Lintasnedianews.com, Dharmasraya -Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rovanly Abdams, buka bimbingan teknis pembentukan Nagari Statistik menuju Kabupaten Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, di Hotel Jakarta Indah, Pulau Punjung Selasa, (15/11/2022).

“Kegiatan bimbingan  teknis yang dilakukan selama dua hari dengan peserta utusan dari 52 nagari yang ada di Dharmasraya",  tutur Rovan, panggilan akrab Kepala Dinas Kominfo Dharmasraya ini.

Rovan berharap, kegiatan yang digawangi Bidang Statistik ini hendaknya dapat berjalan berjalan dengan lancar, untuk memuluskan pembentukan Nagari Statistik menuju Kabupaten Statistik dapat terealisasi secepatnya”, Ujar Rovanly Abdams

Dilanjutkannya, Nagari Statistik merupakan bentuk implementasi dari apa yang disebut dukungan data statistik yang akurat. Terintegrasi, cepat dan mudah diakses. Data statistik ini sangat berguna bagi pemerintah dalam mebuat kebujakan yang tepat.

“Data merupakan hal yang penting dalam membuat kebijakan.  Jadi statistik memang sangat penting karena dari data itulah kepala pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat. Kita bisa belajar atau mencontoh dari Nagari Sungai Duo yang telah sukses menjadi Nagari Statistik”, tambah Rovanly

Nagari Sungai Duo adalah Nagari Statistik pertama di Indonesia dan merupakan Nagari pilot project dalam perencanaan Nagari Statistik yang diakui secara nasional karena memiliki perangkat keterbukaan informasi publik yang sudah dilaksanakan yang diresmikan sejak tahun 2019. 

“Suatu kebanggaan dan kegembiraan tersendiri bagi kami tentunya, menjadi  acuan dalam pembentukan Nagari Statistik. Semoga ini dapat menjadikan motivasi bagi nagari-nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya sehingga dapat segera terlaksana menjadi Kabupaten Statistik”, tutur Ali Amran, salah satu narasumber. 

Nagari Statistik sangat banyak manfaatnya. Ada tiga manfaat langsung langsung dari penyelenggaraan Nagari Statistik yaitu pemberdayaan masyarakat lokal sebagai petugas Statistik(pokja), pemanfaatan sistem informasi serta Digitalisasi Data Statistik Nagari

“Dalam membentuk Nagari Statistik yang tidak kalah penting adalah batas Nagari karena jika kita mengetahui data pasti tentang wilayah yang ada di Nagari Kita. Selain itu yang paling penting adalah semangat dalam melakukan pendataan” terangnya.

Selain Ali Amran, panitia juga menghadirkan narasumber lain, Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Diskominfotik Sumbar, Oni Fajar Syahdi.(elda)

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM bersama Kapolres AKBP Andi Yul dan Danramil Tebingtinggi Kapten Arh. Isnanu meninjau langsung banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Rangsang Barat, Selasa (15/11/2022).

Dalam peninjauan itu Pemkab Kepulauan Meranti juga menyerahkan bantuan sembako bagi warga terdampak. Diantaranya 83 KK di Desa Mekar Baru, 92 KK di Desa Bina Maju, 5 KK di Desa Melai dan 2 KK di Desa Sungai Cina. 

Selain itu Pemkab Meranti juga menyediakan Pos Siaga yang diisi oleh petugas dari BPBD Kepulauan Meranti, TNI, Polri dan petugas kesehatan.

"Para petugas ini siaga 24 jam. Bagi warga yang membutuhkan bantuan segera sampaikan. Termasuk jika ada yang sakit maka petugas kesehatan akan langsung mendatangi rumah warga," kata Bupati.

Bupati juga mendengar langsung keluhan dari warga dan penjelasan dari unsur pemerintah desa. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, salah satu penyebab banjir tersebut akibat pendangkalan sungai sehingga air tidak bisa mengalir ke laut dengan semestinya.

"Saat ini kita terus memantau kondisi di lapangan dan berupaya maksimal agar banjir tersebut dapat segera surut sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal," ujarnya.

Dia juga menyampaikan di tahun 2023 mendatang, Pemkab Meranti akan menyiagakan satu unit kobelco di kecamatan tersebut agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Termasuk untuk melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan tersebut.

"Nanti Pemkab menyiapkan alatnya, para kepala desa yang membutuhkan silakan cari untuk BBM-nya," kata H. M. Adil.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti M. Khardafi menambahkan paket sembako yang diserahkan tersebut berupa beras, mi instan, telor, dan kopi, teh, gula serta sarden.

"Mungkin bantuannya tidak seberapa, tapi itu sebagai bentuk perhatian pemerintah. Kita ikut prihatin dengan kondisi yang ada," sebutnya.

