Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

September 14, 2022
MERANTI,Lintas Media News.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Tanjungsamak Kecamatan Rangsang. Hal tersebut dirasa sangat penting, mengingat tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan paspor untuk bekerja di negeri tetangga, Malaysia dan Singapura.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM menyampaikan harapan tersebut di dalam rangkaian kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Meranti dan Kemenkumham di Ballroom Grand Indobaru Hotel Selatpanjang, Rabu (14/9/2022). Hadir langsung dalam kegiatan itu, staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Transformasi Digital, Fajar B.S. Lase, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Provinsi Riau, Jauhari Sitepu. 

"Meranti ini sangat minim lapangan kerja. Tidak banyak perusahaan dan pabrik yang menyerap lapangan kerja," terang bupati.

Dia menyebutkan ada lebih kurang 20 ribu warga Meranti ke Malaysia dan Singapura untuk bekerja, terutama warga yang berada di Pulau Rangsang. Saat ini, kata Adil, warga dari Rangsang harus merogoh biaya yang cukup besar jika ingin mengurus paspor di kantor imigrasi yang hanya berada di ibukota Selatpanjang.

"Untuk mempermudah masyarakat, kami berharap imigrasi bisa membentuk unit kerja di sana (Rangsang)," kata Adil.

Bupati juga menyampaikan, Pemkab Meranti akan melaksanakan program paspor gratis bagi warga Meranti yang akan bekerja di luar negeri. Untuk itu dia mengajak Kemenkumham lewat Dirjen Imigrasi untuk berkolaborasi melalui sharing budget atau pengurangan biaya kepengurusan paspor.

"Saya rasa ini sejalan dengan konsep membangun dari Presiden Jokowi. Ya kalau tidak bisa dibantu sharing APBN, kami akan gunakan APBD Meranti," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual dengan tema Menumbuhkan Nilai Ekonomi Generasi Muda di Era Digital. 

Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Para pimpinan Forkopimda Meranti, staf ahli, Asisten Setda dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Meranti. (Nina/rls).
Read more »

September 14, 2022

PADANG,Lintas Media News.
 Innalillahi wainnailaihi roji'un, setiap yang datang dari Allah SWT akan kembali pada Nya, demikian pula halnya dengan almarhumah ibunda tercinta mantan sekda Sumbar Alwis.

Bunda tercinta Almarhumah Nursilah meninggalkan anak dan cucunya, Rabu 14 September 2022, sekitar pukul 6.00 wib, di rumah duka kompleks Perundam Tunggul Hitam, pada usia 106 tahun, dan dikebumikan pada hari yang sama di pemakaman umum Tunggul Hitam.

Sebelum dikebumikan, almarhumah Nursilah, disholatkan di Mesjid Baitul Ma'wah, jalan Angkasa Pura, dengan diusung berjalan kaki dari rumah duka.

Pada kesempatan terakhir melepas almarhumah ibunda tercinta, Alwis mewakili keluarga meminta agar semua kerabat, teman, dan tetangga, serta semuanya bisa memaafkan serta Mendokan, agar lapang menuju sorga Nya Allah.

"Kami berharap agar almarhumah ibunda tercinta bisa dimaafkan, dan mohon doa untuk beliau, agar ditempatkan pada tempat teristimewa dan dilapangkan jalan menuju sorga Nya Allah," pinta Alwis dengan raut sedih, namun tegar menghadapi musibah.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, ketika melepas almarhumah Nursilah ibunda Alwis ke pusara dari rumah duka.

"Mari kita doakan ibunda kita ini, agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah, dan kita maafkan semua salahnya, baik disengaja atau tidak, agar almarhumah tenang untuk menuju Sorga Allah," tutur Mahyeldi.

Mahyeldi juga meminta agar semua yang hadir bisa turut mensholatkan, dan mengantar sampai ke pusara, untuk terkahir kalinya.

