Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Jakarta, Lintas Media News

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut membantu Kejaksaan Agung untuk mengawal kinerja Jaksa.

"Yang melaksanakan tugas pengawasan di sini adalah Asisten Pengawasan, dan itu SDM nya terbatas, oleh karenanya kami meminta media-media (anggota SMSI-red) turut mengawasi kinerja Jaksa," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin ketika menerima Pengurus SMSI Pusat yang dipimpin Ketua Umum Firdaus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta (6 Juli 2022).

Turut mendampingi Firdaus yakni Penasehat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Ketua Forum Pemred Media Siber Bernadus Wilson Lumi dan Humas SMSI Wisnu. Dari jajaran Kejagung tampak hadir Kejati DKI Reda Manthovani, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Asisten Umum Kuntadi, SH. dan Asisten Khusus Hendro Dewanto, SH.

Lebih lanjut Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung perlu diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepadanya.

"Sesuai arahan Presiden agar kerja-kerja yang dilakukan aparat Kejaksaan juga perlu disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang sudah dilakukan," sambung Burhanuddin. 

Sementara itu, Ketua Umum SMSI Firdaus menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu yang diberikan Jaksa Agung kepada SMSI.

"Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Jaksa Agung. Kami juga ingin sampaikan apresiasi dari seluruh anggota SMSI kepada Jaksa Agung atas prestasi dan kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, mengamankan uang negara, terlebih menjadikan media sebagai mitra jaksa untuk melaporkan hasil kerja kejaksaan kepada masyarakat," ucap Firdaus.

Silaturahmi Pengurus SMSI Pusat kepada Jaksa Agung ini dalam rangka implementasi program kerja dan persiapan Rapat Pimpinan Nasional

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-23 Juli 2022 mendatang.

Lebih lanjut Firdaus juga mengapresiasi Jaksa Agung Burhanuddin yang mendorong jurnalisme berkelanjutan. "Jaksa Agung Bapak Prof. Dr. ST. Burhanuddin, SH.,MM juga turut serta mendorong jurnalisme yang berkelanjutan dengan membantu membangun ruang belajar, mushola dan dapur umum di Journalist Boarding school (JBS) Cilegon, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih dan sampaikan penghargaan setinggi-tingginya," papar Firdaus. (b/hms)


Lampung Timur, Lintas Media News

Forum Komunikasi Surat Kabar Mingguan (FkSKM) Kabupaten Lampung Timur sukses untuk memilih ketua untuk priode 2022-2027 di sekertariat APKAN,desa Sukadana Ilir, kecamatan Sukadana Lampung Timur, Rabu (06/07/2022).

Musyawarah di hadiri oleh ketua domisioner Tarmizi Husein,sekertaris Husnan Efendi,Anminudin wakil Ketua dan Ropian Kunang serta jajaran pengurus dan anggota.

Setelah melalui pleno dan musyawarah akhirnya secara aklamasi Tarmizi Husein di percaya kembali untuk menahkodai organisasi media mingguan terbesar di Lampung Timur tersebut untuk masa bakti 5 tahun mendatang.

”Terima kasih kepada seluruh pengurus FKSKM yang mempercayakan saya kembali menjadi ketua untuk 5 tahun mendatang,ini merupakan kepercayaan yang di berikan di embankan kepada saya akan saya jaga amanah ini” jelas Tarmazi usai penetapan.

“Kedepan organisasi ini harus menjadi leader yang dihitung dan di perhitungkan agar media mingguan tak lagi di pandang sebelah mata,maka dari itu apalah artinya saya tanpa support dari kawan-kawan semua”,tambah pria berkacamata ini.

Ditempat yang sama penasehat FKSKM Ropian Kunang meminta agar pengurus dan anggota tetap menjaga keharmonian

“Kedepan rasa saling asih dan asuh,kebersamaan dan kekompakan dan semangat harus lebih kita tingkatkan lagi,semua harus punya rasa memiliki terhadap organisasi yang sama-sama kita cintai ini”,tutur Ropian Kunang.

Diketahui dalan musyawarah tersebut Jauhari Supian di daulat menjadi sekretaris ( 1 ) beserta Yudi Ardiansyah sekretaris( 2 ) dan bendahara di percayakan kepada Wanda Ariyanto,penasehat Ropian Kunang,Husnan Efendi,sauji sedangkan Aminuddin tetap sebagai wakil ketua.  (Yudi)

Padang Pariaman.Lintas Media News.
Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif  Sandiaga Uno Tiba di Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat, Selasa (5/7/22) disambut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur,  Walikota Hendri Septa, Ketua BPPD Sari Lenggogeni dan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda. Setelah berbincang singkat di ruang VIP  kemudian rombongan menuju  Desa Wisata Green Talao Park (GTP) Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, Selasa (5/7/22).

Dengan menaiki bendi menuju lokasi GTP, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy  bersama Ketua TPP Desa Wisata , Zuhrizul langsung menemani Menteri Sandiaga Uno berkeliling menikmati indahnya destinitasi pantai GTP dan melihat produk lokal UMKM.

Dalam kunjungan tersebut, Sandiaga Uno menikmati sejumlah kuliner lokal di sana. Salah satunya es nipah. Bahkan ia juga diajak makan bajamba, yang merupakan cara makan khas Minangkabau.
Saat makan bajamba Sandiaga Uno terkagum kagum melihat banyaknya jenis hidangan khas Padang Pariaman yang dihidangkan hingga menyantap bersama bersama Wagub Sumbar, Audy Joinaldy, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur – Rahmang, serta para tokoh masyarakat di Ulakan tersebut.

