Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok




Padang.Lintas Media News.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Sumbar Irsyad Syafar mengatkan,kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar)Tahun 2023, masih perlu dipertajam dan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.

Proyeksi pendapatan terutama pendapatan transfer yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2023, masih belum disesuaikan dengan alokasi TKDD yang diterima pada tahun 2023.Jelas Irsyad Safat saat memimpin rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD di ruang rapat utama DPRD Sumbar .Selasa (2/11/2022).

Dikatakan Irsyad Safar.Alokasi anggaran untuk program unggulan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 masih belum proporsional dan berkeadilan pada setiap daerah di Kabupaten/Kota.

"Demikianlah beberapa kondisi yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2023 yang juga dapat nanti menjadi pedoman bagi Fraksi untuk penajaman Pandangan Umum Fraksinya," kata Irsyad.

Menurut Irsyad Syafar,dalam nota pengantar yang disampaikan oleh gubernur tersebut, proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.264.045.360.018,- belanja daerah sebesar Rp. 6.544.045.369.018,- dan pembiayaan daerah sebesar Rp. 
300.000.000.000,-.

"Sehubungan dengan hal tersebut, tentu Fraksi-Fraksi telah mendalami muatan Ranperda tentang APBD Tahun 2023, mengidentifikasi semua permasalahan dalam pembangunan daerah serta memperhatikan regulasi yang terkait dengan pembentukan APBD, yang digunakan dalam penyusunan Pandangan Umum Fraksi," imbuh Irsyad Syafar.

Dalam pandangan fraksi terhadap RAPBD 2023. Fraksi Gerindra mengaku kecewa karena belum ada upaya maksimal dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menarik dana pusat dengan maksimal.

"Gerindra meminta dan mendesak Gubernur agar lebih serius dan sungguh 
sungguh melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk 
mendapatkan anggaran anggaran APBN untuk membiayai pembangunan strategis 
daerah," kata Jubir fraksi Gerindra Ismunandi Syofian.

Selanjutnya pandangan dari fraksi PKS melalui juru bicaranya meminta Pemprov Sumbar memperhatikan dampak dari pandemi Covid 19.

"Walau situasi kondisi masyarakat mulai membaik, diharapkan Pemda tetap memberikan perhatian terhadap pandemi Covid dan meningkatkan Standar Pelayanan Minimal sesuai amanat UU no 23 tahun 2014 dan Perda no 2 tahun 2018," kata jubir fraksi PKS.

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, meminta penjelasan Gubernur kenapa bisa terjadi yang mana belanja daerah 
lebih besar dari pada pendapatan daerah. 

"Meskipun defisit dapat ditutupi dengan pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, maka dari hal ini tentunya harus menjadi kajian ulang dengan perhitungan cermat serta sebagai 
bahan evaluasi nantinya," kata jubir fraksi Partai Demokrat.

Fraksi PAN menyorot isu disisi kesehatan dimana terjadi wabah gangguan ginjal akut di Sumatera Barat. dari 300 kasus kita berada diposisi ke 4 se Indobesia sejak Agustus 2022 sudah 28 kasus yang sudah terjadi dimana angka kematian mencapai 13 orang, 7 dinyatakan sembuh dan 8 orang masih dalam perawatan intensif, hal ini disebakan oleh karena pemakaian obata-obatan sediaan syrup. 

"Untuk itu mohon penjelasan Gubernur 
terhadap obat obat yang beredar di Toko Obat dan Apotik, terhadap penanganan 
pasien yang dirawat di Rumah Sakit M. Jamil, serta biaya pengobatan yang tidak 
ditanggung oleh BPJS Kesehatan," kata jubir fraksi PAN.

Senada dengan PAN, fraksi Golkar juga menyoroti isu gagal ginjal akut yang terjadi di Sumbar. Golkar mempertanyakan, apa kebijakan Pemprov Sumbar yang bersifat preventif untuk menangani masalah tersebut.

"Kami dari Fraksi Partai 
GOLKAR memahami bahwa Pemerintah Pusat memang belum mengumumkan 
Gagal Ginjal Akut Bagi Anak termasuk kedalam Kejadian Luar Biasa (KLB), 
tetapi kita di Provinsi Sumatera Barat hendaknya harus cepat tanggap untuk 
mencegah merebaknya kasus ini," kata jubir fraksi Golkar.

Fraksi PPP - Nasdem katakan, saat ini terjadi kelangkaan pupuk subsidi di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan yang lebih memberatkan masyarakat sekarang adalah tingkah laku Distributor pupuk terhadap kios pengecer yang diharuskan mengambil pupuk non subsidi yang akan dijual kepada kelompok/ 
masyarakat berekonomi rendah.

"Untuk itu Fraksi PPP-NasDem meminta 
kepada Gubernur atau dinas terkait agar distributor pupuk ini tidak menjual pupuk non subsidi kepada kios pengecer/kelompok tani disaat ekonomi masyarakat sedang tidak stabil, mohon tanggapan dan 
penjelasannya," kata jubirnya.

Terakhir fraksi PDI P - PKB menyorot mengenai Pendapatan Daerah, yang masih ditopang oleh pendapat asli daerah sektor pajak yang sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, sementara didalam nota keuangan tentang permasalahan utama pendapatan daerah disebutkan upaya untuk melakukan optimalisasi 
penerimaan pajak daerah semakin sulit dikarena daya beli masyarakat terutama untuk membeli kendaraan baru.

"Kami fraksi PDI P - PKB mohon penjelasan gubernur akan hal ini dan apa jalan keluarnya, kata jubir fraksi PDI P - PKB.