Usai disholatkan, pukul 12.45 Wib, almarhumah langsung di bawa ke pusara, oleh semua pelayat, termasuk gubernur Sumbar Mahyeldi, dan beberapa kepala dinas, serta kerabat dan sahabat Alwis.(***)
Read more »

September 14, 2022

 

 


Tanah Datar, Lintas Media News

Keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tidak dapat di pisahkan dengan kehidupan adat di daerah Minangkabau, dan sangat berperan penting dalam melestarikan adat dan budaya di tengah tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Richi Aprian saat menghadiri Pengukuhan kepengurusan LKAAM dan Bundo Kanduang kecamatan Sungai Tarab periode 2022-2027 didampingi istri Ny. Patty Richi Aprian, Senin (12/9) di gedung serba guna Sungai Tarab.

“Dengan dikukuhkan pengurus LKAAM dan Bundo Kanduang kecamatan Sungai Tarab, sangat berperan penting terhadap pelestarian adat dan budaya di kabupaten Tanah Datar,” kata wabup Richi Aprian.

Lebih lanjut Wabup katakan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki perhatian yang tinggi terhadap pelestarian adat dan budaya. Hal ini tergambar dalam visi kabupaten yakni “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dan misi “Meningkatkan Hidup Beragama Beradat dan Berbudaya”.

“Pemerintah menyadari tidak semua urusan pemerintahan dapat di selesaikan melalui pendekatan hukum dan pemerintah, ada kearifan lokal yang hanya dapat diselesaikan melalui hukum adat, LKAAM dan bundo kanduang memiliki kontribusi besar dalam percepatan pembangunan di Tanah Datar, untuk itu LKAAM diharapkan dapat menjadi mitra dan bersinergi dengan Pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi kabupaten,” ungkap Wabup.

Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Wabup Richi mengharapkan LKAAM dan Bundo Kanduang kecamatan Sungai Tarab bersinergi dengan semua unsur di kecamatan dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya serta dapat memberikan saran nasehat adat kepada pemerintah.

Menurutnya, segala permasalahan hukum, adat dan lainnya, dapat diselesaikan secara bersama atas azas mufakat dan kearifan lokal. Untuk itu, LKAAM diharapkan menjadi jembatan mediasi dan aspirasi, sehingga bisa bersama-sama membangun Luhak Nan Tuo.

Diakhir arahannya Wabup mengucapkan selamat atas dikukuhnya kepengurusan LKAAM dan Bundo Kanduang kecamatan Sungai Tarab yang baru di bawah kepemimpinan HS. Dt Marah Bangso bersama Sekretaris I Katik Intan Ameh, Bendahara B Dt Tan Gadang dan Ketua Bundo Kanduang Suryani bersama Sekretaris Rusda Ulfa dan Bendahara Nita Muhtar.

Sementara itu, Wakil ketua LKAAM Sumbar Arkadius Dt Intan Bano sampaikan setiap ada silang sengketa terutama menyangkut adat istiadat, KAN dan LKAAM tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus bersinergi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“LKAAM sebagai lembaga yang memfasilitasi kepentingan masyarakat ke pemerintah harus mampu beradaptasi dengan adat istiadat yang berlaku di nagari, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan KAN dalam menyelesaikan urusan-urusan warga, hal tersebut telah dilakukan MoU dengan Kapolda Sumbar dalam hal penyelesaian hukum,” ungkap Arkadius yang juga Anggota DPRD Sumbar.

Turut hadir di acara tersebut M Shadiq Pasadigoe mantan Bupati Tanah Datar periode 2005-2015, Anggota DPRD Tanah Datar, Ketua LKAAM dan Ketua Bundo Kanduang Tanah Datar, Camat Sungai Tarab beserta forkopimca, Wali Nagari, perantau dan undangan lainnya. (Yen)
x

Read more »

September 14, 2022

  



Tanah Datar, Lintas Media News

Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), patuhi Surat Keputusan(SK) Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia(Kemekumham), 19 Dewan Pimpinan Cabang(DPC) se-Sumatera Barat dan Nyatakan sikap berpihak kepada Muhammad Mardiono, Ketua PLT Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jadi Ketua Umum Definitif.

