Jakarta, Lintas Media News

Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya. 

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM. Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu. “Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap. “Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,” tutupnya.

Khusus pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat beserta 28 Satuan Kerja dilingkungan Kemenkumham Sumatera Barat berhasil dikumpulkan donasi sebesar Rp338.256.000.- yang disalurkan dalam bentuk paket sembako kepada 1.235 masyarakat tidak mampu se-Sumatera Barat dan bagi 66 ASN di lingkungan Kemenkumham Sumatera Barat yang terpapar Covid-19.

"Untuk di wilayah Sumbar sendiri, penyaluran bantuan Kumham Peduli, Kumham Berbagi dibagi pada 5 zona titik pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang dengan titik utama penyaluran yakni, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Rutan Painan, Lapas Lubuk Basung, Lapas Solok, dan Lapas Muaro Sijunjung,” ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang turut membagikan sejumlah bantuan bagi masyarakat di area sekitar lingkungan Lapas. Kepala Lapas Kelas IIA Padang Era Wiharto menyatakan bahwa dalam kegiatan bakti sosial kali ini Lapas Kelas IIA Padang menyasar masyarakat yang tinggal di area sekitar lingkungan Lapas Kelas IIA Padang yang terdampak pandemi Covid-19.

"Sebanyak 70 bingkisan telah dibagikan kepada masyarakat. Semoga melalui kegiatan Kumham Peduli bisa meringankan sedikit banyak nya beban saudara-saudara kita yang ada di luar sana akibat terdampak pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda negeri ini," jelas Kalapas Era Wiharto. 

Kalapas Era juga menyampaikan rasa bangganya pada Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengangkat kegiatan Kumham Peduli ini. Selain itu, Kalapas Era Wiharto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN Lapas Kelas IIA Padang yang telah mendukung kegiatan ini mulai dari pengumpulan dana hingga menyalurkan bantuan tersebut. "Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah dan berkah bagi kehidupan kita," tutur Kalapas Era Wiharto. (Rel/Mg)

Payakumbuh, Lintas Media News

Pemerintah Kota Payakumbuh terpaksa meniadakan Vaksinasi yang dilaksanakan bagi masyarakat karena stok Vaksin sudah habis.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dr. Bakhrizal didampingi Kabid P3 dan Kesmas Fatma Nelly kepada Media, Kamis (29/7) via telepon whatsapp. Dia mengatakan Vaksinasi di Puskesmas telah dihentikan sejak Rabu (29/7) kemarin, sementara itu, solusinya berada di tangan Kementerian Kesehatan, karena merekalah yang memasok Vaksin dari pusat ke Provinsi.

"Kita sudah menyalurkan sebanyak 32.992 dosis Vaksin di Payakumbuh, masih ada banyak lagi yang kita butuhkan. Asal vaksin ada, tenaga kesehatan kita siap bekerja melayani masyarakat. Kondisinya saat ini bukan hanya di kita saja, bahkan seluruh daerah mengalami kehabisan stok Vaksin," kata kadis yang akrab disapa Dokter Bek itu.

Bakhrizal juga meminta masyarakat untuk bersabar hingga suatu saat Vaksin datang kembali. "Diperkirakan Vaksin dikirim pusat pada awal Agustus, tapi saat ini belum ada kejelasan dari pemrov kapan Vaksin datang," ungkapnya. (H/Muchlis)

Tampak Sekdako Rida menyetujui dana bantuan untuk delapan Parpol tersebut.

Payakumbuh, Lintas Media News

Delapan dari 10 Partai Politik (Parpol) yang memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menanda tangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol tahun 2021 di Aula Randang Balai Kota Payakumbuh, Kamis (29/07).

Sebelum penandatanganan Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda berpesan kepada seluruh parpol yang hadir supaya memanfaatkan dana bantuan tersebut dengan sebaik mungkin.

"Gunakanlah dana bantuan ini untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat kita. Dan jangan lupa setiap melaksanakan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan, karena saat ini kondisi daerah kita sangat rawan tetap terapkan 6M," tegas Sekda Rida  mantan Kabag Humas itu.

Lebih lanjut Sekda Rida juga mengharapkan adanya masukan-masukan yang membangun dari Parpol atas kinerja pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kota Payakumbuh.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh Budhy D. Permana menyebut, dana bantuan Parpol tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik disamping digunakan juga untuk penunjang operasional Sekretariatnya.

