Solok Lintasmedianews.com.-Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilantik sebanyak 222 Orang, masing-masing Nagari sebanyak 3 orang

Tampak Hadir 

Bupati Solok Capt. H. Epyradi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar

 Forkopimda,

Asisten I , Drs. Syahrial, MM

Ketua KPU Kabupaten Solok , Ir. Gadis M, M.Si

,Kepala Dinas Kominfo, Teta Midra, SSTP, M.Si,Kepala Badan Kesbangpol  Agus Rostamda ,Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Solok,Camat Se-Kabupaten Solok, panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Solok,  Selasa, 24 Januari 2023 di Gedung Solok Nan Indah Arosuka

 Ketua KPU Ir. Gadis M, M.Si, mengatakan ,Untuk pelaksanaan pemilu Tahun 2024 nantinya akan dilaksanakan di sejumlah 1361 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Kita juga mohon bantuan dan dukungan dari para aparat Kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama menjalankan pemilu

Kepada seluruh anggota PPS agar selalu siap dalam menjalankan tugas karena mulai pada hari ini akan banyak rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan menuju Pemilu Tahun 2024

Kepada rekan-rekan PPS agar selalu memastikan kesesuaian data para pemilih

Dalam arahan Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar , Tujuan dari pemilihan umum ini ialah dalam rangka mewujudkan bentuk Negara Demokrasi dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih Pemimpin di Negara Republik Indonesia.

Bapak Ibu yang baru dilantik merupakan orang-orang yang diamanatkan untuk mewujudkan azaz demokrasi tersebut, untuk itu saya meminta profesionalitas dan Integritas Bapak Ibu semua dalam menjalankan tugasnya. 

Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dapat mengemban tugas dan amanah yang diberikan, untuk itu berbanggalah dengan tugas dan amanah tersebut.(Karta)

Solok. Lintasmedianews.com.-Keberhasilan BUMDESMA Sambilan nagari ini, tak lepas dari prestasi dan inovasi yang telah dilakukannya dan juga pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Solok.

Dalam rangka memperingati Hari BUMDES Nasional yang jatuh pada Tanggal 2 Februari, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) SAMBILAN NAGARI Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok terpilih mewakili Provinsi Sumatera Barat pada ajang Pemilihan BUMDES Inspiratif Tingkat Nasional, yang akan diselenggarakan di Bintan pada tanggal 1-2 Februari 2023

Hal tersebut di sampaikan Direktur BUMDESMA Sambilan Nagari, Nofriman S.Ag saat di temui di kantornya ,Selasa (24/1) di katakan bahwa Bumdesma Sambilan Nagari yang berdiri pada tanggal 13 Maret 2022 dan telah memperoleh sertifikat Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI pada tanggal 14 Januari 2023.

Menurut Nofriman, saat ini Bumdesma sambilan Nagari telah melaksanakan tiga jenis usaha, seperti Usaha Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan, Usaha Lapau Nagari dan Usaha Potocopy dan alat tulis.

Selain itu juga disampaikannya dengan adanya usaha yang dikelola BUMDESMA sembilan nagari dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan lain sebagainya.

Terpilihnya BUMDESMA Sambilan Nagari mewakili Provinsi Sumatera Barat, mendapat apresiasi yang luar biasa dari Bupati Solok, Epyardi Asda dan Ketua TPPKK Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda.

Bupati Solok, Epyardi Asda, mengatakan sangat senang dan bangga, dengan terpilihnya BUMDESMA Sambilan Nagari sebagai Duta Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti ajang di Tingkat nasional.

Epyardi Asda berharap, nagari-nagari lain di Kabupaten Solok, dapat mengikuti dan mengembangkan, bagaimana pengelolan BUMDES/BUMNAG seperti yang telah dilakukan oleh BUMDESMA Sambilan Nagari.Saya merasa senang sekali, BUMDESMA Sambilan Nagari Kecamatan X Koto Diatas, dapat prestasi yang gemilang, akan mewakili Sumatera Barat pada tingkat Nasional.” Pungkasnya.

Dengan terpilihnya Bumdesma Sambilan Nagari Ke Tingkat Nasional, Bupati Epyardi Asda berharap menjadi motivasi bagi nagari yang lain untuk mengembangkan UMKM dan Bumdes di Nagari masing – masing.

“Saya mendukung dan saya bangga, saya harapkan nagari lain, kecamatan lain, BUMDESMA maupun BUMDES Nagari, semua berlomba-lomba bagai mana meningkatkan ekonomi masyarakat.” Kata Bupati Epyardi Asda.

Sementara itu, Ketua TP PKK yang juga Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, Ny. Emiko Epyardi Asda, juga sangat mengapresiasi atas apa yang telah dicapai oleh BUMDESMA Sambilan nagari Kecamatan X Koto Diatas tersebut.(Karta)

Ketua PWI Sumbar Basril Basyar dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zul Efendi bersama jajaran pengurus diterima Ketua DPRD Sumbar Supardi, Selasa 24/1-2023 di ruang rapat pimpinan DPRD. 

"Audiensi ke Ketua DPRD Sumbar dalam rangka memperkenalkan kepengurusan PWI Sumvar 2022-2027. Ketua DPRD Sumbar selama ini sangat inten mendukung PWI Sumbar terutama memfasilitasi anggaran hibah ke PWI," ujar Basril Basyar. 

Zul Efendi mengatakan kepada Ketua DPRD Sumbar, agar tidak ada keraguan lagi terhadap legitimasi PWI Sumbar. 