Dalam pernyatakan sikap DPC 19 kabupaten kota itu Dewan Pimpinan Wilayah Sumbar gelar Rapimwil yang digelar di Ballrum Emersia Hotel, Batusangkar KabupatenTanah Data pada Selasa (13/09). 

Rapinwil digelar di Emersia Hotel Batusangkar, yang dihadiri KSB 19 Kabupaten Kota se-Sumbar dan Pengurus DPW PPP Sumatera Barat. 

Untuk menjalankan Amanat undang-undang dan sesuai dengan SK kemenkumham Repoblik Indonesia yang sudah di keluarkan dan sudah di Rakernaskan bahwa Muhammad Mardiono, yang sekarang PLT yang akan kami sepakati menjadi ketua DPP, PPP.

Hal ini, lansung dikatakan oleh Hariadi ketua DPW, Provinsi Sumatera Barat, saat di wawancari awak mattanews, iya katakan bawa kami, DPW PPP, beserta 19 DPC yang ada, mematuhi kepurusan Kemenkumham tersebut" katanya.

Untuk menjalankan Amanat Undang-undang tersebut, DPW Provinsi Sumbar kami mengadakan Rapemwil ini, guna menjalin bentuk dukungan sepenuhnya, kepada Muhammad mardiono jadi ketua DPP, PPP" terusnya.

Sementara itu, Amora Lubis, ketua OKK Partai PPP Provinsi Sumbar juga katakan, apa yang menjadi alasan bahwa PPP Sumbar berpihak kepada M mardiono? kami yakin dan patuh kepada keputusan Kemenkumham" katanya.

Amora Lubis berharap dengan kepemimpinan, yang baru bisa membawa perubahan dan menjadikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di cintai masyarakat luar di seluruh Provinsi di Indonesia ini" tutupnya.

Turut hadir dalam Rapmwil Sumbar Itu KSB DPC 19 Kabupaten Kota, Pengurus DPW Provinsi Sumbar Hariadi, dan seluruh anggota Fraksi PPP yang ada di DPRD Tanah Datar. (Yen) 

Read more »

September 14, 2022

 

Tanah Datar, Lintas Media News

Batusangkar, tepatnya Masjid Raya Lantai Batu adalah lokasi yang bagian dari Safari Dakwah yang di kunjungi oleh Ustadzah Nasional, Dr. Hj. Oke Setiana Dewi dengan rombongan, setelah Majid Raya Sumbar dan Masjid Raya Kauman di Padang Panjang.

Yuherman. S. Sos Khatik Sinaro selaku ketua panitia Safari Dakwah menyampaikan bahwa ini baru pertama kalinya Batusangkar khususnya Masjid Raya Lantai Batu di datangi oleh Ustadzah Nasional.

“Dalam rangkaian Safari Dakwahnya Ustadzah Oki ke Sumbar, ini yang perdana Ustadzah ke Batusangkar. Dan ini adalah lokasi yang ke tiga yang di singgah Ustadzah untuk memberikan dakwahnya kepada jemaah dan masyarakat Batusangkar, khususnya Masjid Raya Lantai Batu. Di masjid ini, kita penuh dengan kegiatan keagamaan dan pendidikan yang kita kolaborasikan antara pendisikan dan dakwah. Kita ada mulai dari tingkat TK, SD dan SMP yang total muridnya lebih kurang 550 siswa. Kita libatkan ayah bunda untuk melaksanakan dan mengaplikasikan apa itu pendidikan islami keluarga di zaman globalisasi sesuai dengan tema dakwah Ustadzah Oki,” ujar Yuherwan, Rabu (7/9) di lokasi.