"Untuk tahun 2021 ini besaran dana bantuan parpol sama dengan tahun lalu dimana setiap suara sahnya dihargai Rp. 9.929 yang diberikan berdasarkan jumlah perolehan suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 lalu dengan total suara sah 65.597 suara. Jika dirupiahkan yaitu sebesar Rp. 651.312.313," katanya.

Berikut besaran penerima dana bantuan Parpol di Kota Payakumbuh untuk tahun 2021:

1. Partai PKB              Rp.   37.720.271
2. Partai Gerindra      Rp. 103.142.452
3. Partai PDI-P           Rp.   35.645.110
4. Partai Golkar         Rp.   69.095.911
5. Partai Nasdem       Rp.   41.483.362
6. Partai PKS             Rp. 137.308.141
7. Partai PPP              Rp.   49.307.414
8. Partai PAN             Rp.   63.764.038
9. Partai Demokrat   Rp.   80.117.101
10. Partai PBB             Rp.  33.728.813

Setelah dilakukan Verifikasi sejak Juni lalu maka saat ini dijelaskan Kakankesbangpol, baru delapan parpol yang bisa dicairkan karena dua parpol lainnya yaitu PDI-P dan PBB belum bisa dicairkan. Karena kedua parpol tersebut sedang ada perubahan struktur organisasi di partainya dan masih belum mendapatkan SK dari DPPnya masing-masing.

"Pihak dari kedua parpol tersebut akan segera melengkapinya dalam waktu dekat ini, supaya bisa secepatnya dilakukan proses pencairannya," pungkasnya. (H/Muchlis)

Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Cabang Bukittinggi menyalurkan Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) tahun 2021 yang berlangsung di Kelurahan Ikua Koto Dibalai, kecamatan Payakumbuh Utara, Kamis (29/7).

Sebanyak 47 kelurahan di kota Payakumbuh akan menerima BB-PPKM, dan dihari pertama penyaluran akan berlangsung di lima Kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara yakni Kelurahan Ikua Koto DiBalai, Kapalo Koto DiBalai, Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Balai Tongah Koto, dan Napar.

Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan  dan Bantuan Sosial Tunai ( BST ) yang akan menerima bantuan beras pada PPKM ini ialah sebanyak 7.063 (tujuh ribu enam puluh tiga) Kepala Keluarga di Kota Payakumbuh. Dan untuk bantuan beras yang akan di terima oleh warga di Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Kepala Keluarga.

Bantuan secara simbolis diserahkan Kepala Dinas Sosial Erwan bersama Kepala Perum Bulog Cabang Bukittinggi M. Fikri Firdaus, kepala PT. POS Indonesia Payakumbuh Untung, Kepala Dispapora Desmon Corina, Camat Payakumbuh Utara Desfitawarni, dan lurah Ikua Koto Dibalai Eki Maiyendri.

Kepala Dinas Sosial diawal sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kebijakan dari Pemerintah dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memperketat aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas.

“Dan untuk para keluarga penerima bantuan beras PPKM ini semoga dapat membantu para keluarga yang merasakan dampak dari bencana yang kita alami saat ini. Pemerintah dalam penyaluran bantuan beras ini berusaha maksimal untuk menyalurkan secara cepat dan tepat sasaran”, kata Erwan.

Menurut Erwan, hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas yang sangat mulia, yaitu penyaluran bantuan beras secara simbolis dari pemerintah bagi KPM-PKH dan BST yang terdampak PPKM tahun 2021 di Kota Payakumbuh.

“Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan program bantuan sosial beras ini yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM-PKH dan BST di seluruh Indonesia agar kebutuhan pangan beras bagi warga terkena dampak Covid-19 bisa terpenuhi dan tetap terjaga kesehatannya”, katanya.

Erwan berharap dengan telah disalurkannya BB-PPKM tahun 2021, tidak hanya dari pemerintah saja, akan tetapi seluruh pihak dan unsur elemen dapat membantu dan mengawasi penyaluran bantuan ini agar seluruh KPM di Kota Payakumbuh berhak mendapatkan bantuan beras ini”, harapnya.