Rapat paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, dihadiri  Wakil Gubernur Audy Joinaldy ,Sekwan Raflis serta Kabag Persidangan dan Perundang- undangan Zardi Syahrir.
(st)

PADANG,Lintas Media News.
SMK Semen Padang yang berada di bawah naungan Yayasan Igasar Semen Padang, mendeklarasikan program Anti Perundungan/Bullying dan Stop Kekerasan yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka Belajar. 

Deklarasi program tersebut, ditandai dengan pembukaan kegiatan Roots Day dan pembentukan Duta Anti Perundungan/Bullying dan Stop Kekerasan, serta pembubuhan tanda tangan oleh warga sekolah SMK Semen Padang yang digelar 21 Oktober 2022 di halaman Yayasan Igasar Semen Padang. 

Kegiatan tersebut, dihadiri Ketua Yayasan Igasar Semen Padang, Hari Utama dan Kepala Sekolah SMK Semen Padang, Gusriadi, dan seluruh jajaran guru dan staf SMK Semen Padang, serta seluruh kepala sekolah di lingkungan Yayasan Igasar Semen Padang, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumbar. 

Hari Utama mengapresiasi SMK Semen Padang yang telah mendeklarisikan dan membentuk Duta Anti Perundungan/Bullying dan Stop Kekerasan. Ia berharap, apa yang dilakukan SMK Semen Padang ini dapat diteruskan oleh sekolah lainnya yang ada di Yayasan Igasar Semen Padang. 

Namun begitu, Harry mengingatkan bahwa deklarasi ini benar-benar diwujudkan dan jangan sampai ada perundungan dan kekerasan yang terjadi di SMK Semen Padang. "Jangan hanya dideklarasikan saja, tapi harus dibuktikan. Ini tantangan buat semuanya," kata Hari, Senin (31/10/2022). 

Kepala Sekolah SMK Semen Padang, Gusriadi mengatakan, deklarasi ini merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, yaitu Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa melalui kurikulum Merdeka Belajar. 

Salah satu kegiatannya adalah adanya program anti perundungan dan stop kekerasan di sekolah. Oleh sebab itu, pihaknya pun menbentuk sebanyak 30 siswa untuk dijadikan sebagai Duta Anti Perundangan/Bullying dan Stop Kekerasan di SMK Semen Padang. 

"Duta ini kami bentuk, karena kami ingin 
semua siswa kami betul-betul menerapkan apa sebenarnya anti bullying. Pembentukan duta ini sudah kami siapkan dengan matang. Mulai dari perencanaan, dan sosialisasi dari intansi terkait, termasuk para guru juga ikut dimotivasi," kata Gustiadi. 

Sosialisasi ini, katanya melanjutkan, dilakukan pada 10 Oktober kemarin oleh LPA Provinsi Sumbar. Selain sosialisasi, LPA juga memberikan pembekalan kepada para duta. Dan tentunya, bagi para duta anti perundungan ini, pembekalan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka nantinya. 

"SMK itu intinya menyiapkan tenaga kerja dan dunia kerja itu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki karakter dan sikap yang baik disamping skill. Makanya, kami di SMK Semen Padang mendeklarasikan anti perundungan dan stop kekerasan. Dan ini penting bagi sekolah dan juga semua siswa," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Kurikukum SMK Semen Padang, Desi Selfia. Kata dia, duta anti perundungan ini penting basi sekolah maupun siswa, karena dengan adanya perundungan bisa menyebabkan siswa tidak berkembang dan tentunya ini tidak sesuai dengan profil pancasila.

"Jadi, ini yang digalakkan pemerintah sebenarnya. Dengan program anti bullying ini, mereka yang duta ini bisa mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, dan setelah itu mereka bisa menyimpulkan apa antisipasi mereka sendiri untuk mengatasi keadaan-keadaan yang mereka lihat," katanya. 

Program anti bullying ini, lanjut Desi, dari siswa untuk siswa. Artinya, ketika siswa yang menjadi duta anti perundungan dan stop kekerasan ini menemukan adanya perundungan dan kekerasan di sekolah, maka siswa tersebut akan mencarikan solusi apa yang terjadi dikalangan mereka masing-masing. 

Setelah solusi didapatkan, maka siswa yang menjadi duta ini juga yang akan menggalakkannya solusi yang didapat ke sesama mereka. "Harapannya, anti bullying dan stop kekerasan ini tidak hanya dapat diterapkan di sekolah, tapi juga di lingkungan tempat tinggalnya," ujar Desi.

Pemilihan duta ini, sebut Desi, dilakukan melalui angket yang disebar dan dikumpul. Ada beberapa kriteria yang dinilai oleh fasilitas guru yang sebelumnya mengikuti pelatihan untuk program anti bullying ini. "Kemudian dari angket yang tersebar, didapatlah 30 dari 235 siswa yang ada di SMK Semen Padang," ujarnnya.

Ketua LPA Provinsi Sumbar, Eri Gusman yang sebelumnya hadir memberikan pembekalan kepada duta anti perundungan, mengapresiasi SMK Semen Padang yang telah mendeklarasikan program anti perundungan/Bullying. Karena, perundungan dan kekerasan dapat menghambat tumbuh kembang anak, seperti mentalnya terganggu, dan membuat anak tidak percaya diri. 

"Program anti perundungan dan kekerasan berbasis sekolah ini programnya Pak Nadhim (Mendikbudristek). Program ini tujuanya, bagaimana anak-anak tethindar dari perundungan, sehingga abak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik, serta percaya diri. Dulunya, program ini ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan," katanya didampingi Wakil Ketua LPA, Erdawati.

Perundungan, kata Erdawati menambahkan, memang hal kecil, tapi dampaknya luar biasa. Bahkan, anak menjadi minder, anak menjadi nakal itu karena perundungan. Anak menjadi tawuran itu juga karena perundungan. "Perundungan tanpa disadari itu terjadi di sekolah. Oleh guru sendiri, dan oleh masyarakat sekolah," katanya. 

