Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan penyuluhan dan pelatihan tanggap bencana untuk para santri di Kota Padang.

Pelatihan berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Yaqin Al-Huffaz di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk, Kota Padang, Sumbar pada Selasa (9/5/2023).

Koordinator Wilayah SDG Sumbar, Fikri Haldi mengatakan bahwa ada ratusan santri dan pengurus ponpes yang ikut serta dalam pelatihan ini.

"Kami di SDG melakukan pelatihan, dimana kita memberikan pembekalan-pembekalan kepada para santri agar mereka tanggap bencana," kata Fikri. 

Adapun materi dimulai dengan pengenalan potensi bencana, baik di Sumatera Barat maupun di Kota Padang, pemahaman langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi, termasuk mitigasi untuk meminimalisir kerugian yang dapat terjadi saat bencana. 

"Ada dua pemateri yang memberikan pelatihan kepada santriwan dan santriwati. Mereka sudah profesional di bidangnya" sebutnya. 

Diharapkan, lewat pelatihan ini para santri bisa memiliki sikap yang tanggap terhadap peranan masing-masing yang harus dilakukan saat bencana alam terjadi.

Fikri menjelaskan alasan relawan SDG mengadakan kegiatan ini adalah karena wilayah Sumatera Barat, khususnya Padang merupakan salah satu daerah yang dikenal rawan akan bencana alam. 

"Seperti daerah pesantren ini sendiri, berada di daerah perbukitan yang ada kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya longsor," ujar Fikri. 

Dalam kunjungannya ke Ponpes Nurul Yaqin Al-Huffaz, relawan SDG juga turut memberikan bantuan pengeras suara kepada pihak ponpes. Bantuan ini diberikan untuk menunjang berbagai kegiatan dari para santri. 

"Kita dari SDG akan akan terus menggalakan kegiatan-kegiatan di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat. Nanti kita atur tema-tema kegiatannya, tergantung bagaimana kebutuhan di kabupaten tersebut," jelasnya. 

*Apresiasi dari Pihak Ponpes: Santri Memang Mesti Siap dan Tanggap Bencana*

Pengasuh Ponpes Nurul Yaqin Al-Huffaz, Bustanul Muhaqiqiin mengapresiasi kegiatan dari relawan SDG. Dia mengakui bahwa tempat ponpesnya berdiri merupakan daerah rawan bencana, sehingga pelatihan tanggap bencana menjadi sangat penting. 

"Sebagai santri di daerah sini memang mesti tanggap dan siap. Jadi kalau memang ada pelatihan seperti ini, ini sangat membantu sekali dan kami terima dengan sebaik-baiknya," kata Bustanul. 

Selain itu, dirinya juga bersyukur atas bantuan pengeras suara yang diberikan oleh relawan SDG. Dia mengaku, selama ini ponpesnya hanya bisa menyewa pengeras suara jika ingin menggelar sebuah acara. 

"Pondok kami ini memang ada beberapa kekurangan, salah satunya sound system ini. Dari berbagai kegiatan yang kami lakukan, biasanya kami menyewa sound system hingga Rp1.200 ribu. Alhamdulillah dengan bantuan sound system ini kami sangat bersyukur sekali," pungkasnya. (*)

TNI AU. Seluruh Personel Lanud Sutan Sjahrir melaksanakan Tes kesamaptaan jasmani semester 1 tahun 2023 untuk mengukur kemampuan fisik baik Perwira, Bintara dan Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Lanud SUT  bertempat di Apron Lanud SUT, Padang. Selasa, (9/5/2023).

Komandan Lanud SUT Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili Ps. Kasi Binjaskemil Lanud SUT Lettu Kes Jon Rinaldo mengawasi berlangsungnya pelaksanaan Samapta Semester I tahun 2023. Sebelum tes samapta dimulai seluruh personel melaksanakan pemeriksaan tensi oleh tim kesehatan dari Sikes Lanud SUT. Tes Tensi dilaksanakan untuk mengetahui tekanan darah seluruh personel. Hal ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya cidera saat berolahraga.