Semoga bantuan ini bisa membawa manfaat serta mendapat berkah ,bagi  masyarakat khususnya KPM-PKH dan BST yang terdampak PPKM ini dapat terbantu”, ungkap Erwan mantan Camat Payakumbuh Utara.

Kepala Bulog cabang Bukittinggi M. Fikri Firdaus  menyampaikan bahwa penyaluran ini akan dilaksanakan atau tersalurkan secepatnya dengan dibantu oleh dari Forkopimcam pada masing-masing Kecamatan.

“Alhamdulillah, pihak pemerintah telah  turun menyalurkan bantuan beras terbaik untuk disalurkan segera ke masyarakat yang terdampak dari PPKM . Serta juga penyaluran bantuan beras kita salurkan  sesuai dengan Instruksi Presiden, yang hari ini penyaluran Bantuan Beras PPKM ini akan kami kirim langsung kepada KPM-PKH dan BST sesuai data yang kami terima dari pemerintah Kota Payakumbuh. Dan masing-masing KPM  mendapat bantuan beras sebanyak 10 kg yang telah disediakan Perum Bulog”, kata Fikri.

Kepala Perum Bulog  juga mengemukakan , jika dalam menyukseskan penyaluran bantuan beras ini Perum Bulog sudah sangat siap dalam penyalurannya. Dan selain kota Payakumbuh, kami juga menyiapkan penyaluran bantuan untuk 6 Kota/Kabupaten di Sumatra Barat yakni Padang Panjang, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, dan Bukittinggi”, ungkap Fikri .

Sebelumnya, Perum Bulog cabang Bukittinggi saat ini menyalurkan bantuan beras masih dalam tahap pertama, dan semoga setelah tahap pertama ini kita masih akan dapat melanjutkan penyaluran bantuan beras yang  kita salurkan sesuai dengan intruksi dari pemerintah pusat”, harap Fikri optimis.

Sementara itu, Kepala PT. POS Indonesia Payakumbuh Untung juga menyampaikan bahwa sebelumnya PT. POS hanya menyalurkan bantuan berupa uang tunai. “Dan sebelumnya, PT. POS hanya menyalurkan bantuan berupa uang tunai, tapi saat ini  PT. POS turun tangan dalam hal guna  menyalurkan bantuan bentuk beras , ujar Kepala PT. POS Payakumbuh .

Sebelum penyerahan bantuan beras berlangsung, seluruh pimpinan yang hadir dalam kegiatan itu kompak menghimbau kepada warga yang hadir untuk mengambil bantuan beras untuk dapat selalu menerapkan protokol kesehatan serta turut juga mengajak warga yang belum di Vaksin untuk dapat segera Vaksin agar penularan wabah virus Covid-19 dapat dihentikan.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang warga yang ditemui Media setelah menerima bantuan beras dari pemerintah dalam rangka PPKM itu sangat bersyukur atas bantuan yang telah diterima.

“Alhamdulilah, bantuan beras yang telah  disalurkan pemerintah sangat berarti bagi kami . karena saat situasi Pandemi  warga  hanya kerja memiliki penghasilan rendah dan itupun kami pasrah  dengan kondisi bencana Covid, sehingga  sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang terus selalu peduli kami atas kondisi perihatin ini , ungkap Muslim salah seorang warga yang menerima BB-PPKM tahun ini . (H/Muchlis)

Pariaman, Lintas Media News

Kota Pariaman kembali menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya 2021. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati diserahkan secara daring, Kamis, (29/07/2021). 

Dengan diperolehnya penghargaan kembali tahun 2021 ini, merupakan penghargaan KLA yang ketujuh kalinya diterima oleh Pemko Pariaman.

Kota Pariaman kembali menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya. Penghargaan KLA ini merupakan sebuah capaian prestasi yang baik bagi Kota Pariaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Kota Pariaman bisa mendapatkan penghargaan KLA dan ini kami jadikan sebagai pemicu dalam meningkatkan kinerja Pemko Pariaman untuk pembangunan di segi kelayakan bagi anak, jelas Genius Umar.

Kota Pariaman sangat serius menangani pembangunan bagi anak sesuai dengan program unggulan yang telah ditetapkan oleh Genius Umar. OPD terkait sampai saat ini masih fokus dalam pembangunan Kota Pariaman sebagai Kota Layak Anak.  