Lebih lanjut paparnya, kami punya target yang harus di capai yaitu antusiasme pengajian ini yang banyak di ikuti oleh muslimah-muslimah dan jemaah dari berbagai kalangan dan daerah, dimana mereka rela jauh-jauh dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini datang hanya untuk bertemu dan mendengarkan dakwah dari Ustadzah kesayangan mereka.

“Kita sebagai perantara bahwa dengan cara ini mudah-mudahan bisa membantu para jemaah dalam mendalami islam dan mungkin di antara mereka yang sebanyak ini bisa mendatangkan hidayah hendaknya. Maka dari itu, kita coba mendatangkan Ustadzah Nasional, Dr. Hj. Oki Setiana Dewi sebagai daya tariknya,” kata Yuherwan Khatik Sinaro.

“Dan harapan kami kedepannya mudah mudahan bisa menimbulkan kesan yang baik bagi jemaah yang hadir, dan kita berupaya memaksimalkan pelayanan yang baik bagi jemaah yang datang kesini dam semoga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan terakhir, Insyaallah kita juga sudah ancang-ancang untuk mendatangkan lagi pendakwah kondang lainnya di Masjid Raya Lantai Batu ini karena ini juga bagian dari kegiatan pendidikan yang ada di Masjid Raya ini,” pungkas Khatik Sinaro. (Yen)
 

 

 

Read more »

September 14, 2022
Padang, Lintas Media News
Dewan Pers adalah lembaga independen satu-satunya di Indonesia yang secara sah --menurut Undang-Undang nomor 40/1999  sebagai pemegang amanah kemerdekaan pers di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Pers Prof. Dr.Azyumardi Azra tatkala di jamu Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah di Rumah Makan Lamun Ombak, Padang, Selasa 13/09.

Ketua DP yang juga didampingi Wakil Ketua M.Agung Dharmajaya menyampaikan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK) Nomor 38/PUU-XIX/2021, mempertegas keberadaan Dewan Pers sebagai fasilitator dari konstituen yang ada dan sekaligus  memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di tanah Air.

Untuk itu, sebut Mas Agung, dewasa ini tidak ada lagi istilah Dewan Pers Perjuangan. Bahkan paska putusan MK, pihak yang menggugat malah akan bergabung ke Dewan Pers.
Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menambahkan hasil putusan MK adalah kemenangan masyarakat pers secara keseluruhan dan kemenangan kemerdekaan pers itu sendiri. 

Gubernur Sumbar Mahyeldi sangat setuju bahwa Dewan Pers  lebih giat melakukan peningkatan kapasitas sdm wartawan maupun perusahaan. Sehingga akan terlihat keprofesionalan mereka dalam membuat berita. Ia juga setuju adanya kegiatan DP memberikan literasi dan pencerahan pada aparat di Pemprov Sumbar.

Kondisi tertentu, kita sulit membedakan mana yang sudah ukw dan mana yang belum. Semua kelihatan sama, sebut Buya Mahyeldi.

Menanggapi hal itu Agung menjelaskan, beda wartawan yang sudah ukw adalah mereka taat dan patuh akan kode etik jurnalistik. Tidak melakukan negosiasi terhadap sebuah berita yang mereka muat di medianya. Pokoknya yang sudah lulus ukw narasumber nyaman dan aman dari tindakan intimidasi.

Peningkatan kompetensi inilah yang harus diperbanyak. Sebab jika mengandalkan dari DP dananya sangat terbatas dan pasti lama.

Agung menyarankan perlu ada UKW mandiri yang difasilitasi Pemerintah Daerah." Silakan pak gubernur libatkan konstituen DP yang ada disini ,"ujar Agung.

Diakhir pertemuan Ketua DP menyerahkan buku yang berisi indek kemerdekaan pers dimana Sumbar berada pada nomor urut 20.

