Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan buka acara sekaligus  kukuhkan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Dharmasraya tahun 2022. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai, yang dihadiri oleh Kepala BKKBN Provinsi, Fatmawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kadis DP3APPKB Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, Kapolres Dharmasraya,  Sekda sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Dharmasraya, Staf Ahli, Asisten, Ketua TP PKK Dharmasraya, Persatuan Istri Forkofimda,  dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mengatakan,  pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian visi Indonesia 2045. Yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, damai dalam interaksi sosialnya dan karakternya kuat sehat menyehatkan dalam iteraksi alamnya dan berperadaban unggul. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Visi tersebut akan sulit dicapai, jika permasalahan gizi di Indonesia tidak diatasi secara serius.

Sesuai dengan hasil SSGI tahun 2021 angka prevalensi kasus stunting di Dharmasraya adalah 19,5 persen. Sudah dibawah angka prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat, yaitu 23,5 persen.

Berdasarkan intruksi Presiden, bahwa pada tahun 2024 angka prevalensi stunting harus menyentuh diangka 14 persen. 

“Sisa waktu lebih kurang 3 tahun, perlu sekali kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting. Koordinasi dan kerja sama yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting. Koordinasi dan kerja sama konvergen itu sangat penting, memang mudah diucapkan namun sulit untuk diimplementasikan. Semua lintas sektor saya himbau untuk bisa bekerjasama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dharmasraya,” himbau Bupati dua periode dihadapan seluruh undangan yang hadir.

Dengan adanya peraturan Presiden nomor 27 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting, strategi yang perlu kita optimalkan adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapkan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum, sanitasi dan jamban yang layak. 

“Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, perlu dibentuk tim yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di setiap tingkatan wilayah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota hingga ke tingkat desa atau kelurahan atau nagari yang dikenal dengan tim pelaksana percepatan penurunan stunting disingkat TPPS,” minta Bupati lagi.

Sutan Riska juga meminta intervensi stunting harus dimulai dari hulu yaitu kepada remaja dan calon pengantin. Pastikan remaja-remaja memahami akan pentingnya kebutuhan gizi sejak dari remaja, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian calon pengantin pastikan telah melakukan pemeriksaan kesehatannya di layanan kesehatan setempat. Mendapatkan bimbingan perwakilan serta kie dari petugas di lapangan atau pendamping keluarga. 

“Pemantauan kepada ibu hamil sampai punya anak dapat dilakukan agar masa emas 1000 hari pertama kehidupan (1000hpk) berjalan optimal. Baik disisi kesehatan maupun pola asuh yang diterapkan. Kemudia keluarga yang memiliki pasangan usia subur pasca persalinan agar mendapatkan pelayanan KB, agar dapat mengatur jarak kehamilan dari sebelumnya. Sehingga optimal pengasuhan dan kasih sayang kepada anak yang dilahirkan,” jelasnya lagi. 

Anak hingga umur balita pastikan mendapatkan ASI ekslusif, imunisasi lengkap, vitamin, makanan tambahan setelah umur 6 bulan serta memantau dan mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal. Tentunya semua daya upaya harus dilakukan, Dharmasraya kaya akan sumber daya terutama hasil bumi, diperkuat dengan adanya lintas sector, mitra kerja, CSR bahkan orang orang individu yang mampu bisa membantu percepatan stunting di Sumatera Barat. 

“Dengan adanya budaya gotong royong, bantuan dari keluarga kepada keluarga sekitar yang berisiko stunting akan sangat membantu juga dalam percepatan penurunan stunting. Ninik Mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, orang rantau semua kita libatkan untuk membantu agar SDM Kabupaten Dharmasraya semakin sehat dan berkualitas,” harap Bupati.

Sutan Riska juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang sudah membantu terbentuknya TPPS ini. Mulai dari kabupaten, kecamatan sampai nagari. Besar harapan, TPPS ini dapat berperan secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sector terkait. Penajaman strategi intervensi dari hulu melalui kegiatan prioritas mencegah lahirnya anak stunting. Mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga yang sudah terbentuk sebanyak 145 tim (435 orang) kader TPK yang terdiri dari bidan, kader KB, kader PKK untuk memberikan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan atau ibu menyusui dan keluarga yang mempunyai anak 0t sampai 5 tahun.

Memanfaatkan bonus demografi, dimana jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya saat ini didominasi oleh generasi muda yang baru berkeluarga dan yang akan berkeluarga. Sehingga dapat mewujudkan Indonesia emas, yaitu membentuk keluarga muda yang sehat, produktif dan keluarga berketahanan. 