Kita sebagai Pemerintah Kota Pariaman tentu tidak berpuas diri dengan penghargaan yang telah diterima dan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas agar anak-anak di lingkungan Kota Pariaman sejahtera dan mendapatkan haknya," terang Genius.

Ia mengakui ada beberapa catatan dan evaluasi harus ditingkatkan dan menjadi persyaratan masuk dalam kategori Nindya. "Kami akan meningkatkan keterpaduan antar OPD untuk mendukung bersama-sama mewujudkan Pariaman sebagai Kota Layak Anak di kategori Nindya nantinya, terang Genius .

Sementara itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan apresiasi setinggi-tinggintya kepada penerima Penghargaan Kota Layak Anak. Ada 4 (empat) hak utama anak yaitu hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi.

Kementerian PPPA Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati kembali memberikan penghargaan kepada kota layak anak se-Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPPA setahun sekali untuk memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang telah berdedikasi tinggi terhadap kesejahteraan anak-anak di lingkungan Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang berkomitmen tinggi dalam memberikan hak dan perlindungan khusus anak. KLA ada beberapa kategori, yakni Kategori Pratama, Kategori Madya, Kategori Nindya, kategori Utama dari KLA,” ujar Ayu.

Untuk mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah harus bersatu memenuhi hak dan perlindungan khusus anak. KLA ialah sistem pembangunan berbasis anak, terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan yang ditujukan untuk Perlindungan khusus anak.

Saya selaku menteri PPPA mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pejabat pemerintah daerah atas sumbangsih dan kerja nyatanya untuk memberikan pemenuhan hak khusus anak di wilayah masing-masing. Semoga saja tidak ada lagi kita jumpai anak - anak yang tidak mendapatkan haknya sehingga kita bisa mencapai target pada tahun 2030 Indonesia Layak Anak, jelas Ayu mengakhiri.

Turut hadir dalam penerimaa penghargaan ini Ketua TP-PKK Kota Pariaman Ny.Lucy Genius, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah kota Pariaman dan Polresta Pariaman. (ND)

Padang, Lintas Media News

Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas telah berpulangnya salah satu pamong senior terbaik Alm. Drs. H. Yohannes Dahlan, MM, semoga pengabdian terbaik selama ini menjadi amalan dan ditempatkan disisi Allah SWT. 

Alm. Drs. H. Yohannes Dahlan

Hal ini disampaikan Kabiro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumbar Hefdi,SH.MSi disela-sela melepas jenazah di perkuburan kaum Datuk Marbangso Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Kamis (29/7/2021). 

Juga hadir mewakili Pemprov Sumbar Plh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Ahmad Zakri, S.Sos.MSi Kabid Kebencanaan BPBD Sumbar Rumainur dan Kabag Makopim Biro Adpim Zardi Syahrir. 

Hefdi juga katakan, kita kehilangan sosok Yohannes Dahlan pamong senior yang bersahaja, sederhana dan baik  yang telah berbuat banyak dalam menjalani karier pernah menjadi kabag pemerintahan di Kota Padang Panjang tahun 1984, menjadi Kakan Sospol Padang Panjang tahun 1990 dan menjadi Kabiro Humas tahun 1993 mengantikan Gamawan Fauzi yang menjadi Bupati Solok periode pertama. 

"Yohannes Dahlan juga menjadi Sekdako Solok, sebelum menjadi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar. Dan menjadi Sekretaris Daerah tahun 2006-2008 dalam kepemimpinan gubernur Gamawan Fauzi," ujarnya.

Hedfi juga sampaikan, torehan karier alm Yohannes Dahlan telah memberikan banyak kebaikan dalam kemajuan pembangunan Sumatera Barat secara umum. 

"Selamat jalan pak Yohannes Dahlan, jasa dan bakti mu akan selalu kami kenang dalam memajukan pembangunan Sumatera Barat. Semoga pengabdian  dan kebaikan selama ini menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian memajukan pembangunan daerah, Aamiin Ya Robbal Allamiin," seru doanya. 