Pertemuan ramah tamah sambil makan sore itu hadir ketua SMSI Sumbar Zulnadi,SH, Ketua IJTI Sumbar, Defri Mulyadi, Ketua AJI Sumbar Aidil Ichlas, dan Pemred Langgam Hendra Makmur dan beberapa Wartawan lainnya.(**)
Read more »

September 14, 2022
Lintasmedianews.com,
Kapolres Dharmasraya AKBP  Nurhadiansyah, SIK Rabu (19/9) memimpin pelepasan tim Polisi Cilik (pocil) SD Negeri no 20 Sitiung  untuk mengikuti lomba Pocil  dalam rangka HUT lalu lintas yang ke 76 yang akan berlangsung di gedung Rangkayo Basa Padang  Sumbar.

Pelepasan dilaksanakan di lobi lantas polres Dharmasraya dan dihadiri oleh Kasat Lantas Lantas Polres Dharmasraya Iptu Sayyid Malik Ibrahim, S.Tr.K, S.I.K, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya Bobby P Riza,S.STP. M.Si dan perwakilan orang tua pocil.

Upacara pelepasan berlangsung meriah tampak antusias  dan semangat dari para pocil saat menunjukan kemampuan dan ketrampilan dalam formasi baris berbaris dengan kompak dan rapi.

Dalam sambutannya Kapolres Dharmasraya menyampaikan" Semoga anak-anak kita  dapat mengambil hikmah  dari kegiatan ini,  sehingga  mereka memahami arti ikatan kebersamaan dan kekompakan , dan berharap  Anak-anak kita para Pocil Dharmasraya ini mendapatkan Hasil yang memuaskan, serta selalu di berikan kesehatan dan  Keselamatan selama mengikuti perlombaan ini".

Turut memberikan sambutan kepala Dinas Pendidikan kabupaten Dharmasraya Bobby P Riza, S.STP. M.Si ucapan terimakasih kepada Polres Dharmasraya dan jajarannya yang telah mendidik dan membina anak anak menjadi polisi cilik.

Selanjutnya  sambutan dari perwakilan orang tua yang juga megucapkan terimakasih kepada polres Dharmasraya dan jajarannya telah menanamkan nilai karakter melalui kegiatan polisi cilik  ini.

Selesai upacara pelepasan Kapolres Dharmasraya disuguhi yel yel oleh (elda)
Read more »

September 14, 2022

Padang, Lintas Media News.
Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif,SH.MM menyerahkan bantuan sebanyak Rp 25 juta untuk Mushalla Surau Buluh RT 03 RW 02 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, pada Kamis (13/9) malam. Bantuan ini bersumber dari pokok-pokok pikirannya selaku Anggota DPRD Kota Padang.

Zulhardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari bantuan yang diberikan ini adalah untuk menyediakan tempat ibadah yang layak dan nyaman sehingga masyarakat RW 02 bisa lebih betah dan rajin dalam melakukan ibadah.

"Kalau mushallanya sudah bagus dan nyaman, tentunya jama'ah akan betah berlama-lama di dalam mushalla guna untuk beribadah," ungkap Zulhardi yang juga Ketua PMI Kota Padang ini.

Selanjutnya Zulhardi juga berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh pengurus dengan sebaik-baiknya. Sehingga lebih berdaya guna bagi kegiatan islami bagi masyarakat di RW 02.

"Semoga memberi faedah langsung dan berdampak bagi masyarakat, kita makmurkan rumah ibadah dan tingkatkan amalan dan ketaqwaan kepada Allah SWT," jelas Iqbal.

Terakhir Zulhardi, sosok yang dekat dengan masyarakat ini menyerahkan bantuan sebanyak Rp 25 juta, yang diterima langsung oleh ketua pengurus Mushalla Surau Buluh Eka.

Eka selaku ketua pengurus Mushalla Surau Buluh mengucapkan terimakasih kepada Zulhardi anggota DPRD Kota Padang yang sudah memberikan bantuan kepada Mushalla Surau Buluh.

"Semoga dengan bantuan yang diberikan oleh Buya Zulhardi ini bisa menjadikan mushalla kita kedepannya lebih baik lagi," ungkapnya.

