Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bentukan Pemprov Sumatera Barat, mengapresiasi Pertamina Patra Niaga. 

Apresiasi diberikan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Herry Martinus yang juga Ketua Pelaksana Satgas Pengawasan BBM dan LPG, dalam rapat koordinasi Tim Satgas yang berlangsung Selasa (10/01/2023) di Padang.

Pemprov Sumbar menilai, pelaksanaan ujicoba Full Cycle Subsidi Tepat Produk JBT (Biosolar) yang diselenggarakan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak beberapa waktu lalu, cukup efektif dan akan dikaji untuk diterapkan daerah lain di Ranah Minang, 

“Program ini, secara bertahap harus di kembangkan untuk daerah lain di Sumatera Barat. Sehingga subsidi biosolar lebih tepat sasaran. Nanti kami akan membentuk tim kecil antara tim satgas, pertamina dan telkom untuk keberlanjutannya,” sebut Herry.

Sebelumnya, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat Narotama Aulia Fazri menyebut, penerapan QR code pembelian solar di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota sudah berlangsung cukup baik, 

“Setiap pembeli biosolar wajib bertransaksi menggunakan QR Code, apabila tidak menggunakan QR Code sampai saat ini masih dilayani dengan pembatasan 20 liter per hari,” urai Narotama.

Dari penerapan ujicoba ini, dapat disampaikan bahwa volume penjualan biosolar menggunakan QR Code adalah sebesar 82%, sedangkan sisa nya merupakan pembeli yg tidak mendaftarkan kendaraannya.

“Benefit dari program ini adalah kita dapat mengetahui kendaraan2 yang membeli biosolar secara terperinci, kapan membelinya, di spbu mana, berapa volume yang dibeli, termasuk logis tidak beberapa kendaraan yg melakukan pembelian BBM JBT 200 liter/hari di SPBU yang sama setiap hari nya,” jelas Narotama. 

Padahal dengan 200 liter mungkin sebuah kendaraan dapat berjalan sampai 800 km, lanjut Narotama. Nopol2 ini akan kami serahkan ke Tim Satgas Pengawasan BBM dan LPG Sumbar untuk dilanjutkan ke Tim penyidik untuk di tindak lanjuti penyelidikannya.(rel)

Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Rapat digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (10/1/23). 

Demikian keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, Rabu pagi (11/1/2023). 

Menurut Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto,  rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan kerja sama dalam pengawasan, pemantauan, pemberitaan, dan penayangan informasi/iklan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. 

“Kami masih akan bertemu lagi beberapa kali untuk membuat kesepakatan bersama atau kerja sama,” kata Totok. 

Dalam acara yang dibuka Plt Ketua Dewan Pers, M Agung 

Dharmajaya tersebut, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo , mengingatkan bahwa berita hoaks terkait pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Ia becermin dari pelaksanaan pemilu pada 2019. 

“Hasil kajian pemerintah pada pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang pemilu. Isunya macam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” papar Dedy. 

Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses. 

Untuk itu, Polri akan menginisiasi diskusi kelompok terarah (FGD) dalam waktu dekat. FGD ini akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan dan pemberitaan pemilu. 

Tentang ancaman hoaks ini anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengingatkan bahwa aparat harus mengantisipasi pelbagai bentuk atau cara untuk menyebar informasi hoaks di media sosial. 

Namun ia memastikan, itu bukan perkara mudah. Pasalnya, para penyebar hoaks itu juga punya cara baru untuk menyiasati penyebaran hoaks. 

Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo, Kepala Biro Fasilitas Bawaslu, Asmin Safari Lubis, dan anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, sama-sama mengakui bahwa sangat sulit untuk mengatur media sosial. 

Padahal, media sosiallah yang paling banyak menyebarkan hoaks. Mulyo berpesan supaya media lebih hati-hati dan semakin memahami dampak yang timbul akibat informasi hoaks. 

Secara khusus anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, berharap dalam setiap proses pembuatan aturan terkait pelaksanaan dan pemberitaan pemilu bisa melibatkan Dewan Pers. 