Dilanjutkan dengan pemanasan yang dipimpin oleh anggota Binjas. Setelah pemanasan selesai Ps. Kasibinjaskemil Lettu Kes Jon Rinaldo menyampaikan "seluruh personel melaksanakan tes sesuai dengan kemampuannya masing masing, tidak memaksakan diri, apabila mengalami gejala yang tidak wajar segera melambaikan tangan atau duduk dan tim kesehatan akan menjemput menggunakan ambulans, tetap yang terpenting utamakan faktor keselamatan." Tuturnya.

Tes kesamaptaan jasmani yang diujikan meliputi tes Samapta “A” yaitu lari dalam waktu 12 menit kemudian dilanjutkan tes Samapta "B", yang meliputi pull up, sit up, push up dan shuttle run, dilanjutkan tes Samapta "C" yaitu berenang dengan jarak 50 meter. Tes samapta ini merupakan pelaksanaan program kerja Binjas Lanud SUT semester I Tahun Anggaran 2023.(rel)

H. Leonardy Harmainy, SI.P, MH, Datuak Bandaro Basa,untuk ketiga kalinya mendaftar Sebagai Calon DPD RI, Selasa (9/5/2023) setelah syarat dukungan yang diserahkan dinyatakan  lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI ini mengapresiasi kemudahan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada calon yang mendaftarkan diri mencadi calon anggota DPD RI untuk Pemilu 2024.

Menurut Leonardy,sistem pendaftaran calon yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, menguntungkan kepada calon. Bila sebelumnya, bakal calon yang mendaftar, harus membawa kotak kontainer, karena banyaknya berkas syarat dukungan yang harus dibawa. Sekarang, hanya dengan membawa dua amplop saja, calon sudah datang mendaftar.

Kedatangan Leonardy  di Sekretariat KPU Sumbar,  diterima oleh komisioner KPU Sumbar, Amnasmen dan Yuzalmon serta Kasubag Teknis Eahman Al Amin dan staf sekretariat lainnya. Sementara dari Bawaslu Sumbar, dihadiri langsung Ketuanya, Alni, SH, MKn. 

"Kita maju kembali untuk memperkuat DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Sehingga apa yang diinginkan masyarakat, khususnya bidang pembangunan dapat terlaksana dengan baik," ujar Leonardy. 

Sejauh ini, lanjut Leonardy, Senator asal Sumbar sangat mewarnai dalam pengambilan kebijakan di DPD RI, termasuk dalam pengawasan dan pembahasan Rancangan Undang Undang serta berbagai kegiatan di DPD RI. 

"Kita anggota DPD RI dari Sumatera Barat, sangat mewarnai dalam hampir semua kegiatan di DPD RI, di tengah keberbatasan kewenangan DPD RI di bidang legislasi dan keuangan. Walau begitu, belum bisa disahkan APBN kalau belum ada pertimbangan DPD RI," ungkap Leonardy.

Ke depan, Leonardy berharap anggota DPD RI asal Sumbar lebih mewarnai lagi dalam pengambilan kebijakan di DPD RI, khususnya dalam memperkuat kelembagaan DPD RI. 

"Tentunya saya berharap terpilih kembali, karena banyak program yang harus dilanjutkan, baik untuk pembangunan Sumbar maupun kelembagaan DPD RI," pungkas Leonardy. (**)

Anggota DPD RI petahana, Muslim M Yatim, kembali mendaftar sebagai bakal calon Anggota DPD RI periode 2024-2029. 

Muslim M Yatim mendatangi KPU Sumbar bersama timnya, Selasa (9/5/2023) pagi. Berkas syarat pendaftaran Muslim M Yatim diterima anggota KPU Sumbar Amnasmen dan Yuzalmon, serta dinyatakan lengkap.