"Hadir hari ini bentuk komitmen PWI Sumbar menjaga hubungan baik dengan stakholder, adanya dinamika sebelum ini, setelah dilantik tentu ketua tidak meragukan legitimasi PWI Sumbar, dan berharap pertemuan  ini menammbah referensi dari Ketua DPRD terhadap PWI Sumbar," ujar Zul Efendi. 

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan pers bagi DPRD adalah simbiosis mutualisme, produk DPRD tidak akan bermakna ke masyarakat. 

"Diracik wartawanlah maka produk DPRD bisa sampai dan dimaknai masyarakat," ujar Supardi. 

Bahkan Supardi memastikan kepengurusan PWI Sumbar yang diisi tokoh pers dan pekerja pers berpengalaman tentu makin memperkuat legitimasi. 

"Adanya tokoh pers dan pekerja pers berpengalaman tentu memperkuat legitimasi PWI Sumbar saat ini. Adanya dinamika di PWI, tentu terjawab dengan keberadaan tokoh pers dan  pekerja berpengalaman," ujar Supardi didampingi Kabag Keuangan Setean DPRD Sumbar dan Ketua Forum wartawan Parlemen Sumbar Novrianto. 

Audiensi PWI dengan Ketua DPRD dihadiri banyak pengurus di antaranya Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie, Bendahara PWI Sumbar Jayusdi Efendi, Wakil Ketua PWI Sumbar M Kudri, Sawir Pribadi, Yosrizal, Wakil Sekretaris Aidil dan Seksi Hukum Guspa, dua anggota DKP  Emil Mahmudsyah dan  Adrian Tuswandi. 

PWI harus menjadikan wartawan sebagai profesi mulia. 

"Jangan jadikan profesi diakui UU ini sebagai batu loncatan, apalagi karena setengah hati jadi wartawan merusak mulianya profesi jurnalis yang diatur UU Pers, Kode Etik Jurnalistik," ujar Supardi. (***)

Kakanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto AKS, SH, MH tiba-tiba sidak ke Lapas Kelas II A Bukittinggi pada Sabtu (21/1) lalu. Beredar info, turunnya Kakanwil tersebut disebabkan adanya surat dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Sumbar kepada Menteri Hukum dan HAM terkait kinerja Marten Bc. IP, SH selaku Kepala Lapas Kelas II A Bukittinggi.

Dalam suratnya tertanggal 20 Januari 2023 itu, LPRI Sumbar meminta  Menteri Hukum dan HAM untuk mengkaji ulang jabatan Marten selaku Kalapas Bukittinggi. LPRI Sumbar menduga adanya pembiaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Marten selaku kalapas.

Surat No : 057/LPRI-SB/I-2023 itu diantarkan langsung oleh IN Raja Tega sekretaris LPRI Sumbar ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kuningan Jakarta. Selain itu, tembusan surat juga diantarkan ke kantor Dirjen Pemasyarakatan yang terletak di Jalan Veteran Jakarta.

Menurut Mayor (Purn) Syamsir Burhan selaku Ketua LPRI Sumatera Barat, surat tersebut dikirimkan ke Menteri Hukum dan HAM karena LPRI Sumbar menduga telah terjadi pembiaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Kalapas terkait penggunaan Handphone oleh warga binaan dan penggunaan narkoba dilapas tersebut. Tak hanya itu, banyaknya warga binaan yang terkait dengan penangkapan pelaku narkoba di luar lapas, membuktikan adanya kebebasan penggunaan handphone dilapas itu dan hidupnya jaringan narkoba disana.

Masih menurut Syamsir yang didampingi IN Raja Tega, Marten selaku Kalapas Bukittinggi, membenarkan apa yang terjadi dilapas yang dipimpinnya. Anehnya, Marten malah mengatakan tidak ada aturan yang melarang orang untuk memakai handphone. Jika seandainya ada orang yang menuntut terkait larangan pemakaian Handphone, pihak Lapas Bukittinggi akan susah juga untuk menjawabnya.

Bebasnya penggunaan Hp dilapas Bukittinggi untuk bertransaksi narkoba diluar lapas dibuktikan dengan banyaknya warga binaan yang terseret kasus penangkapan narkoba diluar lapas. Saat BNN Sumbar melakukan penangkapan terhadap beberapa orang pengedar Narkoba, BNN Sumbar melakukan pengembangan dan hasilnya menyeret beberapa nama warga binaan yang ada di Lapas Kelas II A Bukittinggi, ujar Syamsir.

Berdasarkan informasi sebelumnya, pada bulan September 2022, salah seorang warga binaan di Lapas Bukittinggi berinisial RN diduga terkait dengan seorang tersangka narkoba jenis ganja yang diamankan penegak hukum/BNN Sumbar.

Menurut Marten kepada LPRI,yang ditangkap terkait ganja itu adalah adik kandungnya RN. Inilah yang mengakibatkan RN sempat dimintai keterangan oleh penegak hukum.

Ditegaskan Samsyir Burhan dalam surat LPRI itu, pada bulan Oktober 2022 lagi-lagi penegak hukum yakni BNN Sumbar mengamankan kurir narkoba jenis sabu. Setelah melakukan pengembangan, BNN Sumbar meminjam ZH seorang warga binaan di Lapas Bukittinggi yang disinyalir terkait dengan kasus narkoba.

Setelah ZH dipinjam BNN Sumbar untuk dimintai keterangan selama dua hari,ZH-pun dipulangkan kembali ke Lapas Bukttinggi. Hal ini dibenarkan Marten selaku Kalapas.

Didalam surat LPRI itu juga diungkapkan bahwa Marten mengakui kalau ZH saat ini sedang mengurus kepindahannya ke Lapas Pekanbaru. Disaat pengurusan pindah itulah Marten baru mengenal ZH.

