Padang. Lintasmedianews.com -Kegiatan ini di buka oleh Wakil Gubernur Sumbar,  dalam sambutan nya Audi  mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak Wahyu atas dedikasinya bagi Sumatera Barat dalam 3 Tahun bertugas di Sumbar. 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar juga mengikuti kegiatan penyampaian Outlook Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2023 Di Aula Anggun Nan Tongga, Kanwil BI Sumbar, Rabu (25/01/23).

Kegiatan itu sekaligus perpisahan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Wahyu Purnama A yang akan pindah tugas Tanggal 30 Januari 2023.

Tampak hadir, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Audi Joinaldy, Anggota DPD RI, Emma Yohana, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Para kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat, pimpinan BUMN se-Sumatera Barat.

" Kita telah membangun kolaborasi dan sinergitas yang sangat baik. Dibawah bapak Wahyu, sangat banyak terobosan dari Bank Indonesia Perwakilan Sumbar dalam memajukan UMKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat," sebut Audi. 

Adapun diantaranya adalah Visit Beautiful West Sumatera 2023, kami sangat intens berkomunikasi dengan bapak wahyu menyiapkan ini. Sampai saat ini sebanyak 85 iven yang terdaftar di seluruh daerah di Sumatera Barat. 

Selain itu juga ada Minang Creft yang sangat bagus dan jangan sampai dihilangkan. " Besar harapan kami, meskipun bapak Wahyu pindah tugas ke Jakarta namun masih bisa banyak membantu Provinsi Sumatera Barat kedepannya. Apalagi inovasi untuk pengembangan pariwisata yang dilakukan bapak Wahyu sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Sumbar," ujar Wagub.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Wahyu Purnama A dalam penyampaian outlook perekonomian Sumatera Barat mengatakan, Tahun 2022 ekonomi dunia dihadapi tantangan cukup berat apalagi ditengah Pandemi covid-19, kebijakan moneter negara maju dan perperangan Rusia-Ukraina. Banyak negaraenerapkan kebijakan moneter inspansif yang agresif.

Ketidkapastian itu meningkatkan ancaman resersi ekonomi, yang melanda sebagian besar negara di eropa. Hal itu semoga tidak berdampak ke Indonesia, karena negara kita memiliki ketahanan pangan dan energi yang cukup.

Adapun 5 tantangan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi melambat disertai resersi ekonomi di berbagai negara, inflasi yang tinggi, suku bunga tinggi, dolar AS yang kuat mempengaruhi nilai tukar uang termasuk Rupiah, fenomena para pelaku pasar dunia yang tertarik menggunakan uang Cash.

Saat ini, perekonomian Sumbar tumbuh positif. Pada Triwulan III Tahun 2022 perekonomian meningkat 4,54 persen meskipun realisasi ini menurun sedikit dari Triwulan II Tahun 2022 yang tumbuh 5,08 persen. Sementara, angka pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera sebesar 4,71 persen dan secafa Nasional, 5,72 persen.

Untuk angka Inflasi Sumbar Tahun 2022 sebesar 7,43 Persen. Namun jika dilihat dari berbagai faktor, angka Inflasi Sumbar Tahun 2023 ini akan berada pada level rendah.

Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat juga terus malakukan digitalisasi pembayaran baik itu di masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui QRIS. 

Sampai saat ini, sebanyak 418.742 pengguna QRIS di Sumbar. Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diproyeksikan sebesar 4,2 sampai 5 persen. Serta angka Inflasi akan melambat ke angka 2,4 Persen sampai 3,2 Persen.

Adapun masukan kepada Pemerintah Sumatera Barat dalam perkembangan ekonomi yakni mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif secara konsisten, mengembangkan hilirisasi bahan pertanian terutama sawit dan lainnya, mendorong realisasi investasi di Sumbar, mempercepat pembangunan proyek strategis nasional di Sumbar, mengembangak ekonomi digital dengan memperluas kanal pembayaran non tunai.

Kegiatan diakhiri dengan Penyerahan Cinderamata dan sesi foto bersama. (T/K)

Rapat Koordinasi tersebut bertempat di Hotel Borobudur dan dihadiri secara langsung oleh Jaksa Agung RI, Kapolri, diwakili Kabareskrim Polri, Menteri Dalam Negeri, dan jajaran kementerian terkait, serta diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia secara Video Converence (Vicon).