Wagub Sumbar Audy Joinaldi sangat beterima kasih kepada Menparekraf yang rajin berkunjung ke Sumbar. "Ini kunjungan mas menteri yang ke-lima di Sumbar, dan kita sangat berharap kunjungan ini memberi kesan yang bagus untuk penilaian ADWI 2022." harap Audy.
Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur berharap  kedatangan Menparekraf bisa lebih lama sehingga bisa lebih mengeksplor keindahan dan destinasi GTP Ulakan Padang Pariaman 

"Kita memiliki kawasan Eustuaria yang ditumbuhi oleh mangrove dan nipah yang merupakan endemik asli dari Nagari Ulakan.
Dan kita  optimis  GTP bisa menjadi terbaik nasional dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI Tahun 2022 ini." tutup Suhatri Bur. (rls))







PADANG,Lintas Media.
Untuk meningkatkan menat membaca masyarakat yang merupakan salah satu program strategis gubernur,di kantor Dewan Perwakilan Raknyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) 
telah tersedia layanan Pojok Baca Digital (Pocadi) terbuka untuk publik.

Hal itu disampaikan Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis Selasa (5/7) di ruang kerjanya kantor DPRD Sumbar .

Menurut Raflis,Pocadi merupakan salah satu inovasi sekretariat untuk memberikan pelayanan informasi melalui sumber-sumber bacaan kepada masyarakat. 

"Ada ratusan buku yang tersedia, mulai dari bacaan filsafat, agama, ilmu hukum hingga media masa," jelas Raflis.

Lebih jau Raflis menjelaskan. Pocadi tersebut terletak persis di samping kiri jenjang menuju ruang sidang utama, dilengkapi dua unit komputer yang menyimpan data-data sumber informasi DPRD Sumbar, masyarakat bisa menggunakan perangkat lunak tersebut untuk mengakses situs-situs tentang DPRD Sumbar.

"Sekretariat DPRD Sumbar merupakan satu-satunya OPD yang memiliki Pocadi. Dalam penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar berhasil menjadi OPD yang terinformatif," ungkap Raflis.

Raflis menambahkan.Ini beberapa situs sumber-sumber informasi DPRD Sumbar, website DPRD Sumbar, repository produk hukum daerah DPRD Sumbar, PPID pelaksana DPRD Sumbar dan perpustakaan DPRD Sumbar.

"Terkait buku-buku sekretariat sebenarnya sudah memiliki perpustakaan, namum yang telah memiliki sentuhan digital yaitu Pocadi," kata Raflis.

Raflis menyebutkan,untuk memanfaatka Pocadi ini, tidak hanya masyarakat umum, seluruh unsur sekretariat DPRD Sumbar juga bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk meningkatkan pengetahuan,  salah satu tujuannya agar terhindar dari rasa malas dalam bertugas. 

Dalam prinsip kinerja sebagai lembaga publik,sekretariat DPRD Sumbar berkomitmen mendukung program keterbukaan informasi, berbagai inovasi dilahirkan untuk menunjang hal itu, diantaranya menyediakan Pocadi.Kata Raflis.

Menurut Raflis,sebelumnya DPRD Sumbar juga telah memiliki dua aplikasi yaitu ASIK dan KUBE, dua aplikasi ini bertujuan untuk mendekatkan DPRD dengan masyarakat, serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

 Kube dan Asik  tersedia pada google play store dan bisa didownload melalui  smartphone, Kube merupakan aplikasi yang memuat  pemberitaan tentang kegiatan DPRD Sumbar secara kelembagaan hingga perorangan.Jelas Raflis.

Sementara itu,ASIK merupakan aplikasi penerimaan aspirasi secara online, sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhan serta kebutuhan daerah melalui kanal digital itu.

“Jadi masyarakat tidak perlu lagi susah payah mendatangi gedung dprd, jika tidak terlalu krusial bisa melalui aplikasi saja. Dengan aspirasi yang diterima dewan akan turun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja Dewan ,” tutup Raflis.(ST)


Payakumbuh,  Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi gencar melaksanakan sosialisasi bertema 'penguatan nilai-nilai kepahlawanan' kepada masyarakat. Senin malam(4/7) di hotel Cimpago Bukittingi.

Supardi mengatakan, penguatan nilai-nilai kepahlawanan pada masyarakat sangatlah penting. Nilai-nilai tersebut akan membentuk kepribadian serta pola pikir. Selain itu,juga menjadi bekal untuk mendidik serta membimbing generasi muda menjadi pribadi yang jauh dari pengaruh kenakalan remaja. 


Menurut Supardi,di tengah masyarakat saat ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, diantarany, kenakalan remaja, ketidakpercayaan pada orang-orang yang seharusnya menjadi panutan seperti orangtua, guru, ninik mamak, tokoh masyarakat atau juga ustad. 

Supardi, peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut tentu menjadi tokoh di masyarakat, setidaknya di lingkup keluarahan atau paling tidak di rumah tangga masing- masing. Melalui peserta ini diharapkan penguatan nilai kepahlawanan akan menyebar luas, melalui keluarga, melalui penduduk-penduduk di tiap kelurahan.
Sosialisasi yang dihadiri Kepala Dinas Sosial Sumbar, Arry Yuswandinitu,,merupakan sosialisasi terakhir yang dilaksanakan untuk periode Tahun 2022. Sebelumnya, kegiatan sosialisasi tersebut telah dilakukan di beberapa tempat lain. 

Kemudian ada pula permasalahan maraknya informasi yang masuk melalui internet seperti youtube dan google. Ini akan mempengaruhu kultur serta pola pikir. 

"Itulah mengapa penguatan nilai-nilai kepahlawanan perlu dilakukan di tengah masyarakat. Agar ruang-ruang kosong dan idola serta panutan ini terus terisi penuh," ujarnya. 