Untuk itu, sebutnya, program anti perundungan ini digalakkan di sekolah, agar sekolah dapat menjadi zero perundungan, sehingga siswa tidak lagi menjadi korban perundungan. Karena, korban perundungan ini biasanya menjadi pelaku, dan pelaku juga menjadi korban. "Begitu bentuk rantai perundungan ini, sehingga sulit bagi kami untuk memutusnya," ujarnya. 

Guru SMP Negeri 1 Padang itu menambahkan dengan adanya gerakan bersama seperti deklarasi duta anti perundungan dan stop kekerasan berbasis sekolah yang dilakukan SMK Semen Padang ini, maka diharapkan para duta ini nantinya dapat menjadi pelopor dan pelapor.

"Duta ini nantinya akan mengajak teman-temanya untuk tidak melakukan perundungan dan duta ini juga memberikan penguatan kepada teman-temanya untuk tidak melakukan perundungan. Dan, para duta ini juga nantinya mencegah terjadinya perundungan. Itu tugas duta perundungan ini," pungkasnya.(*)


Padang,Lintas Media News.
Bertepatan dengan tanggal 1 November 2022, jajaran Polisi Militer Angkatan Udara memperingati Hari  perayaan Ke 76. Bertempat di Lapangan apel Mako Lanud Sutan Sjahrir, upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Militer  Angkatan Udara ( POMAU)  ke-76,  langsung dipimpin oleh Komandan Lanud Sut Kolonel Nav Saeful Rakhmat, Padang, Selasa (1/11/2022).

Dalam sambutanya Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S. E., M.P.P., CSFA., yang dibacakan oleh Komandan Lanud Sut Kolonel Nav Saeful Rakhmat menyampaikan "Mengambil momentum di usia POM AU yang ke-76 tahun ini, saya ingin menggugah kembali semangat pengabdian segenap Polisi Militer Angkatan Udara. Saya juga ingin mengingatkan akan bentuk tantangan yang akan kalian hadapi ke depan yang selama dua tahun terakhir, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menjadi ujian berat bagi seluruh bangsa, termasuk bagi negeri kita, Indonesia.
Dikatakan, " Kini, di saat pandemi mulai mereda, kita kembali menghadapi tantangan baru, yaitu upaya pemulihan perekonomian global di tengah dinamika perkembangan lingkungan strategis, dengan intensitas yang tidak terbayangkan sebelumnya. Seiring ketidak-stabilan situasi tersebut, berbagai negara dibayangi ancaman resesi, krisis energi, dan bahkan krisis pangan, yang kemudian juga dapat berdampak pada meningkatnya aksi kejahatan dan kriminal di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. " Ungkapnya.

Maka, dikatakan Kasau, POM AU harus lebih peka dan lebih menyiapkan diri dalam mengantisipasi berbagai kondisi tersebut serta harus dapat menjadi teladan bagi prajurit lainnya, dalam kedisiplinan dan dalam tertib hukum, demi terlaksananya tugas-tugas sesuai norma dan aturan yang berlaku. "Tegas Kasau.
POMAU sebagai etalase terdepan TNI Angkatan Udara, harus bisa menjadi teladan terutama dalam hal kedisiplinan, harus terus mengasah dan mengembangkan diri, dan harus mengutamakan kejujuran, keadilan, dan sifat humanis dalam setiap perbuatannya.

" Dengan komitmen bersama, kegigihan keluarga besar POM AU, maka kedisiplinan prajurit TNI Angkatan Udara akan dapat terus ditingkatkan, guna mewujudkan TNI Angkatan Udara sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan. " Pungkasnya.(rls)


Padang, Lintas Media News
Pemprov Sumbar bertekad dan berkomitmen mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba hingga ke pelosok desa dan nagari dengan mewujudkan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Penegasan itu disampaikan Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi ketika memberikan sambutan di hadapan 1.350 Kepala Desa/Wali Nagari dalam Rapat Kordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan Desa/Nagari se Sumbar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Hotel Premiere Grand Zuri, Kota Padang, Senin (1/11/2022).

Hadir dalam acara ini Kapolda Sumbar yang baru Irjen Pol Suharyono, Danrem 032/Wirabraja, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Danlantamal II Padang, Bupati/Walikota se Sumbar, dan Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH., Kadis PMD/N Kabupaten/Kota, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Sumbar Desrianto Boy, S.Pd.M.Si.,dan utusan Pendamping Profesional Desa.

Menurut Gubernur Buya Mahyeldi, Narkoba adalah kejahatan luar biasa yang menjadi masalah di seluruh dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar menjadi target pasar Narkoba, terutama generasi muda. “Narkoba adalah musuh nyata yang mengancam sendi kedupan masyarakat, termasuk di desa atau nagari. Karena itu pencegahan harus dilakukan secara masif dan intensif, dan peran Kepala Desa/Wali Nagari sangat penting dalam menciptakan desa/nagari bersih dari Narkoba,” kata Gubernur Mahyeldi.

Kata Gubernur Mahyeldi, sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2020, maka Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota harus melaksanakan Rencana Aksi P4GN berupa 6 Aksi Generik dan 26 Aksi Khusus. Aksi Generik antara lain penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkoba, prekursor narkotika kepada pejabat negara, ASN, TNI/Polri dan masyarakat. Juga pembentukan Satgas danrelawan anti narkotika serta pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika kedalam materi lembaga pendidikan.