Terakhir Eka juga mendoakan Buya Zulhardi agar selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya demi menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Padang dan semoga bantuan yang diberikan menjadi ladang amal bagi beliau. (AdF/Dori)
Read more »

September 14, 2022
MERANTI.Lintas Media News.
Eks Kepala Desa (Kades) Lukit Kecamatan Merbau berinisial EG (48 th), ditahan oleh Kepolisian Resor Kepulauan Meranti.

Pasalnya, ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahap I Desa Lukit sebesar Rp1,1 miliar lebih pada tahun 2015.

Hal itu terungkap saat konferensi pers yang digelar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH, didampingi Kasat Reskrim AKP Arpandy SH dan Kanit Tipikor Iptu Jimmy Andre SH MH, pada Selasa (13/9/2022) pagi di Mapolres, Jalan Lintas Gogok Darusalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Mantan Kades Lukit periode 2011-2017 itu ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Kepulauan Meranti pada Jumat (9/9/2022).

Kronologisnya, pada tahun 2015 lalu Desa Lukit menerima APBDes tahap I sebesar Rp1,100,336,700. Namun, dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan dibelanjakan oleh Kades tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan.

Dimana dalam pengelolaannya, EG hanya memberikan uang kepada Bendahara Desa untuk pembayaran penghasilan tetap (gaji) dari perangkat desa saja. Sementara sisanya ia simpan dan dibelanjakan sendiri.

Bahkan, setiap anggaran yang dibelanjakan mantan Kades tersebut, tidak ada dibayarkan pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, ataupun diserahkan ke bendahara untuk disetorkan.

Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil audit tertanggal 05 Agustus 2022 terhadap dugaan penyalahgunaan APBDes itu, ditemukan kerugian negara sebesar Rp341 juta lebih.

Rinciannya, mulai dari pertanggungjawabaan realisasi belanja yang tidak dilaksanakan senilai Rp188 juta lebih, kelebihan bayar pada belanja senilai Rp121 juta lebih, pemahalan harga belanja senilai Rp. 3 juta lebih. Kemudian, terdapat pajak yang belum dipungut dan disetor senilai Rp28,281,765.

Adapun barang bukti dari tindak pidana korupsi itu berupa satu rangkap salinan SK Bupati Kepulauan Meranti Nomor 152 Tahun 2011 tentang pengangkatan Kepala Desa Lukit tertanggal 19 September 2011, satu rangkap salinan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan pendapatan desa tahap I sebesar 60 persen tahun anggaran 2015, dan satu lembar rekening koran giro atas nama Desa Lukit periode tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Atas kasus ini, EG ditetapkan sebagai tersangka karena telah merugikan negara dan daerah.

Terhadapnya, ditetapkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nlNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tersangka terancam minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," kata AKBP Andi Yul.

Lebih lanjut, Kapolres menghimbau seluruh Kepala Desa untuk cermat dan bijaksana dalam mengelola anggaran desa masing-masing.

"Mari sama-sama mengelola anggaran desa sesuai dengan peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kegiatan maupun anggarannya, agar kejadian serupa tidak terjadi pula terhadap yang lainnya," imbau AKBP Andi Yul. (Nina/rls).
Read more »

September 14, 2022
SOLOK ,Lintas Media News.
Tangani masalah sampah di Kota Solok, PT Semen Padang berkalaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Solok dengan memanfaatkan aplikasi Nabuang Sarok yang telah diluncurkan PT Semen Padang. 

Kalaborasi tersebut, ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Semen Padang dengan Pemko Solok yang dilakukan di Balai Kota Solok, Selasa(13/9/2022) pagi. 

Dari PT Semen Padang, MoU itu diteken Kepala Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Semen Padang, Juke Ismara. Sedangkan dari Pemko Solok, diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok Zulkifli. 

Penandatangan MoU itu, turut disaksikan Walikota Solok Zul Efian Umar, Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, dan Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Provinsi Sumbar Vianti Zami. 

