Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Padang, Lintas Media News

Usai dilantik Jumat 13 Januari, Dewan Kehormatan (DK) PWI Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar bertekad memastikan tegaknya marwah kode etik jurnlistik dan kode etik perilaku wartawan anggota PWI di Sumbar.

"Kita fokus kedepan tidak melihat kebelakang marwah profesi wartawan khususnya anggota PWI di Sumbar harus dikawal, dijaga dan ditegakan, tanpa diskriminasi dalam penegakannya, " ujar Ketua DK PWI Sumbar Zul Efendi, Rabu (18/1/2023) di ruang kerja DK Provinsi Sumbar di Kantor Sekretariat PWI Sumbar Jalan Bagindo Aziz Chan Padang.

Menurut Zul Efendi, pembenahan tata kesekretariatan, struktur dan pengautan regzlasi serta standar operasi prosedur kerja DK PWI Sumbar adalah elemen mendesak untuk disegerakan selesai dalam minggu ini.

"DK sebagai badan otonom dari PWI Sumbar dalam bekerja tentu merujuk kepadan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik maupun kode prilaku yang tetap mempedomani aturan dari DK PWI Pusat," ujar Zul Efendi, didampingi sekretaris DK PWI Sumbar Eko Yance Endrie seusai rapat pengurus yang dirilis pada Kamis (19/1/2023).

Lebih lanjut, tiga anggota DK PWI Sumbar Emil Mahmudsyah, Edi Jarot dan Adrian Tuswandi dalam rapat Rabu sore kemarin, turut menyampaikan gagasan yang memperkuat kerja dewan kehormatan.

Diawali Anggota DK PWI Sumbar, Adrian Tuswandi memaparkan gagasan supaya segera dibuka Hotline guna menampung pengaduan DK PWI Sumbar.

"DK PWI Sumbar era ini adalah DK yang menegakan aturan kode etik, dalam penegakan itu tentu harus memiliki standar prosedur penanganan dan penyeleaiaan serta. memutuskan sebuah pelanggaran tersebut. Juga kedepan DK PWI Sumbar dalam prgramya membuka Hotline pengaduan DK PWI Sumbar," ujar Adrian Tuswandi.

Sementara itu, Emil Mahmudsyah juga menegaskan Hotline ini perlu karena tidak semua orang berani mengungkap terang benderang soal wartawan melanggar kode etik. "Pada Hotline ini nantinya DK PWI Sumbar akan melindungi identitas detil pihak pelapor, selain itu DK PWI Sumbar harus gencar sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat maupun kelompok profesi termasuk Road to Campus," ujar Emil.

Sedangkan, Edi Jarot lebih menekankan kepada tindakan prefentif terhadap wartawan yang masuk di struktur kepengurusan PWI Cabang di Sumbar. "DK harus memastikan seluruh pengurus PWI cabang se Sumbar clean dan clear dari yang dilarang oleh aturan main di PWI," ujar Edi Jarot.


Jawab dengan Kerja

Sedangkan, terkait masih diungkit soal pelantikan Ketua PWI Sumbar Basril Basyar dan jajaranya kepengurusan tidak sah, Zul Efendi dan Eko Yance Endrie terlihat santai menjawabnya.

"Kita bagian yang dilantik Ketua PWI Pusat kemarin itu bersama Ketua PWI Sumbar dan jajaran PWI Sumbar. Soal masih ada masalah ya sebagai sebuah organisasi besar, tentu lebih elagan penyelesaiannya lewat mekanisme dan regulasi dari PWI Pusat," ujar Zul Efendi.

"Kita tak memikirkan jawavan atas hal itu, biar kami di DK PWI Sumbar menjawab dengan kerja untuk tegaknya marwah prifesi yang patuh dengan kode etik jurnalistik dan kode prilaku wartawan," ujar Eko Yance. (*/rls)

Kota Solok, Lintas Media News

Wako Solok, Zul Elfian Umar mengucapkan selamat kepada rektor yang baru dilantik, semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Pemko Solok akan tetap bersama-sama dengan UMMY Solok membawa kemajuan kampus kebanggan ini.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri pelantikan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok periode Tahun 2023-2027, Di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kamis (19/01/23).

Ketua Badan Pengurus Yayasan UMMY Solok, Suryadi Asmi secara resmi melantik Rektor UMMY Solok, Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP.  Selanjutnya, Rektor UMMY Solok juga melantik Dekan Fakultas Pertanian UMMY Solok, Dr.Rica Mega Sari, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dr.Wahyu Indah Mursalini, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Dr.Seflidiana Roza, Kepala Unit Pelaksana Teknis Information dan Comunication Technology, Yulhan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bahasa, Riyen Permata serta Pjs Kasubag Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Dewi Jayagma Ilham.