Ikut dalam peninjauan itu unsur jajaran TNI/Polri, BPBD, Satpol PP, Basarnas, Banser dan berbagai pihak lainnya.(Nina/rls).

Arosuka.Lintasmedianees.com.- Dengan adanya kendaraan tersebut, Syahrial berharap akan menunjang pelaksanaan Tupoksi dari PKB/PLKB di lapangan serta memberikan dampak positif bagi pengendalian penduduk

Asisten I Drs. Syahrial, M.M menghadiri acara penyerahan simbolis kendaraan roda dua antar jemput calon Akseptor Keluarga Berencana (KB) tahun anggaran 2022  di kantor DPPKBP3A Kab. Solok, Senin (14/11/2022).

Turut hadir mendampingi Asisten I 

Kadis DPPKBP3A Kab. solok Dr. Maryeti Marwazi, Mars

Pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4

Pejabat fungsional serta karyawan dan karyawati di kantor DPPKBP3A Koto baru kab. Solok.

Maryeti mengatakan bahwa pengadaan kendaraan roda dua tersebut merupakan kegiatan DAK FISIK bidang KB tahun anggaran 2022 sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik Tahun 2022.

Peruntukan kendaraan dinas itu ditujukan untuk pelaksana kegiatan BOKB dan penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) yang ada di 14 kecamatan dengan total sebanyak 29 unit, karena berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga spesifikasi bentuk dan warnanya semua sama.

Adapun penyerahan kendaraan secara simbolis di berikan kepada tiga kecamatan terdekat yaitu

-PLKB Kec. Gunung Talang

-PLKB Kec. Kubung

-PLKB Kec. Bukit Sundi

Meningkatnya kesertaan ber-KB demi tercapainya program "Bangga Kencana" serta adanya kemudahan transportasi bagi calon peserta yang akan ber-KB khususnya, untuk masyarakat yang kurang mampu dan berada di wilayah khusus yang transportasinya susah.

PLKB akan memberikan edukasi dan mendorong masyarakat di kabupaten Solok untuk ber-KB dengan menghimbau keluarga muda yang sudah menikah untuk merencanakan periode memiliki anak, memperhatikan jarak antar kelahiran dan waktu yang tepat berhenti memiliki anak.

Lanjutnya, Ia mengatakan untuk menjaga dan merawat motor tersebut selayaknya motor sendiri, Agar kegiatan pelayanan berjalan baik.

"Manfaatkan kendaraan ini sebaik-baiknya untuk pelayanan kita, apa-apa yang ada pada kendaraan ini jangan dibuka, biarkan begitu adanya, karena itu sudah di paketkan untuk kegiatan pelayanan".

Ia berpesan kepada Kepala Bidang yang membidangi hal tersebut untuk memeriksa betul-betul kendaraan yang akan di serahkan, kendaraan itu harus dalam keadaan siap pakai, tidak ada kerusakan, sesuai dengan kontrak kerja dengan pihak pengadaan.

Di akhir kegiatan, Syahrial memberikan Kunci simbolis kepada perwakilan calon akseptor. (Karta)

Sebanyak 98 siswa SD Angkasa 1,  98 siswa SD Angkasa 2 dan 104  Siswa siswi SMP Angkasa Lanud Sutan Sjahrir, mengikuti kegiatan seleksi Angkasa Mathemathic and Science Olympiad (AMSO) 2022 yang dibuka secara langsung oleh Komandan Lanud Sut Kolonel Nav Saeful Rakmat, digelar di SMP Angkasa Lanud Sut Padang, Selasa (15/11/2022).

Ketua Yasarini Cabang Lanud Sut Ny. Cicik Saeful Rakhmat mengatakan, Yasarini melalui sekolah sekolah angkasa mempunyai tanggung jawab besar untuk membina generasi emas yang unggul dan rujukan dalam menghasilkan lulusan memiliki abdi agama, abdi bangsa dan abdi ilmu sebagaimana tercantum dalam visi dan misi pendidikan Lembaga Pendidikan Sekolah Angkasa. 

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab tersebut maka Yasarini terus berupaya melaksanakan kegiatan yang bersifat edukatif kompetitif untuk mendorong siswa sekolah Angkasa lebih berprestasi pada bidang akademis. 

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kegiatan AMSO ini bertujuan agar dapat mengembangkan daya pikir siswa, bakat dan kemampuannya di berbagai pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan lainnya adalah menyediakan wahana bagi siswa jenjang SD/MI, SMP, SMA dan SMK Angkasa untuk mengembangkan bakat dan minat dibidang matematika, IPA dan IPS, memotivasi kemampuan intelektual, emosional, spiritual berdasarkan norma-norma yang sehat serta memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan krativitas  pembelajaran matematika, IPA dan IPS serta mempersiapkan dan menumbuhkan kader-kader juara siswa Sekolah Angkasa menjadi generasi yang kreatif dan mandiri.