Walikota Solok Zul Elfian Umar mengapresasiasi PT Semen Padang yang telah memberikan kesempatan kepada DLH Kota Solok dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi Nabuang Sarok milik PT Semen Padang. Karena, kerjasama ini bagi Kota Solok tentunya dapat mengurangi jumlah sampah. 

"Kerjasama ini luar biasa sekali. Semen Padang tekah memanfaatkan teknologi dalam  pemilahan sampah yang tentunya bermanfaat buat kami di Kota Solok dalam menanggulangi sampah. Semen Padang ini sesuai dengan taglinenya, 'Kami Berbuat Sebelum yang Lain Memikirkannya. Ini luar biasa sekali," kata Zul Elfian Umar. 

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri menyebut bahwa Pemko Solok merupakan daerah pertama yang melakukan kerjasama dalam penanganan sampah melalui aplikasi Nabuang Sarok. Dan, penanganan sampah ini juga bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang. 

Setelah Kota Solok, kata Oktoweri, kerjasama penanganan sampah melalui aplikasi Nabuang Sarok ini pun akan berlanjut dengan kabupaten dan kota lainnya di Sumbar. Karena, sampah merupakan masalah nasional. Dan, Semen Padang mencari solusi membantu pemerintah dalam mengurus yang seharusnya tidak perlu diurus. 

"Sampah itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pribadi. Makanya, kami berharap pemerintah daerah, terutama Kota Solok yang telah melakukan MoU dengan Semen Padang tentang pengelolaan sampah, dapat memanfaatkan semaksimal mungkin aplikasi Nabuang Sarok tersebut dalam menekan jumlah sampah," kata Oktoweri. 

Di samping membantu pemerintah, kata Oktoweri melanjutkan, penanganan sampah melalui aplikasi Nabuang Sarok ini dilakukan, karena Semen Padang berkeinginan menjadi perusahaan kelas dunia. Salah satu cirinya untuk menjadi perusahaan kelas dunia adalah go green. 

"Isu go green ini kami implementasilam dalam bentuk aplikasi Nabuang Sarok. Artinya, sarok atau sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan atau disetor ke aplikasi Nabuang Sarok, akan kami jadikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk pabrik, dan tentunya sampah yang disetor ke Nabuang Sarok akan jadi nilai ekonomis, karena ada rewardnya," ujar Oktoweri. 

Sementara itu, Kepala Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Semen Padang Juke Ismara menyebut aplikasi Nabuang Sarok adalah sebuah aplikasi berbasis web milik PT Semen Padang yang diluncurkan pada puncak HUT ke-64 Pengambilalihan PT Semen Padang dari tangan Belanda yang diperingati setiap 5 Juli. 

"Untuk Kota Solok ini, kami juga menyediakan aplikasi Nabuang Sarok yang nantinya akan dikelola oleh DLH Kota Solok. Web aplikasinya www.nabuangsarok-sp-kotasolok.com. Aplikasi ini juga memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat yang menyetorkan sampahnya di Nabuang Sarok," katanya. 

Juke menyebut tidak semua sampah yang bisa ditabung di aplikasi Nabuang Sarok. Sampah yang bisa ditabung adalah sampah kertas, daun, ranting, sekam padi, tekstil, plastik dan minyak jelantah. Masing-masing sampah yang ditabung ke aplikasi Nabuang Sarok nantinya dikonversi menjadi poin. 

Untuk sampah kertas, daun, ranting dan sekam, masing-masing diberikan 3 poin/kg. Kemudian sampah tekstil 4 poin/kg, plastik 5 poin/kg, dan minyak jelantah 6 poin/liter. "Poin yang didapat nantinya bisa ditukar dengan item reward yang tersedia di aplikasi. Bahkan, rewardnya ada emas batangan," bebernya. 