“Desa Bersinar adalah program yang difasilitasi dengan Dana Desa, yang merupakan upaya pencegahan dan penanganan Narkoba di desa yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintahan Desa/Nagari bersama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa/nagari. Keberhasilannya bisa diukur dengan sejauh mana masyarakat paham serta ikut mencegah Narkoba, terdapatnya Satgas atau relawan anti narkoba, bagaimana Puskesmas juga terlibat dalam rehabilitasi pengguna Narkoba dan menurunnya tingkat kerawanan wilayah,” ujar Gubernur Buya Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar Amasrul, SH dalam laporannya mengatakan, bahwa dalam Rakor antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan Desa/Nagari se Sumbar ini dibahas bagaimana seluruh elemen ikut serta untuk mewujudkan Desa/Nagari Bersinar. Sehingga nara sumbernya ditampilkan adalah yang berkompeten di bidangnya yaitu dari Polda Sumbar, BNN, Dinas Kesehatan dan Perguruan Tinggi.

Kata Amasrul, sejauh ini sudah ada 28 desa, kelurahan dan nagari yang telah melaksanakan program Desa Bersinar di Sumbar. Ke-28 Desa Bersinar itu adalah Kelurahan Olo Ladang, Kelurahan Pegambiran Ampalu dan Kelurahan Rawang (Kota Padang), Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kelurahan Ibuh, Kelurahan Koto Tangan, Kelurahan Tiaka, Kelurahan Pakan Sinayan, Kelurahan Parit Rantang (Kota Payakumbuh), Nagari Sungai Buluh Selatan (Kabupaten Padang Pariaman), Desa Sijantang, Desa Sikalang, Desa Lunto Timur, Desa Rantih, Desa Silungkang Tigo, Desa Balai Batu Sandaran (Kota Sawahlunto), Nagari Koto Baru, Nagari Tanjung Bingkuang, Nagari Jawi Jawi Guguk, Nagari Talang, Nagari Salayo, Nagari Koto Anau (Kabupaten Solok), Nagari Aua Kuniang, Nagari Kinali, Nagari Lingkuang Aua, Nagari Kapa dan Nagari Aia Gadang (Pasaman Barat).

Pemprov Sumbar meyakini masih banyak lagi Desa/Nagari dan Kelurahan yang sudah berproses atau sudah mendeklarasikan sebagai Desa Bersinar, namun belum dilaporkan ke Pemprov dan BNN. Dengan terus menggaungkan semangat bela negara, Pemprov Sumbar ingin mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas program dalam mewujudkan Desa Bersinar untuk Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan. (*)


Padang,Lintas Media News.
Sebagai bentuk kepedulian PT Semen Padang terhadap kebersihan obyek wisata Pantai Padang, PT Semen Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, menyerahkan bantuan bak sampah terpilah kepada Dinas Pariwisata Kota Padang, Senin (31/10/2022).

Bertempat di Tugu Merpati Perdamaian, bantuan bak sampah itu diserahkan oleh Staf Keuangan dan Umum CSR PT Semen Padang, Meli Agustini, kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang diwakili oleh Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi & Kemitraan, Ihsanul Rizki. 

Selanjutnya, bantuan bak sampah dari perusahan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, diserahkan oleh Ihsanul Rizki kepada Jabatan Fungsional Adiratama Parekraf, Dinas Pariwisata Kota Padang, Tri Pria Anugerah. 

Penyerahan bak sampah terpilah itu juga disaksikan sejumlah staf PT Semen Padang yang terdiri dari Staf Hubungan Kelembagaan Unit Humas & Kesekretariatan, Oktaveri, dan Environment Monitoring Officer Unit SHE, Ferdy Dinardo. 

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati menyatakan bantuan bak sampah terpilah ini diberikan sebagai bentuk kepedulian PT Semen Padang terhadap kebersihan Pantai Padang. Ia berharap bantuan bak sampah ini bisa menanggulangi permasalahan sampah di Pantai Padang.

"Pantai Padang ini merupakan pusat pariwisata di Kota Padang dan tentunya kebersihan di sekitar Pantai Padang ini perlu menjadi perhatian bersama, supaya pengunjung yang datang ke Pantai Padang ini bisa betah berlama-lama untuk menikmati keindahan alam yang ada di Pantai Padang," kata Anita.

Lebih lanjut Anita menyampaikan bahwa bantuan bak sampah terpilah ini diserahkan, juga sebagai upaya Semen Padang dalam mendukung Pemko Padang untuk pemilahan sampah. "Untuk itu, diharapkan juga agar masyarakat ikut melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke bak sampah," ujarnya.

Pemilahan sampah ini, sebut Anita, juga sesuai dengan program Nabuang Sarok Semen Padang yang diluncurkan perusahaan saat HUT ke-64 Pengambilalihan Pabrik Semen Padang dari tangan Belanda. Dan program ini, juga dapat mendukung Pemko Padang untuk menanggulangi persoalan sampah. 

"Artinya, melalui program Nabung Sarok ini, Semen Padang mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Kemudian, sampah yang dipilah ditabungkan ke Nabung Sarok dan masyarakat akan mendapatkan poin dari setiap sampah yang ditabung," tutur Anita. 

Dan, poin yang didapat dari aplikasi Nabuang Sarok itu, nantinya bisa ditukar dengan berbagaj reward yang disediakan di aplikasi Nabung Sarok. "Nah, bagi Semen Padang, sampah yang dipilah itu akan dimanfaatkan untuk mensubsitusi bahan bakar batubara," ujarnya.

Staf Keuangan & Umum CSR Semen Padang, Meli Agustini menambahkan bahwa bantuan bak sampah terpilah untuk Pantai Padang ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT Semen Padang. "Ini program TJSL perusahaan untuk lingkungan," katanya.

