD Sumbar dari Partai Golkar. 

Dalam kaitan program LKAAM Sumbar dengan Polda Sumbar tentang pemasyarakatan penyelesaian hukum Restorative Justice, maka pola "malakok" atau "maambiak mamak" ini sangat sejalan. Pola penyelesaian perkara hukum diluar pengadilan ini tentunya melibatkan  Ninik Mamak untuk perdamaian, penggantian kerugian dan permohonan maaf serta memulihkan keadaan seperti semula sebelum perkara hukum. 

"Pengurus LKAAM Sumbar bersama dengan LKAAM Kabupaten/Kota sekarang aktif melakukan sosialisasi Restorative Justice, sebagai upaya menciptakan kedamaian di nagari, menyelesaikan perkara hukum dengan tidak melanggar hukum. Restorative Justice adalah program Kapolri dan Jaksa Agung yang disupport oleh Ninik Mamak di Sumatera Barat," kata Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah yang sehari-hari adalah Ketua KAN Painan Kecamatan IVJurai.

Di Sungai Kuyuang memang terdapat sekitar 130 Kepala Keluarga masyarakat yang asal usulnya dari Pasaman dan Tapanuli Selatan. Mereka datang meneruka daerah Sungai Kuyuang pada tahun 1970-an dengan berladang karet, sawit dan kulit manis. Meski memiliki marga, seluruh masyarakat itu kini sudah "malakok" kedalam suku Panai, Melayu, Chaniago dan Sikumbang. 

Atas nama masyarakat Sungai Kuyuang dan Sungai Gemuruh yang hadir dalam silaturrahmi ini tampil memberikan sambutan Martius Datuak Bandaro Bendang, yang mengucapkan terima kasih atas pembinaan LKAAM Pesisir Selatan selama ini.

"Kami mendapat pencerahan dari Pak Syafrizal Ucok tentang adat dan Restorative Justice yang akan terus dipedomani oleh dunsanak di Sungai Kuyuang ini. Kami harapkan ada pelatihan adat Minangkabau untuk tokoh-tokoh masyarakat dimasa datang," kata Martius Datuak Bandaro Bendang, yang pernah menjadi Pj Wali Nagari Indrapura Selatan. 

Dalam silaturahmi di Sungai Kuyuang yang dihadiri hampir 80 orang ini, juga hadir tokoh-tokoh masyarakat dari Sungai Gemuruh. Mereka sepakat untuk mendukung dan mengantarkan Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah menjadi Anggota DPRD Sumbar pada Pemilu tahun 2024 mendatang. (*)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.