Epyardi Asda Juga mengikuti Rapat Koordinasi Inspektur Daerah seluruh Indonesia secara virtual di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Rabu (25/01/23).

Turut hadir, Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, Asisten I, Syahrial, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Solok, Dery Akmal dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Teta Midra.

Acara diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Jaksa Agung RI, Burhanuddin mengingatkan untuk selalu tingkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

” Perhatikan batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, dahulukan penyelesaian administratif sebelum menggunakan instrumen pidana,” jelas Burhanuddin.

Selanjutnya, lakukan monitoring dan pengawasan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)

Arahan Kapolri yang diwakili Kabareskrim Polri, Agus Adrianto mengatakan, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara APIP dan APH

” Polri sangat mengapresiasi inisiasi Kemendagri dalam membangun nota kesepahaman antara APIP dan APH,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyebutkan, untuk memaksimalkan anggaran yang ada di daerah diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah daerah bersama DPRD, sehingga pemanfaatan anggaran sesuai dan tepat pada hal yang dibutuhkan.

Dalam pengawasan postur anggaran, APIP berperan penting dalam mengawal singkronasi anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

” Untuk itu kita berharap kepada APIP agar dapat memberikan pendampingan kepada Kepala Daerah agar dapat menjalankan postur anggaran sehingga dapat terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mendagri.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Launching Aplikasi APIP Lapor.(Karta)

Rapat Koordinasi tersebut bertempat di Hotel Borobudur dan dihadiri secara langsung oleh Jaksa Agung RI, Kapolri, diwakili Kabareskrim Polri, Menteri Dalam Negeri, dan jajaran kementerian terkait, serta diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia secara Video Converence (Vicon).

Epyardi Asda Juga mengikuti Rapat Koordinasi Inspektur Daerah seluruh Indonesia secara virtual di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Rabu (25/01/23).

Turut hadir, Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, Asisten I, Syahrial, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Solok, Dery Akmal dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Teta Midra.

Acara diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Jaksa Agung RI, Burhanuddin mengingatkan untuk selalu tingkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

” Perhatikan batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, dahulukan penyelesaian administratif sebelum menggunakan instrumen pidana,” jelas Burhanuddin.

Selanjutnya, lakukan monitoring dan pengawasan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)

Arahan Kapolri yang diwakili Kabareskrim Polri, Agus Adrianto mengatakan, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara APIP dan APH

” Polri sangat mengapresiasi inisiasi Kemendagri dalam membangun nota kesepahaman antara APIP dan APH,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyebutkan, untuk memaksimalkan anggaran yang ada di daerah diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah daerah bersama DPRD, sehingga pemanfaatan anggaran sesuai dan tepat pada hal yang dibutuhkan.

Dalam pengawasan postur anggaran, APIP berperan penting dalam mengawal singkronasi anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

” Untuk itu kita berharap kepada APIP agar dapat memberikan pendampingan kepada Kepala Daerah agar dapat menjalankan postur anggaran sehingga dapat terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mendagri.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Launching Aplikasi APIP Lapor.(Karta)

Ada yang unik pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) LPM Kelurahan Gunung Pangilun, kemaren,yang bertempat di Taman Pucuk Merah Kafe & Resto. 

Pasalnya, tak seperti Raker lainnya, Raker LPM Kelurahan Gunung Pangilun diawali dengan sholawatan, dimana para peserta Raker membaca sholawat bersama-sama.

Bacaan sholawat itu tak hanya terdengar indah di telinga, tapi juga menyejukkan hati dan menyejukkan jalannya Raker.

"Kita awali dengan sholawatan. Saat pembukaan kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila. Kita ingin mewujudkan Gunung Pangilun sebagai kelurahan Madani dalam bingkai kebhinekaan dan NKRI harga mati," ungkap Ketua LPM Kelurahan Gunung Pangilun, H. Wahyu Iramana Putra, SE., didampingi Lurah Benyarmen kepada awak media.

Raker itu sendiri, jelas Wahyu, bertujuan menampung aspirasi warga untuk mewujudkan kelurahan madani.

"Raker ini sengaja kami laksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat yah diwakil oleh RT dan RW yang ada di kelurahan ini demi mewujudkan kelurahan madani," katanya.