Jabatan Fungsional Adiratama Parekraf, Dinas Pariwisata Kota Padang, Tri Pria Anugerah mengapresiasi PT Semen Padang yang telah menyalurkan bantuan bak sampah untuk Pantai Padang. Karena, bantuan bak sampah terpilah ini sangat dibutuhkan di Pantai Padang.

Saat ini, kata dia, ada beberapa titik bak sampah yang ditempatkan di sepanjang Pantai Padang, tapi kondisinya sudah banyak yang rusak. "Dan, tentunya bantuan bak sampah terpilah dari Semen Padang ini akan bisa menggantikan beberapa bak sampah yang rusak di sepanjang Pantai Padang," katanya. 

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi & Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Ihsanul Rizki. Kata dia, dengan adanya bantuan bak sampah terpilah dari Semen Padang ini, tentunya akan dapat mengatasi masalah sampah di sepanjang Pantai Padang. 

"Sampah di Pantai Padang ini jumlahnya cukup banyak. Dalam sehari, ada tiga sampai empat kontainer sampah yang dihasilkan. Dan, pada umumnya jadi timbunan sampah di TPA, tidak bisa dipilah. Karena, banyak masyarakat atau pengunjung pantai yang membuang sampah tanpa pemilahan," katanya. 

Makanya, tambah Ihsanul, dengan adanya bantuan bak sampah terpilah ini, masyarakat atau pengunjung diharapkan dapat membuang sampahnya sesuai dengan kategorinya, supaya bisa didaur ulang dan bernilai ekonomis. "Kalau sampahnya organik, dibuang di bak sampah organik. Begitu juga dengan sampah an organik," pungkas Ihsanul. (*)



Padang.Lintas Media
Upaya penanganan dan pencegahan penyakit gagal ginjal pada anak usia dini di Sumatera Barat (Sumbar),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melalui Komisi V menggelar rapat bersama mitra di ruang rapat Komisi V DPRD Sumbar, Senin, (31/10/ 2022).

Wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, pihaknya meminta kejelasan kasus atau penyakit gagal ginjal pada anak usia dini, karena berkesinambungan dalam upaya penanganannya.

“Kita minta kejelasan soal kasus ini, karena jangan sampai buat masyarakat jadi khawatir,” ujar Irsyad Syafar

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar Daswanto mengatakan, pihaknya mendorong pihak RSUP M Djamil Padang memberikan kemudahan atau peningkatan pelayanan kepada pasien anak usia dini ini, karena dikhawatirkan masalah administrasi jadi terhambat pelayanan yang tidak diinginkan.

“Kita tidak ingin mendapatkan laporan adanya pasien tidak mendapatkan pelayanan optimal, karena kekurangan biaya. Kita minta lakukan penanganan sesuai prosedurnya,semua biaya akan diupayakan pemerintah daerah,” ujar Daswanto

Menurut Daswanto, pihaknya meminta BPOM unitnya di Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Sumbar, karena upaya penanganan kasus gagal ginjal akut harus cepat ditangani.

“Kita minta semua pihak melakukan sosialisasi edukasi kesehatan kepada masyarakat, agar upaya pencegahan ditingkatkan, agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

Rapat bersama mitra komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dihadiri anggota Komisi V DPRD Sumbar Ismet Aziz, Afrizal, Gustami Hidayat, Hardinalis Kobal, Hidayat dan Muhayatul. (St)



Solok Lintas Media News.
Berdasarkan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan Badan Pengawas pemilihan umum Republik indonesia nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan  Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019.

Bahwa setelah Bawaslu Kota Solok melaksanakan rapat pleno penetapan nama- nama  panwaslu kecamatan terpilih pada tanggal 24 oktober 2022 
maka pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan Kota Solok , pada tanggal 26 Oktober 2022 secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih.

Panwaslu kecamatan terpilih dari Kecamatan Lubuk Sikarah
1.Qorry Hermayanto
2.Andri Anas
3.Syarif Hidayat
Kecamatan Tanjung Harapan
1.Rama Setiawan
2.Jhon Hendri
3.Irva Deri


Ketua Bawaslu Kota Solok Troati, S.Pd.resmi Melantik Panwaslu Kecamatan se-Kota Solok sebanyak 6 orang ,
Pelantikan ini di hadiri Bapak Beni Aziz , Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ,Agustin Melta. S.sos, Sekretaris Bawaslu Kota Solok serta Forkopimda  Kota Solok, Jumat 28 Oktober 2022 di Primier Hotel Syariah.

Setelah pelantikan , Anggota Panwaslu Kecamatan diberikan Pembekalan terkait Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan dan Materi - materi lainnya dari Narasumber. kegiatan ini berlangsung selama dua hari(28 - 29 Okt 2022).

Dalam sambutan ,Torti S.Pd, menghimbau kepada Panwaslu kecamatan yang sudah dilantik untuk bekerja sesuai aturan dan profesinal serta mempunyai integritas yg tinggi.( Karta)



Padang,Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi pada rapat paripurna dewan,Senin (31/10/2022) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .

Rapat paripuna tersebut dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar didampingi wakil ketua Suwirpen Suib dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah.

Wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, Gubernur bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyepakati KUA-PPAS Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2023.

"Tahun 2023 kondisi perekonomian global, regional dan nasional dibayang-bayangi dengan munculnya resesi global yang pasti akan berdampak ke daerah, bahkan Presiden Republik Indonesia sudah mengingatkan kita semua, untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi global tersebut," ujar Irsyad Syafar


Menurut Irsyad Syafar, APBD tahun 2023, perlu dimasukkan program dan kegiatan  mengantisipasi dampak krisis ekonomi tersebut. Jangan sampai, pola penanganan dampak Covid-19 pada tahun-tahun kemaren melalui recofusing anggaran, terulang kembali dalam penanganan dampak krisis ekonomi. Perlu ada perencanaan dan antisipasi yang kita siapkan pada APBD Tahun 2023, sehingga tidak dilakukan lagi recofusing anggaran pada tahun berjalan," ujarnya

Lanjut Irsyad Syafar, KUA-PPAS Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah tahun 2023 diprioritaskan pada 3 (tiga) sektor, yaitu pertanian, industri pengolahan dan akomodasi serta makanan.Sedangkan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2019, diamanatkan untuk memberikan prioritas alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 beserta dampaknya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyelerasan kembali dalam Ranperda APBD Tahun 2023.