Dikesempatan itu Komandan Lanud Sut menyampaikan dalam sambutannya, mengawali pembukaan Amso tahun 2022 dengan tema “ Yasarini Bergerak Pulihkan Negeri, Berprestasi Dan Raih Angkasa Hebat “, sangat tepat, bahwa pelaksanaan amso dapat menjadi sarana menumbuh kembangkan kreativitas, motivasi belajar, rasa keingintahuan, serta karakter jiwa sosial di dalam diri anak-anak siswa dan siswi sekolah Angkasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Saya menilai, fesa merupakan bukti komitmen yasarini untuk terus berupaya memajukan pendidikan bagi generasi muda bangsa umumnya, dan khususnya keluarga besar TNI AU.

 Maka salah satu langkah yang dilakukan oleh Yasarini untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sekolah, sehingga kualitas sekolah Angkasa khususnya akan memiliki standar yang sama. " Pungkas Danlanud Sut.

Adapun ujian ini adalah tingkat Penyisihan, dari 10 orang tiap mata pelajaran disiapkan untuk seleksi kembali ke tingkat pusat. Turut hadir dalam pembukaan Amso 2022 Kadispers Letkol Adm Aliyus, pengurus Yasarini Cabang Lanud Sut serta Kepala Sekolah SD, SMP Lanud Sut, para guru dan seluruh siswa SMP  Angkasa.(rel)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Meranti  gelar sosialisasi pendapatan dan pemutakhiran data subjek dan objek dan PBB- P2, bagi seluruh RT Se Kecamatan Merbau pada Selasa (15/11/2022). 

Sosialisasi tersebut mengambil tempat di Aula Kantor Camat Merbau, di buka secara resmi oleh Camat Merbau Muhammad Nazir S.Pd, M.Si.

Hadir pada saat itu, selain dihadiri Camat Merbau,  juga hadir Kepala UPT Bapenda Kecamatan Merbau Ismawati S.IP. MM beserta stafnya, juga hadir beberapa orang Kepala Desa, dan Sekdes para RT se Kecamatan Merbau, 

       

Sementara dari bapenda Kabupaten Kepulauan Meranti dihadiri oleh,  Kasubid keberatan dan piutang Nur Cahaya, SE, didampingi Tenaga IT Pahrol, Staf Penagihan Munawir. 

Materi secara umum disampaikan, Nur Cahaya SE, dan Staf Penagihan Munawir.

Kepala UPD Bapenda Kecamatan Merbau Islawadi S.IP.MM dalam sambutan nya mengatakan, sosialisasi pemutakhiran data di Kecamatan Merbau,  pada hari ini kita akan melaksanakan pemutakhiran data yang akan kita  bawa ke Kabupaten Kepulauan Meranti,  penting buat kita untuk mengundang RT, karena RT lebih mengetahui secara langsung tentang pendataan tanah, ucap Ismawati.

Menurutnya, untuk itu kami dari bapenda berharap kepada seluruh RT agar bisa terus mendata tanah di lingkungan nya yang belum di data, tutur Ismawati yang kerap disapa sehari hari ulung itu. 

Sementara Camat Merbau Muhammad Nazir, S,Pd, Msi, dalam sambutan nya mengatakan, sengaja kita undang semua yang berhubungan dengan pemerintah,  guna untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pajak Bumi dan Bangunan, katanya lagi. 

Dalam kesempatan itu mantan Camat Pulau Merbau itu mengakui dirinya baru di lantik pada tanggal 17/10/2022 yang lalu,  sekaligus memaparkan riwayat hidup nya, yang di awali dari pendidikan, sejak 2015 sampai 2021, jelas peri ya kelahiran Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti itu. 

Dirinya berharap, selama saya menjabat menjadi Camat di Kecamatan Merbau saya butuh dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah Desa mau pun masyarakat, harapnya. 

Besar harapan kami dari pemerintah Kecamatan Semoga Kegiatan ini bisa lebih bermanfaat untuk kita,  di karena kan pajak ini sangat berarti sekali untuk meningkatkan APBD kita, karena dengan pajak kita bisa mengecap berbagai  kelebihan, antara lain pembangunan insfratruktur daerah dan wilayah,  katanya, lewat pajak juga kita para aparatur pemerintah seperti RT, RW, dapat bekerja sebagai mana diharapkan bersama, tuturnya. 

Menurutnya lagi, pajak ini sangat penting dan bermanfaat buat kita semua,  saran saya seluruh RT, agar lebih mahir dalam dunia digitalisasi, guna untuk mengimput data, baik itu data tentang pajak maupun data lingkungan nya yang lain, pesan Camat Merbau

Sosialisasi ini merupakan perbekalan buat kita semua terlebih tentang objek pajak,   terutama para RT, agar di saat warganya ada yang bertanya tentang pajak, para RT, bisa lebih detail menjelaskan tentang wajib pajak bagi masyarakat, imbuhnya mengingatkan. 