“Salah satu prestasi capaian stunting yang kita capai untuk Kabupaten Dharmasraya dengan menerima penghargaan dari Presiden RI, Joko Widodo di Medan tanggal 7 Juli 2022 lalu,” pungkas Bupati.

Sedangkan menurut Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Fatmawati mengucapkan selamat atas penganugerahan Bupati di Medan yang diserahkan oleh Presiden kepada Bupati Dharmasraya. Terima kasih Bupati atas upaya, dukungan dan inovasi Bupati terkait Program Bangga Bencana Pembangunan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana yang ada di Kabupaten Dharmasraya.Terima kasih juga diucapkan kepada Bupati dan Dinas Sosial atas pelaksanan pengukuhan dan pelaksanaan  percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Dharmasraya tahun 2022.

“Dharmasraya adalah kabupaten kelima di Provinsi Sumatera Barat yang sudah mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Dharmasraya. Dan ini merupakan suatu wujud nyata bagaimana Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus berkomitmen dan terus mendukung penurunan angka stunting yang ada di Dharmasraya. Dan Dharmasraya sudah mencapai angka stunting dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat” uja kalor Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat.(elda)

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pencarian dana desa tahap kedua mencapai 100 persen pada Juni lalu. Dana tersebut sudah ditransfer ke seluruh rekening masing-masing nagari. 

Dengan pencairan itu, Dharmasraya menjadi kabupaten pertama yang telah mencairkan dana desa tahap kedua 100 persen di Sumatera Barat. Begitu juga pada pencairan tahap pertama dimana kabupaten berjuluk Ranah Cati Nan Tigo menjadi daerah pertama yang mencairkan 100 persen. 

Hal itu sesuai instruksi Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan agar mempercepat penyaluran dana desa untuk menggerakkan roda perekonomian di nagari-nagari. Percepatan penyaluran dana desa akan membantu pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

"Ini komintem bupati, bahwasanya jangan sampai dana desa tersendat. Dana desa harus segera dicairkan agar dapat dimanfaatkan dan diserap oleh masyarakat. Misal, pemanfaatannya untuk BLT dana desa, padat karya tunai, ketahanan pangan, penanganan stunting, dan lain-lain," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa Hasto Kuncoro didampingi Kabid Pemberdayaan Nagari Yuli Andri, di ruang kerjanya, Rabu (13/7/2022).

Disebutkannya pemanfaatan layanan klinik konsultasi pembangunan nagari yang disediakan dinas setempat menjadi salah satu suksesi sehingga menempatkan Dharmasraya sebagai kabupaten tercepat di Sumbar yang mencairkan 100 persen dana desa tahap I dan II. 

"Layanan klinik konsultasi upaya pemkab untuk mendampingi sekaligus pendekatan ke nagari, seperti dalam menyusun APB nagari kita lakukan pengecekan dan verifikasi secara berkelanjutan, kita buatkan jadwal setiap kecamatan secara bergantian datang ke dinas untuk berkonsultasi. Jadi, begitu awal tahun penyusunan APB nagari ini sudah tuntas, sebab apabila penyusunan ini terlambat akan berdampak terhadap pencarian dana desa," ungkap dia. 

Bahkan, terangnya dinas setempat juga melakukan pendampingan penyusunan APB nagari mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), itu sudah dikawal untuk memastikan setiap perencanaan harus sesuai ketentuan dan regulasi yang ada.  

Katanya, total dana desa tahap II yang ditransfer ke seluruh nagari mencapai sekitar Rp11 miliar dari jumlah dana desa Kabupaten Dharmasraya Rp47,7 miliar pada 2022 ini. 

Dijelaskannya, presentasi dana dasa tersebut digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan lansung tunai (BLT) minimal 40 persen, ketahanan pangan 20 persen, mitigasi bencana alam atau non alam (COVID-19) delapan persen, dan 32 persen untuk pembangunan infrastruktur dan mendukung program nasional. 

"32 persen boleh infrastruktur dengan ketentuan harus padat karya,   begitu juga dengan program nasional misalnya program penanganan stunting," bebernya. 

Ditambahkanya nagari dapat mengusulkan pencarian dana desa tahap III apabila realisasi kegiatan tahap I dan II sudah mencapai 90 persen. Proses pengajuan sudah dapat dimulai dari sekarang. 