“Alhamdulillah, berkas pendaftaran sudah kita serahkan dan dinyatakan lengkap oleh KPU Sumbar,” katanya saat konferensi pers usai pendaftaran.

Sebelumnya, Muslim M Yatim telah menyerahkan syarat dukungan calon perseorangan DPD dan telah diverifikasi administrasi serta faktual oleh KPU Sumbar. Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berjumlah 3.275 pemilih dan tersebar di 18 kabupaten/kota.

“Saya merasa masih banyak hal perlu diperkuat di DPD. Itu yang memotivasi saya mencalon kembali untuk DPD. Hal kedua, saya berpikir DPD itu lebih besar dan lebih hebat dari DPR. Itu pikiran saya, kenapa? Karena jumlah suaranya lebih banyak dibandingkan capaian suara DPR," ungkap Muslim M Yatim.

Selain itu, ia ingin menyuarakan dan meperjuangkan aspirasi rakyat. Karena tujuan negara membentuk DPD ditugaskan kembali ke daerah masing-masing agar bisa menyerap aspirasi masyarakat di daerahnya," tukas Muslim M Yatim. 

Hadir dalam pendaftaran tersebut mendampingi Muslim M Yatim, mantan anggota DPRD Sumbar, Sulthani, dan Direktur LBSF, Edo Andrefson. (*)

Arosuka, Lintasmedianews.com -Bupati Solok melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait video CCTV yang viral ,Senin, 8 Mei 2023, Ruang Kerja Bupati Solok

Tampak hadir mendampingi Bupati Solok, Sekda Kab. Solok Medison, S.Sos.,M.Si, Asisten I Drs. syahrial, M.M ,Kadis Pariwisata dan Kebudayaan ,Kadis Kominfo ,Sekretaris Inspektorat, Seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok

Terkait  viral beredar video CCTV tentang perseteruan yang terjadi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok, akhirnya Bupati Solok Epyardi Asda memanggil Kepala Dinas Pariwisata dan jajaran untuk memberikan klarifikasi kepada Bupati tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati mencoba menggali informasi tentang bagaimana kronologi dari  permasalahan itu dan mencoba menengahi permasalahan tersebut Walaupun Bupati sangat menyayangkan video CCTV itu bisa tersebar dan viral, ini menjadi perhatian bersama dan pelajaran bersama untuk kedepannya

Epyardi meminta semua untuk kompak, karena semua tergabung dalam Solok Super Team, jika ada permasalahan tidak bisa bertindak dengan asal-asalan, bisa melapor ke asisten, ataupun sekretaris daerah, dan juga bisa langsung ke Bupati

Kita akan carikan solusi terbaik,

kita tidak harus ribut-ribut seperti ini, karena permasalahan internal sebetulnya hal yang biasa terjadi, selanjutnya bagaimana hal tersebut tidak sampai merusak citra Kabupaten Solok.

Saya mengganggap semua adalah saudara saya, semua adalah Timwork saya, dan saya akan adil untuk semua

Dalam permaslahan tersebut, Bupati telah melakukan tindakan awal dengan 

melakukan pertemuan dengan Dinas terkait

Selanjutnya Bupati dengan inspektorat Kabupaten Solok, Sekda dan Asisten akan mengusut permasalahan tersebut dan akan berlaku adil terhadap laporan  inspeksi nantinya. (karta)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar sebagai Bapak Asuh Anak Stunting Kota Solok mengunjungi rumah salah satu warganya yang beresiko ekstrim stunting di Di Taratak, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Senin (8/5/23).

Turut mendampingi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok, Ardinal beserta jajaran, Camat Lubuk Sikarah, Elsye Desilina, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Solok, Deddy Agung Pratama, serta RT setempat

Adapun anak beresiko ekstrim stunting bernama Agustin Ramadhani berusia 10 bulan, anak kedua dari dua orang bersaudara buah hati dari pasangan Anasrul dan Fitrini. Anasrul sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan berjualan dirumah, sementara istrinya bekerja mengurus rumah tangga.