Tak hanya itu, Marten juga mengakui adanya narkoba yang masuk ke Lapas Bukittinggi melalui belakang dengan cara dilempar dari balik dinding bagian belakang Lapas. Naifnya, Marten malah mengatakan bahwa pihak lapas tak bisa untuk mengontrol sepenuhnya sebab pelemparan narkoba kedalam lapas dilakukan tengah malam. 

Terkait adanya dugaan pungli, Marten tak menampik hal itu terjadi di Lapas Bukittingi. Kendati demikian, Marten mengatakan  pada LPRI dirinya tak mengetahui persis tentang pungli yang dibebankan kepada para warga binaan karena itu merupakan urusan KPLP Lapas Kelas II A Bukittinggi.

LPRI Sumbar menilai telah terjadi pembiaran penggunaan handphone dan pemakaian narkoba di Lapas Bukittinggi oleh Marten Bc. I.P, SH selaku Kalapas. Selain itu juga diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pungli yang dilegalkan dan dibiarkan oleh Marten selaku Kalapas.

"LPRI Sumbar berharap Menteri Hukum dan HAM RI serta jajaran terkait untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan yang terjadi di Lapas Kelas II A Bukittinggi. Serta memberikan sanksi kepada Marten selaku Kalapas dan oknum di Lapas Kelas II A Bukittinggi apabila terbukti adanya pembiaran, penyalahgunaan wewenang dan pungli dalam Lapas Kelas II A Bukittinggi tersebut", ujar Syamsir Burhan.  (Rel)

Oleh: Novrianto. SP

           Ketua FWP-SB

Pesta akbar Demokrasi Indonesia tahun 2024 sudah mulai berjalan, tahapan demi tahapan saat ini sedang berlanjut, dari verifikasi partai sampai pada verifikasi calon perorangan (DPD RI). 

Banyak kalangan meminta agar tidak ada black campaign (Kampanye hitam), negatif campaign (kampanye jelek) dan money Politik (politik uang). 

Dalam 3 hal diatas, untuk memonitor black campaign dan negatif campaign sebenarnya amat mudah, namun untuk point money politik tentu amat sulit untuk melihatnya, karena dilakukan secara tersembunyi dengan mendatangi orang per orang atau kelompok masyarakat tertentu.

Banyak masyarakat menilai, jika saat berkampanye calon legislatif atau kepala daerah memberikan uang atau bantuan lain pada masyarakat atau kelompok masyarakat masuk kategori money politik, padahal itu penilaian yang salah. 

Setiap yang diberikan saat para kandidat bertemu masyarakat atau kelompok masyarakat, merupakan cost atau pengeluaran anggaran politik, tapi bukan merupakan money politik, karena artian dari pemberian bantuan tidak satu, melainkan banyak sesuai dengan person masing-masing, berbeda dengan black atau negatif campaign akan diartikan sama oleh setiap orang. 

Cost politik memang tidak bisa dihindari, karena itu wajib harus dikeluarkan, seperti pembuatan spanduk, iklan, pariwara, transportasi dan lainnya, karena itu maka tidak semua cost politik merupakan money politik. 

Ketika kandidat turun dan membantu berbagai kepentingan masyarakat, seperti pembangunan rumah ibadah, kegiatan pemuda, kesenian dan lainnya, ini menurut saya bukan money politik tapi masuk cost politik. 

Demikian juga halnya dengan pemberian yang transportasi dan serta konsumsi pada masyarakat atau perorangan, merupakan cost politik dan wajib ada, karena siapapun masyarakatnya tentu ketika akan datang kesebuah acara, memenuhi undangan baik menyangkut campanye atau lainnya, tentu mengeluarkan uang transportasi dan lainnya, ini tentunya harus mendapatkan penggantian, sehingga tidak ada upatan dari mereka, sehingga tidak bisa dikatakan money politik. 

Penggantian uang transportasi dan bantuan lain yang diberikan para kandidat belum tentu akan membuat masyarakat memilihnya, karena tidak ada kewajiban dan tekanan bagi si penerima bantuan transportasi atau lainnya untuk memilih kandidat tersebut. 

Lalu, kapan cost politik bisa dikatakan money politik, jika uang atau dalam bentuk lainnya diberikan pada masyarakat dengan sebuah perjanjian tertulis akan memilih kandidat, maka itu menjadi money politik dan wajib ditindak. 

Contoh, ketika team pemenangan atau langsung candidat datang pada seseorang atau kelompok masyarakat, mengatakan "kami bantu kelompok ini, dengan syarat memilih saya" bukti pernyataan dan bantuan ada, maka kategori money politik sudah ada, akan lebih kuat lagi jika pernyataan tersebut dibuat secara tertulis anatara pemberi dan penerima. 

Jika tujuannya jelas memberi untuk menekan atau merayu agar memilih candidat, maka masuk kategori money politik, namun tidak ada perjanjian mengikat apalagi membantu karena niat, itu hanya bagian cost politik, bukan money politik. 

Untuk menghilangkan money politik, masyarakat harus mempersiapkan bukti-bukti, dengan rekaman baik suara atau video, lebih baik lagi jika ada bukti penerimaan, yang di dalamnya meminta agar si penerima memlih calon atau si pemberi. 

Intinya, bukan semua cost politik adalah money politik, tetap ada cost politik yang merupakan money politik, maka kita semua harus cerdas dan cermat dalam memberantas money politik, dengan mempersiapkan segala bukti, termasuk saksi-saksi, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar tan hoax dan fitnah.(***)

Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Merbau (HIPMAM) sukses menggelar Liga Futsal tingkat pelajar HIPMAM Cup II yang dilaksanakan secara open dengan diikuti perwakilan team dari 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 30 team tersebut mengambil tempat di lapangan OK Futsal Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau yang berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 2023 dengan disponsori PT. Imbang Tata Alam (ITA) dan sejumlah sub kontraktornya berkolaborasi bersama PT. RAPP serta Pemerintah Kecamatan Merbau.

