Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok





PADANG.Lintas Media News.
Komitmen PT. Bukit Raya Mudisa (PT. BRM) dalam Pengendalian Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah perizinannya berbuah penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menilai, PT. BRM sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman Industri, memiliki responsif tinggi pada antisipasi Karhutla.

Penghargaan diserahkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi dan diterima langsung oleh Estate Manager   PT. BRM  Evan Supandi dalam acara Rakor Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Rabu (2/12/2020) di Pangeran Beach Hotel Padang. Rakor dihadiri Ruandha Agung Supardiman, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian Kehutanan RI.

Dalam sambutannya, Ruandha Agung Supardiman merespon positif PT. BRM  dan SKPD lainnya, yang telah berpartisipasi menjaga hutan dan lahan, sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar.

"Kita sangat merespon positif perusahaan yang telah menjaga dan memanfaatkan hutan dengan baik, salah satunya PT.BRM, karena tidak gegabah dalam pengelolaan izin usahanya." ulas Ruandha.
Ditambahkan Ruandha yang menyampaikan sambutan secara Agung Sugardiman, M.Sc. Direktur  virtual, Indonesia pada 1 Januari sampai 1 Desember 2019 dan 1 Januari sampai 1 Desember 2020, telah terjadi penurunan jumlah hotspot yang sangat signifikan sekitar 91%.

“Berbagai upaya yang sudah kita lakukan, nanti kami sampaikan upaya-upaya apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini dalam menurunkan angka hotspot di Indonesia. Di  provinsi Riau dan Kalimantan Barat puncak hotspot  biasa terjadi di bulan Februari dan Maret. Tapi nanti setelah kita masuk tahun depan 2001, pada Januari hingga akhir Februari kita sudah siap-siap dengan kondisi yang sangat panas. Termasuk pada  juga untuk bulan Agustus sampai Oktober. Dengan semakin tingginya komitemen maayarakat dan perusahaan dalam pengendalian larhitla, maka kita yakini kondisi kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 akan terjadi penurunan, terutama pada tahun ini,” ujarnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Kata Irwan, stakeholder pemegang izin usaha, akan terus diberikan motivasi dan penghargaan dalam pengelolaan lahan yang baik dan benar, terutama dalam menjaga kebakaran hutan.

"Kita beri penghargaan pada perusahaan yang sudah menjaga dan mengelola lahan dengan cara-cara baik dan benar, mencegah pembakaran hutan, pengendalian lingkungan serta memiliki berbagai fasilitas pencegahan yang lengkap serta mapan," ulas Gubernur.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Yozarwardi Usama Putra mengatakan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sekaligus juga menyampaikan laporan penyelenggaraan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

“Sebagaimana kita ketahui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 kepada Kementerian dan lembaga, TNI Polri, pemerintah daerah sehingga pemerintah provinsi untuk  melakukan pengendalian kebakaran hutan. Apabila ditemukan titik api terkecil apapun di suatu wilayah maka segera dipadamkan jangan sampai meluas dan sulit untuk dipadamkan. Carikan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi serta penegakan hukum secara tegas. Termasuk memberikan Efek Jera bagi para pelaku serta frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan agar lebih ditingkatkan,” ujar Yozarwardi di Padang.

Estate manager PT. BRM Evan Supandi, menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, terkhusus kepada Gubernur Sumbar dan Kadis Kehutanan Sumbar, yang telah mengapresiasi program-program pengendalian lingkungan dan antisipasi Karhutla yang diprogramkan oleh PT. BRM.

"Perusahaan berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kita juga bersedia untuk membantu masyarakat khususnya yngg berada di sekitar operasional perusahaan jika sewaktu waktu terjadi karhutla," tegas Evan. 

Evan juga menyampaikan bahwa aebagai  pemegang izin pengelolaan kaqasannhutan, PT. BRM dalam operasionalnya  akan terus meningkatkan kesiagaan dalam mengantisipasi kebakaran hutan, guna menjaga kepercayaan publik pada perusahaan.