Rektor Ummy, Prof.Syahro Ali Akbar mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Solok atas segala fasilitas, bantuan dan dorongan serta mengikutsertakan UMMY Solok dalam kegiatan di Kota Solok. Terutama bantuan fasilitas bangunan kampus 2 UMMY Solok di SKB.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X, karena telah membina, membimbing dan menolong UMMY Solok. Yang sangat spesial, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang telah disalurkan kepada UMMY Solok.

Adapun rinciannya, Tahun 2019 sebanyak 55 orang, Tahun 2020 sebanyak 306 orang, Tahun 2021 sebanyak 135 orang, dan Tahun 2022 sebanyak 78 orang. Sementara beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebanyak 758 orang. 

"Jumlah beasiswa selama 4 Tahun terakhir secara total 47 Persen mahasiswa UMMY menerima beasiswa dengan total anggaran sebesar 11,8 Milyar Rupiah," jelas Prof.Syahro.

Berangsur-angsur UMMY Solok juga menjadi lebih baik. Alhamdulillah Tahun 2022, UMMY Solok berhasil mendapatkan akreditasi Baik Sekali.

Kedepan, tugas kita cukup berat. Tahun 2026-2027 UMMY Solok sudah harus memiliki akreditasi unggul. " Itu harus kita persiapkan dari sekarang," pesannya.

Ketua Badan Pengurus Yayasan UMMY Solok, Suryadi Asmi mengucapkan terimakasih kepada Prof. Syahro Ali Akbar yang telah banyak membawa perubahan lebih baik UMMY Solok saat periode pertama tahun 2019 sampai 2023.

"Semoga kedepan UMMY Solok selalu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam periode kedua ini, Rektor UMMY semoga akan semakin membawa kemajuan bagi Universitas kebanggaan masyarakat Solok ini," harapnya.

Kedepanya, tetap lakukan perbaikan dan peningkatan status kampus kita ini. Lakukan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh instansi terkait.

Pihaknya juga terus mengupayakan UMMY menjadi pusat dalam melayani pendidikan tinggi serta bercita-cita agar UMMY Solok menjadi universitas pilihan masyarakat di Sumbar, Nasional dan bahkan Internasional. "Dengan persetujuan bersama DPRD, kita akan selalu membantu dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi kemajuan UMMY Solok. Hasil itu telah tampak dengan kebersamaan dari rektor dan pengurus yayasan UMMY Solok dalam memajukan universitas ini," sebut Wako.

Wako juga berpesan, UMMY tidak harus menjadi unversitas negeri namun harus menjadi universitas unggul dan berdaya saing dunia. " Dengan kebersamaan kita yakin UMMY akan bisa menjadi universitas hebat," tutup wako.

Turut hadir dalam pelantikan itu, Ketua Dewan Pembina yayasan UMMY Solok, Prof. Fachri Ahmad, Kabag Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah X, Rahmi, Forkopimda Kota Solok dan Kabupaten Solok, Ketua LKAAM, KAN, Bundo Kanduang Kota Solok, Para kepala OPD serta undangan lainnya. (T/K)

Sawahlunto, Lintas Media News

Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKDes) Kota Sawahlunto Tahun 2023 mengikuti pembekalan bersama untuk menyatukan dan memperdalam pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). 

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPMDPPA) Kota Sawahlunto Efriyanto, pada Rabu 18 Januari 2023 mengatakan pembekalan itu diikuti sebanyak 81 orang PPKDes dari sembilan Desa yang melaksanakan Pilkades serentak.

"Setiap Desa itu PPKDes-nya ada sembilan orang. Itu yang sekarang kita berikan pembekalan terutama agar memahami regulasi-regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pilkades," kata Efriyanto, yang menjadi pemateri dalam pembekalan PPKDes itu.

Efriyanto menyampaikan, sembilan Desa yang melaksanakan Pilkades serentak adalah Desa Taratak Bancah, Desa Silungkang Oso, Desa Silungkang Tigo, Desa Kubang Utara Sikabu, Desa Pasar Kubang, Desa Talawi Hilir, Desa Sikalang, Desa Salak dan Desa Tumpuak Tangah.

"Untuk jadwal pemungutan suara adalah direncanakan pada 17 Mei 2023 nanti. Sementara untuk kampanye rencananya berlangsung pada 09 sampai 11 Mei 2023," ujar Efriyanto merinci.

Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Dr.dr. Ambun Kadri, MKM, membuka pembekalan itu dan mengingatkan agar PPKDes bersama seluruh unsur lain yang terlibat dalam Pilkades supaya menjalankan fungsi dengan optimal.

"Tujuan kita adalah Pilkades yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mencapai itu adalah tugas kita bersama, tidak bisa hanya satu pihak satu unsur saja yang bekerja," kata Sekda Ambun Kadri.

Sekda Ambun Kadri berpesan agar seluruh tahapan Pilkades dapat diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar publik dapat mengetahui dan ikut mengawasi proses demokrasi itu. 

"Perlu saya tekankan, biaya Pilkades itu telah dianggarkan pada APBDes Desa masing-masing dan di APBD Kota Sawahlunto. Jadi tidak ada calon Kepala Desa yang yang dipungut biaya, baik pendaftaran maupun tahapan lain," ujar Sekda Ambun Kadri merinci.

Kemudian Sekda Ambun Kadri berpesan supaya pendataan administrasi harus dilaksanakan dengan teliti sebagai upaya menghindari resiko adanya hak demokrasi masyarakat yang tidak terpenuhi karena permasalahan administrasi.

"Yang tidak boleh dilupakan adalah lokasi pemungutan suara, tolong dipastikan betul itu memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta pertimbangkan bagaimana lokasi itu dapat dijangkau dengan mudah aman oleh masyarakat," ujar Sekda Ambun Kadri mengingatkan. 

Untuk jadwal tahapan Pilkades serentak 2023 di Kota Sawahlunto, dirinci oleh Kabid Pemerintahan Desa DinsosPMDPPA Try Syahputri yaitu pembentukan Panitia Pemilihan Suara (PPS) oleh PPKDes pada 13-17 Februari 2023.

"Kemudian pengumuman Data Pemilih Tetap (DPT) itu pada 16 Maret 2023. Setelah itu penerapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dan nomor urut pada 08 Mei 2023," ujar Try Syahputri merinci. (*/nv'h)





MEDAN,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengapresiasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang akan menggelar Ekspedisi Geopark Kaldera Toba, 4-7 Februari dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

Edy Rahmayadi, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut meminta segala sesuatunya dipersiapkan seluruh Panitia dan Pengurus SMSI dengan baik, agar rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. 

Hal itu disampaikannya saat menerima kehadiran Ketua Panitia Pelaksana Ekspedisi Geopark Kaldera Toba Rangkaian Kegiatan HPN 2023 SMSI di Provinsi Sumut, Erris J Napitupulu dan Sekretaris Benny Pasaribu, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (18/01/2023).

Didampingi Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan dukungan ke SMSI melaksanakan Ekspedisi Geopark Kaldera Toba itu.

Menurutnya, predikat Kaldera Toba sebagai Unesco Global Geopark (UGG) atau Taman Warisan Bumi Unesco, harus didukung semua pihak. Sebab kalau tidak didukung, bisa saja Kaldera Toba kehilangan predikat UGG saat Unesco mengevaluasinya nanti.

"Artinya kita rugi besar kalau pengakuan sebagai warisan bumi itu hilang. Kita mau Kaldera Toba terus menyandang pengakuan itu karena tentu saja memberikan keuntungan besar bagi masyarakat Sumut, khususnya yang berada di kawasan Danau Toba," jelas Edy.

Karena itu saat HPN 2023,  SMSI mendatangkan 200 peserta yang merupakan pengurus SMSI se-Indonesia ke Geopark Kaldera Toba, adalah momen yang tepat membangkitkan kembali niat dan semangat bersama mendukung pengakuan dunia ke Kaldera Toba.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Erris J Napitupulu, melaporkan Ekspedisi Geopark Kaldera Toba digelar SMSI untuk menyemarakkan HPN 2023 di Sumut sebagai tuan rumah penyelenggara.

"Tujuan utama kita untuk mendukung agar status UGG di Kaldera Toba tetap bertahan. Selain itu, kegiatan ekspedisi juga merupakan kontribusi SMSI untuk mendukung pembangunan di Sumut, seperti pengembangan potensi wisata, UMKM, dan potensi-potensi unggulan lainnya," sebut Erris.

Dijelaskan Erris, Ekspedisi Geopark Kaldera Toba Rangkaian Kegiatan HPN 2023 SMSI di Sumut dimulai pada 4 Februari dengan mengunjungi Geosite Kaldera Toba di Tapanuli Utara dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan bupati.

Kemudian peninjauan Geosite Kaldera Toba berlanjut ke Kabupaten Samosir pada 5 Februari dan penandatangan MoU dengan BP-GKT. Lalu pada 6 Febuari ke Kota Pematangsiantar berkeliling kota mengendarai Becak Siantar, lalu mengikuti silaturahmi dengan Bupati Serdang Bedagai.