Program Bapak Asuh Anak Stunting merupakan program dari BKKBN Pusat dan telah banyak dilaksakanan di Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia. Kunjungan lapangan kali i ini juga merupakan tindak lanjut dari pengukuhan Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dan Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra sebagai Bapak Asuh Anak Stunting pada tanggal 13 April 2023 lalu.

Kegiatan itu berupa pemberian bantuan selama 6 bulan berturut-turut yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak. Adapun bantuan yang diserahkan berupa Beras, Susu, Biskuit Bayi, serta Telur.

Saat mengunjungi rumah keluarga Anasrul yang dinilai tidak layak huni, Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar secara spontan menghubungi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok untuk melakukan bedah rumah tersebut sehingga bisa layak huni.

Wako mengatakan, Pemerintah Kota Solok melalui OPD terkait akan mengupayakan secepatnya mengatasi gizi anak yang terkena stunting, serta kakaknya yang sekolah SD kita juga akan jaga gizinya

" Untuk rumah yang ditempati akan secepatnya kita bedah, agar rumah menjadi rumah layak huni. Ini merupakan tugas bersama antara Pemko Solok beserta elemen terkait untuk membantu masyarakat kita," tutup wako.(T/k)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menerima audiensi perkumpulan organisasi kesehatan Kota Solok, Di Ruang Rapat Wako Solok, Senin (8/5/23).

Perkumpulan organisasi profesi kesehatan itu terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Solok, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Solok, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Solok, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Solok, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Solok.

Turut mendampingi, Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solok beserta jajaran.

Ketua IDI Kota Solok, dr. Helwy Nofera mengucapkan terimakasih atas sambutan Walikota Solok yang secara langsung menerima kunjungan audiensi itu. Ia menjelaskan, saat ini Rancangan UU Kesehatan sedang berada di tahap pembahasan di DPR RI bersama dengan pemerintah. Melalui RUU ini, pemerintah mengusulkan tambahan perlindungan hukum untuk dokter, dan seluruh nakes lain ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perlindungan untuk tenaga kesehatan dalam bekerja selalu dibayangi oleh tuntutan yang akan menghadang kita jika melakukan kesalahan. Kita terus berusaha semaksimal mungkin membantu kesehatan masyarakat melalui izin Allah SWT. Sebagai manusia biasa tentu tidak sempurna dalam pelayanan kesehatan. 

" Pada hari ini di Jakarta dan di Padang sedang digelar aksi damai dari rekan-rekan organisasi profesi kesehatan. Untuk itu, kami di Kota Solok memilih menemui walikota dalam rangka menyampaikan pendapat karena UU kali ini terdapat beberapa poin yang masih menjadi perdebatan, dan dari Kota Solok juga berangkat 3 orang sebagai bentuk kebersamaan," jelasnya.

Adapun sekarang, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dihentikan.  Salah satu poin yang dipermasalahkan di RUU itu adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dinilai belum terjamin. PB IDI meminta agar penolakan berbagai pihak terhadap RUU ini diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Seorang dokter yang melakukan sebuah pelayanan kesehatan menyelamatkan nyawa maka harus memiliki hak imunitas yang dilindungi undang-undang. Di sinilah peran organisasi profesi sebagai penjaga profesi untuk memberi perlindungan hukum. Namun, peranan organisasi profesi dihilangkan.

Tanpa perlindungan hukum, tenaga kesehatan dikhawatirkan mudah terlibat masalah hukum. Jaminan keselamatan dan keamanan juga perlu bagi tenaga kesehatan yang bertugas di area konflik.

Perlindungan dan hak imunitas tenaga kesehatan mesti dijamin karena tanpa itu, pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak akan optimal. Pelayanan kesehatan akan berbiaya tinggi karena risiko hukumnya tinggi pula. Padahal, program Jaminan Kesehatan Nasional menerapkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang efisien. Berharap agar pembahasan RUU Kesehatan tidak sampai ke pengesahan pada pembahasan tingkat II di DPR.