"Jadi untuk pencarian tahap III akan ada beberapa nagari melakukan di akhir Juli, kita terus dorong dan beri pendampingan kepada nagari yang juga berkomitmen untuk melakukan percepatan pencarian dana desa, itu menjadi komitmen pemerintah kabupaten Dharmasraya," tukasnya. (elda)

Musyawarah Besar V Alumni SMA Negeri 2 Padang (IKASMA 2) terus berprogres.Ketua SC MUBES IKASMA 2 Padang Insannul Kamil saat mensosialisasikan dan serahkan draft Tata Tertib Mubes IKASMA 2 Padang. 

Menurut Insannul Kamil,Pada draft Tatib ada pedoman terkait peserta, yakni minimal satu peserta. per angkatan dan maksimal tak ada batasnya.

"Ini draft Tatib yang akan dibawa ke Mubes V IKASMA II Padang pada 13 Agustus 2022," ujar Insannul Kamil, Kamis siang (14/7/2022)di ruang rapat Performance Consulting Jalan Raden Saleh Padang.

Pada draft Tatib ini, ada yang baru yakni sebelum Mubes V IKASMA 2 Padang ada Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum IKASMA 2 Padang. 

Alumni SMA Negeri 2 Padang yang diamanahkan sebagai TPP yakni: Anom Suheri (Ketua), Bobby Sujarwanto (1992), Fazril Ale (Exoficio SC), Rahmatul Akbar (1997) dan Kautsar (1993) 

"TPP ini nanti akan membuka jadwal pendaftaran dan pemeriksan berkas orang top Alumni SMA Negeri 2 Padang untuk ditetapkan sebagai calon. Tidak ada calon muncul ketika Mubes sudah dibuka," ujar Insannul Kamil. didampingi Ketua OC Mubes V IKASMA II Padang Yosef. 

Yosef selaku Ketua OC Mubes IKASMA II Padang menerima draft Tatib dan siap mesosialisasikan ke Alumni IKASMA II Padang sedunia. 

"Ini draft yang sangat bagus dan sangat simple untuk disampaikan ke forum Mubes V IKASMA II Padang," ujar Yosef. 

Hadir di rapat SC Mubes V IKASMA II Padang Dini Lestari, Irawati dan Dedrianti serta Adrian Toaik dan Sutan Muhammad Yusuf serta Suhendri dengan pendokumentasi ropat penyerahan draft Tatib dari SC ke OC Mubes V IKASMA II Padang. 

Alumni SMA Negeri 2 Padang ini kata Nanuk yang saat ini menjabat Wakil Rektor II UNAND dan Waketum KADIN Indonesia bidang PUPR dan Infrastruktur mengatakan telah ada sejak 1962.

"Hitungan kotor kami di SC Mubes V IKASMA II Padang hingga kini termasuk Alumni termuda tamatan 2022, sudah lebih 20 ribu. Alumni SMA Negeri 2 Padamg ini terkenal dengan prestisius dan punya semangat luar biasa berkolaborasi dan bersinergi dengan sekolah dari dulu hingga selanjutnya,," ujar Pak Nanuk biasa Insnanul disapa kalangan pers di Sumbar dan nasional. (rls)

MERANTI,Lintas Media News.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak menggunakan narkoba. Untuk itu akan dilakukan tes urin secara mendadak dan jika terbukti akan langsung dipecat.

"Saya mendengar masih ada yang masih menggunakan narkoba, nanti saya cek urin mendadak. Kalau terbukti langsung saya pecat," kata Bupati Adil dalam Apel Gelar Pasukan Banpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) di Markas Satpol PP Selatpanjang, Kamis (14/7/2022).

Sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, Bupati meminta Satpol PP mendukung penuh upaya Pemkab Meranti dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi dan pajak. Menurutnya hal itu diperlukan untuk menjalankan program pembangunan serta jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

"Tegakkan aturan, jangan ditutupi karena saudara adalah penegak Perda. Segel saja kalau ada yang melanggar aturan. 

Jika tidak sanggup silakan mengundurkan diri. Kasatpol PP awasi anggotanya, yang masih main mata pecat saja," tegas Adil.

Dia juga meminta tenaga Banpol PP dan Damkar untuk memanfaatkan program Meranti cerdas yang dilaksanakan pemerintah kabupaten.

"Ambil jurusan hukum karena akan membantu dan menunjang tugas saudara sebagai penegak Perda," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, bupati memerintahkan Kepala Kantor Satpol PP Kepulauan Meranti untuk berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD terkait penyesuaian gaji tenaga Banpol PP dan Damkar sesuai dengan janji beliau.