Terakhir, rangkaian kegiatan berlanjut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut pada 7 Februari, untuk Silaturahmi Nasional SMSI, yang antara lain diisi dengan pelantikan Pengurus SMSI Sumut 2022-2027 dan pemberian penghargaan SMSI antara lain kepada Gubernur Edy Rahmayadi dan para kepala daerah terpilih di Sumut serta kepada Direksi BUMD.

"SMSI sebagaimana arahan Ketua Umum Pak Firdaus, mendukung penuh untuk suksesnya HPN 2023 di Sumut sebagai tuan rumah, kolaborasi antara Pemprov Sumut, PWI Pusat dan PWI Sumut serta seluruh konstituen Dewan Pers," tambah Erris.(rel)

Bogor  Lintasmedianews.com.-Bupati Solok Epyardi Asda menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Sentul International Convention Centre, Selasa (17/1/2023).

Kegiatan ini menindaklanjuti arahan bapak Presiden Republik Indonesia (RI) jokowi pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu terkait dengan Upaya Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting dan sejumlah isu lainnya.

Bupati Solok Epyardi Asda merespon cepat arahan Presiden RI Joko Widodo untuk berupaya dalam penguatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan inflasi tahun 2023.

Pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Bupati Solok mengungkapkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh arahan Presiden RI Joko Widodo untuk pemerintah daerah agar fokus dan optimis, pada upaya penguatan pertumbuhan ekonomi msayarakat di tengah resesi dan inflasi.

“Sesuai arahan pak presiden, Pemkab Solok akan fokus pada upaya bagaimana membangkitkan kembali perekonomian rakyat di bawah bayang-bayang resesi dan inflasi, khususnya di daerah. Tentunya ini akan menjadi perhatian kami bersama,” ungkap Epyardi Asda. 

Dirinya meyakini, sumber daya alam dan manusia yang dimiliki Pemkab Solok merupakan potensi yang mampu membangkitkan perekonomian daerahnya. Menurutnya, jika terkelola dengan baik dan terintegrasi, tentu akan berdampak besar.

Tak hanya memulihkan sektor perekonomian, Ia juga menyampaikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pun menjadi salah satu perhatian jajaran Pemerintah Kabupaten Solok. 

“Pemkab Solok akan terus mendorong agar masyarakat bangkit dan berdaya saing, dengan memaksimalkan program yang ada. Untuk itu, saya harap semua stakeholder responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan,” tegas Epyardi Asda. 

Sementara Dalam arahannya bapak Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa kondisi Indonesia saat ini setelah mengalami pandemi, stabilitas ekonomi dapat dikendalikan dengan baik, dimana ini merupakan kerja keras dan kolaborasi bersama, tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita dan juga bagi ekonomi global, semuanya harus tetap berhati-hati, harus bekerja keras, sehingga kita Jangan sampai keliru membuat kebijakan.

Muhammad Tito karnavian Menteri Dalam Negeri RI mengatakan bahwa berkat kolaborasi dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif yang dilihat berdasarkan laporan BPS Quartal ke-3 tahun 2022 diangka 5,7%.

“Tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik, hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi year to year oleh Badan Pusat Statistik, terakhir pada bulan Desember 2022 pada angka 5,51%,”jelasnya.(Karta)


BOGOR.Lintasmedianews.com.- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dengan Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Rakornas tersebut juga  diikuti oleh Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si, unsur forkopimda Kota Solok serta seluruh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, Bupati, Wali Kota, Kapolres, Dandim dan DPRD Se-Indonesia. 

Kegiatan yang dihadiri sebanyak 4.551 undangan dan peserta dari pemerintah pusat hingga daerah tersebut mengusung tema 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi'.

Dalam gelaran ini, Presiden Jokowi awali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Tak kalah penting, Jokowi juga memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Disisi lain, Kemendagri Tito Karnavian dalam lporannya juga menerangkan, sebagai upaya penanganan inflasi daerah, Kemendagri bersama dengan kementerian lembaga terkait telah melaksanakan langkah-langkah, diantaranya adalah rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah 

"Rapat koordinasi pengendalian inflasi kita laksanakan setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten kota sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini, " ucapnya. 

Tito  Karnavian juga melaporkan sesuai dengan arahan Presiden serta kolaborasi instansi pusat dan daerah, dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif yang berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS)kuartal ketiga tahun 2022 mencapai angka 5,70 persen. 