Supardi mengatakan, saat ini ditemukan kecenderungan semakin tingginya kasus kenakalan remaja. Terutama di daerah-daerah transit. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, pertama

Selain itu, juga dikarenakan pengaruh informasi serta tontonan yang masuk melalui jaringan internet. "Kenakalan remaja ini banyak bentuknya. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, LGBT, tawuran, kriminalitas dan lain sebagainya," ujar Supardi. 

Dijelaskan Supardi,juga terjadi karena generasi muda kesusahan menentukan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk di tengah-tengah gencarnya informasi dan tontonan yang masuk melalui berbagai alat, salah satunya internet. 

"Selain itu pula dikarenakan generasi nuda kehilangan sosok idola yang bisa mereka contoh untuk menjadi sosok yang lebih baik. Atau bisa jadi pula mereka salah menempatkan sosok yag dijadikan idola," ujarnya. 

Anak-anak zaman sekarang, lanjut Supardi kebanyakan merasa bahwa tokoh-tokoh fiktif di film-film lah yang merupakan pahlawan. Tokoh-tokoh inilah kemudian yang mereka idolakan, mereka tiru dan mereka contoh. Misalnya seperti Batman, Superman.  Padahal tokoh-tokoh ini tidak nyata, hanya fiktif. Masalah yang dihadapi pun tidak bersentuhan dengan permasalahan di negara kita. 

"Di lain sisi, tokoh-tokoh pahlawan yang sebenar-benarnya tidak mereka anggap pahlawan. Melainkan hanya sebagai proklamator atau tokoh-tokoh saja,"  paparnya. 

Misalnya seperti pahlawan dari Sumbar, Ranah Minang, seperti  M. Natsir, Mohammad Hatta, Tan Malaka atau bahkan pahlawan yang telah lebih terdahulu seperti Syekh Khatib Al Minangkabawi.

Secara psikologi, nilai kepahlawanan mereka tidak tertanam di alam bawah sadar bawah sadar. Sehingga tidak ada pula keinginan untuk mencontoh pemikiran, sikap para pahlawan ini. 

"Nilai kepahlawanan sangar bergantung pada sudut kita memandang maka amat perlu kita mengajarkan serta mensosialisasikan tentang pahlawan kora. Dengan begitu generasi muda akan mengenal lalu mencontoh pada pahlwan-pahlawan ini," ujarnya. 

Di lain sisi, lanjut Supardi amat sedikit dokumen atau literasi tentang para pahlawan tersebut. Begitu pula untuk pahlawan-pahlawan asal Ranah Minang. 

Salah satunya tentang M. Natsir. Dokumen atau literasi tentang M. Natsir sangat sedikit, padahal tanpa M. Natsir tidak ada NKRI melainkan hanya RIS. 

Begitu pula tentang Tan Malaka. Supardi mengatakan Tan Malaka seringkali hanya distreotipkan sebagai tokoh paham kiri. 
"Padahal banyak yang bisa ditiru dan diidolakan dari Tan Malaka," ujarnya. 

Ketika Indonesia masih dijajah Belanda, Tan Malaka merantau ke Belanda. Di sana ia menjadi anggota senat (anggota dewan) pertama berdarah Indonesia yang ikut mempengaruhi berbagai kebijakan yang diambil Belanda. 


Supardi menekankan pentingnya menguatkan nilai-nilai kepahlawanan melalui sudut pandang. Itah kenapa dokumen dan literasi amat diperlukan untuk mendekatkan tokoh-tokoh pahlawan ini agar bisa menjadi idola dan panutan masyarakat, terutama generasi muda. 


Untuk mengatasi kekurangan literasi i u, lanjut Supardi, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui Dinas Pariwisata dengan akan menggelar lomba karya tulis tentang pahlawan asal Ranah Minang. Dengan begitu literasi atau dokumen tentang para tokoh serta pahlawan ini akan bertambah.


Para seniman pun banyak ingin bergerak membuat film dokumenter tentang pahlawan ini. "Dengan semakin banyaknya literasi ini maka akan semakin mudah mendekatkan serta mengekspos tentamg sepak terjang dan kehebatan para pahlawan ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian akan terbentuk sudut pandang yang ingin mencontoh para pahlawan tersebut," ujarnya. 

Untuk diketahui acara sosialisasi tersebut diikuti oleh 70 peserta. Diantaranya merupakan karang taruna, pendamping PKH dan lain sebagainya. (rls/st)



 
 Dharmasraya,Lintas Media News.
Mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dari Dharmasraya Ustad Wawan mengatakan kelompok radikalisme dan intoleransi di Indonesia masih ada di Sumatera Barat. Untuk itu dibutuhkan kepedulian dan kewaspadaan kita bersama baik aparat TNI Polri, Pemerintah dan Masyarakat dalam mengantisipasi gerakan radikalisme tersebut.
 
Meski beberapa waktu lalu ratusan anggota NII sudah menyatakan keluar dari NII dan berikrar kembali ke Negara kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi sejumlah anggota yang masih termakan dokrin NII, masih ada berbaur dikalangan masyarakat.
 
Sebagaimana informasi yang berkembang dewasa ini, Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang anti terhadap Pancasila dan antiterhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tengah menjadi sorotan. Bahkan dari serangkaian penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian, NII diketahui akan menggulingkan pemerintah yang sah. di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum Pemilu 2024.
 
Sebagai mantan anggota NII, Ustad wawan mengimbau dan mengajak kepada anggota NII yang masih ada untuk kembali kedalam Negara NKRI. Ia juga mengajak mereka yang saat ini tergabung dengan NII dan ikut dalam paham yang menjurus Radikal untuk mempelajari islam secara benar dan memperbanyak sumber ilmu.
 