"Kasat (Pol PP) kordinasikan terkait gaji, D3 Rp. 1.5 juta dan S1 Rp.2 juta," sebut Bupati.

Ikut dalam apel tersebut, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setdakab, Kepala OPD dan pejabat lainnya. Serta ratusan Anggota Banpol PP dan Damkar Kepulauan Meranti. (Nina/rls).

 Pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn,) H.Asmar yang didampingi PPM Bapeda, Kartini  hadiri  Rakor dan Komitmen bersama dalam percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rakor yang di pimpim langsung oleh Gubernur dan wakil Gebernur serta di hadiri oleh kepala daerah yang se Provinsi Riau  di selenggarakan di Gedung Daerah Balai serindit aula Gubernuran Riau jalan Diponegoro Pekanbaru  (13/07/22)

Dalam pemaparan nya wabup H.Asmar menyampaikan kepada Gubernur Riau, Bahwa Meranti merupakan kabupaten termiskin di Riau dari 12 kabupaten kota,  dan ada  21 desa tertinggal  di kabupaten Kepulauan "Ujar wabup Asmar  

Wabup asmar meminta kepada Gubernur Riau untuk dapat memperhatikan dan membantu Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Infrastruktur dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kepulauan Meranti, agar desa desa yang ada di Kabupaten menjadi desa yang maju dan mandiri. Serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat meningkatkan perekonomian nya .

Kepala dinas PMD Provinsi Riau Djoko Edi Imhar menyampaikan bahwa telah ada pertemuan antara Gubernur Riau dengan Komisi dua RI membahas tentang desa yang ada di Provinsi riau, dengan komitmen bersama kita optimis 2024 di Provinsi Riau tidak ada lagi desa yang tertinggal, Ujar Djoko Edi

" Untuk meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Desa  harus membuat peta mitigasi, mempersiapkan peralatan penaggulangan bencana, jalur evakuasi dan terinput dalam Indek Desa Membangun (IDM) , tutur djoko.

Djoko menambahkan untuk menuju Riau pintar 2024, Pemprov akan menyediakan perpustakaan disetiap desa, membantu ketahanan sosial masyarakat dan membangun,mengaktifkan poskamling di desa, menyediakan ruang terbuka untuk masyarakat dan  Desa Bersinar(Bersih dari Narkoba).

'Kami optimis dengan program yang akan dijalan ini, akan meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri' tutupnya

(Nina /rls).

 

Kapal pengangkut semen ekspor ke Maldives, sandar di Pelabuhan Teluk Bayur Padang

PT Semen Padang selama periode semester I tahun 2022, telah mengekspor semen sebanyak 227.442 Metric Ton (MT). Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2021, yaitu sebanyak 190.684 MT.

Group Head of Sales Semen Indonesia Group (SIG) Juhans Suryantan, mengaku ada kenaikan ekspor 19,27 % pada semester I/2022 dibandingkan dengan semester I/2021. “Ada kenaikan,  mudah-mudahan PT Semen Padang dapat terus meningkatkan volume ekspornya,” kata Juhans.

Untuk ekspor semen, target selama 2022 adalah sebesar 710.000 MT. Hingga semester I ini, PT Semen Padang sudah merealisasikan ekspor sebanyak 227.442 MT semen. Meski jauh dari target, kami yakin PT Semen Padang dapat mewujudkan target tersebut," kata Juhans. 

 Senior Manager of Export Sales SIG, Fifit Abriyanto mengatakan bahwa untuk semen yang diekspor oleh PT Semen Padang, adalah tipe OPC (42.5N). Dan semen tersebut, diekspor ke Maldives dan Sri Lanka dengan rincian, Maldives sebanyak 60.508 MT dan ke Sri Lanka 166.934 MT.

"Selain semen yang diekspor, PT Semen Padang juga mengekspor klinker ke Bangladesh. Bahkan pada semester I tahun ini, volumen ekspor klinker oleh PT Semen Padang sudah mencapai 208.342 MT. Mudah-mudahan, PT Semen Padang dapat meningkatkan volumen ekspor klinker, maupun semen," ujarnya. 