Dia mengungkapkan, tingkat inflasi juga terkendali dengan baik, sesuai dengan data BPS per September 2022 sebesar 5,95 persen. 

Kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, lalu untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit yaitu sebesar 5,51 persen. 

"(Kenaikan inflasi) karena adanya pola demand yang bersifat situasional atau musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru," sebut Mendagri.(Karta)

Jakarta.Lintasmedianews.com.- Pastikan untuk penegasan tapal batas wilayah, Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar bersama rombongan datangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepatnya Dirjen Bina Administrasi Wilayah di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat. Rabu (18/01/2023).

Kedatangan Bupati Solok H. Epyardi Asda didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Medison, S. Sos, M. Si, Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, S. Sos, M. Si, Kepala Bagian Pemerintahan Drs. H. N. Efiyardi, Camat X Koto Diatas Riswandi Bahauddin, Walinagari Bukit Kanduang Asriyandi, dan Sekretaris Nagari Bukit Kanduang Itra Joni.

"Kedatangan Saya ke Dirjen Bina Administrasi Wilayah adalah untuk meninjau serta memastikan sejauh mana progres tentang penetapan batas wilayah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar hingga nanti ditetapkan menjadi Permendagri," jelas Bupati Solok.

Disampaikan H. Epyardi Asda, terkait dengan persoalan tapal batas antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Nagari Bukit Kanduang dengan Nagari Simawang, sebagai Bupati dirinya hanya menghargai proses yang sedang dilaksanakan oleh Kemendagri.

H. Epyardi Asda tidak ingin melanggar kesepakatan yang penyelesaiannya sudah difasilitasi oleh tim penegasan batas pusat, provinsi dan bahkan Kabupaten Tanah Datar sendiri, karena menurutnya kesepakatan yang telah diambil tersebut merupakan sebuah tindakan yang komprehensif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Tidak hanya itu, lebih lanjut dijelaskan H. Epyardi Asda bahwa banyak hal positif dari penyelesaian batas daerah, diantaranya dalam bentuk kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, efisiensi dan efektivitas pelayanan pada masyarakat, kejelasan luas wilayah, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan sumber daya alam, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah. Selain itu dengan adanya batas daerah yang jelas akan mendukung kemudahan investasi di daerah.

Terkait dengan batas daerah Kabupaten Solok yang sengaja diserobot oleh Pemkab Tanah Datar, H. Epyardi Asda yakin bahwa dalam hal ini Kemendagri sendiri tidak akan main-main dalam menetapkan peraturannya nanti.

"Ya, setelah peraturannya ditetapkan, seandainya ada yang melanggar maka hal ini juga akan kita kembalikan dan kita serahkan kepada pihak yang berwewenang dalam hal ini," jelasnya lagi.

Kepada masyarakat Kabupaten Solok khususnya masyarakat Nagari Bukit Kanduang, Bupati Solok menghimbau agar masyarakat tetap tenang, jangan sampai terpancing dan juga meminta agar masyarakat tetap melakukan rutinitas harian sebagaimana mestinya, terkait dengan persoalan tapal batas Pemkab Solok akan selalu memberikan 'win solution' dari setiap permasalahan yang ada.

Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia DR. Drs. SAFRIZAL ZA, M.Si menjelaskan, persoalan tapal batas antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar progresnya sudah hampir tuntas dan bahkan pada saat ini proses harmonisasinya juga sudah selesai dan hanya menunggu persetujuan dari Presiden untuk ditetapkan sebagai Permendagri.

Artinya, ketika seluruh bahan yang diajukan dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri sudah disetujui oleh Presiden maka dalam hitungan 30 hari kerja harus segera ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam menetapkan Permendagri tentang tapal batas wilayah, pihak Kementerian Dalam Negeri selalu berpegang kepada kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua kepala daerah yang berbatasan, dalam hal ini Bupati Solok dan Bupati Tanah Datar yang pada saat itu memberikan kuasa kepada Wakil Bupati Tanah Datar.

"Tidak hanya Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar yang menunggu Permendagri tentang tapal batas, beberapa daerah lain juga sedang menunggu Permendagri tentang tapal batas, Mudah-mudahan prosesnya dalam waktu dekat akan selesai," tuturnya.(Karta)


Solok Lintasmedianews.com.-Pemerintah Kabupaten Solok adakan Rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Percepatan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, pada Senin, 16 Januari 2023 bertempat di Gedung Solok Nan Indah.

Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si menyampaikan laporannya tentang evaluasi kegiatan Tahun Anggaran 2022 untuk APBD Perubahan Kabupaten Solok.