"Kami berterimakasih pada gubernur Sumbar dan Dinas Kehutanan serta Dirjen, yang sudah memberikan penghargaan serta arahan pada kami, sehingga menjadi perusahaan yang cepat tanggap dan selalu waspada dalam pengelolaan lahan. Semoga kami dapat menjaga komitmen ini dengan baik untuk kelestarian lingkungan hutan," pungkas  Evan. (rls/st)

PADANG.Lintas Media News.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tripartit (Bawaslu Sumbar, KPU Sumbar dan Disdukcapil). Rakor ini dilakukan guna memastikan terakomodirnya hak konstitusi pemilih pemula dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020. 

"Pemungutan suara Pilkada akan berlangsung tak lebih dari dua pekan lagi, pastinya 9 Desember 2020. Karena itu, dmenjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu perlu memastikan sejauh mana upaya yang dilakukan KPU dalam menggenjot partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula yang ternyata masih banyak yang belum memiliki KTP Elektronik," ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumbar, Vifner dalam rakor yang digelar, Selasa (1/12/2020) di ruang rapat Bawaslu Sumbar. 

Meski Vifner sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam rakor yang dinilai cukup penting demi kesuksesan pilkada serentak ini, namun penjelasan dua komisioner KPU Sumbar yang hadir, yaitu Nova Indra, Koordonator Divisi Program, Perencanaan dan data serta Izwaryani, Koordinator Divisi Partisipasi masyarakat, SDM dan Hupmas. 

"Target kita adalah bagaimana hak-hak masyarakat terakomodir sehingga target partisipasi pemilih bisa tercapai. Karena itu, upaya-upaya yang telah dilakukan KPU sangat diperlukan apalagi di tengah pandemi Covid-19 dimana banyak pihak yang meragukan akan tercapainya target 72,5 persen partisipasi pemilih sesuai yang telah ditetapkan," ungkap Vifner yang memimpin langsung jalannya rakor.
Dalam rakor tersebut, Nova Indra menjelaskan, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada 2020 ini, KPU Sumbar dan KPU kabupaten kota, menggandeng Disdukcapil dalam melakukan perekaman KTP Elektronik. 

"Dari data yang kita miliki, yang banyak belum memiliki KTP elektronik adalah calon-calon pemilih pemula atau masyarakat usia minimal 17 tahun. Karena itu kita ajak Disdukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP," jelas Nova Indra yang didapingi Afdal,  staf IT KPU  Sumbar. 

Di semua kabupaten dan kota di Sumbar, telah dilakukan perekaman e-KTP oleh Disdukcapil. Karena itu Nova Indra berharap, masyarakat mendatangi kantor Disdukcapil di daerah masing-masing guna melakukan perekaman e-KTP. Karena, memang hanya itu syarat untuk bisa memggunakan hak pilihnya di TPS 9 Desember mendatang. 

"Sesuai aturan, syarat bisa memilih hanyalah bagi masyarakat yang memiliki KTP elektronik. Nah, jika sudah melakukan perekaman, namun terdapat keterbatasan blanko e-KTP, maka Disdukcapil akan mengeluarkan surat keterangan yang bisa dibawa ke petugas di TPS," ungkap Nova Indra. 

Ditambahkan Izwaryani, perekaman KTP elektronik berlangsung setiap hari hingga 9 Desember mendatang. 
"Kita himbau masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik, untuk segera mendatangi kantor Disdukcapil di daerah masing-masing agar bisa menggunakan hak pilihnya," imbau Izwaryani. (rls/St)



Padang.Lintas Media News.
Pesta demokrasi Pemilihan Kepada daerah di sejumlah provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia yang digelar serentak 9 desember 2020, menjadi perhatian khusus pemerintah dan banyak pihak.

Hal tersebut cukup beralasan, mengingat dalam kondisi pandemic covid-19, pelaksanaan Pilkada sejatinya akan terjadi pusat-pusat keramaian di sejumlah titik TPS yang sedang melakukan pemungutan suara maupun penghitungan suara.

Mengantisipasi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah dan KPU untuk menekan penyebaran covid-19, sehingga pelaksanaan Pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran virus Corona.

Kekhawatiran terhadap membludaknya angka penyebaran covid-19 ini juga disampaikan Jemaah Muhamdan Sumatera Barat. Seperti diungkapkan salah seorang Tokoh Muhamadan Sumatera Barat bapak ali Hanafiah, menerangkan   Sebagai daerah yang 13 Kabupaten kotanya melaksanakan pilkada, tentunya sudah tanggung jawab bersama untuk mensukseskan Pesta Demokrasi tersebut.