“Kami tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Tetapi jika dilibatkan, kami bisa memahami substansinya sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan potensi pelanggaran pada aspek pemberitaan,” tuturnya. (*)

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja dan Tim Ahli Dalam Rangka Pendalaman Materi Ranperda Tentang Tanah Ulayat, Senin (9/1/2023) di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

Rapat yang dipimpin ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal di dampingi wakil ketua Maigus Nasir, sekretaris Jefri Masrul, dan beberapa anggota komisi I diantaranya Leliarni, Rafdinal, Yunisra Syahiran dan Irzal Ilyas.

Syawal mengatakan.Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki adat dan budaya yang cukup kuat, termasuk dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat atau tanah turun temurun milik kaum dan lainnya.

Maka,dalam rapat pembahasan ini dikaji semua kaitan dan status ulayat, sampai pada latar belakang, sehingga tanah ulayat tersebut memang tidak akan bermasalah dikemudian hari, meskipun pembangunan dan kemajuan semakin pesat.

“Kita harus mengkaji secara keseluruhan apa saja yang dibutuhkan dalam mempertahankan tanah ulayat, sehingga masyarakat pemilik dan kaumnya tidak lagi ragu untuk tetap melakukan aktifitas di tanah turun-temurun tersebut,” tegas Sawal usai rapat.

Hal senada juga disampaikan Maigus Nasir, dimana setiap terjadi permasalahan pembangunan dan lain sebagainya, selalu ada kepanikan dan keributan, apa lagi berkaitan dengan ulayat, meskipun itu hanya untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.

Karena itu, untuk kepentingan masyarakat, maka perlu diperjelas dalam peraturan yang ada di daerah ini, sehingga pemilik ulayat dan pemerintah bisa berjalan seiringan untuk pembangunan yang bermanfaat pada banyak orang.Sebut Maigus.

“Kita harus benar-benar persiapkan ranperda ini amat matang, karena setiap pembangunan yang melewati tanah ulayat akan menimbulkan berbagai permasalahan, dan harus ada langkah atau tindakan agar tidak terjadi permasalahan, jika sudah ada aturan jelas apa saja yang harus dilakukan,” tutupnya.(St)

Komandan Lanud Kolonel Nav Saeful Rakhmat di dampingi Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Sutan Sjahrir Ny. Cicik Saeful R mengikuti jalannya pembukaan Festival Edukasi Sekolah Angkasa (FESA) ke-6 Tahun 2022, dengan mengangkat  tema, " Yasarini Bergerak Pulihkan Negeri, Berprestasi dan Raih Angkasa Hebat", resmi dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P. CSFA., secara virtual. Padang, Selasa (10/1/2023).

 Dalam sambutannya Kasau mengatakan, selaku pembina utama Yayasan Ardhya Garini (Yasarini), beliau menilai pelaksanaan FESA merupakan sebuah komitmen dalam upaya memajukan pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa. FESA merupakan sarana penumbuh kreativitas, motivasi belajar serta karakter jiwa sosial di dalam diri siswa-siswi Sekolah Angkasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, " Ujar Kasau.

Dalam pembukaan FESA mengangkat tema " Yasarini Bergerak Pulihkan Negeri, Berprestasi dan Raih Angkasa Hebat". Di akhir sambutannya Kasau berharap FESA dapat menumbuhkan semangat dalam persaingan positif pada seluruh civitas Sekolah Angkasa, dan juga sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yang bermuara pada terciptanya kecerdasan kehidupan bangsa.

FESA tahun ini menyelenggarakan AMSO (Angkasa Mathematic and Science Olympiad) tingkat SD, SMP, SMA dan SMK seluruh Indonesia. Selain itu, FESA juga memberi apresiasi kepada Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Angkasa Inspiratif dan pemilihan Ketua Cabang yang berdedikasi.

Turut juga mengikuti pembukaan FESA, Ketua Umum Yasarini Ibu Inong Fadjar Prasetyo, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman selaku Wakil Ketua Umum Yasarini, Wakil Ketua Umum PIA Ardhya Garini selaku Ketua Harian Yasarini Ibu Thres Gustaf Brugman, Pengurus PIA Ardhya Garini Pusat dan Yasarini Pusat, Pembina Harian Yasarini Pusat, Pembina dan Ketua Pengurus Perwakilan Kodiklatau, Koopsunas, Koopsud I,  II, dan III, serta para Dansat Jajaran.(rel)

Memperdalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Komoditi Unggulan,Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kembali laksanakan rapat kerja dengan mitra terkait dan Kementetian Kumham di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Selasa (10/1/2023).

