Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mendukung pembangunan flyover Sitinjau Lauik. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi Devia Adrian, Staf Pengembangan Bisnis dan Kontruksi HKI, Jumat, 24 Februari 2023.

Dikatakan Syafrial Kani, pembangunan flyover Sitinjau Lauik adalah angin segar bagi masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, khususnya Kota Padang.

"Ini angin segar bagi Pemprov Sumbar dan Kota Padang. Kita sudah lama merindukan flyover Sitinjau Lauik ini," ungkap Syafrial Kani, didampingi Ketua DPRD Kota Padang Boby Rustam, kepada wartawan di ruangan kerjanya.

Dikatakannya, DPRD dan Pemko Padang mendukung pelaksanaan pembangunan flyover Sitinjau Lauik tersebut berdasarkan regulasi yang ada.

Ia pun secara khusus menyampaikan terimakasih kepada anggota DPR RI Andre Rosiade.

Menurutnya, pembangunan flyover Sitinjau Lauik itu tak terlepas dari kerja nyata Andre Rosiade, selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar dan anggota DPR RI.

"Ini buah dari kerja nyata Andre Rosiade, Ketua DPD Gerindra Sumbar. Sebagai anggota DPR RI, Andre Rosiade betul-betul bekerja untuk pembangunan Sumbar. Pembangunan flyover Sitinjau Lauik dilaksanakan, insya Allah, dilaksanakan tahun ini," ungkapnya.

Devia Adrian selaku Staf Pengembangan Bisnis dan Kontruksi HKI mengatakan, pembangunan flyover Sitinjau Lauik sepanjang 2,7 KM di Panorama I tersebut, dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usha (KPBU).

"Perencanaan, pembangunan, pembiayaan, maintanance akan dilakukan oleh Badan Usaha," cakapnya.

"Daerah tidak dibebani pembiayaan. Nanti pemerintah pusat yang mencicil ke Badan Usaha," lanjutnya. (*)

DPRD Kota Padang melalui Ketua Komisi III bereaksi keras  menanggapi dirobohkannya cagar budaya Rumah Singgah Soekarno yang terletak di jalan A Yani No. 12 Kota Padang.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Boby Rustam menegaskan akan melayangkan surat panggilan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Padang.

"Kita akan panggil Kepala Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bagian Hukum," ujar Boby Ruatam kepada awak media, Jumat, 24 Februari 2023.

Boby Rustam juga menjelaskan, sebelumnya juga banyak bangunan cagar budaya yang telah dirusak, di robah. 

"Banyak bangunan cagar budaya yang tidak menjadi perhatian penuh oleh Pemko Padang. Lihat saja Mesjid Raya Gantiang. Apakah pernah di perhatikan oleh Pemko Padang. Tidak bukan? Apalagi bangunan - bangunan cagar budaya yang berada di berbagai tempat di kota Padang," jelasnya.

Oleh karena tidak mendapat perhatian dalam bentuk insentif dan pemberitahuan oleh Pemko Padang, jelas Boby Rustam, jadi wajar saja pemilik rumah cagar budaya itu berencana merubah total bangunannya, agar mempunyai nilai - nilai ekonomis.

"Dengan alasan ia tidak mengetahui bangunan ini termasuk cagar budaya, apalagi pemilik telah mengantongi KRK dari Dinas  PUPR Kota Padang. Jadi, wajar saja pemilik ingin merubah agar mempunyai nilai ekonomis," tambahnya.

Dikatakan Boby Rustam, pihaknya mempertanyakan dikeluarkannya KRK atau Advice Planning oleh Dinas PUPR Kota Padang.

Apatah lagi, kata Boby Rustam, kasus ini sudah pula menjadi perhatian pihak Kejaksaan.

"Kita mempertanyakan, kenapa Dinas PUPR mengeluarkan KRK terkait rencana pembangunan restoran tersebut. Apalagi saya dengar kasus ini sudah menjadi perhatian Kejaksaan," cakapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang membenarkan rencana pemanggilan Kepala Dinas PUPR tersebut.