Dijelaskan nya juga dengan taat pajak, atau membayar pajak yang kecil bisa bermanfaat besar untuk kita semua, 

Untuk itu saya berharap kepada aparatur desa dan RT bisa memberikan pemahaman tentang wajib Pajak kepada masyarakat,  dengan pemahaman masyarakat bisa lebih tau dan jelas tentang penting dan manfaat nya pajak, beber Camat Merbau

Kami juga berpesan kepada aparatur desa dan RT, jika ada kendala dalam mensosialisasikan dan memungut pajak agar bisa lebih cenderung berorientasi dengan bapenda baik itu bapenda di kecamatan maupun kabupaten, pungkas Camat Merbau seraya membuka secara resmi sosialisasi tersebut. 

Untuk diketahui, sosialisasi ini merupakan program keliling yang dilakukan oleh Pemkab Kepulauan Meranti buat setiap Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Meranti, ungkap Kasubid Keberatan dan Piutang Nur Cahaya SE, saat di temui di Kantor Camat Merbau.(Nina/Ali Sanip)

Hingga saat ini, kursi Wakil Walikota Padang masih kosong, belum terisi. DPRD Kota Padang pun tak kunjung menggelar pemilihan. 

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Mastilizal Aye mengakui DPRD Kota Padang belum dapat membentuk panitia khusus pemilihan Wakil Walikota Padang.

Pasalnya, jelas Mastilizal Aye, hingga saat ini Walikota Padang Hendri Septa tak kunjung mengirim nama-nama bakal calon Wakil Walikota tersebut ke DPRD Kota Padang.

"Mekanismenya kan harus dilalui. Partai pengusung bersepakat mengirim nama ke Kepala Daerah, dalam hal ini walikota, nanti walikota mengirimkan nama-nama ke DPRD," ungkap putra Kuranji ini kepada BentengSumbar.com, Senin, 14 November 2022.

Ditegaskan pria yang akrab disapa Aye ini, sejak awal, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang mendukung agar kekosongan kursi segera terisi. 

"Gerindra siap mendukung keberadaan Wakil Walikota di Kota Padang sejak awal. Sebab, Wakil Walikota hak masyarakat dan Gerindra adalah partai yang selalu memperjuangkan hak-hak rakyat," tegas Aye lantang.

Untuk itu, kata Aye lagi, Fraksi Gerindra menunggu keseriusan Walikota Padang memasukan nama-nama calon Wakil Walikota ke DPRD Kota Padang.

"Kami siap memprosesnya di DPRD," kata Aye.

Aye menjelaskan, karena sisa masa jabatan tinggal setahun, maka DPRD Kota Padang harus berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

"Kami akan meminta petunjuk ke Kemendagri, sebab sisa masa jabatan hanya tinggal setahun," tukuknya. (*)

 Lagi-lagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang kembali ukir prestasi. Lapas Kelas IIA Padang dinobatkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Percontohan Manajemen Krisis Komunikasi Pemasyarakatan Tahun 2022, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan NOMOR PAS-21.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Percontohan Manajemen Krisis Komunikasi Pemasyarakatan. 

Hal Ini tentu menjadi kabar yang membahagiakan bagi Lapas Padang untuk terus meningkatkan publikasi berita terbaik dan terpercaya dari Lapas Padang.

Dalam Kegiatan Peluncuran Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Lapas Padang bersama 49 UPT Pemasyarakatan lainnya sebagai 50 UPT Percontohan Manajemen Krisis Komunikasi. Peanugrahan tersebut dihadiri langsung Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Era Wiharto,Bc.I.P.,S.H.. Era Wiharto  di Hotel Discovery Ancol Jakarta, Rabu (9/11). 

Penetapan UPT Percontohan Manajemen Krisis Komunikasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi yang dapat menjaga dan meningkatkan citra positif pemasyarakatan dan menjadi acuan serta dapat memberikan saran dan masukan dalam penanganan krisis komunikasi Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam wilayah yang sama.

Menanggapi hal tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Era Wiharto menyampaikan rasa bangganya. “Alhamdulillah Lapas Padang terpilih menjadi satu-satunya UPT Percontohan Manajemen Krisis Komunikasi Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat dalam kategori pemberitaan essipositif terbanyak di media online,” ungkapnya. 

Menurut Era Wiharto, dari awal kami selalu memperkuat kehadiran kehumasan sebagai ujung tombak pemberitaan bagi Lapas. Semua kegiatan pembinaan, peningkatan layanan yang kita berikan tidak tersampaikan ke masyarakat jika kehumasan tidak jalan, Kami selalu berupaya bersinergi dengan rekan rekan media, sebagai mana motto kami _Lapas Kelas IIA Padang Membangun Bersama Media_ .