Menanggapi itu, Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada organisasi profesi kesehatan di Kota Solok pada kesempatan ini.

Wako mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan organisasi kesehatan Kota Solok dalam menjaga dan mencegah hal-hal yang tidak baik.

" Para pelaku kesehatan termasuk ASN harus dilindungi dan ada perlindungan, jangan sampai ada celah untuk di kriminalisasi. Apalagi pelaku kesehatan merupakan pekerjaan mulia dalam membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Kita yakin, para pelaku kesehatan tidak pernah mungkin ada niat untuk melakukan kesalahan dalam melayani masyarakat," jelas wako.

Dalam hal ini kita sepakat, jangan sampai ada peluang kriminalisasi. Ini sangat berarti, karena sebelum RUU di sahkan harus menyampaikan kebijakan, usulan dengan mengikutsertakan para pelaku kesehatan. Namun, kita harus menyikapi dengan smart dan elegan, profesi kesehatan Kota Solok harus suarakan ke pusat agar jangan sampai terjadi mogok kerja karena akan merugikan masyarakat.

" Semoga organisasi profesi kesehatan Kota Solok tetap kompak, dan terus berikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Solok," tutup wako.(T/K)

Lintasmedia news.com,polres  Dharmasraya menurunkan TIM SAR dari satuan samapta dan personil polsek Koto, Baru, beserta tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, dan  Brimob Batalyon C kabupaten Dharmasraya,  melakukan pencarian korban yang diduga bunuh diri dengan  melompat dari jembatan batanghari   Nagari Sungai langkok Kecamatan Tiumang  Kabupaten Dharmasraya.Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 8 Mei 2023.

Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, SIK,  Melalui Kapolsek Koto Baru  AKP Hendriza, SH  mengatakan  bahwa korban yang diduga bunuh diri  diketahui bernama  Siami Atun (43),  warga jorong harapan mulia 2 nagari koto beringin kecamatan tiumang tersebut sempat dilihat oleh salah satu warga  yang Bernama Amris melompat dari jembatan Batanghari   Nagari Sungai langkok Kecamatan Tiumang, dan timbul tenggelam menggapai kayu yang ada di sungai,  hingga pada akhirnya tak muncul lagi  ke permukaan sungai.

Menindak lanjuti laporan warga masyarakat  Kapolres Dharmasraya   melakukan pencarian dengan membentuk tim gabungan 

Kapolres  juga menyampaikan bahwa tim SAR gabungan masih terus bekerja mencari obyek pencarian dengan kekuatan penuh. “Kami semua tetap semangat, tetap solid, dan tetap sinergi untuk mencari dan menemukan korban. Untuk itu, kami meminta doa dari seluruh masyarakat, agar korban segera ditemukan,” pungkasnya.(elda)

Setelah "mengusir" Kenderaan Gubernur Sumbar BA 1, kembali calon DPD RI yang juga istri wakil ketua DPRD Sumbar Indra Dt Rajo Lelo, mendaftaf ke KPU Sumbar, Senin (8/5/2023) mempergunakan kenderaan dinas yang merupakan fasilitas negara. 

Istri wakil ketua DPRD Sumbar tersebut datang mempergunakan sedan merek Camry G, BA 10 yang sudah diganti dengan plat hitam berseri BA 1053 BS turun tepat di depan pintu masuk KPU Sumbar, selanjutnya menuju ke belakang yang merupakan aula tempat pendaftaran calon DPD RI dan caleg, namun kali ini Bawaslu Sumbar "terkecoh"

Tidak berapa lama setelah istri wakil ketua DPRD Sumbar berada di KPU, menyusul wakil ketua DPRD Sumbar Indra Dt. Rajo Lelo dengan mempergunakan mobil merek Fortuner BA 1052 BS yang juga mobil dinas namun banyak orang tidak tau menyusul istrinya mendaftaf sebagai calon DPD RI di KPU Sumbar. 