"Sesuai dengan data BPS, pada Tahun 2021 terdapat sebanyak 1.56 % penduduk miskin ekstrem di Sumatera Barat dengan jumlah mencapai 85.292 orang. Mereka betul-betul tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya bantuan dari Pemerintah atau pihak lain. Dalam KUA-PPAS Tahun 2023 belum nampak program dan kegiatan yang jelas untuk penduduk miskin ekstrem.Kami mengharapkan Fraksi-Fraksi untuk dapat mendalami muatan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan memformulasikan Pandangan Umum Fraksi yang komprehensif dengan memperhatikan KUA-PPAS Tahun 2023 yang telah disepakati Bersama dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022," ujarnya

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan, tahun anggaran 2023 merupakan tahun ketiga
dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat
2021-2026. Karena itu, kebijakan pembangunan
tahun 2023 haruslah menjadi keberlanjutan dari
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 guna
mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan.

"Kami menyadari masih banyak kebutuhan
pembangunan dan permintaan masyarakat yang
masih belum dapat kita alokasikan pendanaannya. Namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia,
kita mengalokasikan anggaran berdasarkan skala
prioritas pembangunan dan penyelenggaraan
urusan wajib pemerintahan dengan memperhatikan
sinergitas program dan kegiatan Provinsi dengan
kebijakan Pemerintah," ujar Mahyeldi

Tampak rapat paripurna dihadiri anggota DPRD Provinsi Sumbar, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis, utusan OPD, Mahasiswa IPDN, dan Wartawan.(St)



Jakarta. Lintasmedianews.com. 
 Ny .Emiko Epyardi Asda ,Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Solok, ikut menghadiri pameran kerajinan tangan “Inacraft On October” Tahun 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Kegiatan itu berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 Oktober 2022 dengan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno.


Turut hadir saat pembukaan, Ketua umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Dr. Muchsin Ridjan, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Ketua Dekranasda Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi serta pengurus Dekranasda Kabupaten Solok. Ini merupakan kali kedua Inacraft digelar di tahun ini setelah sebelumnya diadakan pada Maret lalu.

Sandiaga uno mengatakan, di tengah situasi global yang di beberapa negara sedang resesi, Indonesia punya potensi untuk terus bertumbuh. Meski begitu, masyarakat diminta tidak lengah dan harus selalu siap mengatasi resesi ekonomi. Salah satu cara paling ampuh adalah dengan memerkuat UMKM dari segi pembiayaan dan pemasaran.

“Pasar domestik kita menjadi andalan. Saya yakin dengan kegiatan Incaraft mampu meningkatkan penjualan UMKM sehingga mampu memitigasi meminimalisasi resesi ekonomi global,” ujarnya.

Melalui pameran seperti Inacraft ini, bisa makin memerkenalkan dan mendongkrak bisnis para pengelola UMKM.

Pameran ini didukung secara digital oleh Online Partner Doku, Tokopedia dan Online Support Silversea Media.

” INACRAFT memiliki target untuk mencapai 1000 pelaku kreatif yang akan menciptakan lapangan kerja baru. INACRAFT on October menargetkan 50 ribu pengunjung dengan transaksi sekitar 65 Miliar Rupiah,” sebutnya.

Sejumlah produk kreatif terbagi dalam 11 kategori diantaranya Batik, Traditional Textile Moslem Fashion, Tenun, Songket, Embroidery, Home Decoration, Jewelry, Accessories, Households, Decorative Items, Travel Goods, Gift, dan Miscellaneous Craft dihadirkan dalam Inacraft ini.

Sementara itu, ketua Umum ASEPHI, DR. Muchsin Ridjan mengatakan, millenial yang menyukai dan memiliki bisnis bisa turut bergabung dengan mendukung setiap kegiatan ASEPHI.

” Kepada teman-teman millenial untuk dapat turut membantu kita juga agar kita bisa sama-sama membantu agar nanntinya bisa Go Internasional,” ucapnya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, Ny.Emiko Epyardi Asda sangat mendukung dan mengapresiasi digelarnya Inacraft on October ini. Kegiatan ini diharapkan mampu mengenalkan hasil-hasil kerajinan dan produksi dari Dekranasda Kabupaten Solok yang kualitasnya bagus dan bernilai.

” Semoga banyak yang menyukai hasil karya Dekranasda Kabupaten Solok dan untuk kedepannya bisa mencapai pasar Internasional pula nantinya,” Harapan Ny Emiko. ( Karta )



 
Kota Solok,,,Lintas Media News. Lintasmedianees.com.-Jadwal pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD kota Solok tahun anggaran 2023 ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD kota Solok. ditetapkannya Penetapan itu dilakukan dalam rapat Bamus yang dipimpin oleh ketua DPRD kota Solok, Hj. Nurnisma, didampingi oleh wakil ketua Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma.

Turut hadir, anggota Bamus, Nasril In Dt.Malintang Sutan, Hj.Rika Hanom, Hendra Saputra, Amrinof Dias Dt. Ula Gadang, Leo Murphy, Ade Merta, dan Irwan Sari In, Senin, 31 Oktober 2022, diruangan rapat besar sekretariat DPRD kota Solok.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD kota Solok, Deni Hariatis. SH. MH menerangkan, sesuai yang disepakati, pembahasan itu akan dimulai setelah anggota dewan menjalani Reses masa sidang ke tiga, yang terjadwal September hingga Desember 2022.