Dikatakan Wahyu, dengan digelarnya Rakelur tersebut, maka semakin memantapkan usulan pembangunan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kota Padang.

"Banyak aspirasi warga yang kita tampung. Namun persoalan utama diantaranya banjir saat hujan cukup deras," katanya.

Selain itu, kata Wahyu Iramana Putra, banyak usulan pembangunan untuk membenahi kelurahan Gunung Pangilun, baik fisik maupun non fisik.

"Tidak usulan fisik saja, kegiatan-kegiatan lain, seperti sosial, kesehatan masyarakat melalui posyandu, UMKM, generasi muda atau pemuda," urai Wahyu.

"Kami ingin pembangunan di daerah ini dilaksanakan dengan matang atas usulan warga, atas usulan RT/RW, ada pembahasan dengan RT/RW lengkap dengan tandatangan mereka," tambahnya. 

Disamping itu, LPM Gunung Pangilun juga akan mewujudkan rumah dinas lengkap dengan mobiler bagi lurah. 

"Kita akan bangunkan rumah dinas bagi lurah sehingga dia hanya perlu membawa koper pakaian. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud," katanya.

Dalam Rakelur tersebut, kata Wahyu, turut dihadiri stakeholder yang ada, seperti Kepala Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Sosial, Camat, Lurah dan anggota dewan. Juga hadir Bhabinkamtibnas, Babinsa serta undangan lain.

Sementara itu, Lurah Gunung Pangilun Beny Armen mengapresiasi Raker yang dilaksanakan LPM Gunung Pangilun itu.

"Kita sangat apresiasi Raker ini sehingga dapat menampung aspirasi warga. Semoga pembangunan dan Kelurahan madani yang diinginkan dapat terwujud," katanya. (rel)

Kota Solok. Lintasmedianews.com.-Komis I DPRD kota Solok kembali mendesak pemerintah daerah setempat untuk memproduktifkan puluhan kios tak berpenghuni yang ada dikawasan pasar raya Solok.

Dikatakannya, pemerintah daerah melalui instansi terkait harus mampu berinovasi, dan melahirkan ide ide kreatif untuk menghindari pemubaziran pemakaian APBD, sehingga peruntukan anggaran itu tepat sasaran dan tepat guna.

" Pasar adalah etalase kota yang berkontribusi besar menunjang PAD, sangat disayangkan apabila tidak dikelola dengan baik dan maksimal,   Pemko Solok harus mampu berinovasi " sebut Deni Nofri Pudung, saat melakukan kunjungan lapangan kepasar tersebut.

Kunjunga pada Selasa, 23 Januari 2023 itu, diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I,Taufiq Nizam, Sekretaris Komisi, Ade Surya Dharma,  anggota komisi Irwan Sari In dan Deni Nofri Pudung.  Sementara dari pemerintah daerah diikuti oleh Asisten I Sekda kota Solok, Kadis Koperindag dan UKM, serta Satpol PP Kota Solok.

Selain masalah kios kosong, dalam kunjungan itu komisi I DPRD kota Solok juga menyoroti Revitalisasi pasar yang baru saja dilaksanakan. Salah satunya pengadaan peti besi yang diperuntukan bagi para pedagang makanan siap saji.

Dalam hal itu, Deni Nofri Pudung mengatakan, peti yang terbuat dari besi tersebut yang telah tersusun dan siap untuk difungsikan itu , tidak bisa dipergunakan karena ukurannya relatif kecil, diharapkan instansi terkait dapat mencarikan solusinya.

Pendapat itu juga dikuatkan oleh salah seorang pedagang Kue yang memiliki kios bermerk Refa, menurut Syamsir, ia dan pedagang lainnya akan sulit mempergunakan Peti lipat tersebut, sebab katanya, apabila dagangan sudah digelar, ia tidak memiliki ruang untuk keluar atau masuk, diharapkannya, dinas terkait merubah bentuk peti yang ada.(Karta)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Guna menekan inflasi demi terwujudnya ketahanan pangan terutama terpenuhinya beras masyarakat, Komisi III DPRD kota Solok kembali menekankan kepada pemerintah daerah untuk maksimal dalam pengendaliannya.

Hal itu diungkapkan oleh ketua Komisi III, Yoserizal dalam rapat kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya, Selasa, 24 Januari 2023, diruangan komisi III DPRD kota Solok.