"Tak hanya Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Bagian Hukum juga kita panggil," katanya. (*)

Foto:  Polda Sumbar, menyerahkan bantuan ke Yayasan Dharmasraya Islamic Forum. di Jalan Lubuk Bulang Nagari Empat Koto, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya,

Yayasan Dharmasraya Islamic Forum berkomitmen untuk melakukan terus merangkul dan membina masyarakat yang pernah terpapar paham radikalisme dan terorisme untuk kembali setia  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Hal itu diungkap Wawan Hermawan, selaku pembina Yayasan Dharmasraya Islamic Forum yang berpusat di di Jalan Lubuk Bulang Nagari Empat Koto, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

"Kami siap mendukung dan berperan membangun bangsa dalam bingkai NKRI, dan siap menangkal paham radikalisme melalui peningkatan wawasan kebangsaan," kata Wawan Hermawan, Jumat (24/2).

Wawan melanjutkan, Yayasan Dharmasraya Islamic Forum , merupakan yayasan yang memberikan pembinaan terhadap eks anggota NII (Negara Islam Indonesia) yang sudah berikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

"Itu menjadi sebuah program kami untuk mengembalikan saudara-saudara kami yang mungkin selama ini telah terpapar pemahaman anti Pancasila, anti NKRI akan dikembalikan, akan berusaha semaksimal mungkin untuk dikembalikan, kembali setia kepada NKRI," ucapnya. 

Menurut Wawan, masyarakat menyambut baik keberadaan organisasinya yang terbentuk pada Desember 2022, bahkan sering bekerja sama dengan perangkat nagari, dan pihak kepolisian. 

"Melalui seminar-seminar kebangsaan kami memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan wawasan kebangsaan," ungkap Wawan, menyampaikan, anggota yayasan berjumlah sekitar 50 orang. 

Ia menegaskan, pemahaman radikalisme yang anti Pancasila dan anti NKRI harus diwaspadai. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

"Para Dai juga harus dikumpulkan supaya masyarakat bisa memahami paham radikal itu, karena kalau cuma kami 

yang menyebarkan juga nggak bisa lebih luas," sebut Wawan.

Wawan mengakhiri, anggota harus belajar ilmu agama berdasarkan sumber yang benar. Pemahaman agama harus hati-hati, karena belajar agama tidak boleh sembarangan saja. 

"Belajar agama harus dari sumber yang benar. Salah satu contohnya adalah belajar agama itu harus bersanad (berguru), ketika ada pemahaman agama yang tidak bersanad wajib diwaspadai," tutupnya. (*)

 Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar menyerahkan surat rekomendasi nama-nama calon Wakil Walikota Padang ke Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Jumat, 24 Februari 2023.

"Alhamdulillah Walikota Padang sudah mengirim surat resmi rekomendasi nama-nama calon Wakil Walikota Padang dari Walikota Padang," ungkap Syafrial Kani kepada wartawan di ruangan kerja Ketua DPRD Kota Padang.

"Surat ini diserahkan Sekretaris Daerah Kota kemaren kepada Sekwan dan ini sudah kami terima secara resmi," cakap Syafrial Kani.

Dikatakan Syafrial Kani, berdasarkan surat tersebut, Walikota Padang Hendri Septa merekomendasikan dua nama berdasarkan usulan partai pengusung.

"Ada dua nama. Pertama, H Elkos Albar, SE, MM., dari Partai Amanat Nasional. Kedua, H Hendri Susanto dari Partai Keadilan Sejahtera," ungkapnya.

Dikatakan Syafrial Kani, setelah menerima surat tersebut, DPRD Kota Padang akan menggelar rapat pimpinan.

"Insya Allah, Senin depan kita akan menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat ini," urainya.

Ditegaskan Syafrial Kani, DPRD akan memproses surat tersebut sesuai mekanisme yang ada. 