Puluhan masyarakat melayat mengantarkan jenazah Alm Yohannes Dahlan dirumah duka, sholat dimasjid Syura Tabek hingga sampai keperkuburan kaum yang juga dilakukan penyerahkan saluak sebagai pengantian gelar datuk Marbangso kepada kemenakannya Hendri Setiadi oleh pengulu kaum. (b/hms)

Jakarta, Lintas Media News

Konstituen Dewan Pers  perlu mempunyai keterwakilan di Dewan Pers (DP) agar setiap asosiasi  konstituen memiliki akses informasi dan kebijakan dalam mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat pers yang semakin komplek. 

Dengan demikian, diharapkan setiap asosiasi konstituen memiliki kesempatan untuk terus berkembang bersama.

Itulah gagasan yang muncul dari peserta rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang menaungi sekitar 1.300 media siber di seluruh Indonesia. 

Rapat pleno itu sendiri barlangsung Rabu sore (28/7/2021) via online yang diikuti oleh para ketua pengurus SMSI daerah dan pengurus lainnya yang tersebar di 34 provinsi. 

Rapat dihadiri juga Pengurus harian SMSI Pusat  antara lain, Bendahara Iwan Jamaluddin, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr Retno Intani ZA, M.Sc, Ketua Bidang Luar Negeri Aat Surya Safaat, Wasekjen Heru. 

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus memutuskan SMSI akan mengirimkan calonnya untuk turut mengisi posisi anggota DP untuk periode yang akan datang. 

Sistem penjaringan pencalonannya telah ditetapkan, semua peserta pleno mengusulkan empat nama. Nanti nama yang diusulkan, akan disaring kemudian diajukan menjadi calon anggota DP.

“Dan, calon dari SMSI yang nanti terpilih yang merupakan utusan SMSI tersebut, tidak boleh hanya bekerja untuk SMSI, tapi harus memperhatikan semuanya, semua kelompok, dan semua konstituen DP, demi kemajuan dan kemerdekaan pers,” kata Firdaus yang didampingi

Anggota  Penasihat SMSI Ervik Ary Susanto, dan Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Hendra J. Kede. 

Pada kesempatan tersebut, disepakati untuk memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pengurus SMSI, dan Ketua Umum tidak diusulkan menjadi calon. "Agar adil, hanya pengurus yang kita usulkan dan Ketua Umum SMSI tidak perlu diusulkan untuk menjadi anghota dewan pers" ujar Firdaus.

SMSI Usul Anggota DP 15 atau 3 Orang

Sidang pleno SMSI yang juga membahas perkembangan pelaksanaan program Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang mendapat kritik keras dari kalangan pengusaha siber anggota SMSI, menyepakati rencana usulan anggota DP berjumlah 15 orang. 

Usulan jumlah anggota itu sebenarnya telah disepakati oleh pengurus Pusat dan diusulkan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dalam rapat  online yang diselenggarakan DP yang dihadiri para konstituen DP 16 Juli 2021. 

Firdaus mengusulkan perlunya menambah anggota DP dari 9 orang seperti yang berlaku belakangan ini, menjadi 15 orang. 

Jika disepakati anggota DP hanya tiga orang, maka utusan konstituen dapat dibentuk Deputi DP, yang membawahi menggerakkan Pokja.

Senada dengan Firdaus, Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Pusat juga berpendapat, dua pilihan yakni lima belas atau tiga orang anggota DP tersebut, supaya urusan-urusan seperti pendataan dan verifikasi yang selama ini menunggu kehadiran anggota DP, dapat segera diselesaikan. “Ini penting. Di daerah masih banyak perusahaan pers yang belum didata,” kata Lumi menguatkan usulan para ketua SMSI  daerah.

“Kita perlu perubahan komposisi anggota DP untuk menuntaskan banyak pekerjaan di berbagai daerah, terutama verifikasi media. Mau bertambah menjadi 15 atau dirombak cukup tiga anggota saja, supaya efisien dengan mengubah perangkat yang memadai, mungkin saja,” kata Firdaus yang juga didampingi Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat Cahyonoadi Raharyo Sukoco. 

Pada kesempatan yang sama, M. Nasir selaku sekretaris Jenderal SMSI juga mengatakan, rencana usulan jumlah anggota DP itu telah mempertimbangkan beban tugas DP seiring pertambahan jumlah media massa yang sekarang meningkat di seluruh Indonesia.

Nasir juga berharap, dalam kondisi sulit di masa pandemi Covid-19 seperti ini, DP mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini. “Bisa menggerakkan seluruh potensi konstituen dengan pola mengakomodasi untuk bergerak bersama,” kata Nasir.