Rapat yang dipimpin anggota komisi II DPRD Sumbar Bakri Bakar didampingi Ketua Komisi II Muchlasin,Yusuf Abid,Nurcalis,Jefri Masrul,Arkadius Dt.Intan Bano dan Musli M Nur, membahas Lebih detail masalah judul dan materi-materi lainnya agar ranperda ini setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) betul-betul sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. 

"Diharapkan,ranperda ini setelah disahkan menjadi Perda betul-betul berguna dan sesuai dengan aspirasi masyarakat" kata Bakri Bakar.

Senada denga Bakri,Ketua komisi II DPRD Sumbar Muchlasin usai rapat menjelaskan,dalam pembahasan ranperda ini,terutama dibahas adalah tentang tata kelola harga 

komoditi agar tidak merugikan petani di daerah setempat.

"Kita ingin menjaga harga yang ada di petani dengan pengusaha besar, penjual dan konsumen dapat adil dan tidak merugikan petani dan harga tersebut sama setiap daerah di Sumatera Barat (Sumbar)," ujarnya.

Menurut Muchlasin,dalam pembahasan ini, komisi II akan mendengarkan masukan mulai dari petani, pengusaha,organisasi pengusaha untuk menjembatani dan mencarikan solusi bersama dalam bentuk regulasi daerah.

Muchlasin mengatakan, Ranperda tata kelola harga komoditi ini merupakan ranperda aspirasi dari DPRD Sumbar yang diupayakan menjadi aturan daerah,ranperda ini muncul untuk memperkuat aturan yang dibuat nasional dan sebagai langkah teknis pelaksanaan di Sumatera Barat.

"Kita menerima banyak masukan dari masyarakat terutama petani yang menjual komoditi mereka dengan harga murah sementara di tingkat pengepul, pengusaha besar ada disparitas harga yang tinggi,"tambahnya. 

Untuk itu,Komisi II DPRD mencoba mengangkat kesejahteraan petani melalui regulasi ini sehingga tidak saja pengusaha besar atau pengepul yang mendapatkan untung besar namun komoditi ini hendaknya dapat menyejahterakan kehidupan petani.Harap Muchlasin.

Ditambahkan anggota komisi II Arkadius.Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah komoditi mulai dari kakao, gambir, kelapa sawit, karet dan lainnya namun harga jual dari petani sering rendah padahal harga berubah di tangan pengusaha besar, pengepul dan penjual.

"Ini yang  kita coba bahas  bersama dan melibatkan seluruh pihak dalam pembahasan regulasinya,agar ranperda ini betul-betul tepat sasaran ," ujar Arkadius.(St)

Partai Gerindra kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga korban banjir di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Pasirsari Kraton Kramatsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Senin (9/1/2023). 

Menurut siaran pers Partai Gerindra yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa  (10/1/2023), bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani beserta jajaran DPP. 

Dalam sambutannya, Muzani mengatakan, banjir yang melanda Pekalongan dan wilayah pantai utara (pantura) lainnya adalah bencana tahunan yang selalu terjadi. Penanggulan banjir ini sejatinya sudah dilakukan oleh pemda-pemda setempat tapi tetap selalu terulang kembali. Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran.

Oleh sebab itu, Muzani meminta agar pemerintah pusat untuk bersinergi dengan kepala daerah di wilayah pantura serta Gubernur Jawa Tengah untuk menuntaskan bencana banjir tahunan ini. 

"Karena itu kami minta kepada pemerintah Kota Pekalongan dan kabupaten-kabupaten yang terdampak banjir, dan kami minta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk serius menangani banjir di Jawa Tengah ini bersama pemerintah pusat. Supaya bencana banjir tahunan di Jawa Tengah ini bisa dituntaskan segera dan tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang," kata Muzani. 

Muzani mengatakan, Partai Gerindra juga berkomitmen untuk mengerahkan segala kekuatannya guna menyelesaikan masalah banjir di wilayah Jawa Tengah. 

Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD tingkat 1 dan 2 di Jawa Tengah bersama anggota DPR RI Fraksi Gerindra untuk membantu menyelesaikan masalah banjir di Jawa Tengah ini. 