Ketika menunggu istrinya melakukan pendaftaran, salah seorang wartawan mengingatkan agar jangan sampai calon mempergunakan fasilitas negara untuk mendaftar caleg baik melalui partai ataupun perseorangan yang merupakan calon DPD RI. 

Wartawan tersebut juga meminta pada salah seorang anggota Bawaslu untuk menerangkan pada Indra Dt. Rajo Lelo, kalau fasilitas negara tidak boleh dipergunakan dalam pendaftaran caleg parpol atau DPD RI. 

Sewaktu salah seorang wartawan meminta anggota Bawaslu Sumbar untuk menerangkan, anggota tersebut tidak mengetahui kalau istri wakil ketua DPRD Sumbar Yuri Hadiah memakai kenderaan Dinas suaminya ketika datang ke KPU. 

"Fasilitas negara, dan ASN tidak boleh dipergunakan dalam pendaftaran caleg, baik partai maupun perseorangan," terang anggota Bawaslu Sumbar di depan wartawan yang meningkatkan pada wakil ketua DPRD Sumbar Indra Dt. Rajo Lelo. 

Menegaskan apa yang disampaikan anggota Bawaslu Sunbar yang melakukan pengawasan pendaftaran, wartawan tersebut sudah mengatakan pada wakil ketua DPRD Sumbar Indra Dt. Rajo Lelo, kalau kedatangan istrinya dengan mempergnakan sedan warna hitam BA 10 yang diganti plat dengan seri BS sudah dilihat wartawan peliput pendaftran calon anggota legislatif di KPU Sumbar. 

Langsung Indra Dt Rajo Lelo mengontak Supir kenderaan dinas tersebut meninggalkan KPU, dan akan membawa istrinya pulang dengan mobil Dinas merek Fortuner berwarna hitam yang belum diketahui banyak orang, karena kenderaan dinas baru. 

Ketika wartawan lain bertanya pada wartawan yang mengingatkan Indra Dt. Rajo Lelo tentang kenderaan dinas yang dipakai istrinya mendaftar calon DPD RI, wartawan tersbut enggan menjelaskan.

"Sudahlah gak perlu diekspos tentang calon DPD RI yang mendaftar dengan mobil dinas DPRD Sumbar, kan tidak pendaftaran calon dari partai," kata wartawan yang juga merupakan peliput di DPRD Sumbar. 

Sampai berita ini diturunkan Bawaslu Sumbar tidak mengetahui kalau calon DPD RI Yuri Hadiah yang merupakan istri wakil ketua DPRD Sumbar Indra Dt. Rajo Lelo mendaftar ke KPU Sumbar menggunakan fasilitas negara, yakni mobil dinas BA 10 diganti dengannyadengan plat putih berseri BS. 

Antoni salah seorang wartawan mengatakan, apa yang dilakukan calon anggota DPD RI tersebut sudah merupakan pelanggaran, yang didukung pejabat publik wakil ketua DPRD Sumbar Indra Dt Rajo Lelo. 

"Itu juga pelanggaran bang, kenapa gak dilapor ke bawaslu, apa karena memakai plat hitam maka bawaslu gak mengusir kenderaan tersebut bang?," tutur wartawan tersebut sembari bertanya pada ketua FWP-SB yang telah mengingatkan Indra Dt Rajo Lelo sewaktu menunggu di KPU Sumbar. 

Rencananya hari ini, Selasa (9/3/2023) apa yang dilakukan calon DPD RI Yuri Hadiah mendaftar dengan mempergunakan fasilitas negara yang merupakan milik suaminya Indra Dt Rajo Lelo akan dilaporkan ke Bawaslu.(***)

Menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) kesehatan,jajaran kesehatan di Se-Sumatera Barat ( Sumbar )yang tergabung dalam berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Senin (8/5/2023). 

Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Kesehatan  Bangsa (Askes Bangsa)  terdiri dari  organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) tersebut,diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, didampingi Ketua Komisi V  Daswanto, Ketua Komisi I Sawal, Ketua Fraksi PKS Nurfirman Wansyah dan  Ketua Fraksi PAN Muhayatul.

Suwirpen menyebutkan, DPRD Sumbar mendukung aspirasi yang disampaikan nakes Sumbar tentang RUU Kesehatan tersebut.

Penolakan terhadap RUU itu juga merupakan tugas bersama antara anggota DPRD dan tenaga kesehatan.

DPRD akan menyampaikan tuntutan ini ke  Komisi yang menangani bidang Kesehatan di DPR RI.Sebut Suwirpen.

"Aspirasi saudara saudara akan kami teruskan  ke komisi IX DPR RI," tambah Suwirpen. 

Aksi yang sama di seluruh Indonesia itu menuntut DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi, menolak penetapan RUU Kesehatan menjadi UU serta minta dicabutnya klausul Kesehatan dalam Omnibus Law. 

Koordinator lapangan aksi, Alex Contesa mengungkapkan, banyak hal yang merugikan profesi kesehatan ketika RUU Kesehatan disahkan.

Ia menambahkan, bahwa alam perancangan RUU sudah diawali dengan permasalahan. Sehingga menurutnya banyak pasal yang kontradiktif di dalamnya.

"Rancangan RUU ini harus mendapatkan kajian yang lebih dalam lagi. Karena secara filosofis RUU ini tidak lebih baik dari undang-undang yang ada saat ini," katanya.

Selain itu, jelasnya,  ketika RUU ini disahkan, undang-undang yang lama akan terhapus. Akan sangat banyak kerugian ketika undang-undang lama dihilangkan sementara,undang-undang yang lama masih jadi acuan bagi organisasi profesi kesehatan sampai saat ini.

"Saat ini kami tidak melihat pasalnya lagi, kami meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan," 

Ia  berharap, dari aksi yang dilakukan kali ini dapat didengar oleh DPR RI, sehingga pembahasan RUU Kesehatan dapat dihentikan.

Hasnawati selaku ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumbar juga berharap penghentian pembahasan dari RUU ini.

"Nanti kalau sudah sah, peran tenaga asing kesehatan di Sumbar membuat tenaga kesehatan lokal tidak leluasa lagi memberikan pelayanan seperti saat ini," terangnya.(St)

Di dampingi beberapa kasubag dan staf serkeretariat.Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Sumatera Barat (Sumbar) H. Raflis SH,MM,

 menerima kunjungan Badan musyawarah (Banmus), DPRD Provinsi Jambi di ruangannya.Senin (85/223).

Kunjungan ini terlaksana karena 

Mendapatkan informasi dan masukan terkait prosedur, mekanisme, dan tata kerja yang berkaitan dengan peran, fungsi, serta tugas DPRD di DRD Sumbar.

Pada kesempatan tersebut, pimpinan Banmus DPRD Jambi banyak bertanya tentang mekanisme pengaturan jadwal kegiatan DPRD Sumatera Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Banmus lembaga ini. 

"Bagaimana mekanisme yang diambil DPRD Sumbar dalam menyusun jadwal kegitaan, termasuk perubahan jadwal ketika diperlukan, tentunya yang tidak melanggar aturan berlaku," tanya pimpinan DPRD Jambi. 

Ditimpali dengan pertanyaan anggota lainnya, penjadwalan dan perubahan di DPRD Sumbar apakah disesuaikan dengan kegiatan mendadak, atau lainnya. 

Menjawab pertanyaan tersebut, Sekwan Sumbar Raflis, mengatakan, sejauh ini penjadwalan kegiatan DPRD Sumbar berjalan baik, tanpa ada polemik, karena semua diputuskan Banmus melalui pembicaraan awal pada fraksi-fraksi. 