Ekspor semen dan klinker ke berbagai negara oleh PT Semen Padang sudah berlangsung sejak 2008. Khusus negara Australia, telah dimulai sejak 2016 dan Semen Padang adalah perusahaan semen pertama yang berada di bawah holding SIG yang mengekspor semen ke Australia. (*)

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat dengar pendapat dengan panitia penyelenggara Rapat Koordinasi Nasional Badan Permusyawaratan Desa (Rakornas BPD), Selasa (12/7/2022) diruang Banggar kantor DPRD Sumbar.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi I, H. Rafdinal didampingi Irsyad Ilyas,Leliarni,Maigus Nasir dan beberapa anggota komisi V lainnya

Rapat komisi V dengan panitia Rakornas BPD tersebut,menurut Rafdinal adalah, dalam rangka persiapan Rakornas BPD yang akan digelar pada tanggal 9-11 November 2022, yang mana sesuai rekomendasi Rakernas di Bandung tahun 2021 kemaren, Sumbar ditunjuk sebagai tuan rumah pada Rakornas I BPD se Tanah Air tersebut.

Terima kasih kepada bapak dan ibu anggota komisi I DPRD Sumbar yang sudah berkenan menerima kunjungan kami. Mengingat waktu Rakornas BPD yang sebentar lagi akan digelar, kami mohon dukungan kepada DPRD Sumbar baik secara moril maupun politik," kata Dedy Edward, SE. MM selaku 

ketua Panitia.

Dedy menambahkan, Keberadaan BPD sebagai mandatori UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, berperan sebagai fungsi pemerintahan ditingkat desa.

"Untuk itu, kami minta dukungan semua pihak termasuk DPRD Sumbar agar Rakornas BPD ini berjalan sukses. Setelah ini kami juga akan menemui Gubernur untuk memantapkan persiapan," tambah Dedy.

Sementara, anggota komisi I DPRD Sumbar, Buya Maigus Nasir dalam kesempatan itu katakan, akan siap mendukung pelakasanaan Rakornas I BPD tersebut.

 "Kita di DPRD sangat mendukung penuh pelaksanaan Rakornas BPD se tanah air ini. Demi nama baik Sumbar dan untuk kesejahteraan masyarakat nagari dan desa di Sumbar," ujar Maigus.(ST)

Lintasmedianews.con, Dharmasraya -BAZNAS Hari ini merupakan pelepasan santri Sekolah Cendekia BAZNAS menuju Padang, dan dari Padang besoknya langsung menuju Bogor. Dalam kesempatan ini Ketua BAZNAS Kabupaten Dharmasraya melepas secara langsung santri Sekolah Cendekia BAZNAS bersama pimpinan yang lain dan Amil pelaksana.

Sekedar diketahui, Sekolah Cendekia BAZNAS merupakan Sekolah yang didirikan oleh BAZNAS RI bekerjasama dengan BAZNAS daerah, dengan tujuan memberikan solusi bagi keluarga yang miskin, namun memiliki kemauan yang tinggi untuk bisa menyekolahkan anaknya sampai tamat dengan tanpa harus mengeluarkan biaya. Saat ini sebaran siswa mencapai 25 provinsi dari seluruh Indonesia, mereka menempuh pendidikan profesional dan berkualitas untuk mengubah mustahik menjadi muzakki.

Semenjak program sekolah gratis dari Sekolah Cendikia BAZNAS RI ini dilaksanakan dari tahun 2015 sampai tahun 2021 belum ada siswa dari Dharmasraya yang lolos. Karna setiap masyarakat kurang mampu yang mendaftar harus lulus dalam seleksi 4 tahap, yaitu administrasi (berkas), tes akademik, wawancara, survey faktual dan psikotes & Quran. Seluruh tahapan seleksi hingga penerimaan siswa tidak dipungut biaya. Setiap siswa Sekolah Cendikia BAZNAS (SCB) mendapatkan fasilitas berupa seragam sekolah, buku pelajaran, biaya hidup dan pengembangan diri.

Tahun 2022 ini kembali program nya diluncurkan, setelah lolos dalam melewati 4 tahap seleksi, dibawah bimbingan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya terpilih 1 orang, Muhammad Nabil Arinil Haq yang biasa dipanggil Nabil dari Nagari IV Koto Kecamatan Pulau Punjung.

Pada kesempatan ini ketua BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Z. Lubis, S.Pd berpesan harapannya "agar Nabil jangan sia siakan kesempatan yang diberikan BAZNAS, harus memberikan yang terbaik, tunjukan bahwa Nabil bisa membanggakan kedua orang tua dan bisa mengharumkan nama Daerah. Hati-hati dijalan dan mintalah restu orang tua untuk keberangkatan agar selamat di perjalanan”, Ujarnya. (elda)

,Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, tinjau pembangunan jembatan penghubung antara  Nagari Koto Salak dengan Nagari Ampalu,  Kecamatan Koto Salak, Senin (11/07/2022).

Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka memastikan pembangunan jembatan akses alternatif itu berjalan sesuai rencana, agar dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai target waktu yang sudah ditentukan.

Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Junaidi Yunus, Sutan Riska mengatakan, pembangunan jembatan merupakan merupakan jawaban Pemkab atas kebutuhan mendesak warga di kedua nagari.

“Jembatan ini merupakan salah satu prioritas yang harus dituntaskan pembangunannya pada tahun anggaran 2022 ini, dan jawaban atas aspirasi masyarakat yang pernah kami terima pada tahun sebelumnya”, ujar Sutan Riska.

Kepada kontraktor, Sutan Riska meminta agar pengerjaan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas sebagaimana yang telah dituangkan di dalam kontrak.

“Karena ini akan dipakai masyarakat kami untuk jangka waktu yang lama, maka kami menegaskan agar pengerjaannya benar-benar memperhatikan kualitas sebagaimana mestinya”, kata Sutan Riska.

Sementara, Camat Koto Salak, Arwinta, mewakili warga setempat, mengucapkan terimakasih kepada Sutan Riska  dan Pemerintah Daerah atas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah di wilayahnya.

Menurut Arwinta, dengan selesainya proyek pembangunan proyek yang berlokasi di daerah yang disebut masyarakat setempat sebagai pengkolan hantu ini nantinya akan semakin memudahkan akses dari dan ke kedua nagari, serta berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup warganya. 

“Insya Allah, jembatan ini akan mempermudah aktivitas warga kami di kedua nagari, baik untuk aktivitas perekonomian, pendidikan maupun hubungan sosial kemasyarakatan lainnya”, jelas Arwinta mengakhiri.

Menurut pantauan, pembangunan masih dalam tahapan pengerjaan pondasi pada kedua sisi jembatan. Proyek direncanakan akan selesai dalam waktu 180 hari kalender.(elda)

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH.MM menyambut sekaligus melepaskan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau di Gedung Hijau Kantor Bupati, selasa (12/7/2022).

Turut hadir, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) UNRI Dr. Sumarto, S.Pi, M.Si dan Yelly Zamaya, SE, ME, Kepala OPD, Camat, Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Mahasiswa Kukerta Unri.

Mewakili Mahasiswa, Riki Ariandi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudi menerima Mahasiswa Kukerta dengan sangat baik.

Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Ketahanan Pangan yang sangat baik, Wisata Bahari serta Kuliner yang cukup menarik untuk dikunjungi dan kita cicipi,"ucapnya.

Selaku Dosen Pendamping Lapangan Dr. Sumarto, S.Pi, M.Si mengatakan Kunkerta gelombang ke 3 tahun 2022 yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 140 Orang yang terbagi menjadi 13 kelompok dengan jangka waktu 40 hari yang skema integrasi dan balik kampung.

balik kampung merupakan kegiatan yang unik di Unri dibandingkan Universitas lainnya, dengan tujuan untuk mengangkat potensi - potensi Desa dan menyelesaikan permasalahan Desa," jelasnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH MM mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rektor yang telah memilih Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai tempat Kukerta mahasiswa UNRI. Semoga kegiatan Kukerta ini dapat berkolaborasi dengan baik dengan pihak pemerintah Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Saya bersama jajaran Pemkab Kepulauan Meranti dengan senang hati dan gembira menerima kehadiran adik-adik mahasiswa untuk melakukan KKN di Meranti yang sangat kita cintai ini. Karena dengan kuliah kerja nyata ini sedikit banyak akan membantu masyarakat diantaranya meningkatkan pengetahuan SDM bagi masyarakat Meranti,"ujar Bupati HM Adil.

pada kesempatan itu, Bupati HM Adil berharap kepada para Mahasiswa Unri yang akan mengadakan Kukerta, dapat melakukan identifikasi masalah yang ada dalam masyarakat, sebagai bahan masukan bagi kita untuk bahan perbaikan pada masa mendatang.

Disamping itu diharapkan pula para mahasiswa benar-benar untuk dapat menggali potensi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di setiap desa atau kelurahan.

Pemkab Meranti Baru MoU dengan Unri, kalo bisa ditambah tahun depan 10 kali lipat Kukerta ke Meranti," Harap Bupati.

Selain itu juga, hendaknya  selama pelaksanaan KKN hendaknya tidak keluar dari koridor aturan dan senantiasa memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh universitas serta tidak lupa untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan selalu menjaga nama baik almamater," tutupnya.(Nina/rls).