Rapat pleno yang dimoderatori oleh Wakil Sekjen SMSI Yono Hartono, memberi kesempatan seluruh peserta pleno untuk menyampaikan masukan dan usulan berbagai hal, terutama terkait pengembangan perusahaan media siber. (*/b/rel)

Bayi rusa yang lahir pada Rabu, 28 Juli 2021 mendekati induknya di kawasan Taman Kehati PT Semen Padang

Padang, Lintas Media News

Rusa Totol asal Istana Bogor yang diadopsi PT Semen Padang di kawasan Taman Kelestarian Hayati (Kehati), menambah anggota baru. Rabu (28/7/2021) pagi sekitar pukul 08.30 WIB, rusa  yang dikonservasikan oleh perusahaan  itu, melahirkan seekor bayi dengan berat sekitar 3 kg, panjang 60 cm dan tinggi sekitar 25 cm.

"Alhamdulillah, tadi pagi sekitar pukul 08.30 WIB, Rusa Totol yang kami konservasikan di Taman Kehati kedatangan anggota baru. Salah satu rusa betina melahirkan," kata Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Rabu.

Rusa yang baru lahir ini, kata Nur Anita , merupakan rusa ke 9 yang lahir di Taman Kehati PT Semen Padang dan anak rusa ke 2 dari induk yang melahirkannya. Mudah-mudahan, anak rusa ini bisa beradaptasi dengan cepat di kawasan Kehati PT Semen Padang ini.

Kini, sebut Nur Anita, total rusa di Taman Kehati PT Semen Padang berjumlah 12 ekor. Dari jumlah tersebut, 4 ekor dipastikan berjenis kelamin jantan. Sedangkan yang baru lahir, hingga kini belum diketahui jenis kelaminnya, karena anak rusa ini belum bisa didekati. 

"Jika dipaksakan, maka anak rusa ini akan stres dan bisa menyebabkan kematian. Jadi untuk sementara ini, petugas yang mengawasi perkembangan rusa di Taman Kehati itu masih melakukan observasi terhadap anak rusa yang baru lahir itu," ujarnya. 

Pemeliharaan rusa totol asal Istana Bogor oleh PT Semen Padang, sebut Nur Anita,  dilakukan  sejak 2016. Izin pemeliharaan rusa totol ini tidak mudah. Bahkan, sebelum dipelihara di Taman Kehati, berbagai prosedur harus dipenuhi oleh PT Semen Padang.  Di antaranya izin dari BKSDA. Sebelum izin didapat, pihak Istana Bogor juga turun ke Taman Kehati PT Semen Padang ini untuk melihat kondisi suhu dan lingkungan Taman Kehati.

Taman Kehati  PT Semen Padang memiliki luas 50 Ha. Selain rusa totol, di kawasan Kehati ini juga terdapat berbagai spesies flora dan fauna. 

Di antaranya, palem kipas, palem merah, tumbuhan paku tiang dan pakis haji, elang ular bido, cekakak sungai, cekakak belukar, burung madu sriganti dan burung madu. Kemudian yang terbaru, adalah ikan bilih yang telah endemik di Danau Singkarak.

"Bagi PT Semen Padang, pemeliharaan rusa totol ini merupakan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap satwa langka yang dilindungi undang-undang," beber Nur Anita.

Terkait rusa yang baru lahir itu, petugas yang memelihara rusa totol di Taman Kehati bernama Maryanto menyebut bahwa dirinya belum memberikan nama untuk anak rusa yang baru lahir tersebut. Saat ini, rusa yang diberikan nama itu cuma ada 1 rusa, namanya Max.

"Max ini rusa yang paling tua di sini, umurnya sekitar 8 tahun dan bisa dianggap sebagai 'kepala suku' bagi sekelompok rusa di Taman Kehati ini. Sebab, kemana Max pergi, segerombolan rusa lain terus mengikuti Max dari belakang," sambungnya. 