Lebih lanjut, Era Wiharto berharap hal ini dapat memacu semangat jajaran untuk lebih giat dalam kegiatan kehumasan dalam rangka meningkatkan citra positif lapas di tengah masyarakat. 

Pada kesempatan ini, Era Wiharto juga mengucapkan “Terima kasih kepada rekan-rekan media, baik media online, media cetak dan televisi yang telah bekerja sama dengan kami dalam pemberitaan pemberitaan terkait Lapas Padang tanpa mengenyampingkan kebebasan jurnalistik, serta beserta seluruh jajaran humas Lapas Padang yang telah bekerja keras. Semoga dengan pencapaian ini, kita semakin terpacu untuk lebih aktif lagi dalam menyampaikan informasi ke publik melalui media online maupun sosial.”

Kalapas Era Wiharto berharap Lapas Padang mampu menjalankan amanah ini dengan baik sehingga menjadi tauladan dan contoh bagi UPT lainnya di wilayah Sumatera Barat. (Rel/Fj)

lintasmedianews.com,Dharmasraya-  Menindaklanjuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan nomor surat 900/997/BKD-2022. Pimpinan beserta Anggota DPRD dengarkan Nota Penjelasan Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Adlisman,S.Sos,M.Si. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Forkopimda, Instansi Vertikal, serta tamu undangan lainnya. Senin,14/11/2022.

Rapat Paripurna yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H  serta di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ir. H. Adi Gunawan,M.M dan Ade Sudarman,S.Pd.

dalam penyampaian nota keuangan yang disampaikan oleh  sekda  dapat  menjadi bahan tambahan informasi dalam melakukan pembahasan Rancangan APBD  tahun 2023. Selain itu  penyampaian nota ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang terukur, objektif dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga Kabupaten Dharmasraya. Pembahasan Ranperda APBD ini berorientasi pada azas manfaat, kepatutan dan kewajaran yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Dalam nota Pembahasan Rancangan APBD tahun 2023,  Sekda Adlisman,S.Sos,M.Si mengatakan apabila rancangan ini sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah diharapkan segera dilaksanakan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak menimbulkan persepsi terjadinya pemborosan anggaran untuk keperluan yang tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H dalam rapat paripurna juga turut menyampaikan agar Ranperda tentang APBD tahun 2023 ini dapat dipelajari secara mendalam, lebih teliti, dan cermat serta meninjau dari semua aspek.(elda)

Bupati Dharmasaya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) didaulat menjadi pembicara pengembangan kelautan dan kemaritiman, pada The Launch of the National Blue Agenda Actions Partnership, yang diselenggarakan dalam rangka G20 Summit, Pecatu Hall 2, Bali Conventions Centre, Senin (14/11/2022).

“Dari 416 kabupaten anggota Apkasi, setidaknya 80% yang memiliki wilayah laut dengan segala peluang dan tantangannya”, ujar Sutan Riska.

Dilanjutkannya, sebagai wilayah yang bersinggungan dengan laut, pihaknya berkepentingan untuk mendidik, mendorong, dan memberdayakan masyarakat di lingkungan laut. 

“Secara strategis, kabupaten yang memiliki laut berhadapan dengan industri-industri besar yang ingin mengeksploitasi laut atau yang memiliki dampak lingkungan terhadap laut, dan samudera, baik terhadap manusia maupun lingkungan, dengan berbagai usahanya, seperti pertambangan, minyak dan gas, dan industri lainnya”, ujarnya.

Kata Sutan Riska, ada dua kata kunci dari inisiatif besar pihaknya dalam hal tersebut, yakni, Aksi dan Kemitraan. 

“Aksi berarti melakukan apa yang direncanakan, bukan apa yang kita lakukan adalah merencanakan. Hal ini merupakan dasar semangat yang kita butuhkan dalam pengelolaan ekonomi di lingkungan laut dan ekonomi di tingkat Kabupaten Kota”, jelas Sutan Riska.

Dirinya mengaku punya cukup rencana, masterplan, kertas kerja biru dan kertas kerja berwarna lainnya. Namun yang dibutuhkan adalah aksi, karena dengan aksi dapat mengukur dampak inisiatif yang dilaksanakan kepada masyarakat.

Kemudian, dengan semangat kemitraan dirinya berharap dapat mengatasi semua tantangan dalam berkoordinasi dengan semua level pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Kami berharap kemitraan ini akan berjalan dengan pola yang lebih kolabiratif dan berorientasi pada aksi”, terangnya.

Dihadapan Resident Coorinator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Valerie Julliand, Sutan Riska juga menguraikan ada stigma bahwa nelayan itu miskin, bekerja secara fisik dan berat, serta tradisional. Anak muda tidak lagi mau jadi nelayan atau pengusaha bidang kelautan. 