MERANTI,Lintas Media News.

 Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, SH MM mengikuti pelaksanaan rembuk stunting, yang dilaksanakan di Gedung Hijau Kantor Bupati, Selasa (12/7/2022) siang. 

Turut hadir dalam Pelaksanaan Rembuk Stunting, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar yang juga Ketua Tim Penurunan Stunting Kepulauan Meranti, Pimpinan DPRD, H. Khalid Ali SE, Kajari Waluyo, SH MH, Asisten I Setdakab, Drs. H. Irmansyah MSi, 

Plt Kepala Diskominfotik, Muhlisin, S.Sos, para kepala OPD serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya. 

Adapun jumlah peserta kegiatan sebanyak 45 orang yang terdiri dari 26 orang peserta dari kabupaten, 9 orang dari kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan 10 orang kepala OPD dilingkungan Pemkab Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, SH MM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelaksanaan rembuk stunting tahun 2022. Ia juga berharap kegiatan tersebut mampu menguatkan komitmen seluruh pihak yang hadir dalam menanggulangi permasalahan stunting  secara bersama-sama, serta dalam merealisasikan program yang telah dirancang. 

"Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti ini masih perlu mendapat perhatian, hal ini diperburuk oleh situasi pandemi yang menyebabkan masyarakat ragu mendatangi posyandu untuk memantau status gizi dan perkembangan anak, ditambah lagi dengan naiknya angka pengangguran yang menyebabkan kualitas pangan keluarga," ujarnya. 

Kemudian lanjut Adil, kondisi penurunan tersebut ditambah dengan permasalahan akan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, yang dapat berdampak serius pada perkembangan janin. 

"Sebagaimana kita ketahui bersama, seribu hari pertama kehidupan adalah periode yang sensitif bagi kehidupan seorang anak, sebab dampak dari pemenuhan gizi dan nutrisi lain yang tidak terpenuhi akan bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus atas pemenuhan gizi anak terutama pada periode ini," ujarnya lagi. 

Dijelaskannya, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pravalensi kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan yang cukup siginifikan turun dari tahun sebelumnya. 

"Pencapaian ini patut kita apresiasi dan syukuri, namun diperlukan upaya yang luar biasa untuk mempertahankan, bahkan menurunkan angka pravalensi tersebut, hal ini erat hubungannya dengan pencapaian target pemerintah di tahun 2024 dimana pravalensi stunting ditargetkan mencapai 14%, sehingga perlu ada percepatan langkah untuk menurunkannya," jelasnya. 

Dijelaskan Adil lagi, pihaknya akan terus melakukan pembenahan, monitoring dan evaluasi untuk menutupi dan mengatasi kekurangan yang dijumpai di lapangan dalam pelaksanaan intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga target zero stunting di Kepulauan Meranti bias tercapai. 

"Adapun faktor penting yang wajib diperhatikan agar upaya penurunan stunting dapat tepat sasaran, adalah pada kualitas data. Perbaikan data stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting hendaknya dilakukan dengan memperhatikan validitas dan akurasi data, untuk itu, saya minta ditingkat desa atau kelurahan, bidan desa dan petugas gizi puskesmas beserta kader di masing-masing desa untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting. Balita yang berpotensi stunting ini harus ditangani bersama-sama tidak hanya oleh puskesmas tetapi juga rumah sakit dengan melibatkan dokter anak," ingatnya. 

Adil juga berharap masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing untuk bekerjasama melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

"Saya minta kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, kolaborasi dapat dilakukan melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi dan membangkitkan masing-masing individu, untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting," pintanya. 

Sebelumnya, Ketua Tim Penurunan Stunting Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar dalam laporannya menyampaikan bahwa rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara UPT penanggung jawab pelayanan dengan sektor lembaga non pemerintah, dan masyarakat melakukan percepatan pencegahan dan penurunan.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini melaksanakan aksi ketiga dari delapan aksi percepatan pencegahan dan penurunan terintegrasi sesuai dengan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan intervensi, penurunan transmigrasi kabupaten dan kota, stunting dilakukan setelah Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh hasil analisis atau aksi integrasi satu dan memiliki rancangan rencana kegiatan aksi dua penurunan stunting integrasi," ujarnya. 

Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu juga menjelaskan dari informasi hasil musrenbang kecamatan dan desa juga akan menjadi bagian yang dibahas dalam rembuk stunting Kabupaten Kepulauan Meranti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara bersama-sama, akan melakukan konfirmasi hasil analisis dan rancangan rencana kegiatan dari penanggung jawab pelayanan di Kabupaten dengan hasil perencanaan yang dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan dan desa. 