"Berdasarkan mekanisme yang ada, yang jelas pada prinsipnya surat ini segera akan kita proses. Senin depan kita rapat pimpinan, setelah itu akan jelas arahnya," cakapnya.

Mengenai wacana hak interpelasi, Syafrial Kani menegaskan, dengan dikirimnya surat rekomendasi dari Walikota tersebut maka semuanya sudah terjawab.

"Yang jelas, hak interpelasi teman-teman sudah terjawab dengan dikirimnya surat ini ke DPRD," terang Syafrial Kani.

Menurut Syafrial Kani, pengisian jabatan Wakil Walikota ini sudah lama ditunggu-tunggu warga kota.

"Sudah lama ditunggu-tunggu warga kota. Kita laksanakan pemilihan berdarkan aturan yanh ada, yaitu: Pertama, UU No. 10 tahun 2016. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018. Ketiga, Tata Tertib DPRD Kota Padang tahun 2018," pungkasnya. (*).

Guna  melengkapi data dalam penyusunan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar ) untu Pemprov,terkait akan berakhirnya kerjasama pengelolaan Hotel Novotel yang merupakan kerja sama Build Over Transfer (BOT) PT. Grahamas Citrawisata, tahun 2024 dengan Pemprov Sumbar,komisi III DPRD Sumbar kembali menggelar rapat dengan pihak managemen Novotel di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.Jumat (24/2/2023).

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung saat memimpin rapat mengatakan.Di gelarnya rapat ini,bukan untuk merecoki investasi di Sumatera Barat,hanya ingin investor yang masuk ke Sumbar  memiliki iklim investasi yang baik sehingga mereka mau berbondong-bondong untuk membuka usaha dan menanamkan modal mereka di Sumbar.

"Kami tidak ada maksud merecoki atau membikin suasana tidak nyaman untuk investor tapi kami ingin melindungi aset kami dengan cara yang terbaik. Jadi kami ingin memberikan rekomendasi agar lahan Pemprov yang dipakai oleh Novotel bisa memberikan PAD yang memadai demi kemajuan dan pembangunan Sumbar," ujarnya Ketua Komisi yang membidangi keuangan tersebut.

Hal Senada juga disampaikan Zul Kennedy Said  ketua komisi IV yang juga Ketua Fraksi Golkar bahwa,rapat  ini tidak perlu ada jika Pemprov Sumbar bisa memberikan keterangan yang memadai untuk keperluan DPRD melakukan pengawasan dan menyusun rekomendasi. 

"DPRD menjalankan fungsi pengawasan, makanya diundang manajemen novotel untuk meminta data yang lebih cukup demi evaluasi untuk kepentingan kelanjutan kerjasama di masa datang terkait Novotel," jelasnya.

Secara umum pada rapat tersebut dipertanyakan beberapa hal, salah satunya terkait dana yang didapat Pemprov Sumbar dari manajemen Novotel. 

Dalam kerjasama BOT diatur bahwa Novotel memberikan dana kepada Pemprov sebesar 40 juta dan peningkatan setiap tahun jika mengalami kerugian. Lalu ada adendum disebutkan bahwa Sumbar menerima 20% atau minimal 200 juta jika mengalami kerugian. 

Hal inilah yang menjadi salah satu tanda tanya oleh DPRD karena omset Novotel bisa mencapai Rp30 miliar per tahun namun dalam laporan disebutkan merugi. 

Terkait pertanyaan ini Firdaus AB yang merupakan komisaris Utama PT Graha Wisata Citrawisata didampingi Dedi Sjahrir Panigoro sebagai dirut perusahaan bersama stafnya mengatakan.Memang benar per tahun Novotel selalu mengalami kerugian dan  memiliki omset yang cukup besar.Namun, secara pembukuan akuntansi keuntungan tersebut harus diakumulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya lain termasuk biaya Tbk perusahaan saham kemudian dikurangi pula oleh biaya-biaya beban biaya yang merupakan untuk cicilan pembayaran pinjaman.