“Saya mengimbau kepada mereka yang saat ini masih tergabung di NII untuk membuka diri dan jangan belajar islam dari satu sumber yang nantinya akan membawa kita kearah yang sesat dan radikal. Tidak benar sesama agama islam kita saling bermusuhan, apalagi mengkafirkan orang yang seakidah dengan kita,” tegas ustad wawan. 
Ustad wawan dan lima orang mantan pendukung dan simpatisan kelompok NII asal  Dharmasraya beberapa waktu lalu telah berikrat untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dan ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia.
Pria yang saat ini menggagas lahirnya yayasan Insan Peduli Umat Dharmasraya tersebut, bertekat akan merangkul mereka yang masih tergabung di NII dan mendorong kepada Organisasi kemasyarakatan di Dahrmasraya untuk kritis dan berani untuk melawan, karena keberadaan organisasi radikal juga telah mencoreng nama baik ormas yang memiliki ideologi Pancasila.
Wawan juga mengatakan doktrinisasi kelompok radikalisme dan intoleransi dilakukan secara masif di lingkungan masyarakat, tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Untuk menangkal hal tersebut dirinya berharap organisasi kemasyarakatan berperan aktif dalam pencegahan dengan cara nilai-nilai Pancasila.
 
"Tantangan kita memang cukup berat, karena kelompok radikalisme saat ini sudah bermetamorfosa dan berbaur dengan masyarakat, sehingga sulit juga memantau keberadaan mereka. Untuk itu, melalui gerakan kita bersama, akan merangkul mereka dan mengajak untuk mempelajari islam secara baik dan dengan sumber yang jelas, sehingga tidak terjadi perpecahan antar sesame anak bangsa,” jelasnya.
 
Dengan rasa penyesalan, pria yang sudah keluar dari NII ini berkomitmen akan mengajak bahkan memaksa mereka yang masih tergabung dalam aliran radikal tersebut untuk kembali ke NKRI. Menurutnya perlu kerja ektra dank eras untuk merangkul mereka yang masih tergabung di NNI, karena Kelompok radikal akan melakukan doktrinnya dengan cara masif, kita juga jangan mau kalah dengan mereka, sehingga pencegahannya harus dilakukan masif dan membumikan Pancasila.
 
Sebagai mantan anggota NII, ustad wawan berpesan agar masyarakat untuk peka dan mewaspadai gerakan radikalisme dan senantiasa membiasakan diri untuk tidak menerima berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Tidak hanya terhadap masyarakat yang belum terpapar, wawan juga menyampaikan pesannya untuk masyarakat yang memiliki kerabat maupun saudara yang terindikasi terpapar gerakan NII maupun kelompok radikal lainnya untuk bisa mengevaluasi dan berpikir kritis bahwa agama harus menjadi rahmat bagi pemeluknya. 
"Untuk masyarakat yang sudah terpapar atau terbai'at dengan ideologi radikalisme, Mari kita membuka diri dan berdialog dengan fikiran jernih. Mari kita evaluasi dan kritis, jangan sampai kita taqlid atau buta yang hanya mempelajari Islam dari satu Sumber, Karena sejatinya Islam itu rahmatan lil alamin bukan menciptakan perpecahan anatar umat," tegas wawan.(rls)


Lintasmedianews.com,Palembang - Meski baru seumur jagung, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Dharmasraya dibawah kepemimpinan Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto SH, adu kebolehan diajang nasional pada Festival Olahraga Nasional (FORNAS) VI di Kota Palembang.

FORNAS merupakan ajang  terbesar didunai olahraga rekreasi setara dengan Pekan Olahraga Nasional (PON). 

Pada Fornas kali ini, Kormi Dharmasraya mengirim 6 atlit IOSKI untuk mengikuti senam kreasi bersama 90 tim dari kabupaten kota se Indonesia. 

Ketua DPRD Dharmasraya yang juga ketua Kormi Dharmasraya, Pariyanto SH, dalam lawatan dinner bersama para atlit, official IOSKI Dharmasraya dan pengurus Kormi memberikan motivasi bagi para atlit Dharmasraya yang akan bertanding Selasa (5/7), di PTC Mall Kota Palembang. 

"Dharmasraya tertuju kepada kalian, berikan yang terbaik. Bismillah, apapun hasilnya, kalian sudah membawa Dharmasraya diajang nasional, " ungkap politisi PDI perjuangan ini. 

Kata Waketum ADKASI ini, gairah olahraga di Kabupaten Dharmasraya kini telah menggeliat, bahkan banyak dari anak anak kita yang mampu menunjukkan prestasi hingga mengangkat nama Dharmasraya dipentas nasional. 

"Saya sebagai ketua Kormi sangat bangga sekali, beberapa atlit kita berhasil mengukir prestasi di provinsi dan mewakili Sumbar dipentas nasional. Kita yakin dengan kerja keras dan latihan yang keras, kita akan mampu menjadi yang terbaik. Apapun hasilnya nanti, kalian sudah menjadi juara, " tegasnya. 

Ditambahkan Pariyanto, dalam ajang lomba senam kreasi kali ini, Dharmasraya benar benar membawa lagu Dharmasraya yang kemudian akan didengarkan di pentas nasional dihadapan para atlit seluruh Indonesia. 

"Kalau daerah lain, bisa jadi hanya lagu umum dan biasa saja. Tapi kalau kita, memang khusus lagu Dharmasraya yang telah dipopulerkan ibu Ketua PKK. Ini menjadi keunggulan kita, lagu Dharmasraya didengarkan di pentas nasional, " jelasnya. 

Terakhir, kata Pariyanto, bagi seluruh pengurus KORMI dan IOSKI yang ikut diajang Fornas kali ini, jaga nama baik Dharmasraya dan lihat persiapan atlit daerah lain. Sehingga kedepan diajang Fornas di Bandung, Dharmasraya bisa ikut handil dengan mengirim atlit dan cabor lebih banyak lagi. 

"Jadikan Fornas Palembang sebagai bahan evaluasi untuk persiapan Fornas Bandung, " tandasnya. 