Tepatnya pada Jum’at, 18 November 2022, kegiatan diawali dengan Rapat Kerja Bapemperda tentang Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2023 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dan kegiatan dilanjutkan dengan rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan dua Ranperda yakni, APBD kota Solok Tahun Anggaran 2023 dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sabtu, 19 November 2022, Rapat Paripurna Penyampian Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD kota Solok, terhadap nota penjelasan dua Ranperda APBD kota Solok Tahun Anggaran 2023 dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat Propemperda tahun 2023.

Minggu, 20 November 2022, Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban terhadap pandangan umum fraksi fraksi atas dua Ranperda, APBD kota Solok Tahun Anggaran 2023 dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Senin hingga Kamis ( 21 – 24 November 2022), pembahasan Ranperda tentang APBD kota Solok, antara komisi DPRD bersama pemerintah daerah yang menjadi mitra kerjanya.

Jumat, 25 November 2022, kegiatan dilanjutkan dengan rapat gabungan komisi hasil pembahasan Ranprda tentang APBD tahun anggaran 2023, dan kegiatan tertutup untuk umum.

Sabtu hingga Selasa ( 26 – 29 November 2022), pembahasan Ranperda tentang APBD kota Solok tahun anggaran 2023 oleh Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD kota Solok bersama Tim Anggaran Pemetintah Daerah (TAPD).

Rabu, 30 November 2022, Rapat pengapian hasil pembahasan BANGGAR dan TAPD kepada pimpinan, dan sekaligus penyampaian pendapat akhir Fraksi fraksi terhadap Ranperda APBD kota Solok tahun anggaran 2023. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat Paripurna DPRD dalam rangka persetujuan bersama tentang tiga Ranperda yakni, APBD kota Solok Tahun 2023, Ketentraman dan ketertiban umum, dan perubahan atas Perda No.7 tahun 2016 tentang penyertaan modal daerah pasar PT. BPD Sumatera Barat.

Jum’at, 16 Desember 2022, rapat paripurna DPRD kota Solok, dalam rangka HUT kota Solok ke-52. Kegiatan dilanjutkan pada Rabu, Kamis, dan Sabtu (14, 15, dan 17 Desember 2022), pembahasan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah oleh Pansus dan tim pembahasan produk hukum.

Minggu hingga Rabu ( 18 – 21 Desember 2022), Sharing Informasi Pansus tentang Ranperda Pengelolaan keuangan daerah. Kamis, 22 Desember 2022, laporan hasil Pansus kepada pimpinan, dan sekaligus pendapat akhir fraksi fraksi terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.(karta)


MERANTI,Lintas Media News.
 Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM menghadiri sekaligus mengukuhkan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2022-2027 di Aula Kantor Bupati, Senin (31/10/2022).

Ketua umum DPD IWAPI Provinsi Riau Hj. Maryenik Yanda, SH mengatakan IWAPI adalah organisasi profesi, tempat tergabungnya wanita-wanita pengusaha di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, 64,5 persen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di indonesia dikelola oleh perempuan. 

"Artinya roda perekonomian di negara kita perempuan ikut serta mendongkrak dalam penguatan ekonomi. Untuk itu, saya berharap dukungan kita bersama dalam mewujudkan para pengusaha perempuan di Kepulauan Meranti," ujarnya.

Bupati H.M Adil mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2022-2027. Dia berharap pertumbuhan ekonomi di Meranti dapat terus tumbuh dan berkembang dengan hadirnya wanita kreatif dan inovatif di organisasi tersebut.

"Saya berharap seluruh pengurus dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab, serta mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujarnya.

Melalui momentum ini, kata bupati, hendaknya IWAPI sebagai wadah dari para pengusaha perempuan Meranti, mampu berkontribusi secara optimal dan profesional. Tidak hanya dalam kehidupan berorganisasi, namun juga dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Jalin juga kerjasama dengan organisasi lain, untuk sama-sama membangun ekonomi masyarakat," harap Bupati.

Kedepan dia berharap, program IWAPI bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya dalam meningkatkan UMKM. Dengan jaringan-jaringan yang dimiliki, Pemkab akan membantu UMKM agar semakin berkembang dan meningkat.

"Mari sama-sama bersinergi untuk  mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," tutup Adil.

Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hj. Rinarni membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Aula Kantor Bupati, Senin (31/10/2022) pagi.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Meranti Hj. Rinarni mengatakan, dengan hadirnya IWAPI di Kepulauan Meranti diharapkan dapat mewadahi para wanita yang ingin terjun dalam dunia usaha, misalnya dalam hal edukasi perizinan usaha.

"Saya harap IWAPI mampu memfasilitasi UMKM meranti agar usaha mereka bisa berkembang," harap Rinarni.

Selain untuk pengembangan usaha, Rinarni juga berharap IWAPI Meranti bisa membantu memfasilitasi para UMKM untuk memperoleh dana segar dari beberapa perbankan. Serta bisa menjadi mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan visinya, yakni meranti maju, cerdas dan bermartabat.

"Selamat melaksanakan Muscab, semoga IWAPI Meranti dapat merumuskan program kerja yang berorientasi pada kesejahteraan pengusaha wanita di Kepulauan Meranti," tutupnya.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua Kadin Kepulauan Meranti, Pimpinan Forkopimda, Kepala OPD, Pengurus DPC IWAPI Kabupaten, Pengurus GOW Kabupaten, Ketua Organisasi Wanita Se-Kabupaten, Pimpinan perbankan, dan Undangan. (Nina/rls).