"Pada tahun 2014 kami meminjam dana sebesar 22 miliar pada bank BNI yang kemudian di take over oleh Bank Nagari untuk merenovasi bangunan," paparnya.

Terkait dengan dana sebesar 200 hingga 300 juta yang diberikan Novotel kepada Pemprov Dedi Diponegoro menilai bahwa jumlah itu timpang dan dia sudah memerintahkan bawahannya untuk membicarakan kembali bersama Pemprov Sumbar. 

"Intinya sebenarnya kami siap saja untuk diajak untuk berbicara menyepakati hal-hal baru," katanya.

mendatang. 

Dedi  juga menambahkan dengan berakhirnya tahun 2024 kerjasama bot PT gramas Graha Mas Citra wisata akan siap bersaing jika memang ada pihak-pihak lain yang ingin mengambil alih kerjasama dengan pemprov terkait hotel.

Hal ini diperkuat oleh Firdaus AB dia mengatakan bahwa tahun 2024 seluruh hutang manajemen hotel akan menjadi nol rupiah dan tidak ada sehingga mereka juga bisa memberikan penawaran terbaik.

Komisi III perlu untuk mengetahui jalannya manajemen Novotel dan kerjasama dengan Pemprov pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi bahan evaluasi demi rekomendasi di masa mendatang. 

"Kami paham bahwa kerjasama Novotel telah dibuat pada tahun 90 dan itu tidak bisa ada hukum berjalan mundur namun setidaknya Kami perlu melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Pemprov benar-benar menjalankan tugas menjaga sumber dengan baik dan mengelolanya aset daerah dengan maksimalkan PAD," tutup Ali Tanjung. 

Hadir dalam rapat tersebut,anggota komisi III Dody Delvi,Nofrizon,Zarfi Derson,dari lintas Fraksi hadir ketua - ketua Fraksi seperti,Hidayat ketua Fraksi Gerindra,Maigus Nasir ketua fraksi PAN,Imral Adenansi ketua Fraksi PPP dan Zul Kenedi Zaid ketua Fraksi Golkar.(St)

Tim pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda)

tanah ulayat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan sosialisasi di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Kamis (23/2/2023).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan Tim pembahas setelah hearing dengan MUI dan LKAAM Sumbar.

Dalam sosialisasi itu, Ketua Tim pembahasan ranperda tanah ulayat, Desrio Putra  mengatakan, jika ranperda tersebut selesai maka diharapkan nantinya akan menjadi solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan tanah ulayat.

Selain itu, DPRD Sumbar juga mendorong pendataan dan sertifikasi keseluruhan tanah ulayat yang ada.

“Kita mendorong, bagaimana bisa tanah ulayat ini bisa didaftarkan, sehingga jelas kewenangan ninik mamak. Ini yang kita upayakan,” kata Desrio.

Dia menegaskan, dengan telah disahkannya ranperda ini nantinya maka tidak hanya sebagai bentuk peraturan tapi juga akan membantu merampungkan pendataan.

Menurut Desrio, saat ini tanah ulayat yang tidak dikerjasamakan sekitar 8,4 persen, selebihnya sudah ada kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta. Salah satu polemik yang sering terjadi ada soal HGU yang belum jelas.

“Di peraturan pemerintah terbaru, HGU masanya 25 tahun, jika tidak diperpanjang, maka akan menjadi milik pemerintah. Kalau terus menerus seperti ini, tentu tanah ulayat habis. Ini yang kita coba tuangkan dalam ranperda, sehingga jelas bagaimana ketetapannya setelah masa HGU itu habis,” ulasnya.

Desrio juga mengatakan, selama ini pengelolaan tanah ulayat belum maksimal. Salah satu penyebab, di beberapa nagari masih banyak yang tidak memiliki sertifikat untuk tanah ulayatnya dan banyak juga yang tidak punya kekuatan hukum.

Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman dalam kesempatan itu menyambut baik kedatangan tim pembahasan Ranperda Tanah Ulayat DPRD Sumbar.

“Selain pengayaan substansi ranperda, tentu pertemuan ini juga menambah motivasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, terutama soal tanah ulayat ini,” katanya.

Menurutnya, pembaharuan aturan tanah ulayat ini penting dipahami, karena tak dipungkiri banyak dinamika di kondisi kekinian tentang penguasaan tanah ulayat yang kemudian menciptakan polemik di tengah masyarakat.

Dalam sosialisasi Ranperda Tanah Ulayat ini, juga digelar diskusi dengan tokoh LKAAM, tokoh adat, Ketua KAN, ninik mamak dan Bundo Kanduang.

Selain Desrio, hadir juga anggota tim pembahasan Ranperda Tanah Ulayat yang juga anggota Komisi I DPRD Sumbar, yaitu Rafdinal dan Irzal Ilyas. (LM/*/St)

Tahun 2023 ini dicanangkan sebagai Visit Beautiful West Sumatera. Misi utamanya mendatangkan wisatawan ke Ranah Minang, baik domestik maupun mancanegara. Tentu saja dengan memperkenalkan destinasi potensi wisata dan kuliner daerah di Sumatera Barat.

Program Pemprov Sumbar ini disambut positif komunitas Nissan Terrano Club (NTC) Sumbar. "Kebetulan ada agenda Musyawarah Besar yang diadakan setiap dua tahun sekali. Tahun 2023 adalah Mubes keempat," ujar Arifin BA Jayawardhana, Ketum NTC Sumbar Periode 2021-2023.

Agenda utama Mubes adalah pembahasan tentang AD/ART dan Pemilihan Ketua Umum NTC Sumbar Periode berikutnya.

"Kita akan adakan acara Mubes di Gedung Auditorium Gubernur Sumbar di Jalan Sudirman pada Sabtu, 4 Maret 2023," ujar Arifin.

Kok bisa di Gubernuran? Nah, ternyata ini ada kaitannya dengan pertemuan Arifin BA Jayawardhana dengan Mahyeldi Ansharullah selaku Gubernur Sumbar.

"Pak Gubernur salut, ketika itu NTC Sumbar bisa mendatangkan banyak club dari daerah diluar Sumbar. Maka diminta membuat acara lebih besar," ungkap Arifin.

Lalu muncul gagasan membuat event akbar Jambore of Nissan Terrano pada Minggu, 5 Maret 2023.

"Jadi setelah Mubes keempat dihari Sabtu 4 Maret 2023, dilanjutkan Jambore hari Minggu di Sungai Pinang, Kawasan Wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan," jelas Boy Syafarli, Ketua OC (Organizing Committee).

Respon positif datang dari Club Terrano di Sumatra dan Jawa. Uniknya, ada beragam komunitas Nissan Terrano. Namanya pun berbeda-beda. Sebut saja seperti Terrano Owner Sumatera (TOS), Indonesia of Nissan Terrano (IONT), Club Nissan Terrano Indonesia (CNTI), Nissan Terrano Nusantara (NTN) dan Terrano Lovers Indonesia (TLI).

Selain itu, ada lagi Terrano Adventure Club (TAC), Terrano Club Indonesia (TCI), serta Terrano Society (TERRY).

"Meski berbeda bendera, namun kami tetap satu. Dari 20 club yang berbeda itulah kami coba kumpulkan dalam satu kegiatan Jambore of Nissan Terrano di Ranah Minang," kata Arifin.

Yaps! NTC Sumbar memang club tangguh dan kompak. Agenda kegiatan terstruktur setiap tahun. Acara kali ini didukung penuh Pemprov Sumbar dan Pengda IOF Sumbar serta sponsor Djarum Super. (Rel/Ismail)

Foto: Personel Ditpolairud Polda Bali, 

Bripka Jono, mendirikan TPQ As Syifa, dan mengajarkan para santri baca Alquran secara gratis.