"Sejauh ini penjadwalan kegiatan DPRD Sumbar oleh Banmus berjalan baik, karena sebelum dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan, selalu dibicarakan dahulu pada fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya," terang Raflis. 

Raflis juga mengatakan, jika ada perubahan agenda kegiatan, agar tidak melanggar aturan, maka harus dirubah anggenda yang sudah ditetapkan Banmus, dengan melakukan pembicaraan awal, sehingga dalam mengambil keputusan perubahan juga tidak ada polemik. 

Ketika ditanya rombongan DPRD Jambi, apakah ada pertikaian dan perdebatan dalam perubahan dan penyusunan jadwal oleh Bamus, Sekwan Sumbar mengatakan, ketika sudah dibicarakan pada tingkat awal, maka perdebatan akan tereliminir. 

"Kunci dari semuanya adalah komunikasi, sehingga tidak perdebatan yang begitu dalam dalam menyusun dan merubah penjadwalan agenda kerja oleh Banmus," tegas Raflis pada rombongan Banmus provinsi Jambi. 

Selain memberikan keterangan sesuai pertanyaan rombongan, Sekwan Sumbar juga memberikan beberapa contoh berkas keputusan Banmus, juga sistem yang dipakai DPRD Sumbar. 

Pertemuan berlangsung hangat diselingi juga dengan sedikit candaan, sehingga akrab dan penuh rasa kekeluargaan. 

"Kami merasa berterimakasih pada sekwan Sumbar dan jajaran yang sudah menerima kami dengan rasa kekeluargaan, juga melayani kani sehingga merasa nyaman dalam melakukan kunjungan ini," tutup pimpinan rombongan ketika akan meninggalkan gedung DPRD Sumbar, jalan Khatib Sulaiman, no. 87 Padang.(***)

Pendaftaran caleg partai PKS Sumatera Barat ke KPU Sumbar, Senin (8/5/2023) agak berbeda dengan calon lainnya yang sudah mendaftar. 

Waktu pendaftaran Ketua DPW PKS yang juga Gubernur Sumatera Barat datang dengan mengendarai kenderaan dinas BA 1,didampingi supir dan ajudan, sehingga bagian pengawasan Eliyanti dan Nurhaida Yetti memberi teguran agar segera keluar dari lokasi KPU. 

Eliyanti juga mempertanyakan pada Mahyeldi, kenapa harus membawa kenderaan dinas dalam melakukan pendaftaran, dan tidak bisa dijawab. 

Eliyanti juga mengambil sikap pengawasan, dengan 'mengusir" BA 1 meninggalkan KPU, karena tidak duperbolehkan dalam aturan, termasuk juga ASN yang berpakaian dinas. 

"Sesuai dengan tugas kami untuk melakukan pencegahan dan penindakan, maka kami tadi sudah melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, maka kita suruh pergi dari lokasi ini," terang Eliyanti bersama Nurhaida Yetti. 

Dia juga menambahkan, sebelum melakukan pengusiran sudah menanyakan pada Mahyeledi, mengapa harus pakai kenderaan dinas namun tidak dijawab dan merasa salah. 

"Kami tadi juga sudah bertanya pada ketua DPW PKS Mahyeldi kenapa pakai kenderaan dinas, namun ia tidak bisa menjawab, dan akhirnya menyuruh kenderaab tersebut tidak berbalik lagi ke KPU,"tambah Eliyanti. 

Eliyanti juga menghimbau agar partai lainnya juga tidak melakukan pelanggaran dengan membawa kenderaan dinas, dan ASN yang mempergunakan pakaian dinas. 

"Kita gak mau kejadian ini terulang lagi, karena itu bagian dari pelanggaran," tegas Eliyanti. 

Karena kenderaan BA 1 plat merah telah "diusir' ketua DPW PKS Mahyeldi meninggalkan KPU dengan mempergunakan kebderaan lain, bermerek Fortuner warna hitam, karena mobil dinasnya sudah tidak ada di KPU. (****)