Ketua Pelaksana kegiatan, M. Syamsul Amin dalam sambutannya mengatakan bahwa turnamen Futsal HIPMAM Cup II tahun 2023 ini merupakan program kerja pengurus HIPMAM-Pekanbaru, Khususnya Bidang Olahraga dan Seni. Selain itu juga melalui turnamen ini diharapkan dapat menjadi media untuk membangun relasi dan silaturrahmi antar pelajar lintas Kabupaten dan stakeholder melalui olahraga.

"Terima kasih kepada semua pihak baik panitia, pemerintah, PT. ITA, PT. RAPP, dan perusahaan sub kontraktor PT. ITA lainnya atas dukungan yang luar biasa ini. Tentunya sinergi yang baik ini menjadi bukti kebersamaan kita bersama selalu berjalan sesuai harapan dan menjadikan semangat kami sebagai pelajar mahasiswa dalam berbuat di kampung sendiri," ungkapnya.

Senada disampaikan Akmalul Hadi selaku Ketua HIPMAM mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan serta hubungan baik yang terjalin selama ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak kedepan.

"Alhamdulillah kegiatan ini telah sukses di gelar, saya mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan baik dari panitia, pihak Pemerintah Kecamatan Merbau, Pemdes Bagan melibur, PT. RAPP dan tentunya PT. Imbang Tata Alam beserta seluruh Perusahaan Sub Kontraktor atas komitmen dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kami berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya kedepan", pungkas pria yang akrab di sapa Alul itu seraya mengucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada seluruh team atas partisipasi dalam turmamen ini.

Field GPA Officer PT. ITA, Arip Hidayatuloh dalam sambutannya mengatakan, dukungan kegiatan ini tentunya sebagai wujud kepedulian PT. ITA beserta sejumlah sub kontraktornya dalam mendukung kegiatan positif rekan mahasiswa di wilayah operasional Perusahaan.

"Sinergi ini kami lakukan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan mutu olahraga di sekitar wilayah operasional. Dengan harapan kolaborasi ini dapat selalu terjalin dengan baik kedepan demi menciptakan kegiatan bermanfaat bagi generasi di Kecamatan Merbau," ungkap Arip.

Sementara itu, Camat Merbau yang diwakili Kasi Trantib Kecamatan Merbau, Idrus SE menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya rekan pelajar mahasiswa yang telah mengagas kegiatan Liga Futsal ini. Tentunya kegiatan ini penting didukung bersama agar generasi di Kecamatan Merbau khususnya dapat terhindar dari kegiatan negatif atau yang tidak bermanfaat.

"Mewakili bapak Camat Merbau kami atas nama Pemerintah Kecamatan Merbau mengucapkan selamat kepada para pemenang, dan kepada team yang belum beruntung teruslah semangat berlatih dan kedepan mari raih juara, karena kekalahan hari ini tentunya merupakan sukses yang tertunda," pungkas Idrus.

Untuk diketahui sebagai pemenang dalam liga kali ini, team AMP A dari Kecamatan Tasik Putri Puyu berhasil meraih juara pertama, disusul team HIPMAM berhasil meraih juara ke dua, kemudian team Shamehada B berhasil meraih juara ke tiga, dan team Karang Taruna Mengkirau berhasil meraih juara ke empat.

Kegiatan ini berjalan lancar dan semarak dari awal hingga akhir serta di tutup dengan sesi penyerahan hadiah, dan penyerahan cendera mata dari HIPMAM kepada Management PT. Imbang Tata Alam yang diterima oleh Arip Hidayatuloh, dan management PT. RAPP yang diterima oleh Muthammimah. Dilanjutkan sesi foto bersama.(Nina)

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy meresmikan pemasaran Kopi Bantjah ke pasaran, ditandai dengan membuka selubung produk-produk kopi yang dihasilkan oleh Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sikayan Balumuik yang akan dijual untuk umum.

Launching Pemasaran Produk Binaan Program Tanggungjawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang ini dihadiri Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri. Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, Walikota Padang, diwakili Sekda, Andree H Algamar, Ka. Unit CSR Semen Padang, Rinold Thamrin, Ketua KAN Limau Manis, Syafrudin Dt. Bungsu, Ketua HKm Sikayan Balumuik, Salmi Ahcyar di Kelurahan Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang, (21/01).

Wakil Gubernur, Audy Joinaldy pada kesempatan itu memberikan apresiasi kepada PT Semen Padang yang menilai bukan kali ini saja melakukan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, selain itu program yang dilakukan tidak hanya menyasar pada satu bidang saja.

“Kita sudah beberapa kali menghadiri kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT Semen Padang, dan itu ternyata tidak hanya di satu bidang saja, seperti hari ini di bidang pertanian, melainkan juga telah melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang perikanan, dengan budidaya Ikan Bilih Danau Singkarak, di bidang perkebunan, penanaman pohon Jarak di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumbar,” jelas Audy.

Menurut Audy, kualitas kopi yang ada di Sumbar, tidak diragukan. Pemasarannya telah mampu menembus pasar internasional seperti ke negara Eropa dan sejumlah negara Asia lainnya. Potensi ini harus terus digarap dengan cara memperluas lahan perkebunan kopi, sehingga produksi pun bisa terus ditingkatkan. 