"Pak Prabowo memerintahkan kami agar gunakan kekuatan yang ada di Gerindra melalui anggota DPRD Jateng dan DPR RI untuk menanggulangi banjir di Jawa Tengah. Partai ini dipilih oleh rakyat, anggota DPR partai ini juga dipilih oleh rakyat. Maka segala kemampuan yang ada di partai ini akan dimaksudkan untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat," jelas Wakil Ketua MPR itu 

Seperti masalah banjir yang melanda Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati adalah masalah yang serius untuk segera ditangani. Namun juga ada masalah-masalah lain yang juga harus menjadi perhatian seperti kemiskinan dan stunting. 

"Problem-problem kemiskinan dan stunting juga menjadi perhatian Gerindra khususnya kita semua. Karena berdasarkan data yang ada, satu dari lima anak di Jawa Tengah mengalami kekurangan gizi. Karena itu Pak Prabowo meminta kami semua untuk fokus terhadap masalah stunting. Dan kita berharap pada usia Indonesia yang ke 100 tahun nanti, masalah stunting dan kemiskinan ini bisa kita tuntaskan," jelas Muzani. 

Muzani menambahkan, bantuan yang disalurkan oleh Partai Gerindra ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah adalah bagian dari kepedulian guna meringankan beban masyarakat yang terkena musibah banjir. 

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberi optimisme dan harapan agar masyarakat Pekalongan bisa kembali beraktivitas normal," tutup Ketua Fraksi Gerindra DPR itu. 

Pada kegiatan ini Muzani didampingi oleh sejumlah anggota DPR Gerindra seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, Novita Wijayanti, Abdul Wachid, dan Sudewo, serta jajaran pengurus daerah Gerindra Jateng dan anggota DPRD Geridra Jawa Tengah.(rel)

Setelah ± 2 th Vilial MTsN 2 Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman yang berada menumpang dijejeran kedai di simpang jalan Lingkar menuju Gor, Kecamatan Batang Anai tahun ini tepatnya Senen ( 16/01/2023 ) nanti akan pindah ke gedung barunya di Jl. Lintas Padang  Bukittinggi di Nagari Sungai Buluah Selatan.

Demikian disampaikan oleh Komite Sekolah Ali Amran ketika ditemui di warungnya yang tidak jauh dari lokal sekolah yang sekarang. Kepada awak media ini Ali Amran yang akrab disapa Ali/wali yang juga menjabat sebagai urang tuo Nagari itu.

Saat ini baru ada lokal yang telah siap untuk ditempati baru 6 lokal yang akan menampung 143 orang siswa/i yang ada saat ini sedangkan ruang guru dan kantor belum ada kami berdo'a dalam waktu dekat moga dapat dibangun. Tambah Ali.

Gedung baru sekolah yang berada ditanah  wakaf dari ninik mamak Nagari Sungai Buluah seluas 3500 m2.  Ninik mamak nagari beserta masyarakat Nagari sangat bangga dan berterima kasih kepada pihak pemerintah dengan adanya sekolah Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Batang Anai ini yang sudah lama kami harapkan. 

Lebih lanjut Komite sekolah Ali Amran menyampaikan kami dari komite sangat bangga dan berterima kasih adanya sekolah Madrasah di wilayah Batang Anai dan kami akan terus berusaha bersama pihak sekolah agar sekolah ini bisa dilengkapi sesuai kebutuhan sekolah dan kami bersama masyarakat bertekad akan menjaga dan memelihara sekolah ini.

Dengan adanya gedung baru ini dapst menambah semangat masyarakat disini buktinya sekarang saja sudah lebih dari 10 orang tua siswa yang minta agar anaknya bisa diterima disekolah Tsanawiyah ini padahal tahun ajaran baru masih lama. Tutup Ali. ( ND ).

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Bencana bersama mitra kerjanya di ruangan Bamus gedung baru DPRD Sumbar .Senin (9/1/2023).

Dibahasnya ranperda penanggulangan bencana ini,mengingat Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang merupakan rawan bencana,maka perlu antisipasi mendalan untuk menghadapi bencana dan penanggulangannya, sehingga masyarakat tidak panik menghadapi situasi tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said, di dampingi semuan anggota yang ada diantaranya H.M.Nurnas, Suharjono, Budiman, Sitti Izzati Azis, Hartati dan lainnya,saat memimpin rapat kerja komisi.

Untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi kapan saja, maka dikaji semua kemungkinan, sampai dengan pola penanggulangan, dan lainnya untuk menghadapi bencana, sehingga tidak lagi ada kendala jika musibah itu datang.Jelas Zukenedi Zaid.