Turut hadir dalam Raker itu sekretaris Komisi III, Hj.Rika Hanom.S.Pd dan Anggota Komisi III Nasril In Dt Malintang Sutan.SH dan Wazadly.SH. Sementara itu dari pemerintah daerah dihadiri oleh 

Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian,  serta PDAM kota Solok.

Menurut Yoserizal, ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan adalah dua dari sekian banyak tugas penting dan urgen yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas yang terbangun antara pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi  harus diperkuat. 

Dikatakannya, pemerintah atau tim pengendalian inflasi harus memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi melalui pemanfaatan data makro dan data mikro serta pemanfaatan data detail.

Selain itu, ketua komisi III juga berharap agar pemerintah daerah atau tim pengendalian inflasi dapat memperluas kerjasama antar daerah, guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah. 

" Untuk pengendalian inflasi, juga harus dilakukan  pengidentifikasian wilayah surplus, dan defisit serta menjadi fasilitator untuk.mendorong kerjasama antar daerah " papar Yoserizal.

Sementara itu dari keterangan  unsur Dinas Pangan kota Solok mengatakan, untuk ketahanan pangan khsusunya stok beras yang dimiliki adalah sebanyak 39 ton pada tahun 2022 lalu, dan pada 2023 ini telah bertambah sebanyak 5 ton.

Dikatakannya, pemerintah daerah kota Solok melalui dinas pangan setempat, akan terus berupaya dan bersinergi untuk pengendalian inflasi didaerah setempat.(Karta)

SOLOK KOTA Lintasmedianews.com - Kota Solok dipilih sebagai tuan rumah Turnamen se-Sumatera Barat tersebut. Turut hadir, Kasiren 032/WBR, Kolonel Arh Asep Suganjar, Dandim 0309/Solok, Letkol Arm Hendrik Setiawan, Ketua DPRD Kota Solok, Hj.Nurnisma, Forkopimda Kota Solok,  Ketua Pengcab Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Solok Zulkarnaini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim, kepala OPD terkait, pelatih, wasit dan atlet tenis meja se-Sumatera Barat

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri pembukaan Open Turnamen Tenis Meja Danrem Cup 032/Wirabraja Tahun 2023, Di Sport Hall Tanjung Paku, Senin (23/01/23).

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas pelaksanaan turnamen ini di Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah. Ini merupakan kebanggaan bagi kami karena telah memilih Kota Solok sebagai tuan rumah turnamen Tenis Meja.

Seperti kita ketahui, olahraga tenis meja merupakan olahraga yang cukup banyak peminatnya. Turnamen ini juga sebagai persiapan bagi para atlet agar bisa berprestasi di tingkat Lokal, Nasional dan Internasional.

" Selama turnamen kalau ada yang kurang baik, sampaikan kepada panitia. Kalau ada yang baik sampaikan kepada orang-orang lain," pesan wako.

Sementara itu, Dandim 0309/Solok membacakan sambutan Danrem 032/Wirabraja mengatakan, turnamen ini sebagai sarana mencetak kader atlit daerah yang profesional dan unggul di Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terimakasih dan enghargaan kepada panitia penyelenggara. Semoga turnamen berjalan aman, tertib dan lancar sesuai yang kita harapkan. Kepada para atlet peserta yang mengikuti turnamen, semoga dapat meraih prestasi terbaik, tetap junjung tinggi sportifitas, dan jaga soliditas.

Pembukaan ditandai dengan laga eksibisi antara Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar berpasangan dengan Ketua Pengcab Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Solok, Zulkarnaini melawan Dandim 0309/Solok, Letkol Arm Hendrik Setiawan berpasangan dengan pengurus KONI.(T/K)

Lintasmedia news. com-Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Sekretaris Daerah, Adlisman, kukuhkan Marjilis selaku Camat Tiumang, dalam sebuah prosesi yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat setempat, Selasa, (24/01/2023)

Bupati Sutan Riska dalam amanat tertulis yang dibacakan Adlisman, mengatakan bahwa 13 Januari yang lalu telah dilaksanakan pelantikan pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, yang mana Marjilis, dipercaya sebagai Camat Tiumang, dan pada hari ini dilakukan acara pengukuhan dan serah terima memori jabatannya.