"Tahun Anggaran 2022 untuk APBD Perubahan Kabupaten Solok berjumlah total anggaran kurang lebih 1,3 triliun rupiah telah terealisasi sebanyak kurang lebih 1,2 triliun rupiah dengan persentase 92,83%, dan realisasi fisik sebesar 98.06%," kata Medison.

Medison menjelaskan untuk DAK pada tahun 2022 di Kabupaten Solok mendapatkan anggaran kurang lebih 105 milyar dengan relalisasi keuangan sebesar 88,81%, dan realisasi fisik sebesar 97,45%.

"Selain itu juga terdapat kurang lebih 28 milyar DAK non fisik dengan relalisasi keuangan sebesar 85.56%, dan realisasi fisik sebesar 94,23%," jelas Medison.

"Untuk persentase pencapaian Standar pelayanan minimal (SDM) kita mendapat penilaian terbaik nomor 2 di Sumatra Barat dengan nilai 95,3%. APBD awal Kabupaten Solok pada tahun 2023 sejumlah kurang lebih 1,2 Triliun rupiah serta DAK Penugasan sebesar 87 milyar rupiah," ujar Medison.

Pada kesempatan itu Bupati Solok (Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar) menyampaikan terimakasih atas kerja keras semuanya dalam realisasi fisik dan keuangan Tahun 2022 sehingga mencapai angka yang cukup memuaskan walaupun dalam kurun waktu yang cukup singkat.

"Untuk realisasi Keuangan dan DAK saya berharap agar selanjutnya dapat lebih dimaksimalkan lagi realisasinya hingga mendekati angka 100%," harap Bupati.

Ia meminta kepada Sekretaris Daerah bersama BKD dan Bapelitbang agar bisa konsultasi dan mengunjungi LKPP pusat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk fisik serta pelaksana pekerjaan atau penyedia barang dan jasa.

"Konsultasi dengan  merupakan payung hukum kita dalam menjalankan APBD, prinsipnya bagi saya ialah kita melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan konteks dan aturan yang berlaku," pinta Bupati Epyardi Asda.

Bupati Epyardi Asda menyebut, "seluruh OPD yang mempunyai pekerjaan melalui perusahaan tender agar dalam satu minggu kerja diberikan evaluasi kesanggupan, dan dilihat apakah perusahaan tersebut diperkirakan mampu menyelesaikan program kegiatan yang kita laksanakan, ini semua kita lakukan agar tidak terjadi kendala dalam proses pembangunan di Kabupaten Solok," sebutnya.

"Terkait kegiatan pemilihan Walinagari di Kabupaten Solok kita perintahkan kepada Camat untuk mengundurnya hingga usai Pemilu 2024, ini dilakukan agar pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik dan lancar," tutup Bupati. (Karta)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman menghadiri acara Milad Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Dharmasraya yang ke-22. Acara ini dilaksanakan di Kantor Baznas Kabupaten Dharmasraya, pada hari Selasa, (17/01/23). Acara ini dihadiri oleh Wakapolres, Ketua TP PKK Dharmasraya, Dewi Sutan Riska, Kepala OPD, Instansi Vertikal, Wali Nagari Sikabau dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan atas nama Pemkab Dharmasraya mengucapkan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Dharmasraya yang telah menjalankan peran dan fungsinya. Sudah memberikan peran dan fungsinya dengan sangat baik. Telah membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan lima program utama yang dimiliki oleh Baznas Dharmasraya.

“Alhamdulillah, dengan adanya Baznas di Kabupaten Dharmasraya telah sangat membantu Pemkab Dharmasraya. Dan Baznas telah menjalankan seluruh peran dan fungsinya dengan sangat baik, dengan lima program utama yang dimilikinya,” kata Sekda Dharmasraya.

Kata Sekda lagi, potensi zakat di Kabupaten Dharmasraya sangatlah besar. Dan hasil zakat yang dihimpun oleh Baznas Kabupaten Dharmasraya sudah sangat membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Untuk itu, kita berharap para penyalur zakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya kedepannya akan lebih banyak lagi nantinya. Sehingga zakat yang terhimpun oleh Baznas akan lebih banyak lagi. Sehingga dapat membantu masyarakat yang benar benar membutuhkan.

“Kita berharap dan akan mendukung bersama-sama untuk mengali potensi zakat di Kabupaten Dharmasraya lebih banyak lagi kedepannya. Sehingga dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” harap Sekda.

Dalam rangka memeriahkan HUT Badan Amil Zakat Nasional Ke-22 tahun ini mengusung tema berkah berzakat terimakasih muzaki , terimakasih mustahik.

Sementara itu Ketua Baznas Dharmasraya, Z. Lubis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah membantu mensukseskan berbagai program Baznas dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat.