Sejak dibawa dari Istana Bogor sampai dikonservasi di kawasan Taman Kehati PT Semen Padang ini, rusa tersebut terus berkembang biak dengan baik. Bahkan dari 6 ekor yang dibawa dari Bogor, sekarang ini sudah menjadi 12 ekor. (*/b/hms) 

Padang, Lintas Media News

Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang kembali geledah kamar hunian warga binaan pada Rabu (28/7) malam. Giat ini dipimpin oleh Rusdi, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Kelas IIA Padang yang sekaligus merupakan Koordinator Tim Satops Patnal didampingi Bagus Dwi Siswandono Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Padang  dan diikuti oleh jajaran pengamanan Lapas Kelas IIA Padang. 

Selain merupakan giat rutin Tim Satops Patnal Lapas Kelas IIA Padang, giat ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga terkait 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yakni Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang juga merupakan atensi Kalapas Era Wiharto dalam rangka meningkatkan dan memperketat pengawasan dan pengamanan di dalam Lapas Kelas IIA Padang. 

Kasi Kamtib Rusdi menghimbau seluruh petugas agar berhati-hati saat melakukan penggeledahan. "Selalu waspada dalam melaksanakan tugas. Jaga kekompakan antar sesama petugas dan yang terpenting adalah sita semua barang terlarang yang ada di dalam kamar hunian," himbau Rusdi saat memberi pengarahan kepada seluruh petugas sebelum giat dimulai. 

Seluruh petugas menelusuri sudut demi sudut kamar hunian dan memeriksa seluruh barang yang ada di dalam kamar hunian Blok B-2 dan B-7 tersebut. Dalam penggrebekan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini, petugas berhasil menemukan sejumlah ponsel, charger, kipas angin, sendok besi, gunting, tali tambang plastik, headset dan beberapa barang terlarang lainnya. 

Kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif sejak giat dimulai hingga selesai. "Semoga melalui giat geledah blok hunian ini, Lapas Kelas IIA Padang senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif," pungkas Rusdi usai menggelar razia. (Rel/Ag)

Payakumbuh, Lintas Media News

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Payakumbuh mengadakan Sosialisasi pencegahan Pungli dan Gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bagi penyedia/rekanan yang bekerjasama dengan Instansi di Pemerintah Kota Payakumbuh yang digelar di Aula Ngalau Indah lantai III Eks Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu(28/7). 

Pelaksanaan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Amriul Datuak Karayiang, Waka Polres Payakumbuh Kompol Jerry Syahrim serta menghadirkan narasumber berkompeten dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Kabag  Dalbang Maizon Satria.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sangat penting diikuti ASN dan Pihak-pihak terkait yang sangat rentan agar tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi, Pungutan liar maupun Gratifikasi. "Banyak pengadaan maupun pembangunan yang bila tidak dilaksanakan dengan baik dan penuh amanah berpotensi terjadi Pungutan liar dan Gratifikasi," ujarnya

Rida menjelaskan sebagai salah satu upaya pencegahan, dilakukan dengan menjalin kerja sama antar instansi terkait dengan penguatan Saber Pungli di Lintas Sektoral dan Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang siap mengawal proses pembangunan untuk kepentingan umum. "Melalui pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran, diharapkan Tipikor, Pungli dan Gratifikasi bisa dicegah. Kemudian, penyerapan anggaran dapat terlaksana maksimal," pungkas Rida.

Wakapolres Payakumbuh Jerry Syahrim yang juga merupakan Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh mengatakan banyak area yang berpotensi pungli pada pemerintah daerah seperti perizinan, hibah dan Bansos, kepegawaian, pendidikan, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.

“Tentu harus ada upaya pencegahan yakni dengan pembinaan seperti membangun budaya anti pungli di aparatur maupun pengusaha. Kemudian meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam, Gerakan Nasional pemberantasan pungli,” terangnya

Diungkapkan Jerry strategi preventif atau pencegahan pungli yakni dengan melakukan pemetaan rawan pungli, mengoptimalkan fungsi satuan pengawasan internal, dan mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis teknologi dan informasi.

“Untuk strategi penegakan hukum juga harus ditekankan yakni dengan menjatuhkan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian tidak hormat terhadap oknum aparat, penyelenggara negara atau pegawai negeri, dan masyarakat yang terlibat dalam pemungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pungli dan Gratifikasi menimbulkan kerugian di masyarakat sedangkan korupsi menimbulkan kerugian negara. Hal ini tentu harus kita cegah bersama, mari berantas Pungli dan Gratifikasi,” tegas Jerry. (H/Her)