“Kita harus mengkaji secara keseluruhan apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi pasca gempa, saat gempa dan juga masa recon, sehingga masyarakat yang terkena langsung dan terkena dampak tidak panik untuk menerima kondisi ini,” Tegasnya. 

Hal senada juga disampaikan anggota komisi IV H.M. Nurnas, dimana setiap bencana terjadi selalu ada kepanikan, apa lagi berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yang rusak, sehingga bisa menghambat aktifitas lainnya.

“Kita harus benar-benar persipakan ranperda ini amat matang, karena setiap bencana akan menimbulkan kepanikan, dan membuat berbagai langkah atau tindakan menjadi kurang focus, jika sudah ada aturan jelas apa saja yang harus dilakukan,” terang Nurnas.

Mitra kerja Komisi IV DPRD Sumbar dalam rapat dengan pendapat mengatakan, siap untuk melakukan berbagai kajian guna mendapatkan hasil terbaik dalam penanggulangan bencana.

“Kami sependapat dengan kimisi IV DPRD Sumbar untuk mengkaji lebih dalam apa saja yang dibutuhkan untuk penanggulangan berbagai bencana, maka kami akan memasukkan usulan dalam bentuk tulisan , yang nantinya juga akan dikaji kembali secara akademis,” terang Mitra kerja.(St)

Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Pradita Dirgantara TA 2023/2024, kali ini Tim Sosialisasi Lanud Sutan Sjahrir kembali melaksanakan kunjungannya di SMPN 1 Kota Padang Panjang dan SMPN 2 Kota Bukittinggi Padang, yang merupakan sekolah unggulan di Sumatera Barat, Senin, (9/1/2023).

Tim sosialisasi PPDB SMA Pradita Dirgantara yang dipimpin langsung oleh, Kepala Seksi Administrasi Personel Dispers Lanud Sutan Sjahrir Kapten Adm Ridhonal Sembiring, S. T. (Han)  beserta rombongan seperti biasa datang langsung sesuai jadwal yang sudah diterima dari pihak sekolah. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menjaring siswa-siswi berprestasi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi yang tergabung di SMA Pradita Dirgantara.

Adapun antusias dari tiap tiap sekolah ini cukup tinggi, dengan pertanyaan yang sampaikan dari beberapa siswa siswi ini untuk bisa sekolah di SMA Pradita Dirgantara.

SMA Pradita Dirgantara yang berada di Kota Solo Jawa Tengah dibawah naungan TNI Angkatan Udara ini merupakan sekolah unggulan yang menerapkan full beasiswa dan berkonsep boarding school (siswa berasrama) juga mengedepankan keimanan dan akhlaq mulia untuk menyiapkan generasi emas Indonesia melalui penguasaan sains, kedewasaan mental, kebebasan berkreativitas, kemandirian dan wawasan kedirgantaraan.

Selain itu keunggulan lainnya yang dimiliki SMA Pradita Dirgantara adalah sistem pengajaran bilingual, serta sarana dan prasarana yang sarat teknologi sehingga dapat menciptakan lulusan dan generasi penerus bangsa yang berkarakter cerdas dan kreatif sebagaimana motto dari SMA Pradita Dirgantara yakni “The School For World Future Leader”.(rel)

Pengadilan Negeri Pasaman mengabulkan penggabungan tuntutan ganti rugi dengan dakwaan pidana pada kasus dugaan pengeroyokan terhadap korban Hendra Bagindo Ratu.

Menuruut Muhammad Arif, S.H.I dari Kantor Hukum Algumer, Hukum Acara Pidana Indonesia tidak saja memperhatikan hak-hak dari pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) saja.

"Tetapi juga memperhatikan hak-hak dari korban atau orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Dengan kata lain korban tindak pidana juga perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang merupakan bagian dari hak asasi dari setiap manusia,"ujar Muhammad Arif, Senin 9/1-2023.

Hukum acara pidana Indonesia, meskipun masih sangat minimalis mengakomodir kepentingan korban ternyata memberikan ruang hukum bagi korban tindak pidana untuk berpartisipasi guna menuntut keadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui mekanisme

“Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana,"ujarnya.

Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

"Jika suatu Perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana". Selanjutnya Pengajuan gugatan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Pasal 98-101 KUHAP.

"Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam bentuk satu putusan," ujar Muhammad Arif.

Bekaitan kasus yang dialami  klien atas nama.Hendra Bagindo Ratu, sebagai kuasa hukum Muhammad Arif ajukan gugatan ganti kerugian.

"Gugatan ganti kerugian yang kami ajukan murni didasarkan atas tuntutan keadilan dan kepastian hukum yang harus ditegakkan. Perlu digaris bawahi, kasus yang dialami klien kami dalam proses penanganannya di penyidikan dan penuntutan cenderung memberikan “impunitas” terhadap terduga pelaku dan menafikan keadaan korban tindak pidana,"ujar Muhammad Arif.

Dari proses penegekan hukum dugaan menafikan keadaan korban atas nama Hendra Bagindo Ratu, dapat dilihat dari beberapa hal;

Pertama, kata Muhammad Arif dalam proses penyidikan, alat bukti surat berupa visum et repertum yang dikeluarkan RS Pemerintah yang menyatakan telah terjadi patah (kerusakan parah) pada dua ruas tulang leher korban tidak dimasukkan secara utuh dalam berkas perkara.

"Kedua, belum semua pelaku tindak pidana penganiayaan berat ini diproses secara hukum. Ketiga, dalam proses penuntutan, muncul “akta perdamaian” antara korban dan pelaku, yang sesungguhnya tidak pernah ada. Menjadi tidak mengherankan apabila dalam kasus ini JPU membuat dakwaan secara alternatif,"ujarnya. 

Dari perspektif korban, hal-hal ini jelas menunjukkan terjadinya “Malicious Prosecution” atau penuntutan yang jahat. Jahat karena korban yang sudah menjadi korban tindak pidana juga diabaikan hak-haknya oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Pada saat kuasa hukum korban kasus Pidana No.93/PID.B/2022/PN LBS mengajukan Gugatan Ganti Kerugian, Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut menyarankan kepada jaksa penuntut umum agar mengakomodir gugatan tersebut.

"Tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak, dengan alasan petunjuk dari atasan, karena JPU menolak, akhirnya Gugatan Ganti Kerugian langsung dibacakan Oleh Kuasa Hukum Korban kasus Tindak Pidana No.93/PID.B/2022/PN LBS di depan Persidangan pada 3 Januari 2023. Sidang dipanjutkan pada Senin 9 januari 2023 dengan agenda jawaban dari terdakwa/tergugat,"ujar Muhammad Arif. 

Menurut Muhammad Arif  dari Kantor Hukum Algumer itu, selaku kuasa hukum korban kasus tindak pidana perkara No. 93/Pid.B/2022/PN.Lbs.

"Kami atas nama klien berharap dan sangat optimis bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana mestinya, baik itu terhadap pelaku, maupun terhadap korban. Karena itulah esensi dari “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, "ujar Muhammad Arif. (***) 

 Miko Kamal terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri (IKA SMAN) 7 Padang periode 2023-2026 menggantikan Ketua sebelumnya Yuliardi Tebo pada Musyawarah Besar ke-3 ( Mubes) dan Reuni lintas angkatan yang diadakan di SMAN 7 Padang, Minggu ( 8/1).

Dikesempatan itu, Ketua Panita Mubes ke-3 dan Reuni SMAN 7 Padang, Nasril yang didampingi Afriyasmon Ketua seksi sarana prasarana menyebut rangkaian kegiatan mubes dan reuni diisi beberapa kegiatan yang dihadiri oleh lebih kurang 250 orang alumni. 

"  Kali ini, Mubes dan Renuni SMAN 7 Padang mengangkat tema Mari Kita Wujudkan Rasa Persaudaraan Sesama Alumni dan memberikan andil serta berkontribusi untuk almamater Kita. Turut hadir alumni lintas angkatan yang hadir dari alumni 1987 hingga 2022. Dimulai dari olahraga bersama jalan santai, door prize dan acara hiburan," kata Nasril.

Ia menambahkan, semoga kebersamaan dan silaturahmi, serta kekompakan alumni SMAN 7 Padang senantiasa terjalin di lintas angkatan.

Senada itu, Kepala Sekolah SMAN 7 padang  Enny Sasmita mengatakan, apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan Mubes ke-3 dan Reuni lintas angkatan SMAN 7 Padang.