Adlisman mengatakan bahwa kantor kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan mempunyai wilayah kerja dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Adapaun tugas Camat antara lain melaksanakan kerja dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, antara lain melaksanakan kewenangan pemerintah yang ditetaokan oleh Bupati untuk menangani sebagain urusan otonomi daerah.

“Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan hendaknya dapat mencermati dan mempelajari setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama dalam hal pemberian pelayanan dasar pada masyarakat,” terang Adlisman

Katanya, sesuai dengan  tupoksinya Camat dapat melakukan peninjauan langsung terhadap unit-unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik itu kegiatan belajar di sekolah dan suasana pelayanan di Puskesmas. Dan mendata sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat

Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh unit-unit kerja yang kurang memuaskan bagi masyarakat, kiranya dapat dilakukan evaluasi oleh Camat, dan dicarikan langkah untuk perbaikan pelayanan tersebut. Dalam bidang kemasyarakat hendaknya Camat mampu membina anak-anak nagari dan lembaga nagari serta organisasi kemasyarakatan yang ada.

“Semenjak dini Camat harus memperhatikan kehidupan generasi muda untuk tidak terlibat dalam kehidupan bebas dan narkoba, karena kondisi ini telah menjadi ancaman kehidupan generasi muda kita,” lanjutnya.

Kemudian bupati juga berpesan kepada Camat, agar mampu meningkatkan peranan pemerintagan nagari, sehingga pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terdepan akan lebih dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang semakin hari dirasakan semakin berat.

 

Sementara itu, Marjilis, Camat yang hari ini dikukuhkan, dalam pidato pertamanya dihadapan Sekda dan masyarakat setempat menyampaikan harapan  dukungan semua pihak untuk kelancaran tugasnya.

“Alhamdulillah, dalam perjalanan karir kami hari ini diamanahkan Pak Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan menjadi Camat di Kecamatan Tiumang. Tentunya dalam menjalankan tugas ini kami mengharapkan dukungan  Forkopimcam, Walinagari, Bamus, ninik mamak, alim ulama cadiak pandai dan tokoh masyarakat bisa membantu kami untuk memajukan kecamatan Tiumang,” kata Marjilis.

Beliau juga menyatakan siap menerima saran, masukan dan kritik masyarakat dalam rangka menjadikan Kecamatan Tiumang yang lebih baik lagi ke depan. 

“Apa bila nanti saya tidak menegur atau menyapa tolong ingatkan saya, saya siap dikritik masyarakat, saya juga siap menerima gagasan-gagasan dari masyarakat, khususnya di lingkungan Kecamatan Tiumang ini,” sambungnya. 

Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Tiumang Ny. Tarawiati Marjilis, oleh Wakil Ketua II TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny. Syafni Adlisman , yang juga ditandai dengan penyerahan memori PKK Kecamatan Tiumang.(elda)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar mengawali tahun 2023 dengan menggelar Family Gathering yang diikuti Kadis, semua pejabat struktural, ASN dan Dharmawanita Persatuan di Komplek Tiger Camp, Lubuk Minturun, Kota Padang, Rabu (25/1/2023).

Family Gathering diawali dengan Senam Bersama, sebagaimana yang telah rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pagi. Semua peserta Family Gathering yang berjumlah 90 orang tampak riang gembira dan bersemangat mengikuti gerakan senam.

"Ayo semangat.. Ayo senam yang gembira.. Mari kita senam sehat, agar tubuh segar bugar dan dapat menghasilkan kinerja yang bagus," kata Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH., yang langsung mengomandoi acara Family Gathering 2023 ini.

Menurut Amasrul, dengan kegiatan bersama yang riang gembira ini akan tercipta kekompakan, saling bekerjasama, Ikhlas menolong, dan silaturahmi yang makin baik antar sesama ASN Dinas PMD, Itulah tujuan Family Gathering dilaksanakan.

"Dalam Family Gathering hari ini, mari hilangkan semua beban pikiran kerja, kita longgarkan urat syaraf dan mari segarkan pemikiran untuk bekerja mengabdi lebih baik kedepannya," kata Kadis PMD Amasrul, yang mantan Sekda Kota Padang ini.