Meningkatkan pemasaran kopi asal Sumbar, Audy juga mengusulkan untuk dapat dilaksanakan sebuah event yang bertajuk West Sumatera Coffe Festival. Semua sentral kopi yang ada di Sumbar bisa berkumpul dan dapat menampilkan seluruh produk kopinya di ajang tersebut.

Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri, bersyukur hasil kopi dari masyarakat bancah dapat dilaunching sehingga produk kopi dari petani kelompok HKm Sikayan Balumuik dapat dilepas kepasaran serta para petani dapat merasakan hasil usahanya dan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, kelompok Hkm dan masyarakat sekitar.

"Alhamdulillah, patut kita syukuri kegiatan launching produk kopi dari petani kelompok Hkm Sikayan Balumuik dapat dilepas kepasaran, sehingga para petani yang menanam kopi dapat merasakan hasil dari usahanya" ujar Oktoweri.

Oktoweri menambahkan, kegiatan launching produk kopi Bantjah merupakan program TJSL PT Semen Padang pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Solok Radjo.

 "Setelah launching ini, apa yang telah dilakukan tidak berhenti disini saja, para petani kopi dapat penanganan bibit hingga penanganan pascapanen untuk mendapatkan hasil kopi berkualitas. Semakin baik kualitas kopi, makin mahal harganya, semoga ini bisa terwujud. Tidak hanya itu, Hkm ini sudah mengembangkan bibit kopi yang dapat dibudidayakan kembali sehingga keberlanjutannya dapat terjaga" harapnya.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi mengatakan komitmen PT Semen Padang untuk memajukan masyarakat Bancah, Sikayan Balumuik Limau Manih terus diwujudkan. Kali ini masyarakat petani kopi difasilitasi untuk dapat melaksanakan launching produk untuk bisa bersaing dipasaran.

"Karena masyarakat sudah berada dalam hutan, tidak mungkin lagi kita keluarkan. Untuk itu kita berikan akses untuk mengelola hutan dengan menanam tanaman produktif. Dengan memberi akses pada masyarakat tidak ada lagi penebangan hutan baru. Sehingga hutan lebih terjaga oleh masyarakat, di Bantjah, Sikayan Balumuik telah dikembangkan budidaya kopi,” ujarnya .

Sedangkan Walikota Padang diwakili Sekretaris Daerah, Andre Algamar, mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang dan Dinas Kehutanan Sumbar atas pelaksanaan launching produk kopi Bantjah ini. Sehingga Kopi bantjah akan segera populuer di pasaran.

“Kita dari pemerintah daerah juga akan membantu mempopulerkan kopi ini. Kedepan diharapkan kawasan Bantjah ini bisa menjadi daerah eko wisata, supaya daerah ini berkembang dan kesejahteraan masyarakatnya-pun dapat meningkat,” ujar Andre.

Ketua KAN Limau Manis Selatan, Syafrudin Dt Bungsu, mengatakan sangat berutang budi kepada PT Semen Padang, hadirnya kopi bantjah ini berawal dari pembukaan jalan ke daerah ini yang awalnya masih terisolir, atas bantuan PT Semen Padang maka dari jalan yang susah dilalui dengan kendaraan roda dua, sehingga sekarang bisa dilalui oleh roda empat, bahkan kendaraan roda enam.

“Alhamdulillah, atas dukungan PT Semen Padang juga, akhirnya kita mendapat izin dari Dinas Kehutanan Sumbar untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan ini untuk menjadi kawasan pertanian, sehingga kita bisa mengangkat potensi yang ada di Bancah ini, terutama untuk tanaman kopi,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Hutan Kemasyarakat (HKM) Sikayan Balumuik,  Salmi Achyar. Ia bersyukur dengan perhatian PT Semen Padang dalam mengelola HKM Sikayan Balumuik. Mulai dari dukungan akses jalan, berupa bantuan semen, kemudian kepada petani kopi.

Bahkan pada kesempatan yang sama, HKm Sikayan Balumuik juga tengah mengembangkan produk kopi jenis Robusta, selain itu ada juga beberapa kegiatan ekonomi produktif lainnya yang sudah bisa dihasilkan yakni panen madu galo-galo dan peresmian operasionalisasi instalasi jaringan air baku ditandai dengan membuka kran air oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. (*)

Setelah memberi waktu perpanjangan perbaikan berkas 3X24 jam, KPU kembali memberi perpanjangan waktu 2X24 jam pada calon DPD RI di 32  Provinsi diantaranya Sunatera Barat. 

Perpanjangan waktu tersebut dituangkan dalam surat KPU RI dengan nomor 89/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 21 Januari 2023,ditanda tangani langsung ketua KPU RI Hasyim Asyari. 

Sekalian dengan perpanjangan waktu tersebut, komisioner KPU Sumatera Barat Gebril Daulay, didampingi kabag Tehnis, humas dan Parmas Sutrisno dan kasubag Tehnis Rahman Al-amin, mengatakan, penambahan waktu untuk bakal calon DPD RI dengan syarat diantaranya, sudah datang ke KPU Provinsi paling lambat pukul 23.59 Wib, dibuktikan dengan tanda kehadiran atau model penerimaan dukungan DPD KPU Provinsi. 

Menurut Gebril, perpanjang waktu tersebut mengacu pada peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan peraeorangan, dan telah diubah dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2022.

"Kita mengacu pada aturan berlaku, termasuk juga surat dari KPU RI, dimana item yang tertuang diantaranya, jika ada calon belum mengimput data dan/atau mengunggah (uploading), maka diberikan tambahan waktu selama 2X24 jam, untuk melakukan upload data,"terang GebrilGebril, Minggu malam (22/1/2023) di gedung aula KPU Sumbar. 