Bali,Lintas Media News - Personel Ditpolairud Polda Bali, Bripka Jono, mendirikan dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) As Syifa, dan mengajarkan baca Alquran gratis di Perumahan Raya Kampial, Nusa Dua, Kuta Selatan, Bali. 

"Kita turut bangga ada anggota yang punya inovasi seperti itu," kata Kabid Humas Polda Bali  Kombespol Satake Bayu, Jumat, (24/2) siang. 

Satake Bayu mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi personel Ditpolairud Polda Bali, yang telah peduli terhadap pendidikan dengan mendirikan TPQ gratis. 

"Kita turut senang, ini bentuk kepedulian Polda Bali dalam mengedukasi masyarakat di bidang agama," imbuh Satake Bayu. 

Sementara itu, Dirpolairud Polda Bali, Kombespol Soelistijono, mengatakan, Bripka Jono, personel Ditpolairud Polda Bali, tergerak hatinya mendirikan TPQ itu untuk siswa SD dan SMP di wilayah itu. 

"Pendidikan agama Islam di Bali porsinya sediktit dalam pendidikan formal, sehingga yang bersangkutan mendirikan TPQ itu dan mengajarkan baca Alquran secara gratis," tutur Soelistijono via Whatsapp.

Ia mengakhiri, sebagai Dirpolairud Polda Bali sangat bangga memiliki personel yang mempunyai jiwa sosial dalam melaksanakan tugas serta pengabdian terhadap masyarakat. 

"Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Bali," sebut Soelistijono. (rel/St)

Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilu Tahun 2024,Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar Bimtek Tahun Anggaran 2023. di Lingkungan Bawaslu.

Bimtek yang diikuti oleh Koordinator/Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan staf pengelola keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dilaksanakan tanggal 21-22 Februari 2023 di Hotel Rocky Bukittinggi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KPP Pratama Padang, KPPN Padang, dan Kanwil DJPB. 

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Karnalis Kamaruddin S.H., M.Si., dalam sambutannya saart membuka bimtek menyampaikan, peggunaan dana pemilu sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan, maka diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang efektif dan efisien.

"Pengelola keuangan harus memahami semua peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengelolaan dana pemilu. Kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota selaku PPK untuk menyegerakan percepatan realisasi anggaran dana pemilu, melakukan pembinaan serta pendampingan penggunaan anggaran hingga ke tingkat kecamatan dengan tetap memperhatikan tertib administrasi pertanggungjawaban kuangan," ujar Karnalis. 

Farida Fatmawati dan Andri selaku pemateri dari KPP Pratama Padang  menyampaikan materi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan tahapan pemilu tahun 2024. Narasumber juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari penyaluran dan penggunaan rekening dana pemilu, tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum 2024, hingga pemadanan NPWP menjadi NIK dan pelaporan SPT tahunan.  

Sementara itu Zulfitri Nasran, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa dalam menyambut pemilu di tahun 2024 mendatang, Kementerian Keuangan memberikan dukungan penuh dalam rangka menyambut tahapan tersebut. Berdasarkan evaluasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran tahun ini diharapkan dapat mencapai 95%.

Sebelumnya, Kepala KPPN Padang, Tisari Yona Gumila, juga berharap agar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat mempertahankan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di tahun 2023. 

"Kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai timeline yang sudah disesuaikan dengan  RPD pada halaman 3 DIPA sehingga diviasinya dapat diperkecil," ujar Tisari.

Kegiatan Bimtek diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Termasuk menyeragamkan pemahaman  terkait tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilu dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti. (rel/st)

JAKARTA,Lintas Media News Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, Kamis (23/2/2023) bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta.

Dalam kesempatan H. M Adil mengutarakan maksud kedatangannya untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari kementerian tersebut terkait pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal itu, katanya, dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pasca Pandemi Covid-19 sekaligus upaya mengatasi kemiskinan ekstrem di Meranti.