" Kami dari sekolah mengucapkan terimakasih banyak atas pelaksanaan Mubes dan reuni SMAN 7 Padang yang telah terlaksana hari ini. Harapannya supaya nantinya akan terbentuk alumni SMAN 7 Padang secara besar dan dimasukan dalam satu group besar WhatsApp Group dimana dalam group besar ini akan jadi ajang diskusi untuk kemajuan sekolah yang kita cintai ini. " ucapnya.

Sementara Ketua terpilih  Alumni SMAN 7 Padang, Miko Kamal yang merupakan Advokat kondang di Sumbar mengatakan, kedepannya para alumni saling berkiprah, saling bantu-membatu dalam hal kebaikan tentunya.

" Jika ada alumni kita yang berpotensi  sebaiknya kita dorong  secara bersama-sama," ujarnya.

Pada sisi lain, Pria yang juga Ketua DPC Peradi Padang juga mengatakan, dalam waktu dekat akan membuat data base para alumni untuk kemajuan dan kebersamaan Alumni SMAN 7 Padang.

"  Dengan jumlah alumni yang telah mencapai kurang lebih 15 ribu orang ini menjadi potensi kedepannya agar para alumni yang berpotensial bisa berkontribusi untuk kemajuan alumni dan sekolah yang kita cintai ini. Baik halnya dalam membantu dorongan terhadap kemajuan program fisik da infrastruktur bagi sekolah maupun fasilitas lainnya untuk SMAN 7 Padang", pungkasnya. 

Sementara, Ketua Alumni angkatan 1996 SMAN 7 Padang Ismail Novendra mengatakan, dirinya berharap kepada ketua terpilih Alumni SMAN 7 Padang, Miko Kamal dapat membawa ke arah yang lebih baik.

" Kita berharap agar semua lintas alumni bisa lebih solid dan peduli dengan organisasi Alumni SMAN 7 Padang maupun sekolah", kata pria yang juga Pemimpin Redaksi Jejak Media Group itu.

Pria yang akrab disapa Ismail Jejak itu menambahkan, semoga dengan kebersamaan para alumni dibawah pimpinan Miko Kamal nantinya bisa memberikan kontribusi baik dengan bantuan moril dan materil yang dapat membawa SMAN 7 Padang menjadi sekolah favorit dan masuk tiga besar SMAN terbaik di Sumbar. (Rel/Yola)

Sebagai bentuk rasa syukur terpilihnya SMK Semen Padang sebagai SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) Skema Pemadanan Dukungan tahun 2022, SMK Semen Padang menggelar kegiatan silahturahmi dan syukuran dengan mengadakan makan bersama, Jumat (6/1/2023).

Bertempat di Musala Mutaallimin Yayasan Igasar Semen Padang, kegiatan itu dihadiri pihak Yayasan Igasar Semen Padang yang menaungi sekolah vokasi yang berada di lingkungan Komplek Social Centre PT Semen Padang tersebut. Kemudian, juga hadir perwakilan dari Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) seperti PT Semen Padang dan Panasonic Gobel cabang Padang

Kepala Sekolah SMK Semen Padang, Gusriadi mengatakan, silaturahmi dan syukuran ini perlu dilakukan, karena sebagai SMK PK Skema Pemadanan Dukungan tahun 2022, SMK Semen Padang tentunya memiliki keunggulan dibandingkan sekolah lain. Menurutnya, tidak mudah untuk menjadikan SMK Semen Padang sebagai SMK PK Skema Pemadanan Dukungan. 

Secara nasional, ada 373 SMK yang terpilih sebagai SMK PK Skema Pemadanan dari Kemendikbudristek. Di Sumbar, ada beberapa sekolah yang terpilih. Untuk SMK Swasta satu-satunya yang dipilih Kemendikbudristek sebagai SMK PK Skema Pemadanan Dukungan kalau SMK PK reguler ada tiga sekolah swasta di Sumbar

"Semuanya butuh perjuangan dan waktu yang cukup panjang. Alhamdulillah, dengan terpilihnya SMK Semen Padang sebagai SMK PK Skema Pemadanan Dukungan tentunya perlu kami syukuri dengan melakukan puasa nazar selama 3 hari, menyembelih satu ekor kambing dan makan bersama. Makan bersama ini, adalah bagian dari nazar kami," katanya. 