Ditambahkannya, semua KPU Provinsi harus memastikan semua calon memang sudah hadir paling lambat pukul 23.59 Wib, di KPU untuk memasukkan berkas, jika tidak maka akan dinyatakan tidak melakukan perbaikan dan tidak ada tambahan waktu. 

Sekaitan dengan penambahan waktu tersebut, bagian Tehnis KPU Sumbar mengatakan, siap untuk membantu memberi arahan atau petunjuk pada calon DPD RI dalam mengupload data, asalkan mereka datang ke help desk. 

"Kita siap membantu para calon mengarakan operator dalam mengupload data, sehingga bisa masuk pada sikon, sesuai ketentuan berlaku," terang kabag Tehnis, Humas dan Parmas Sutrisno. 

Ditambahkan kasubag Tehnis Rahman Al-amin, dari sejak awal sudah menyediakan bantuan perbaikan untuk mengupload di sipol, namun para calon atau LO nya, namun sampai hari terakhir tidak dimanfaatkan dengan baik. 

"Saya dan kawan-kawan atas petunjuk pimpinan untuk memaksimalkan helpdesk,namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para calon, sehingga ada yang kesulitan untuk melakukan upload data, seperti saat ini," terang Rahman. 

Kesipan KPU Sumbar memang sangat dibanggakan para calon, sehingga tidak ada alasan publik mengatakan KPU mempersulit calon, karena semua juga dipantau Bawaslu Sumbar, termasuk dalam perpanjangan waktu, sesuai dengan surat dari KPU RI, yakni sudah hadir paling lambat pukul 23.59 Wib. (***)

Solok.Lintasmedianews.com – Tanggap atas laporan, dan informasi yang beredar terkait adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek teknis pada kegiatan pemeliharaan berkala pada ruas Jalan Paninjauan sampai Kuncir yang berlokasi di Kecamatan X Koto diatas Kabupaten Solok, Bupati Solok, H. Epyardi Asda langsung turunkan tim monitoring dan evaluasi(Monev) dari Inpektorat, serta didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Solok, dengan menghadirkan Kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas pada kegiatan tersebut. Sabtu (21/01/2023).

Disela kegiatan monev oleh tim Inspektorat Kab. Solok yang di pimpin langsung oleh Inspektur, Fidriati Ananda, SE. AK yang ikut didampingi oleh sekretaris Inspektorat, Dery Akmal, ST kemudian 4 orang tim lainnya yang bertugas mengambil dan mengumpulkan data dilapangan, Kepala Dinas PUPR, Effia Vivi Fortuna didampingi oleh Kepala Bidang Bina marga PUPR kab. Solok, Candra Ulung menyampaikan bahwa pengerjaan kegiatan pemeliharaan berkala ruas jalan Paninjauan-Kuncir masih berjalan, karena perusahaan masih ada perpanjangan waktu sampai tanggal 16 februari 2023.

“Untuk diketahui pengerjaan pemeliharaan ruas jalan Paninjauan-Kuncir ini masih berjalan Dan sekarang kontraktor pelaksananya, CV. Griya Utama masih bekerja dimasa perpanjangan waktu, kesempatan ini diberikan sesuai dengan komitmen perusahaan, dan mengingat masih adanya item pekerjaan yang belum tuntas, termasuk perbaikan beberapa titik pada ruas jalan ini yang perlu dirapikan kembali,” tutur Vivi.

Vivi menegaskan, bahwa kegiatan tersebut belum ada serah terima hasil pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) dari perusahaan pelaksana kepada Dinas PUPR atau Pemkab. Solok. Dan sebagai dinas teknis, Vivi memastikan bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan sesuai dengan perencanaan awal yang telah disepakati dengan kontraktor didalam kesepakatan kerja.

Kalau itu tidak dilaksanakan, maka Dinas PUPR tidak akan ragu sedikitpun untuk memutuskan kontrak dengan perusahaan yang sekarang lagi mengerjakan, sebagaimana dengan aturan yang berlaku. “Mereka masih bekerja, karena sesuai Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, sesuai dengan komitmen mereka, kita masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperpanjang masa kerja selama 50 hari, dengan dikenakan denda 1/1000 perharinya dari sisa nilai kontrak mereka yang belum dicairkan,” ujar Vivi.

Dikatakannya, dari pagu dana Rp 5. 943.768.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Paninjauan-Kuncir bobot pekerjaannya yang selesai sesuai dengan perhitungan dari Dinas PUPR masih 90 persen, begitupun dengan pencairannya.

Dan dari pekerjaan yang tersisa, serta adanya beberapa titik ruas jalan yang perlu di perbaiki kembali, Vivi yakin pengerjaan kegiatan tersebut bisa tuntas sampai 100 persen dengan tambahan waktu yang diberikan kepada CV. Griya Utama. Sehingga nantinya jalan itu dapat sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat disana,

“Karena hari ini juga ada Monev, maka untuk penyelesaian pekerjaan ini nantinya akan kita selesaikan sesuai dengan arahan Inspektorat,” katanya.

Kemudian, kepala Inspektorat Kab. Solok, Fidriati Ananda, SE. AK didampingi oleh sekretaris Inspektorat, Dery Akmal, ST mengatakan, bahwa kehadiran dirinya dan tim monev disana benar adalah atas perintah dari Bupati Solok untuk memastikan langsung kelapangan informasi yang beredar terkait pengerjaan ruas jalan Paninjauan-Kuncir. Seperti halnya sesuai laporan masyarakat setempat kepada Pemkab Solok, masih adanya pekerjaan yang belum selesai dan belum maksimal sementara Tahun Anggaran (TA) 2022 berakhir. Dimana lebih kurang 6 KM dari panjang ruas jalan yang dibangun dengan ketentuan aspal hitam (hot mix) masih terdapat beberapa spot tertentu yang pengerjaannya bisa dikatakan belum maksimal. “Kita hari ini Monev sesuai dengan arahan Bapak Bupati, hari ini kita melihat kondisi ril dilapangan, dengan mengambil data selengkap-lengkapnya sesuai dengan dokumen perencanaan perkerjaan ini.