"Semoga Baznas dapat menjadi lembaga pilihan utama bagi pembayar zakat, lembaga utama yang mensejahterakan umat. Terimakasih muzaki"  ujar Z Lubis Ketua BAZNAS

Katanya, sesuai arahan BAZNAS RI kita telah melaksanakan khatam Alquran tadi pagi bersama dengan seluruh staff BAZNAS Dharmasraya

Lanjutnya, dalam rangka kegiatan HUT BAZNAS Ke-22 juga menyalurkan zakat sebanyak 100 orang anak yatim dan dhuafa dan bantuan gerobak sebagai bantuan modal usaha yakni sebanyak 30 gerobak.

"Selain itu, BAZNAS juga sudah melakukan bedah rumah sebanyak 29 unit serta bantuan bibit sawit untuk 20 orang per orang nya 10 bibit sawit. Hendaknya bantuan ini dapat meringankan perekomian para mustahik" terang Lubis

Dalam acara Milad Baznas dilaksanakan juga penyerahan bantuan Program Dharmasraya  Makmur, gerobak modal usaha sebanyak 33 unit gerobak, bibit sawit 20 orang sebanyak 200 batang, kepada mustahik yang berhak menerima.(elda)

BOGOR,Lintas Media News.
Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, Selasa (17/1/2023) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Rakor dengan tema Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam penanganan Covid-19 dan pengendalian inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi negara terjaga.

"Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan. Ini berkat kerja keras kita semuanya," ujar Presiden.

Presiden mencontohkan, tingkat vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Jokowi mengaku hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal itu dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.

"Karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT/RW semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan Covid-19 dengan baik," ujarnya.

Meski mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dengan angka 5,72 persen, tambahnya, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.

"Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya informasi dan mendeteksi data-data yang informasi- ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan," tegasnya.

Bupati H. Muhammad Adil mengatakan Pemkab Kepulauan Meranti akan terus berkolaborasi dengan unsur Forkopimda dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

"Saya bersama Ketua DPRD, Kapolres, Kajari dan Dandim serta unsur lainnya di Meranti siap mendukung agenda penting pemerintah tahun 2023 ini. Forkopimda Meranti rutin berkoordinasi," sebutnya.

Bupati menuturkan, kolaborasi yang dilakukannya bersama Forkopimda selama ini telah mampu mengendalikan dan melakukan vaksinasi Covid19 kepada masyarakat. Begitu juga dalam rangka mengendalikan inflasi dan kemiskinan ekstrem di daerah.

"Pemkab juga prioritaskan penurunan angka stunting dan juga melaksanakan program jaring pengaman sosial untuk menaikkan taraf hidup warga miskin ekstrem di Meranti," ujar Bupati.

Ikut juga dalam Rakornas itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Fauzi Hasan, SE, M.I.Kom, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Andi Yul LTG dan Kajari Kepulauan Meranti Waluyo, SH, MH. 

Turut mendampingi Bupati, Kepala Bagian Prokopim Setdakab Kepulauan Meranti Afrinal Yusran, S.IP dan Kabid IKP Diskominfotik Kepulauan Meranti Dody Hamdani. (Nina/rls).



Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Rovanly Abdams buka kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Absensi Online di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya, di Aula kantor bupati setempat, Pulau Punjung, Senin, (16/01/2023).

"Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan selama empat hari sampai hari kamis depan, yang di ikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Paerah (OPD) Se-Kabupaten Dharmasraya, guna meningkatkan pemahaman para admin dalam rangka pengoperasiannya", ujar Rovanly Abdams didampingi Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Ana Setiawati.

Dilanjutkannya, absensi online ini sudah dilakukan uji  coba sejak November 2022 hingga akhir Desember lalu. Setelah aplikasinya selesai dikembangkan tim Dinas Kominfo Dharmasraya.

"Aplikasi absensi online akan mulai diberlakukan pada bulan Februari tahun 2023, untuk Aparatur Sipil Negara di seluruh lingkungan Pemkab Dharmasraya terang Rovan

Dijelaskan, setiap OPD mempunyai administrator untuk melacak penggunaan dan kehadiran pegawai serta membantu menangani kendala yang dihadapi di kantor tersebut. Sebab administrator sudah dibekali keterampilan seputar absensi online.

Katanya, penggunaan aplikasi absensi online berbasis Android betujuan untuk meningkatkan kedipsilinan ASN serta mengikuti perkembangan teknologi.