“Kita mengajak seluruh masyarakat sumbar dan Jemaah Muhamadan untuk ikut serta mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur serta Bupati dan Walikota yang akan digelar 9 desember mendatang. Ikut mensukseskan pilkada berarti kita ikut menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai Rakyat indonesia,” terang Ali Hanafiah

lebih jauh Ali Hanafiah menegaskan, tidak hanya mendukung perhelatan pesta demokrasi, ia juga mengajak masyarakat dan Jemaah Muhamadan untuk medukung himbauan pemerintah terhadap gerakan disiplin protocol kesehatan covid-19 dalam kehidupan sehari-hari.

“Pakai masker, cuci tangan dan jaga rak adalah protocol kesehatan yang mesti kita terapkan dalam keseharaian kita saat ini. Langkjah tersebut mesti kita lakukan agar penyebaran virus Corona bisa ditekan dan kita berdoa agar wabah yang hamper setahun melanda kita ini segera hilang,” harap tokoh Muhamadan ini. 

Ali Hanafiah menegaskan tanpa adanya dukungan dan kepedulian dari masyarakat dan kita bersama untuk mematuhi imbauan atau instruksi dari pemerintah, tentu hal tersebut akan menyulitkan banyak pihak untuk memutus mata rantai penyebaran covid19. (rls)

PADANG.Lintas Media News.
Kordinator divisi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar Vifner, mengaskan agar LO segera membersihkan alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk, baliho dan sebagainya dalam masa tenang dimulai 5 Desember 2020.

Hal tersebut disampaikan Vifner dalam rapat kordinasi (Rakor) dengan stakeholder seperti, Satpol PP, Perhubungan, Kominfo, Kepolisian dan Lo pasangan calon, Selasa (1/12/2020) diruang rapat lembaga tersebut.

Lebih jauh dikatakan Vifner, jika Lo partai tidak menertibkan APK Paslon, maka KPU dan Bawaslu akan meminta stakeholder, khususnya Satpol PP Provinsi, serta kabupaten dan kota untuk menertibkannya.

"Kami meminta agar LO Paslon bisa berkordinasi dengan kabupaten dan kota untuk menertibkan APK masing-masing, sehingga dalam masa tenang semua atribut sudah terbuka, jika dalam masa tenang masih ada juga yang terpasang, kami dan KPU akan meminta Satpol PP untuk mencopotnya," tegas Vifner.

Vifner juga meminta kesepakatan para stakeholder agar bisa menjaga kondusifitas pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, dengan mengikuti semua aturan berlaku.

'Kota sengaja mengadakan pertemuan hari ini, agar tidak ada masalah dikemudian hari, sehingga semua aturan menyangkut pilkada bisa dijalankan dengan baik," tambah Vifner.

Ditambahkan Vifner, sesuai Per KPU nomor  11 tahun 2020 pasal 31, mengatakan, sebenarnya penertiban ini tanggung jawab KPU, namun ketika Bawaslu sudah memfasilitasi tidak satu juga utusan KPU tidak hadir sampai rakor selesai.

"Sesuai ketentuan aturan pilkada, sebenarnya penertiban ini tanggung jawab KPU untuk berkordinasi dengan Bawaslu dan stakehokder lainnya, namun saat kita sudah fasilitasi tidak ada juga dari KPU yang hadir, padahal sudah dihubungi melalu telfon dan wa," ungkap Vifner lagi.

Untuk penertiban ini sebenarnya penanggung jawabnya Izwryani, yang kemarin mendapatkan sanksi pemberhentian dari divisi tehnis.

Pertemuan berlangsung dengan terbuka, semua pihak dapat menyepakati hasil rakor, untuk selanjutnya dijalankan bersama.(rls)

PADANG.Lintas Media News.
Disaat banyak kandidat berpacu untuk menjadi Bupati atau Walikota, namun tidak demikian dengan kepala dinas Kominfo provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal.

Ia langsung saja menjadi Bupati karena kepercayaan pimpinan, dinilai dari kinerjanya yang selama ini mampu mengaktualisasi keinginan masyarakat, khususnya dalam penanganan covid-19.