Dapat di lihat tadi, kita sudah berjalan sejauh 6 (enam) KM bersama seluruh tim untuk mengukur setiap detail fisik pekerjaan. Mulai dari tebal, lebar dan panjang jalan. Tidak hanya hotmixnya saja, termasuk juga bagian bahu jalan yang di cor. Termasuk sekaligus memastikan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ada di Kontrak. Setelah ini kita olah, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan,” terang Nanda.

Untuk hasil dari pemeriksaan secara kongkrit, inspektur dari tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Solok menjelaskan, untuk diketahui dalam melakukan pemeriksaan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui volume pekerjaan secara menyeluruh. Kemudian, terkait dengan sisa masa penambahan waktu pengerjaan, Nanda juga menegaskan bahwa sesuai hasil monev pada hari itu, akan menyampaikan kepada Dinas PUPR agar dapat menegaskan lagi dan menekankan kepada pihak kontraktor supaya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai spek teknis secepatnya. Hal itu mengingat waktu yang tersisa semakin berkurang setiap harinya.

“Untuk hari ini kita baru melaksanakan tahapan pengukuran panjang serta lebar dari jalan yang diduga pelaksanaannya belum maksimal, setelah pengukuran kita akan hitung seluruh volume serta memastikan kualitasnya menekankan kepada pihak kontraktor supaya dapat menyelesaikan pekerjaan secepatnya, sesuai dengan spek teknis diperencanaan, mengingat waktu yang tersisa makin berkurang.

Jika pada waktu yang sudah di berikan masih juga belum bisa diselesaikan, maka pihak perusahaan pelaksana akan kita berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sesuai arahan Bapak Bupati, kita akan tegas, supaya manfaat pembangunan ini betul-betul sampai kemasyarakat.

Sebagai Informasi, Sekretaris Kominfo Kabupaten Solok, Safriwal yang ikut hadir dalam kegiatan monev pada ruas jalan Paninjauan-Kuncir tersebut menyampaikan, bahwa kegiatan tim monev Inspektorat Kab. Solok sudah hadir di lokasi dari jam 09.00 WIB pagi, bersama rombongan lainnya.

Sedangkan kegiatan pengambilan data lapangan baru bisa dilaksanakan, sekira jam 13.00 WIB, disebabkan harus menunggu kedatangan direktur pihak perusahaan pelaksana yang diminta juga hadir disaat itu. Sehingga akibatnya seluruh rangkaian monev dengan pengambilan data dilapangan baru bisa selesai saat berkumandangnya Adzan Magrib. Dimana sebelumnya setelah tim berjalan sejauh 6 KM dari titik Nol di Nagari Paninjauan sampai berakhir di Nagari Kuncir.

Sebelum Pulang karena bertepatan dengan masuknya waktu magrib, seluruh tim melaksanakan Sholat dulu di mesjid Arraudah Aripan, baru akhirnya bubar.

“Selain Tim Monev dari Inspektorat , Dinas PUPR Kab. Solok. kegiatan Monev ini juga disaksikan oleh Walinagari Paninjauan, Ketua Pemuda Nagari paninjauan, dan juga disaksikan oleh beberapa orang wartawan yang ikut hadir menyaksikan di lokasi,” pungkas Safriwal.(Karta)

Maju untuk ke-3 kalinya, Yong Hendri optimis  maju untuk Bakal calon (bacalon) Dewan Perwakilan Daerah DPR-RI pada Pemilu 2024 mendatang. 

Saat ini, syarat dukungan perbaikanpun telah di upload sekitar 4300 lebih, yang tersebar di 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat.

 "Hari ini syarat dukungan perbaikan yang telah di upload ke Silon lebih kurang  4300, Insyaallah hari terakhir penyerahan syarat dukungan  syarat calon bisa kita terima tanda terima dari KPU Sumbar " ujar Yong Hendri Minggu (22/1/2023) di KPU Sumbar.

Lebih jauh Yong Hendri mengatakan, untuk sebaran syarat dukungan ada di beberapa kabupaten kota diantaranya 50 Kota, Agam, Pasaman, Sijunjung dan beberapa kabuten dan kota di Sumbar. 

Putra asli Lintau, Tanah Datar, dan belahannya kabupaten 59 Kota,ini juga menegaskab, ia maju untuk DPD pada Pemilu 2024 dengan target menjadikan daerah istimewa Nagari dan  Desa di Sumatera Barat.

"Karena yang kita lihat selama ini, beberapa Nagari  dan Desa di Sumbar tidak ada satupun yang Istimewa, sementara itu, di dalam UU 1945 Pasal 18b  ayat 2, amandemen ke 4, dimana pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,  memgatur dan mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut, sesuai otonomi dan pembantuan," tambah Yong  Hendri yang ketua Yayasan  Yong Sumatera Internasional.

Selain  Yong Hendri, 3 calon lainnya juga melakukan perbaikan, yakni Irfendi Arbi, Jelita Donal, Cherin, yang sudah menerima TT atau diterima oleh KPU Sumbar. 

Penerimaan perbaikan juga disaksikan Bawaslu Sunatera Barat, agar tidak terjadi kecurangan atau memoersulit para calon dalam perbaikan. 