Namun yang perlu diingat, tambah Juke, adalah sampah yang ditabung ke aplikasi harus kering. Sampah yang tidak kering, tidak akan dicatat di sistem Nabuang Sarok. "Kemudian, jika jenis sampahnya tercampur, maka akan dimasukkan ke kategori sampah dengan poin terendah," imbuhnya.(*)
Read more »

September 14, 2022
Jakarta.Lintas Media News.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dari Golkar dan Ketua Fraksi Partai Golkar Idris Laena sepakat bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Pertemuan dimaksudkan untuk konsultasi dan minta arahan dari Airlangga terkait dinamika di MPR yang akan membahas Pokok Pokok Haluan Negara, PPHN, lewat Konvensi

MPR RI sebelumnya telah menugaskan kepada Badan Kajian MPR RI untuk melakukan kajian perihal substansi atas Pokok Pokok Haluan Negara sebagai pengganti GBHN dan alas hukum atas PPHN.

Pada pertengahan bulan Juli lalu Badan Kajian MPR sudah melaporkan hasil kajiannya dalam Rapat Gabungan MPR RI yang selanjutkan akan dibahas pada Sidang Paripurna MPR yang dilanjutkan dengan tanggapan 9 Fraksi dan Kelompok DPD RI pada bulan September ini terkait kedudukan PPHN yang akan diatur oleh Konvensi.

"Bagi Golkar jika apabila PPHN ditujukan untuk membuat filosofi haluan negara. Pertanyaannya, apa pembukaan UUD yang sangat filosifis sekali yang dirumuskan pendiri negara, apa masih kurang juga", kata Idris Laena di Jakarta, Senin (12/9/2022)

Kita, ujarnya, masih perlu pencerahan dari publik,  apakah MPR  berwenang membentuk PPHN dengan alas baru Konvensi setelah amandemen UUD, imbuhnya.

Untuk itu, kami juga akan bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebelum sikap Fraksi Golkar  dibacakan pada Sidang Paripurna MPR nanti, tegasnya. rwin kurai 5jorong.(rls)
Read more »

September 13, 2022



Padang,Lintas Media.
Dewan Perwakilan Raknyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pada rapat paripurna dewan. Selasa (12/9/2022) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .

 Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut
disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi.

Menanggapi pandangan, pendapat, himbauan, pertanyaan, saran, dan usulan oleh 7 Fraksi, yaitu Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara H.Hidayat, SH., MH.Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Drs.H.Nurfirman Wansyah, Apt., MM. Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Ali Tanjung, SH. Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Daswanto, SE.
Fraksi Partai Golongan Karya dengan juru bicara Hardinalis Cobal, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan-Nasdem dengan juru bicara Daswipetra Dt. Manjinjiang Alam dan Fraksi Partai PDI Perjuangan dan PKB.Audy menjelaskan.

Tentang kenaikan BBM bersubsidi dan implikasinya pada perekonomian masyarakat, Audy menjelaskan,sesuai arahan Presiden pada Rakornas
Pengendalian inflasi maka semua stakeholder harus serius menyikapi dan mengendalikan inflasi sehingga tidak terjadi lagi kenaikan inflasi pada level yang tinggi.

Mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sekitar 4,3-5,08 persen, dapat dijelaskan bahwa perekonomian Sumatera barat tumbuh positif pada triwulan II seiring dengan pencapaian realisasi program vaksinasi COVID-19 dan diperkirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diprakirakan akan mendorong peningkatan kinerja konsumsi RT dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, kunjungan wisnus dan wisman diprakirakan akan mendorong tumbuhnya berbagai lapangan usaha.

Sedang kenaikan alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 141,7 M atau 7,53% dari anggaran semula yang lebih besar dari kenaikan belanja modal, Audy menjelaskan bahwa besarnya kenaikan belanja barang dan jasa tertebut disebabkan karena terjadinya peningkatan kebutuhan alokasi anggaran antara lain untuk pemenuhan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan Gedung dan bangunan, penyesuaian belanja bahan bakar dan pelumas, belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan, dan belanja jasa tenaga Pendidikan.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib dan dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi berjalan lancar dan hikmat.(St)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.