PADANG PARIAMAN,Lintas Media News.
 Memanfaatkan istirahat masa sidang anggota komisi IV DPRD Sumbar dari fraksi Demokrat terus berasa di tengah-tengah masyarakat daerah pemilihannya. 

Setelah melakukan penyerahan alat mesin pertanian pada hari sebelumnya, HM. Nurnas kembali bertemu dengan masyarakat kelompok nelayan menyerahkan bantuan mesin tempel, di Pasia Ketaping, kabupaten Padang Pariaman, untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan, Senin(31/10/2022).

Mesin tempel tersebut merupakan anggaran APBD 2022, dari aspirasi yang menjadi pokok-pokok fikiran HM. Nurnas, diserap ketika turun ke lapangan, dan diaplikasikan melalui program bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. 

Adapun penerima mesin tempel merupakan kelompok nelayan berasal dari Ketaping, Tapakis, Ulakan Tengah, dan Saulayat dari kabupaten Padang Pariaman, serata Kelompok nelayan Pauh dari kota Pariaman. 

Jenis mesin tempel yang diperbantukan 46 unit 15PK, dan 5 unit 40 PK, diserahkan secara keseluruhan di Pasir Ketaping, kabupaten Padang Pariaman, dengan dihadiri Dinas Kecamatan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta kabupaten, camat, wali nagari, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat nelayan, serta masyarakat umum lainnyalainnya, juga salah seorang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Wira Satria, merupakan juga pemangku adat. 

Pada kesempatan tersebut ketua KAN Nagari Ketaping yang juga Raja daerah tersebut, Baharudin Rangkayo Rajo Sampono, mengatakan, bukan hanya sekali ini HM. Nuranas memberikan bantuan pada kelompok nelayan dan lainnya, tapi sudah berulang kali, setiap turun ke lapangan dan mendapatkan informasi maka akan diaktualisasi  sesuai permintaan masyarakat. 

"Yang saya ketahui saja sudah lebih lima kali bantuan nelayan diserahkan pak Nurnas kepada nelayan, demikian juga bantuan pada petani, di luar infrastruktur," terang B.Rky Rajo Sampono, Senin (31/10/2022). 

Hal senada juga disampaikan salah seorang pimpinan kelompok nelayan Yuni Helmi, dimana mereka amat berterimakasih pada HM.Nurnas, yang sudah merealisasi aspurasi mereka. 

"Kami mendoakan semoga HM. Nurnas panjang umur dan bisa duduk kembali sebagai anggota DPRD, agar tetap ada yang memperjuangkan kami, dalam menyokong kegiatan kami, dan kami juga sangat terharu dengan bantuan ini," terang Yuni Helmi.

Dipertegas camat Batang Anai, Imran, dimana sebagai wakil rakyat DPRD Sumbar HM.Nurnas amat respon pada masyarakat, sehingga merupakan suatu nikmat pada kecamatan Batang Anai dan Ulakan. 

"Saya sebagai camat Batang Anai dan rekan kita camat Ulakan mengucapkan rasa terimakasih tidak terhingga, dan berharap agar bantuan untuk masyarakat terus diperjuangkan,"tutur Imran.

Meyikapi pernyataan tokoh masyarakat, kelompok nelaya dan camat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat mengatakan, HM.Nurnas sangat ngotot agar bantuan masyarakat, khususnya mesin tempel segera direalisasikan. 

"Pak Nurnas sangat ngotot untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, melalui pokok-pokok fikiran, khususnya dibidang kami, maka saat ini kami hadir bersama beliau menyerahkan bantuan tersebut," ungkap perwakilan Dinas Kelautan. 

Ditambahkannya, pergunakan bantuan sebaik mungkin, jangan salah guna dan rawat dengan baik, karena ada perjanjian antara penerima dan pemberi bantuan.

"Untuk anggaran 2023 pak Haji Nurnas juga sudah menitipkan anggaran untuk bantuan nelayan pada Dinas kami, dan anggarannya bertambah pula, memang luar biasa perhatian beliau," tambahnya.

Menyikapi apa yang disampaikan masyarakat melalui tokoh dan ketua kelompok, HM.Nurnas dengan tegas mengatakan, tidak akan berhenti untuk berbuat bagi masyarakat. 

Katanya, pengabdian  sebagai wakil rakyat adalah sebuah kewajiban, karena itu merupakan amanah undang-undang dan amanah agama, guna kemaslahatan banyak orang.

Nurnas juga memberikan apresiasi pada camat dan wali nagari, dan Bhabin Kantibmas karena antusias  hadir dalam penyerahan bantuan terhadap nelayan. 

"Untuk anggaran aspirasi saya tetap titipkan di dua instansi, yakni pertanian dan Kelautan, namun pada anggaran 2023 saya titip pada tiga Dinas, semuanya mengacu pada peningkatan perekonomian masyarakat,"terang Nurnas. 

Semua yang hadir merasa kebahagiaan karena sudah lama menginginkan mesin dengan kapasitas besar, dan dari seluruh anggota DPRD yang ada, HM. Nurnas merupakan terbesar bantuannya untuk nelayan serta petani. 

"Saya titipkan satu hal, setelah ini kami serahkan jangan artikan bantuan ini tidak dipertanggng jawabkan, ini saya lakukan karena perintah partai Demokrat dan program unggulan Provinsi pertanian, khususnya bidang pertanian, yakni pertanian, kehutanan, kelautan dan perkebunan, apa lagi maayarakat diminta untuk makan ikan, tapi nelayan tidak dibantu, maka ini menjadi salah satu perhatian dan focus saya," Tutup Nurnas.(rls)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.