Oleh sebab itu katanya, nelayan dan pelaku usaha kelautan perlu diberdayakan secara financial, agar masyarakat bisa melihat bahwa usaha kelautan itu baik dan sejahtera.

“Dengan stimulus financial bisa menarik talenta-talenta terbaik, dari universitas untuk masuk ke ekonomi kelautan sebagai pemain dan mendiseminasi informasi ke generasi muda bahwa menjadi pebisnis maritim bisa lebih kaya daripada menjadi Youtuber”, katanya mengakhiri.

The Launch of the National Blue Agenda Actions Partnership, dalam rangka rangkaian acara G20 Summit di Bali, selain menghadirkan Sutan Riska sebagai salah satu pembicara, juga menampilkan sejumlah ahli, praktisi kemaritiman dan pemegang kebijakan publik, dalam dan luar negeri.(*)

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Raflis menyambut kedatangan Ketua Korpri RI Zudan Arif Fakrullah, serta sejumlah pejabat struktural di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).yang sebelumnya menyambut kedatangan kontingen Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Daerah Istimewa Nangroe Aceh Darulsalam.

Kafilah Kemenko Polhukam yang disambut Sekwan DPRD Sumbar diantaranya, pejabat eselon I Asmarni yang merupakan Staf Ahli Menko Polhukam, selaku ketua KORPRI Kemenko Polhukam, dengan membawa beberapa rombongan seperti, Rakhmat Wakhidin, Rahmad Tirta Febriyan,Aisyah Febriana, dan Anggi Kurniawan

Sekwan Sumbar saat menyambut kontingen didampingi kasubag humas, protokoler dan pusat Dahrul Idris, mengatakan, tetap berkomitmen menyuseskan MTQ VI KORPRI di Ranah Minang.

“Komitment kami di sekretariat DPRD Sumbar tidak akan berubah, tetap akan menyukseskan MTQ VI Korpri tingkat nasional, dengan menyambut dan melayani para kafilah sebaik-baiknya, karena sukses itu barometernya diantaranya ketika tamu tidak mengeluh dan merasa nyaman,” ucap Raflis.Minggu (6/11/2022),

Ucapan Raflis bukan tidak beralasan, tampak sebagai ketua rombongan Asmarni, tampak tersenyum dan merasa nyaman ketika Raflis dan Idris melayani kedatangan rombongan kementrian.

Sekaitan dengan kegiatan penyambutan yang dilakukan sekretariat DPRD Sumbar, Idris mengatakan, Sekwan sejak awal sudah mengistruksikan agar tamu yang datang dilayani dengan baik, jangan sampai ada keluhan.

“Pak sekwan instruksikan pada kami semua agar jangan sampai tamu kecewa, dari mulai mendarat sampai ke penginapan dan nanti pulang juga harus tetap tersenyum,” ulas Idris.

Dia juga mengatakan, atas dasar instruksi tersebut, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan, karena komitment Sekretariat jelas menyuseskan acara MTQ VI Korpri tingkat nasional.

Untuk diketahui MTQ Korpri dilaksanakan 6-13 November 2022, melombakan sembilan cabang lomba dengan 26 Kategori yang diikuti oleh kafilah/perwakilan dari Kementerian, Lembaga dan Provinsi se-Indonesia. Untuk Tema sendiri adalah Korpri Mengaji, Korpri Berkontribusi.(**)

Sejumlah siswa siswi mulai dari tingkat kelas satu hingga kelas  dua sampai kelas lima disuntik Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada Senin (14/11/2022)  pagi.

Suntik tersebut langsung ditanggulangi pihak Puskesmas Teluk Belitung yang mendatangi setiap Sekolah yang ada di sekitar wilayah kerjanya. 

Menurut pihak medis, suntik tersebut guna untuk mengantisipasi penyakit infeksi difhteri tetanus, dan lainnya. 

Pantauan media dilapangan terlihat para medis Puskesmas Teluk Belitung secara antrian melakukan suntikan terhadap anak, mulai dari kelas satu, kelas dua, dan kelas lima sederajat Sekolah Dasar. 

Diharapkan, melalui suntikan ini para anak dan siswa siswi tidak terkena virus tetanus, ucap salah seorang tim medis Puskesmas Teluk Belitung Titin saat dihampiri awak media ini di SD Negeri 1 Teluk Belitung usai memberi suntikan kepada sejumlah Siswa/i tersebut. 

Kepala SD Negeri 1 Teluk Belitung Wan Sendik S.Pd melalui salah seorang gurunya Ita saat dikonfirmasi mengatakan, awalnya kami dari pihak sekolah menerima surat masuk dari pihak Puskesmas Teluk Belitung, mengatakan akan ada suntik Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) buat siswa/i mulai dari tingkat kelas satu, kelas dua, dan kelas lima, ucap Ita. 