Terpisah, Ketua Kontingen Dharmasraya, Vera Novalinda, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Dharmasraya mengirimkan 6 atlit Dharmasraya di cabor senam dan kreasi. 

"Kita ikut di dua ajang nasional, senam beregu umum dan senam perorangan umum. Insya Allah para atlit kita sudah siap bertanding dan memberikan yang terbaik untuk Dharmasraya, " tandasnya. (elda)

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memimpin apel gabungan bulan Juli di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin, (4/07/22). 

Dalam amanatnya,  Sutan Riska menyampaikan banyak pesan serta arahan untuk kemajuan Kabupaten Dharmasraya khususnya kepada seluruh peserta apel gabungan awal bulan Juli 2022.

Salah satu pesan yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu yaitu motivasi terbaik dari Menpan terkait menghilangkan non ASN. Diantaranya guru non ASN yang berkisar 300 ribu itu supaya dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Berdasarkan diskusi atau saran yang diminta Menpan, ia mengungkapkan bahwa seluruh non ASN yang akan menjadi PPPK nantinya diharapkan tidak mengikuti ujian lagi. Hal ini dikarenakan kalau non ASN tersebut mengikuti ujian, maka dipastikan tidak akan lulus.

“Alhamdulillah, saran dari saya disepakatin oleh Menpan kalo pegawai non ASN yang akan menjadi PPPK tidak perlu mengikuti ujian karena dipastikan tidak akan lulus. Dan, beliau akan membuat regulasinya sebanyak tiga point. Ini merupakan tekad beliau yang sangat baik sekali, untuk kepentingan para pengabdi Negara,” ujar Bupati dua periode.

Selain itu juga, Bupati meminta kepada seluruh ASN agar dapat serius mengecek kesehatan sebanyak tiga bulan sekali, seperti rajin mengecek tensi, gula, kolesterol dan lain sebagainya. Rajin mengecek kesehatan ini diharapkan agar tidak terjadi apa apa di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, Bupati meminta kepada Sekda untuk dapat menganggarkan pengecekan kesehatan kepada seluruh ASN terutama Kepala Dinas, pegawai, termasuk sopir. Hal ini dikarenakan untuk dapat menjaga kesehatan.

“Saya minta kepada Sekda agar ini dapat dianggarkan, agar kesehatan pegawai kita semuanya dapat terjaga dengan baik. Karena kesehatan itu nomor satu, jika sudah sakit maka kita tidak akan bisa bekerja dengan baik,” tegas Bupati lagi.

Selain itu berdasarkan permintaan Menpan, Bupati minta kepada Kepala BKPSDM  agar dapat Peningkatkan Mutu dan Kesidiplinan Sumber Daya Manusia di Aparatur Sipil Negara. Jadi, tugas dari BKPSDM bukan hanya untuk sekedar mutasi saja tapi dapat menerapkan Fingerprint yang terkoneksi dengan adroid agar terlihat lokasi ASN tersebut. Dan terkoneksi langsung di IPAD Bupati, sehingga Bupati nantinya dapat memantau langsung absesnsi ASN yang benar benar masuk dan bekerja. 

“Saya minta kepada Sekda agar dapat mengurus terkait kedisiplinan pegawa ini, karena saat ini zaman sudah canggih. Jadi membiasakan sesuatu yang belum biasa menjadi biasa. Karena pada umumnya, ASN yang paling ditakutkan adalah permasalahan tentang kedisiplinan. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan tunjangan ASN maka kedisiplinannya harus diterapkan lebih dahulu. Program ini sudah saya minta sejak periode pertama, jadi saya minta tolong diproses segera mungkin agar dapat meningkatkan mutu kedisiplinan,” tegas Bupati lagi.(elda)

 

Seorang pekerja tengah mengecat monumen pengambilalihan pabrik PT Semen Padang, Senin (4/72022), atau sehari menjelang HUT Pengambilalihan PT Semen Padang ke 64. (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

SENIN pagi (4/7/2022), seorang pekerja tengah mengecat sebuah monumen yang berada  di depan eks Kantor Pusat PT Semen Padang. 

Batu granit  hitam yang sebelumnya tampak kusam, kembali "didandani" sehingga terlihat mengkilat. Termasuk tulisan di prasasti yang huruf-hurufnya mulai hilang dimakan usia, diperjelas sehingga bisa terbaca lagi.

Monumen itu terlihat berdiri kokoh. Dengan tinggi 5,68 meter dan  lebar tapak 7,30 meter, terlihat jelas oleh para pengguna jalan yang hendak menuju Lapangan Golf atau  ke arah Wisma Indarung. Untuk bisa naik ke atas monumen itu, pengunjung bisa menapaki delapan anak tangga dari sisi kanan. 

Pada monumen menempel sebuah prasasti dari granit berukuran 75 cm X 51 cm dengan tulisan yang menunjukkan identitas bangunan itu secara keseluruhan. 

Tulisannya masih memakai ejaan lama, "BERDASARKAN PP 10 DAN PP 23_1958 SEBAGAI KELANDJUTAN PERDJUANGAN MEREBUT IRIAN BARAT KEMBALI KE WILAJAH REPUBLIK INDONESIA  PADA HARI INI DILAKUKAN TIMBANG TERIMA PIMPINAN BERIKUT SEMUA KEKAJAAN NV. P.P.C.M DARI PERWAKILANNJA DI INDONESIA KEPADA PEMERINTAH R.I. cc BAPPIT, INDARUNG 5 DJULI 1958.

Monumen itu merupakan bukti sejarah pengambilalihan  NV Padang Portland Cement Maatschappij (PPCM), sekarang PT Semen Padang, dari tangan Belanda kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT).

Monumen yang sangat bersejarah bagi PT Semen Padang bahkan Indonesia itu sejak sepekan lalu telah bersolek. 