"Sebagaimana amanat pak Bupati Sutan Riska, absensi berbasis teknologi digital ini adalah salah satu kiat kita untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur," tukas Rovan.(elda)


JAKARTA,Lintas Media News.
Dalam upaya menarik berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat guna memberantas kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berencana untuk melaksanakan rapat lintas kementerian dan lembaga di Jakarta.

Hal itu diketahui setelah Bupati H. Muhammad Adil, SH, MM bertemu dengan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Drs. Wardani, M.A.P di Lt. V Kantor Kemendagri, Senin (16/1/2023).

Pertemuan itu merupakan upaya Pemkab Kepulauan Meranti terhadap DBH Migas pada daerah berbatasan langsung sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD. 

Bupati H. M Adil memaparkan kondisi geopolitik hingga potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Meranti. Mengingat jarak dari Kepulauan Meranti menuju ibu kota Provinsi Riau di Pekanbaru sejauh 150 kilometer. "Sedangkan menuju Malaysia hanya 94 kilometer dan ke Singapura hanya 117 kilometer," ungkap Bupati.

Secara singkat, dia juga memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Meranti, diantaranya dengan memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari minyak bumi dan gas.

"Tentunya kami perlu tunjuk ajar dan strategi agar bisa memperjuangkan pembangunan di Meranti," kata Adil.

Dia merincikan, saat ini wilayah yang dipimpinnya itu menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 5,53% di tahun 2022 atau tertinggi di Riau. Kemudian ditambah dengan rendahnya ketersediaan infrastruktur jalan (0,29) dan terbatasnya konektivitas antar pulau (20%) yang menyebabkan tingkat kemahalan konstruksi 108,78.

"Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi (5,50%) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (66,52%) atau terendah di Riau," tambah bupati.

"Selain itu, ancaman abrasi pantai juga sangat mengkhawatirkan yang mencapai 5 sampai 10 meter pertahun serta potensi kebakaran hutan dan lahan," jelasnya lagi.

Oleh karena itu, sebut Adil, pihaknya sangat gencar untuk mencari tambahan anggaran pembangunan untuk memajukan Kepulauan Meranti. Baik dari segi ekonomi, infrastruktur hingga pembangunan SDM.

"Kami juga sudah berulang kali melakukan audiensi bersama pihak Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH Migas. Termasuk juga dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan perusahaan migas yang beroperasi di Meranti," ungkap Bupati H. M Adil.

Dalam audiensi itu juga, Bupati memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan pemetaan geografis daerah, potensi dan permasalahan sesuai kebutuhan. Bahan itu nantinya akan digunakan sebagai modal mengusulkan berbagai program dari pemerintah pusat.

"Siapkan data yang lengkap sesuai kebutuhan dan arahan dari Direktur (Toponimi dan Batas Daerah). Kalau sudah lengkap nanti kita agendakan untuk mengundang rapat lintas kementerian dan lembaga," ujar Bupati Adil.

Plt. Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Drs. Wardani, M.A.P dalam kesempatan itu memaparkan tugas instansinya. Mulai dari menyiapkan data untuk kebijakan terkait penyelesaian batas daerah, memberikan nama dan kode wilayah hingga tugas prosedur dan subtansi yang telah diatur oleh undang-undang.

"Saya melihat potensi yang dimiliki oleh Meranti. Terutama secara geopolitik," kata Wardani.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Pulau Rangsang yang masuk wilayah Kepulauan Meranti memiliki nilai strategis sebagai titik pangkal negara.

"Jika ini bergeser maka batas negara juga ikut bergeser," sebutnya.

Kemudian, katanya lagi, pulau-pulau yang ada di Meranti juga memiliki nilai terhadap zona ekonomi ekslusif (ZEE) dan rawan terhadap penyelundupan narkoba, human trafficking hingga pencurian hasil laut. 

"Isu-isu seperti ini jadi modal untuk diangkat sebagai senjata untuk menarik pembangunan dari pemerintah pusat," kata Wardani.

Untuk itu, Direktur Toponimi dan Batas Wilayah itu menyarankan agar Pemkab Kepulauan Meranti menyiapkan data sesuai di lapangan, mempelajari undang-undang terkait dan menyiapkan konsepnya. Setelah itu, tambahnya, undang lintas kementerian dan lembaga terkait untuk rapat bersama.

"Siapkan data dan petakan potensi lengkap dengan titik koordinat nya sekali. Kami terbuka untuk menerima, berkonsultasi dan membicarakan apa yang bisa kami bantu," tutur Wardani.

Ikut mendampingi Bupati, Sekda Kepulauan Meranti, Asisten I dan II Setdakab Meranti, staf ahli bupati, sejumlah kepala OPD dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. (Nina/rls).

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.