SMK Semen Padang patut bersyukur atas terpilihnya sebagai SMK PK Skema Pemadanan Dukungan kata Gusriadi melanjutkan, karena SMK PK Skema Pemadanan Dukungan merupakan program pengembangan SMK PK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja dengan Industri. 

Hal ini, diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. 

Selain itu, ada program pendampingan yang dirancang untuk membantu SMK PK Skema Pemadanan Dukungan dalam pencapaian output. Pelaksana pendampingan dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi kriteria. "Untuk SMK Semen Padang, ada Institut Teknologi Padang (ITP) yang menjadi pendamping kami," ujarnya. 

Selain perguruan tinggi sebagai pendamping SMK PK Skema Pemadanan Dukungan, sebut Gusriadi, manfaat lain sebagai SMK PK Skema Pemadanan Dukungan adalah mulai dari penguatan kurikulum yang semakin selaras dengan industri atau link and super match teaching factory yang sudah berorientasi produk, peningkatan kapasitas SDM melalui praktisi mengajar, pelatihan upskilling dan reskilling untuk guru yang semakin banyak tersertifikasi.

Kemudian, update teknologi, program pemagangan guru, program sekolah anti builling, mindset change, praktik baik, banch marking, program sekolah berbasis data dan program kewirausahaan digital marketing. "Nah, untuk program kewirausahaan digital marketing ini, kami nantinya akan berusaha mengembangkan unit usaha ke unit produksi dari segi pemasaran berbasis digital marketing melalui e-commerce," bebernya.

Ada beberapa unit usaha yang akan dikembangkan sebagai unit produksi nantinya. Di antaranya, memproduksi plakat akrelik dan part-part seperti dies interlocking, cutting disc. Part-part ini dengan memanfaatkan peralatan yg dimiliki melalui pembelajaran berbasis projek. "Dan, ini lah yang disebut dengan teaching factory," katanya.

Kemudian, sebutnya, juga ada bantuan yang gunakan untuk pembelian perlatan yang diterima SMK Semen Padang dari Kemendikbudristek. Di antaranya, mesin bandsaw  (mesin pemotongan material), Turet Milling (mesin fransiskus convention) mesin bubut, mesin CNC Lathe (mesin bubut otomatis) mesin las DC/TIG, mesin Universal Tool Granding and Cut, serta mesin compressor perkakas.

"Selain dari Kemendikbudristek, dari DU/DI dalam hal ini PT Panasonic Manufacturing Indonesial, kami pun SMK Semen Padang juga  menggunakan bantuan pembelian paket peralatan service ac dari Skema Pemadanan Dukungan. Jadi, total bantuan ini dari Kemendikbud  jumlahnya mencapai Rp1,5 miliar," ujar Gusriadi.

Pada tahun 2023 ini, tambah Gusriadi, SMK Semen Padang menargetkan kelanjutan SMK PK Skema Pemadanan dengan Panasonic Gobel berupa aktivitas teaching factory Panasonic Autorized Service, seperti pelatihan untuk service ac, memasang ac atau merakit ac, dan sampai kepenjualan melalui e-commerce dan trouble shooting dengan melibatkan siswa dan guru melalui kelas industri sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

"Artinya, kami akan bentuk balai latihan dengan mengeluarkan sertifikasi keahlian service ac bagi siswa, termasuk masyarakat umum yang ikut pelatihan. Ini target kami di tahun 2023 bersama PT Panasonic Manufacturing Indonesia, PT Panasonic Gobel Indonesia dan PT Gobel Dharma Nusantara. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar nantinya," kata Gusriadi.  

Sementara itu, Kepala Service Panasonic Gobel, Yuharmi, yang turut hadir pada kegiatan silahturahmi dan syukuran tersebut mengatakan bahwa dunia pendidikan saat ini menjadi prioritas bagi Panasonic Gobel Indonesia, Dan Panasonic Gobel Indonesia merekomendasikan SMK Semen Padang sebagai SMK Pemadanan Dukungan karena beberapa indikator. 

Di antaranya, prestasi sekolah, aktivitas sekolah seperti magang guru, siswa PKL/Prakerin serta adanya kelas industri. Untuk itu, Panasonic Gobel Indonesia berharap ada kerjasama atau saling suport seperti pemberian materi untuk guru dan siswa. "Kerjasama ini bisa ke Panasonic Gobel Indonesia Pusat maupun ke cabang Padang," katanya.(*)