Adalah Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati yang meminta agar monumen itu dibersihkan dan diperindah kembali.

Taman monumen tempat prasasti yang berusia 64 tahun itu dibersihkan. Tangga, tapak bangunan, hingga pilar dengan tinggi 2,45 meter kini terlihat "tacelak". "Sengaja kita bersihkan karena bernilai sejarah tinggi, sebagai saksi dan bukti sejarah penyerahan perusahaan ini dari tangan Belanda," tutur Nur Anita Rahmawati.

Ia menyampaikan sebelumnya tidak banyak yang mengetahui ada monumen bersejarah tersebut. "Sebelumnya saya tidak tahu adanya monumen ini. Mungkin juga karyawan PT Semen Padang lainnya, terutama dari kalangan generasi muda yang tidak berkantor di sekitar monumen tersebut. Dengan dibersihkan kembali, bisa menjadi perhatian bagi insan perusahaan, tentang betapa pentingnya monumen ini di masa lalu," kata Nur Anita Rahmawati.

Tak hanya Nur Anita, Kiki Warlansyah, staf Departemen Bisnis Inkubasi Non Semen (BINS) PT Semen Padang baru mengetahui keberadaan monumen yang berada di belakang kantornya. 

"Saya baru tahu ketika pindah ke kantor ini beberapa tahun ini. Saya melihat dari lantai 2 kantor, ada sebuah monumen di bawah. Lalu saya baca tulisan prasastinya, dan akhirnya saya jadi tahu monumen ini benar-benar bersejarah," kata Kiki.

Menurut Ariyanto Thaib, pensiunan Humas PT Semen Padang, monumen tempat melekatnya prasasti timbang terima pabrik itu, dibangun sekitar tahun 70-an. 

"Dalam hitungan bulan pada awal kepemimpinan Direktur Utama PT Semen Padang yang saat itu dijabat Azwar Anas, monumen itu dibangun di depan Kantor Pusat PT Semen Padang kala itu," kata Ariyanto.

Bangunan itu berada di  area lapangan upacara Kantor Pusat PT Semen Padang saat itu. "Karena itu, generasi dulu sangat kenal dengan bangunan bersejarah itu. Namun dikaitkan dengan kontekstual, generasi sekarang tentu banyak yang tidak mengenalnya, apalagi kantor Pusat PT Semen Padang sudah pindah," kata Ariyanto.


Kedaulatan Ekonomi

Peristiwa pengambilalihan  NV PPCM dari tangan Belanda pada 5 Juli 1958, merupakan momentum bersejarah bahwa kedaulatan ekonomi telah kembali ke tangan bangsa Indonesia. 

Ini ditandai dengan pengelolaan NV PPCM dan perusahan-perusahaan lainnya yang dikuasai Belanda, sejak itu dikelola oleh bangsa sendiri. 

Saat itu tak hanya NV PPCM yang dinasionalisasi, tetapi juga pengalihan pemilikan 90 persen produksi perkebunan, 60 persen produksi perdagangan luar negeri, 246 pabrik dan perusahaan pertambangan, bank, pelayaran, industri, dan jasa. Semua perusahaan ini, kemudian dikelola oleh negara, bukan oleh swasta yang dinilai masih belum berpengalaman. 

Guntur Subagja & Abdullah Khusairi dalam buku 110 Tahun Semen Padang dan kisah-kisahnya dulu menceritakan, pada 5 Juli 1958, Ir Van der Land, Hoofadministrataur NV Padang Portland Cement Maatschappij (PPCM), tersenyum kecut saat menjabat tangan Ir. J. Sadiman. 

Hari itu,  terjadi sebuah peristiwa yang murung bagi Belanda dan sebaliknya bagi Indonesia. Jabat tangan kedua tokoh berbeda bangsa dan warna kulit tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Belanda atas pabrik semen Indarung. Inilah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang baru lahir melalui Kabinet Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953- 12 Agustus 1955). 

Menteri Perekonomian pada kabinet ini, Mr. Iskag Tjokrohadisoerjo, berhasil membuat kebijaksanaan yang terkenal dengan Kebijaksanaan Indonesianisasi. Kebijaksanaan tersebut bertujuan merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Untuk itu, pengusaha  swasta pribumi harus dibantu sehingga mereka bisa berkembang. 

Pemerintah kemudian mendesak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, termasuk tentunya NV PPCM, untuk melakukan alih-teknologi dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi rakyat Indonesia. 

Tidak hanya itu, perusahaan asing juga dituntut untuk memberikan kedudukan yang layak bagi karyawan pribumi. Pada tingkat selanjutnya, perusahaan asing diharuskan menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha nasional. Bahkan, diwajibkan memberikan perlindungan dengan maksud pengusaha pribumi dan badan usaha yang didirikannya mampu bersaing secara sehat di jalur bisnis.

Meskipun ada kebijaksanaan yang demikian, namun tetap saja sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mengontrol perusahaan-perusahaan asing tersebut. 

Dan keberadaan perusahaan-perusahaan itu tak banyak berarti bagi perekonomian negara maupun kepada perekonomian rakyat secara langsung. Keadaan inilah yang nampaknya kemudian mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang lebih radikal mengambil alih semua perusahaan asing, khususnya milik Belanda, di Indonesia. 

Pada 5 Juli 1958 itu, J. Sadiman bertindak atas nama Direktur BAPPIT yang berada di bawah Kementerian Perindustrian Dasar dan Tambang (Perdatam).  Ia menjalankan amanat Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi. Isinya, semua perusahaan milik Belanda diserahkan kepada Indonesia.