Dalam Family Gathering Dinas PMD ini dilaksanakan berbagai lomba yang riang gembira, seperti Lomba Pesan Berantai, Lomba Injak Kardus, Lomba Kreatifitas, Lomba Lawan Kata, Lomba Kerjasama, Lomba Serasi dan aneka permainan yang meriah.

"Kita juga adakan lomba dan permainan antar bidang di Dinas PMD dalam Family Gathering ini, tujuannya untuk mengasah kekompakan, sinergi dan kebersamaan," kata Sekretaris Dinas PMD Sumbar Amriman, S.Pd.MM.

Dinas PMD Sumbar tidak lupa untuk memberikan apresiasi terhadap ASN yang memasuki masa pensiun. Kepada ASN yang purna tugas itu diberikan cinderamata sebagai kenang kenangan, yang diserahkan di sela-sela acara lomba oleh Kadis PMD Amasrul, SH.

Family Gathering Dinas PMD Sumbar ini akan berlangsung sehari penuh di Komplek Tiger Camp yang asri di kawasan Lubuk Minturun ini, yang diisi juga dengan Makan Balanjuang sebagai bentuk kebersamaan dari para peserta Family Gathering. (rel)

Padang,Lintas Media News.Sumatera Barat sebagai daerah yang memegang prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kittabullah ( ABS SBK) cenderung memegang teguh nilai nilai islami di segala aspek kehidupan, begitu juga aspek budaya dan pariwisata.

Hal tulah yang mendorong M.Zuhrizul penggiat wisata handal Sumatera Barat sekaligus Ketua TP2 Dewi (Tim Pengembangan dan Pendampingan Desa Wisata) Sumbar ini memenuhi undangan Pimpinan  Wilayah Muhamadyah (PWM) Sumbar terpilih yakni Ketua Dr. Bakhtiar, M. Ag dan Sekretaris Drs. H. Apris, M.M di Gedung Muhammdyah, Sawahan, Selasa (24/1/23).

Dalam pertemuan tersebut Dr. Bachtiar yang didampingi sekretarisnya memberi apresiasi  keberadaan TP2 Dewi Sumbar yang dikomandoi M.Zuhrizul dalam mengembangkan pariwisata khususnya desa wisata yang sinergi dengan program muhammadyah dibidang pariwisata halal yang berbasis desa dan nagari di Sumbar sekaligus meningkatkan perekonomian pasca pandemi.

"Adanya keprihatinannya dengan kondisi ekonomi umat pasca pandemi ini tentu kita sangat mengapresiasi keberadaan TP2 Dewi

karena Muhammadyah melihat Desa wisata menjadi salah satu altenatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat 

dan semoga ke depan akan lahir pengusaha- pengusaha baru di bidang pariwisata halal dan pelaku UMKM " ucap Bachtiar.

Sekretaris Apris menambahkan, Muhammadyah dan TP2 Dewi Sumbar mempunyai kepentingan dan keinginan yang sama di bidang pariwisata Sumbar yakni mengembangkan pariwisata halal sesuai ABS SBK sehingga mengurangi stigma negatif tentang pariwisata itu sendiri.

"Perkembangan global tidak menjadi alasan untuk menghambat pengembangan pariwisata di sumbar tapi bagaimana kita membentengi pariwisata ini dengan nilai nilai kearifan lokal serta nilai nilai islami agar  stigma negatif masyarakat tentang pariwisata ini bisa berubah" tutur Apris.

Pada kesempatan itu  Zuhrizul menyampaikan bahwa selama ini TP2DEWI sumbar juga telah berkolaborasi dengan  Prodi Pariwisata Universitas Muhammadyah .

" Kita berharap  kedepan kita bisa bersiinergi  dengan PWM Sumbar akan lebih mewujudkan Pariwisata sumbar yang berbasis budaya dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam , bahwa Pariwisata itu memaksa umat untuk hidup bersih. Pariwisata memaksa umat untuk ramah dan Pariwisata memaksa kita untuk menjaga kelestarian Alam dan tidak merusak  , semua itu sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan Sunnatullah" kata M.Zuhrizul.

Zuhrizul mengatakan inilah point penting dari diskusi produktif. Dan akan di lanjutkan secara berkala. Ia juga berharap pariwisata  akan menjadi bagian dari Dakwah islamiyah untuk wujudkan Masyarakat Sumbar Madani jauh dari kemiskinan , karena kemiskinan mendekatkan umat kepada ke kufuran.