Waktu perbaikan sampai pukul 24.00 Wib, dan ada sekitar 9 orang bakal calon yang masih ditunggu. 

KPU Beserta jajaran siap menunggu dengan senyuman, dan akan membimbing untuk Upload data. (***)

Kota Solok . Lintasmedianews.com- Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar bersama Ketua TP PKK Kota Solok, Ny.Zulmiyetti Zul Elfian Umar meninjau Gelanggang Olahraga (Gor) Marahadin, Kelurahan Laing, Jum'at (20/01/23).

Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jefrizal, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim, Kepala Dinas PUPR Kota Solok, Afrizal, Kasatpol PP Kota Solok, Zulkarnaini serta OPD terkait lainnya.

Tampak Wako, Zul Elfian Umar meninjau langsung beberapa titik rumput di lapangan dan tribun Gor Marahadin yang berdiri megah.

Sedangkan Ketua TP PKK Kota Solok melakukan joging di lintasan atletik tepi lapangan bola tersebut.

Selanjutnya, wako juga meninjau gedung baru Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Solok yang juga berlokasi di Laing. Wako meminta gedung megah tersebut segera diselesaikan administrasinya serta dapat difungsikan untuk melaksanakan aktifitas.

"Alhamdulillah proyek pembangunan GOR Marahadin dan Gedung Dinas Perkim Kota Solok progressnya sangat baik. Semoga dalam waktu dekat gedung Dinas Perkim akan dapat difungsikan, dan untuk proyek Gor Marahadin semoga dilancarkan baik dari anggaran dan pengerjaan sampai selesai nanti," sebut wako.( Karta)

Kota Solok. Lintasmedianews.com.-Kegiatan RAT itu sekaligus launching aplikasi Smartcoop. Desriyondra menjelaskan, aplikasi ini merupakan fitur aplikasi yang dapat diakses oleh pengurus dan anggota KP-RI Kogusda Kota Solok. Aplikasi ini memakai sistem non tunai baik dalam pencairan pinjaman dan pembayaran angsuran pinjaman.

 Kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Paripurna Koperasi Pegawai-Republik Indonesia (KP-RI) Koperasi Guru Sekolah Dasar (Kogusda) Kota Solok Tahun Buku 2022.

Dibuka langsung oleh Walikota Solok di  gedung Kubuang Tigo Baleh Kota Solok, Sabtu (21/01/23).

Turut hadir, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Solok, Zulferi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Hj.Rosavella YD, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Solok, Fatrial Panai, Ketua KP-RI Kogusda Kota Solok, Desriyondra beserta para pengurus dan anggota Kogusda Kota Solok.

" Saat ini Asset Koperasi ini sebanyak 20,2 Milyar Rupiah dengan total pinjaman kepada anggota sebesar 12,4 Milyar Rupiah pertahun," jelasnya.

Aplikasi ini juga bisa dipakai untuk pembelian ATK sekolah yang ada di koperasi. Selanjutnya, KP-RI Kogusda Kota Solok juga telah bekerjasama dengan PT.Arofah Galang Mulia dalam memberikan kredit istimewa bagi anggota koperasi yang ingin umroh dengan bunga 0,6 persen.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada KP-RI Kogusda Kota Solok yang semakin matang dan menjadi kebanggan masyarakat Kota Solok serta contoh bagi koperasi lain di Kota Solok, Sumatera Barat bahkan Indonesia.

" Kita patut bangga, Pada Tahun 2022 KPRI Kogusda Kota Solok meraih penghargaan terbaik pertama dari total  252 KPRI se-Sumatera Barat (Sumbar). Semoga kedepan semakin maju dan semakin jaya hendaknya," sebut wako.

Selanjutnya, RAT ini menandakan kesiapan yang baik dan laporan keuangan Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. " Ini merupakan bukti kerja keras pengurus dalam memberikan yang terbaik. Kolaborasi dan integritas antara pengurus dan anggota harus selalu dijaga untuk kebaikan koperasi," pesan wako.

Tidak hanya itu, inovasi usaha juga harus dilakukan. Dimana inovasi yang nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat banyak. Sesuai dengan Jargon Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah yang Berkah, Maju dan Sejahtera (Berjuara). 

" Selamat mengikuti RAT, semoga berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan keputusan yang baik bagi kesejahteraan para anggota," ucap wako.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kota Solok, Fatrial Panai mengatakan, pada era pandemi Covid-19 lalu, satu-satunya koperasi di Kota Solok yang melakukan RAT secara online adalah KPRI Kogusda. Prestasi ini patut diteladani dan ditiru oleh koperasi lain di Kota Solok.

Pada Tahun 2023 ini, Sumatera Barat terpilih menjadi tuan rumah Hari Koperasi Nasional. Sebagai tuan rumah, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat harus menyukseskan dan menggebyarkan Hari Koperasi Nasional 2023 ini.

Selanjutnya, Provinsi Sumbar saat ini tengah mempersiaplan diri sebagai Provinsi Koperasi Syariah pertama di Indonesia, dan Kota Solok bersiap menjadi Kota Koperasi Syariah pertama. 

" Kita sudah mulai mensosialisasikan sejak tahun 2017. Saat ini sudah ada total 15 koperasi di Kota Solok berbasis syariah. Untuk itu mohon dukungan dari seluruh anggota dan pihak terkait untuk mewujudkan rencana kita bersama ini," tutupnya.

Dalam RAT tersebut, juga tampak berbaris stand-stand dagangan dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Solok. Wako juga turut mengunjungi, membeli serta mempromosikan hasil UMKM Kota Solok itu. ( T/K)