Selain pabrik Semen Padang, perusahaan milik Belanda lainnya yang diambil alih antara lain NV Papierfabriek Padalarang, NV Nijmegen Papierfabriek, NV Banddoengsche Kininefabriek, NV Goodyear Tire & Rubber Company Ltd., NV Nederlands Indische Portland Cement, NV De Braat, NV De Industrie, CV De Vulkaan, dan lain-lain. 

Dua tahun setelah diambil alih, pemerintah mengubah status pabrik semen peninggalan Belanda ini menjadi Perusahaan Negara (PN) Semen Padang, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 135 tahun 1961. Pada tahun 1972, berubah menjadi PT Persero berdasarkan PP Nomor 07 tahun 1971.


HUT ke-64 Pengambilalihan

Pada 5 Juli 2022 ini, PT Semen Padang memperingati HUT ke-64 Pengambilalihan dari tangan Belanda. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sederhana, namun tidak mengurangi arti pentingnya peristiwa bersejarah dari momentum itu. "Masih dalam suasana pandemi. HUT ke-64 kita peringati dengan cara sederhana," kata Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati.

Adapun rangkaian kegiatan HUT ke-64 pengambilalihan tersebut antara lain, Senam Sehat pada Selasa (5/7/2022), dilanjutkan peresmian PLTA mini, Leader Cafe, dan Kick Off Liga Basket.

Nur Anita berharap momentum HUT ke-64 pengambilalihan PT Semen Padang itu dapat menjadi spirit bagi semua insan Semen Padang Group untuk meningkatkan kinerja, mencapai visi misi dan program perusahaan.

"Dalam konteks kekinian, PT Semen Padang kini menghadapi realitas kompetisi yang ketat di industri semen nasional, dengan banyaknya para pemain asing. Kondisi itu tentunya harus dijawab oleh semua insan perusahaan dengan kerja keras, dan kerja cerdas agar perusahaan ini bisa sukses menghadapi persaingan yang ditandai dengan over supply dan turunnya demand," katanya.

Momentum HUT pengambilalihan ini, kata Anita, juga diharapkan dapat menjadi semangat untuk bangkit (rise) dan mandiri. (*/b/hms)

Meranti.Lintas Media News.
Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH MM membuka secara resmi Musyawarah Cabang (Muscab) I Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Kepulauan Meranti Senin,(04/02) di Ball room Afiffa Jl. Banglas Selatpanjang.

Dalam acara muscab Apdesi l, Edi Amin, S.Pd i selaku  Ketua Panitia Pelaksana Muscab APDESI Ke I Kabupaten Kepulauan Meranti  menghaturkan ucapan terima kasih kepada para undangan yang hadir, dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Kepulauan Meranti H.M.Adil, SH MM yang telah Sudi dan menyempatkan hadir dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) ini.

Beliau Juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua DPD APDESI Propinsi Riau H.Abdul Rahman beserta rombongan yang berkesempatan hadir ke kota sagu ini, Selaku Ketua Panitia beliau berharap Musyawarah Cabang (Muscab) APDESI ke I ini sukses dan berjalan dengan lancar sekaligus bisa memilih Ketua APDESI Kabupaten Kepulauan Meranti yang definitif.

Pada acara Muscab DPC Apdesi Kabupaten Kepulauan Meranti,  Ketua DPD APDESI Provinsi Riau Abdurrahman Chan masa bakti 2022-2027 mengatakan dalam sambutannya bahwa sesuai amanat dari musda , rakerda kepulauan meranti harus melaksanakan muscab pertama menjelang bulan juli.

"DPD APDESI Provinsi Riau saat ini sedang  memberikan konsulidasi organisasi di seluruh kabupaten di provinsi Riau dan kemungkinan dalam waktu dekat ini juga  akan di lakukan pelantikan di kabupaten kepulauan meranti dan menyusul kabupaten lainnya pasca terjadinya muscab pada hari ini." Ungkap Abdulrahman.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil SH.MM mengatakan  Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kami bersyukur dapat bersilaturahmi melalui MUSCAB I APDESI Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini sebagai salah satu rangkaian proses pembangunan sistem kesatuan masyarakat hukum melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

"Keberadaan APDESI khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan wadah pemersatu pemerintah desa yang tersebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di maksudkan untuk menyatukan visi dalam mempercepat proses perwujudan sistem kesatuan masyarakat hukum, baik dalam lingkup tataran masyarakat daerah maupun masyarakat desa. ungkap Bupati Adil.

"Melalui Muscab ini, Saya menaruh harapan besar, bahwa organisasi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa dan umumnya dapat memberikan konstribusi positif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Mari wujudkan Muscab yang berkualitas, berintegritas, demokratis dan harmonis." Tambah bupati.

Dia juga menginginkan kinerja kepala desa dapat terukur, dan dapat bersama sama mewujudkan meranti cerdas, maju dan bermartabat, tutupnya.

Turut hadir dalam giat tersebut, Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Kajari, Danramil, mewakili Kapolres, Ketua DPD APDESI Provinsi Riau, Ketua DPC APDESI Kepulauan Meranti, Asisten I, Camat se- Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua MUI, Kepala Desa se- Kabupaten Kepulauan Meranti, Tokoh Masyarakat dan Undangan. (Nina/rls).


Padang.Lintas Media News.
Innalillahi wa innaillahi rajiuun. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setiap kehidupan ada akhirnya. Akhir dari sebuah kehidupan adalah kematian. Kullunafsin dzaikatul maut. Setiap yang bernyawa atau yang hidup pasti akan mati.  Dan itu berlaku untuk semua makhluk.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Adat KAN Pauh IX, Irwan Basir Dt  Rajo Alam, SH MM saat melepas jenazah almarhumah Rosnita suku Chaniago yang meninggal dalam usia 52 tahun, Senin, 4/7/2022 di rumah duka jalan Belimbing Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Lebih lanjut tokoh adat yang juga ketua DPD LPM Kota Padang ini menyampaikan, kematian adalah sebuah pelajaran atau pengingat  bagi kita. Dan ada hikmah  dibalik musibah kematian ini kalau kita tidak akan selamanya menempati dunia fana ini.