"Pariwisata tidak hanya berdampak terhadap usaha  hotel dan objek wisata tapi juga  usaha pelaku UMKM seperti rumah makan, kuliner , pengrajjn oleh- oleh , homestay , perahu wisata, petik buah  dan sekarang yang trend glamcamp serta atraksi wisata minat khusus seperti tubbing dan fun rafting ,  semua itu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat." tutur M.Zuhrizul.

Dalam pertemuan tersebut ikut hadir hadir juga Marhadi , M,Si dan Buya Zaitul. (rel)

PADANG,Lintas Media News-Network For Indonesia Democratic Society (Netfid) ikut terlibat mengawal proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 di Sumatera Barat (Sumbar).

Pengawalan dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu. Baik dalam bentuk pelanggaran, maupun potensi kecurangan.

"Kita sudah daftarkan sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar. Pengawasan yang kita lakukan mulai tahapan-tahapan pemilu. Pendanaan kampanye, pokoknya seluruh tahapan,"sebut Ketua Netfid Sumbar, Riska Adilla, Selasa (24/1) dihubungi dari Padang.

Dikatakannya, untuk menjalankan agenda pemantauan tersebut, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Polda Sumbar. Komunikasi tersebut diawali audiensi dengan Polda Sumbar yang dihadiri Subdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar, AKP Andri Widyawati dan IPDA Aldi Putra, SH, MH pada Selasa (24/1) di Kota Pariaman.

Dijelaskannya, Netfid bertekad menjadi salah satu organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang siap mengawasi dan mensukseskan Pemilu serentak 2024 di Sumbar. Agar terciptanya pemilu secara jujur, adil, netral dan independen.

"Kita ingin menjadi bagian dari komponen bangsa ikut serta menjaga Harkamtibmas dalam pelaksanaan pemilu mendatang,"ulasnya.

Meski begitu, dikauinya Netfid tetap berharap pelaksanaan pemilu di Sumbar berjalan lancar tanpa ada kecurangan dan pelanggaran. Baik secara pidana pemilu atau pelanggaran penyelenggaran pemilu.

"Tentu kita harapkan mudah-mudaha pemilu berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada pelanggaran, atau kecurangan yang terorganisir,"tambahnya.

Disebutkannya, Netfid merupakan lembaga masyarakat yang terbentuk dari pusat hingga tingkat kabupaten dan kota. Di Sumbar Netfid baru terbentuk di tingkat provinsi. Saat ini memiliki 31 anggota yang tersebar pada sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.

Untuk itu, Netfid akan membentuk kepengurusan tingkat kabupaten dan kota mejelang berlangsungnya pemilu 2024. Sehingga pengawasan dan pemantauan dalam berjalan maksimal.

Selain itu, saat ini Netfid juga sudah bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan di Sumbar. Seperti Fatayat, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).(rel)

Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tebing tinggi, Tebingtinggi Barat, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lapangan Afifa Futsal Selatpanjang. Selasa, (24/1/23). 

" Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selamat kepada seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilantik pada hari ini," ucap Wabup

Semoga amanah yang diemban dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga pemilu 2024 mampu menghasilkan pemimpin terbaik untuk negeri ini, baik pemimpin di jajaran eksekutif maupun legislatif," Harap Wabup

Kami yakin, momentum ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk semakin memperkokoh komitmen agar dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa pelanggaran sehingga pemilu yang aman, damai dan sejuk dapat tercipta," ujarnya

Anggota PPS selaku penyelenggara harus mengetahui dan memahami hal yang utama yakni norma dan regulasi. Dengan demikian tidak berimplikasi terhadap hasil yang cacat dari proses pelaksanaan pemilu sebagai akibat dari kurangnya pemahaman. 

"Kami berharap PPS yang dilantik kali ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, bekerja secara professional, mempunyai integritas, jujur, adil, dan senantiasa menjaga netralitas, sehingga tercipta pemilu yang sukses, berkualitas dan menghasilkan  wakil rakyat maupun kepala daerah yang baik serta amanah," tutur wabup

Semoga apa yang dibebankan dipundak para anggota PPS ini dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. 

Turut Hadir Pimpinan Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Peserta PPS dan undangan. 

(Nina/rls).