Mudah mudahan, melalui proses suntik ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh buat siswa/i kami, dan tidak ada efek samping dalam kesehatan siswa dan siswi kami, tutur perempuan pemakai jilbab dan ramah itu. 

Kepala UPT Dinas Puskesmas Teluk Belitung Apriadi Saputra, AMK saat di konfirmasi terkait manfaat suntik Bulan Imunisasi Anak Sekolah melalui sambungan telfon pesan Wepsetnya pada hari dan tanggal yang sama mengatakan, dasar pelaksanaan surat pemberitahuan pelaksanaan BIAS,  dari Depkes Kab Kep Meranti, dan dilaksanakan di setiap sekolah dasar di Kecamatan Merbau, ucap Apriadi Saputra seraya menjelaskan, anak yang disuntik kelas satu, kelas dua, dan kelas lima.

Menurutnya, imunisasi TD (diphteria tetanus) adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah beberapa penyakit infeksi seperti difteri tetanus, dan batuk Rejang ( pertusis) 

Sedangkan imunisasi TD (Tetanus diphteria) merupakan imunisasi Dt agar anak semakin kebal dengan ketiga penyakit infeksi tersebut, pungkas Apriadi Saputra menjelaskan. (Nina).

 Kebebasan Pers di Indonesia selain berdampak positif  terhadap kehidupan pers dan masyarakat, juga berimplikasi negatif. Salah satunya, menjamurnya jumlah media dan wartawan di Indonesia. Dalam praktiknya, ada media dan wartawan yang mengabaikan Undang-Undang Pers, Kode Etik, dan Aturan Dewan Pers dalam melaksanakan tugas. 

Media-media seperti itu tak jarang menyalahgunakan profesinya, jauh dari profesionalisme, dan beroperasi tidak mengantongi Standar Perusahaan Media dan Standar Kompetensi Wartawan seperti diatur oleh Dewan Pers. Oleh sebagian kalangan, wartawan dan media seperti itu disebut abal-abal.

Wartawan senior Sumbar yang juga mantan Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus di Padang, Minggu (13/11/2022) menyampaikan bahwa wartawan abal-abal adalah istilah bagi narasumber. Tapi bagi kalangan wartawan yang menjaga integritasnya, wartawan abal-abal ini disebut dengan wartawan baru.

"Bagi saya, wartawan baru itu masih memerlukan pembinaan, mereka yang masih sangat membutuhkan pendidikan ilmu jurnalistik, pendidikan perilaku wartawan, peningkatan kompetensi dan bergabung dalam organisasi profesi wartawan," kata Heranof, Minggu (13/11/2022)

Ada tiga hal yang perlu dicatat apabila seseorang itu menyatakan profesinya sebagai wartawan. Pertama, dia harus punya ilmu tentang jurnalistik. Kedua, dia harus memahami kode etik jurnalistik. Karena, tidak ada profesi di dunia ini yang tidak mempunyai kode etik. 

"Pengacara, dan dokter yang merupakan profesi top sekali pun, punya kode etik yang harus dipatuhi. Begitu juga dengan wartawan. Kalau wartawan tidak punya ilmu tentang jurnalistik dan tidak memahami kode etik jurnalistik, maka dia bukan seorang wartawan," ujar Heranof. 

Kemudian yang ketiga, wartawan itu punya organisasi. Di Indonesia, ada 26 organisasi wartawan. Namun yang diakui sebagai organisasi yang terverifikasi oleh Dewan Pers, hanya PWI, AJI, IJTI, SMSI dan AMSI. "Terserah mau pilih organisasi yang mana," ungkap Heranof. 

Istilah wartawan abal-abal, sebut Heranof, muncul di era Ketua Dewan Pers dijabat oleh Yosep Stanley Adi Prasetyo. Dimana ketika itu, banyak oknum wartawan yang tidak punya identitas, organisasi dan berintegritas. Identitas yang dimaksud adalah medianya terverifikasi dan wartawannya berkompeten. 

"Dua (media terverifikasi dan wartawan berkompeten) hal ini lah yang menjadi identitas bagi Dewan Pers, disamping setiap wartawan itu harus menjaga integritasnya. Kalau ada di luar hal itu, bisa diistilahkan sebagai wartawan abal-abal menurut Dewan Pers. Wartawan abal-abal inilah yang merusak profesi wartawan," katanya.

Heranof menyampaikan bahwa apapun itu profesinya, baik itu dokter, pengacara, polisi dan TNI, atau profesi apapun itu, dia wajib menjaga integritasnya. Bagi profesi wartawan, itu kembali bagaimana dia menjaga integritasnya. Ada yang memilih bekerja di media mainstream seperti radio, televisi, dan media cetak. 