" Sebagaimana sabda Rasululullah Saw : Wa kafa bil mawti wa idzho, yang artinya, cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Ini dapat kita pahami bahwa kematian sebenarnya sudah cukup menjadi nasehat agar manusia selalu ingat dan beribadah kepada Allah SWT. Dan suatu saat nanti kita menghadap kepada-Nya," ucap Irwan Basir lagi.
Di samping itu pria yang juga ketua Dekopinda Kota Padang ini juga mengatakan, kedatangan seluruh hadirin dan melayat kerumah duka ini adalah menandakan persaudaraan sesama orang beriman. Dan ini adalah hubungan Hablu Minnannas yaitu hubungan sesama manusia. 

" Innamal mu'minunna ihkwa. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka selaku orang beriman kita hadir dan melayat ke rumah duka ini untuk melepas terakhir kalinya saudara seiman kita, kerabat kita atau orang tua kita ke peristirahatan terakhirnya" ucap Irwan Basir.

Selanjutnya dikatakan jika sekarang alamrhumah yang terbaring dihadapan para pelayat, mungkin suatu saat nanti kita lah yang akan terbaring didepan para pelayat.

" Sekarang yang  terbaring jenazah orang tua kita, kakak kita dan saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Swt. Mungkin besoknya, atau suatu nanti kita yang akan terbaring didepan para pelayat dan para kerabat. Ini lah hikmah dan pelajaran dibalik musibah kematian ini yang mana kita akan menjalani hal yang serupa," lanjut tokoh Kota Padang ini.

Kepada keluarga almarhumah dan para ahli bait, Irwan Basir juga berpesan agar senantiasa mendoakan almarhumah agar diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Swt. Karen doa seorang anak yang shaleh adalah salah satu perkara yang tidak putus meski dia sudah meninggal.

" Putuslah segala amal ibadah anak cucu Adam itu kalau dia telah mati, kecuali tiga perkara. Sadaqah jahiriyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh. Untuk itu kepada anak almarhumah, doakanlah selalu orang tua kita agar Allah Swt menempatkan orang tua kita di sisi-Nya," ujar Penghulu suku Jambak nan Batujuah ini.

Terakhir, Irwan Basir juga memohonkan kepada pelayat untuk memaafkan kesalahan alamrhumah semasa hidupnya. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu, agar lapang jalan almarhumah dalam menghadap sang Pencipta, Irwan Basir memohonkan agar  memaaafkan segala kesalahan almarhumah dan mendoakan semoga Allah Swt. mengampuni dosa-dosa almarhumah dan menerima amal ibadahnya.

Hadir melayat ke rumah duka, Ketua KAN Pauh IX yang juga penghulu suku Chaniago Suardi Dt  Rajo Bujang berserta ninik mamak bajinih suku Chaniago dan ninik mamak beserta masyarakat lainnya.(rls)

Oleh: Novrianto.SP

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas selalu menjadi polemik yang tidak pernah terhenti di lingkungan masyarakat, ujung-ujungnya "mempersalahkan" Pertamina, karena hanya itu yang masyarakat tau.

Untuk itu perlu kiranya masyarakat diberikan pencerahan kalau asumsi tersebut sebenarnya saat kurang tepat, karena kebijakan menyangkut BBM dan Gas bukan kewenangan mutlak Pertamina, tapi kewenangan Mutlak BPH-MIGAS, dan dikendalikan Mentri ESDM, sementara Pertamina hanya bagian penyaluran untuk masyarakat, melalui berbagai keagenan.

Kebijakan BPH migas tersebut juga meliputi bagaimana menggunakan aplikasi untuk dalam pembelian BBM bersubsidi, yang menjadi dilematis bagi masyarakat belum memahami digital, ujung-ujungnya Pertamina juga disalahkan, padahal itu programnya BPH MIGAS, bukan kewenangan Pertamina.

Berbagi aturan yang mengatakan kalau kewenangan mutlak pengaturan penyaluran dan pembagian BBM dan Gas ke berbagai daerah di Indonesia milik BPH MIGAS tertuang diberbagai aturan, dan untuk Pertamina diberikan kewenangan hanya untuk menyalurkan, sesuai quota yang ditentukan BPH Migas.

Berikut berbagai aturan yang menerangkan kewenangan mutlak BBM dan Gas ada ada pada BPH MIGAS, bisa dilihat berdasarkan keputusan di bawah ini:

1.Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang 
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 
133, TLN Nomor 2070); 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 
Nomor 76, TLN Nomor 2971); 
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839); 
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 
1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang 
Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang 
Pertambangan (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang 
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak 
dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (LN Tahun 1974 Nomor 
20, TLN Nomor 3031); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang 
Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak 
dan Gas Bumi (LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang 
Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas 
Bumi (LN Tahun 1985 Nomor 67, TLN Nomor 3311); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (LN 
Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952); 
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 
1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas. 
12. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 
Agustus 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 
2000 sampai dengan 2004. 
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 
Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan 
Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Pebruari 1998 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Listrik 
dan Pengembangan Energi.

Dengan sudah mempelajari berbagai keputusan, maka masyarakat diminta agar jangan mempermasalahkan lagi Pertamina, karena itu bukan kewenangannya, melainkan kewenangan mutlak BPH-MIGAS, dan pengusulan untuk penambahan quota kebutuhan berdasarkan pengajuan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati Dan walikota, melalui Dinas ESDM nya, atau badan lainnya agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan Gas.

"Intinya Jangan Salahkan lagi Pertamina, KEWENANGAN ada pada BPH-MIGAS"

Penulis:
Pengamat Sosial Kemasyarakatan

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.