"Lewat audiensi ini, kami berharap ada perhatian dari Kemenkop UKM untuk masyarakat Meranti," ungkap Adil.

Dia juga menerangkan beberapa komoditas dari Kepulauan Meranti yang memiliki potensi cukup besar, namun hingga saat ini belum maksimal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Meranti. Seperti sagu, kopi, kelapa, pinang dan hasil perikanan.

"Kiranya ada bantuan program berupa fasilitas atau lainnya yang bisa disalurkan untuk Kepulauan Meranti," harap Bupati.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyarankan pelaku usaha komoditas atau hasil bumi di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membentuk koperasi. Dengan begitu akan ada banyak keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku usaha dan juga lebih maksimal dalam mendapat program pemerintah.

"Saat ini Kemenkop dan UKM memiliki program pembiayaan bergulir untuk koperasi yang bersinergi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nanti juga akan kita bantu melalui pelatihan, basis pendanaan dan pemasaran," jelas Teten.

Ditambahkan Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi, dari audiensi itu setidaknya ada tiga hal yang ingin didorong. Yakni pengembangan industri sagu, kelapa dan sektor perikanan.

"Nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama Sekda untuk memfokuskan dukungan Kemenkop dan UKM. Tentu kami harus konsen, karena Meranti memang wilayah yang tinggi tingkat kemiskinannya. Mudah-mudahan tahun 2024 bisa terealisasikan," sebutnya.

Hadir mendampingi Bupati, Sekda Bambang Suprianto, Staf Ahli Randolph WH, Asisten II Suhendri, Kepala Diskop UKM Tenaga Kerja Tengku Arifin, dan Plt. Kepala BPKAD Fitria Nengsih, Kepala Inspektorat Rawelly, serta Kepala Bidang Koperasi UKM Eko Priyono.  (Nina/rls).

Berakhir nya tahun ajaran 2022/2023. Bagi Siswa kelas Xll MAN 2 Batusangkar yang di gelar di Gedung Nasional Maharajo di Rajo  Kamis (23/3) 2023. Yang telah mempersiapkan  momen -momen penting. Yang bertemakan " Teruskan perjuangan mu menghadapi Dunia nyata diiringi doa Orang tua dan Guru ". Acara tersebut di hadiri  oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra S.E MM.  Kepala Kemenag  yg di wakili Kasubag TU  Yusmarli ,  Camat Lima Kaum  Ikrar Falepi beserta Forkopinca. Kepala MAN 2 Batusangkar  Drs Sabrimen MA Ketua Komite  beserta  jajaran dan  Stake holder  MAN 2 Batusangkar.Segenap Orang Tua  Siswa/Siswi  Kegiatan tersebut di meriahkan  dengan menampilkan    Tari Pasambahan dan pembacaan doa. Serta  penampilan puisi .yang sangat memukau para undangan saat itu.

Sementara itu Kepala Kamenag Tanah Datar yg diwakili Yusmarli menyampaikan " ucapan selamat kepada Siswa/Siswi yang telah menamatkan Madrasah. Semoga Ilmu yg di dapatbermanfaat . " katanya.  Yusmarli menambahkan " untuk ujian akhir tahun ini tidak ada ujian berdasarkan kurikulum. Kedepan nya diharapkan kepada seluruh siswa yang tamat untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan alasan tidak afa biaya karena Pemerintah Daerah Tanah Datar siap untuk membantu. " pesan nya.

Bupati Tanah Datar  Eka Putera S.E. MM . Menyampaikan " menghadapi  Dunia Emas tahun 2045. Pemerintah Tanah Datar terus berkomitmen untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Pendidikan hal utams jangan sampai ada Anak Tanah Datar tidak melanjutkan Pendidikan dengan alasan tidak ada biaya. 