Oleh publik atau masyarakat, media mainstream dianggap masyarakat sebagai media yang memiliki budaya kerja yang baik. 

Nah, budaya kerja yang baik itu tentunya akan terakumulasi pada dirinya, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang baik. Dan, pribadi yang baik tentunya menghasilkan karya-karya yang bermutu. "Itu logika berpikirnya," ujar Heranof. 

Pensiunan RRI itu juga menyorot karya wartawan abal-abal yang tidak bermutu dan merugikan pihak lain. Wartawan abal-abal, kata dia, sering kali berkolaborasi dengan LSM untuk mendapatkan data lembaga negara. Dan, data tersebut kemudian dijadikan sebagai negosiasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. 

"Negosiasi yang dimaksud di sini adalah seperti tanda kutip. Misalnya, meminta uang agar data yang didapat tidak dibocorkan ke publik. Ini sama dengan menakut-nakuti dan bisa dikatakan ini perbuatan pemerasan dan bisa dilaporkan ke polisi. Tapi kalau dia bukan wartawan abal-abal dan medianya terverifikasi Dewan Pers, bisa dilaporkan ke Dewan Pers," katanya. 

Saat ini, katanya melanjutkan, memang sulit memberantas wartawan abal-abal. Karena dia bukan bakteri. Wartawan abal-abal ini bisa dilihat dari perilaku dan produk beritanya. Kalau beritanya salah, maka akan ketahuan bahwa wartawannya abal-abal  dan tidak memahami tentang jurnalistik. Sedangkan perilakunya, bisa dilihat dari dia sebagai masyarakat dan sebagai wartawan.

"Kalau kami di PWI, selain ada kode etik wartawan, juga ada kode perilaku. Karena, wartawan itu tidak hanya menjaga kualitas beritanya, tapi juga menjaga perilakunya. Itulah aturan yang dikeluarkan PWI. Kode perilaku ini harus dijaga oleh semua anggota PWI di mana pun," bebernya. 

Heranof pun juga mengajak semua instansi, baik pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta untuk tidak perlu melayani wartawan abal-abal, termasuk untuk negosiasi. "Sejatinya, wartawan itu bukan negosiator, wartawan itu adalah pewarta atau mencari berita untuk dilaporkan. Kalau ada wartawan abal-abal, sebaiknya tidak perlu dilayani," ujarnya. 

Saat ini, sebut Heranof, Dewan Pers terus gencar melakukan verifikasi media dan sertifikasi wartawan guna menghilangkan terminologi wartawan abal-abal. Dan, memang diakuinya, istilah wartawan abal-abal ini sulit dihilangkan. Karena, perkembangan wartawan di era digitalisasi saat ini seperti jamur di musim hujan. 

"Jumlah wartawan beriringan dengan jumlah media tempat wartawan bekerja. Tentunya, ini butuh waktu yang panjang bagi Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap media dan juga wartawannya, meskipun sudah ada organisasi dan lembaga pendidikan yang memiliki izin dari Dewan Pers untuk melakukan sertifikasi kepada wartawan," katanya. 

Di Indonesia, sebutnya, ada beberapa organisasi yang diberikan izin untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan atau UKW, yaitu PWI, AJI, IJTI dan juga organisasi media online seperti AMSI dan SMSI, termasuk RRI dan beberapa perusahaan pers. Bahkan di Sumbar, Harian Singgalang dan Padang Ekspres boleh menyelenggarakan UKW.  

Namun yang disayangkan, di tengah adanya banyak organisasi dan perusahaan pers yang tersebar di Indonesia mendapatkan izin dari Dewan Pers untuk menyelenggarakan UKW, ternyata ada juga lembaga yang mengeluarkan sertifikasi untuk wartawan. Lembaga ini sudah 2 tahun mengeluarkan sertifikasi untuk wartawan.

Dewan Pers, sebut Heranof, sudah mengeluarkan sikap usai melakukan pertemuan dengan organisasi wartawan. Hasilnya, Dewan Pers meluruskan, bahwa sertifikasi wartawan harus dilakukan oleh lembaga Pers, tidak bisa oleh lembaga yang mengurus semua lapangan pekerjaan seperti lembaga tersebut.

Sikap Dewan Pers ini juga ditegaskan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Usman Kanson, yang menyatakan bahwa Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang sah dan diakui pemerintah dalam melakukan uji kompetensi wartawan. 

"Wartawan itu profesi yang unik dan tersendiri. Lembaga itu sertifikasi untuk orang yang sedang mencari pekerjaan atau akan bekerja. Kalau wartawan kan dia sudah bekerja dan hanya butuh disertifikasi. Dan, sertifikasi itulah yang dikeluarkan Dewan Pers melalui organisasi pers. Jadi, tidak bisa sertifikasi wartawan dikeluarkan oleh lembaga lain," pungkas Heranof. (*)