"Dalam upaya penurunan stunting materi utama yang akan ditampilkan dalam kegiatan rumusan adalah satu program kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan, komitmen pemerintah daerah dan opini terkait untuk program kegiatan penulis canting yang akan dimuat dalam RKPD atau renggang tahun berikutnya, hasil kegiatan menjadi dasar gerakan penurunan stunting Kabupaten Kepulauan Meranti melalui integrasi program kegiatan dilakukan antar penanggung jawab pelayanan dan partisipasi masyarakat," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kepulauan Meranti, Sakinul Wadi, SE menambahkan paparan terkait aksi konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting. 

"Delapan aksi konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting dalam menganalisis penurunan stunting untuk tahun 2022 sudah ditetapkan ada sebanyak 29 indikator, prioritas yang dituangkan di dalam master-master analisis situasi dari analisis situasi yang sudah dilakukan terdapat 14 indikator dengan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan," ujarnya. 

Selanjutnya, dijelaskannya, ada 6 indikator yang hampir mencapai target yang ditetapkan dan masih tersisa 9 indikator yang tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan indikator. 

"Analisis ini kita lakukan pada 101 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti," pungkasnya. (Nina/rls).

 DPRD Kepulauan Meranti melaksanakan sidang paripurna dengan agenda yang sedikit berbeda yakni pengumuman dan pengambilan keputusan terhadap pemberhentian ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti masa jabatan 2019-2024.

Rapat paripurna kelima, masa persidangan ketiga, tahun persidangan 2022 yang dilaksanakan di Balai sidang DPRD Kepulauan Meranti, Selasa (12/7/2022) itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman didampingi wakil ketua lainnya H Khalid Ali dan dihadiri 21 anggota DPRD.

Iskandar Budiman dalam sambutannya mengatakan, rapat paripurna dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nomor : 10/Kpts-DPRD/KBM/VII/2022, tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda pokok yaitu pengumuman dan pengambilan keputusan terhadap pemberhentian ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti masa jabatan 2019-2024 sekaligus pengumuman calon pengganti ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sisa masa jabatan 2019-2024, dan juga pengumuman penetapan pimpinan DPRD sementara Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Dikatakan Iskandar, rapat paripurna tersebut dilaksanakan atas dasar permintaan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menyurati pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui surat Nomor : PAN/A/03.12/K-S/12/VI/2022 tanggal 8 Juli 2022, perihal pengajuan pergantian antarwaktu ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Musyawarah telah mengagendakan Rapat Paripurna dan sebelumnya juga telah dilakukan rapat bersama seluruh fraksi yang digelar di ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD, Iskandar Budiman, Senin (11/7/2022) siang. 

 "Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD tercantum dalam Pasal 37 menyatakan bahwa untuk pemberhentian pimpinan DPRD harus diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD, selanjutnya keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmiannya," kata Iskandar Budiman. 

Agenda selanjutnya yang dilaksanakan yakni pengumuman calon pengganti ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sisa masa jabatan 2019-2024, sekaligus pengumuman penetapan pimpinan DPRD sementara Kabupaten Kepulauan Meranti.

Disebutkan, berdasarkan ketentuan pasal 44 Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan dewan.

"Maka berpedoman pada Surat dari DPD Partai Amanat Nasial, nomor : PAN/03.12/B/K-S/12/VI/2022, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/206/VI/2022 tentang pergantian antarwaktu ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dengan ini Kami umumkan saudara Fauzi Hasan sebagai calon pengganti ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan saudara Ardiansyah," ucap Iskandar. 

Selanjutnya, Iskandar Budiman mengatakan sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pasal 41 menyatakan bahwa dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif. 

"Setelah sidang diskors 1x10 menit, pemilihan ketua sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan

berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, maka kami umumkan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah saudara H. Khalid Ali, sebagai ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan saudara Iskandar Budiman, sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti," sebutnya. 

Sebelumnya, penggantian Ardiansyah sebagai ketua DPRD dikarenakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengeluarkan surat Pergantian Antara Waktu (PAW) terhadap pucuk pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu. Surat keputusan PAW yang dikeluarkan oleh DPP PAN nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/206/VI/2022 itu ditandatangani Ketua Umum DPP PAN,  Zulkifli Hasan pada tanggal 30 Juni 2022. (Nina/rls).