Pada saat ini generasi di tuntut untuk mandiri dan siap untuk menghadapi kemajuan teknologi, untuk itu, kepada 305 siswa yang telah tamat Madrasah saat ini selalu tingkatkan ilmu pengetahuan dan dalam salah satu keahlian agar siap bersaing menuju Indonesia emas 2045, sampai bupati Eka Putra.

“Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, lanjutkan perjuangan meraih cita-cita yang kalian inginkan, semua mempunyai kesempatan yang sama menjadi sukses, tergantung usaha dan kerja keras. Jadilah generasi Tanah Datar berkualitas dan siap berkarakter menghadapi Indonesia emas 2045,” ujar Bupati Eka Putra.

Lebih lanjut Eka Putra juga berharap para Siswa/Siswi  terus bersemangat melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi, jangan sampai tidak melanjutkan, kalau alasan tidak ada biaya silahkan sampaikan ke pemerintah daerah.

Dikesempatan itu, Bupati juga apresiasi MAN 2 Batusangkar yang telah mendidik dan menamatkan sebanyak 305 siswa yang tentunya memiliki nilai lebih di bidang keagamaan di banding sekolah lainnya, kepada guru dan walimurid juga di ucapkan terimakasih telah mendukung pendidikan anak-anaknya sampai selesai.

Dalam meningkatkan pendidikan, Pemerintah Tanah Datar terus bersinergi dengan Kemenag untuk membentengi generasi dari pengaruh negatif melalui program satu rumah satu hafizh alhamdulillah sudah ribuan anak Tanah Datar yang hafizh Alqur'an" pungkas nya. 

Kepala Sekolah MAN 2 Batusangkar Drs  Sabrimen MA.  menyampaikan"  terima kasih atas kehadiran Bupati yang terus mendukung pendidikan sekalipun di bawah jajaran kemenag dan kepada orang tua yang telah mempertahankan anak-anaknya ke MAN 2 Batusangkar.

Selanjutnya, mari bersama-sama kita dukung perkuat dan pedalaman ilmu anak-anak kita untuk menggapai cita-cita mereka dan kepada anak-anak yang akan tamat nantinya untuk menjaga nama baik almamater dan ingatlah dimana ananda sekolah " pesannya.

Sabrimen juga sampaikan "  siswa yang tamat tahun ajaran 2022 - 2023 sebanyak 305 siswa, Alhamdulillah sebagian besar sudah mendapatkan undangan untuk melanjutkan pendidikan di beberapa perguruan tinggi."  Papar nya .    (YEN ).

Lintasmedianews.com, Dharmasraya - penyelenggaraan Pertemuan perdana di Tahun 2023 yang di buka langsung oleh kepala Dinas Sosp3appkb Martin Efendi, HS, S.Hu.M.M didamping oleh  Kabid PPKB ibu Yusni Sri Hartati, S.Tr, Keb.MKM beserta sub koordinator Dalduk di Balai penyuluhan KB, Sungai Dareh, Pulau Punjung, Dharmasaraya bersama  kader PPKBD dan SUB PPKBD Se-Kabupaten Dharmasraya tanggal 22 Februari 2023

Dalam rangka penyerahan Insentif Verval PK22 kepada kader, sebelumnya kegiatan ini telah ditopang dengan pendataan dari rumah ke rumah pada Tahun 2022 oleh kader-kader. Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud perkenalkan sekaligus pendekatan dengan Kepala Dinas Baru Dinsosp3appkb kepada ibu-ibu kader se-Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutanya kepala Dinsosp3appkb memperkenalkan dirinya dan berharap program- progam yang dijalankan bersama para kader nantinya berjalan lancar.

" Dikesempatan ini,saya ucapkan terimakasih atas partisipasi para kader yang telah membantu melancarkan program yang dibentuk di tahun sebelumnya, mudah-mudahan saya dapat melanjutkan progam itu dengan baik. Saya mohon kerjasama serta partisipasi nya para kader sekalian" ucap Martin Efendi pada sambutannya.(elda)