Kenapa Jasman Rizal dikatakan Bupati? Ya karena ia berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara total, baik dari segi anggaran maupun kebijakan lain, karena ia adalah Pj bukan Plt, jadi apapun kebijakan yang diambil sama dengan bupati hasil pilkada.

Sebagai Bupati Jasman Rizal atau kerap dipanggil JR cukup populis dengan kebijakan yang dia ambil, salah satunya mewajibkan Swab bagi penyelenggara pemerintah dan penyelenggara pilkada, sehingga memastikan tidak terjadinya penyebaran covid-19 didaerah administrasinya.

Salah seorang pengamat Coki Tanjung mengatakan, gebrakan JR untuk mewajibkan Swab pada penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara pilkada, merupakan pertama terjadi di Indonesia.

"JR meskipun "bupati tanpa pilkada" namun gebarakannya luar biasa, perlu dicontoh bupati dan walikota terpilih nantinya," ulas Coki.

Ditambahkan Coki, kebijakan JR sangat fenomenal, tapi sesuai dengan aturan dan etika pemerintahan.

"Karena kebijakan itu pula para Ninik-mamak daerahnya jadi bupati memberikan gelar kebesaran adat pada JR," ulas Coki lagi.

Artinya, bupati tanpa pilkada itu sudah memberikan contoh terbaik, khususnya dalam pemberantasan covid-19.(rls)

Penyerahan SK karyawan Tetap kepada salah satu pekerja honorer/kontrak di SPH diserahkan oleh Sekretaris Yayasan Semen Padang, Eko Bagus Priyuantoro, Senin, 30 November 2020 (Ist)



PADANG.Lintas Media News.
Yayasan Semen Padang (YSP) melakukan pengangkatan pada 48 pekerjanya dari pegawai honorer/kontrak jadi pegawai tetap yang dilaksanakan di ruang Serbaguna Semen Padang Hospital (SPH ) pada Senin, 30 November 2020.

Kegiatan pengangkatan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Yayasan Semen Padang , Eko Bagus Priyuantoro dan didampingi oleh Direktur SPH dr. Selfi Farisha beserta Kepala bagian bidang lainnya.
  
"Pengangkatan ini dilakukan setelah melihat kinerja yang baik dan memuaskan dari pekerja honorer/kontrak. Ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada pekerja honorer/kontrak agar lebih semangat lagi dalam bekerja," ujar Direktur SPH , dr. Selfi Farisha yang akrab disapa dokter Risha ini.

Ia berharap semoga para pekerja honorer/kontrak yang telah diangkat jadi karyawan tetap bisa bekerja dengan lebih maksimal dan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada SPH .

"Mari sama-sama kita bangun SPH menjadi Rumah Sakit Umum terbaik di Sumatera dan bertaraf Internasional," katanya.

Pada kegiatan tersebut, 48 pekerja honorer yang dilantik terdiri 36 orang pegawai SPH , 9 orang pegawai Klinik Semen Padang Indarung dan 3 orang pegawai klinik Semen Padang By Pass.(*)
 




Padang Pariaman.Lintas Media News.
Memanfaatkan masa reses sidang ketiga 2020,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar HM Nurnas
kembali ke konstituennya untuk melaporkan kinerja dirinya secara terbuka di daerah pemilihannya,Pariaman dan Padang Pariaman.

“Dari tanggal 25 November sampai 2 Desember, saya berinterkasi langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan,”ujar politisi senior Partai Demokrat Sumbar, Senin 30/11.

Nurnas secara transparan menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan memenuhi aspirasi masyarakat sejak 2018 sampai 2020 ini.

“Ada  aspirasi konstituen yang sudah terprogram sejak 2018-2020 dan tidak terakomodir juga 2021 karena alasan keterbatasan anggaran,”ujar Nurnas.

Yakni kata HM. Nurnas, persoalan penanganan pandemi covid-19, penurunan dana perimbangan dan pendapatan daerah.
“Saat pembahasan DPRD sangat memahami alasan pemerintah daerah terkait itu. Akibatnya APBD Sumbar 2021 Rp 6,730 Triliun. Mestinya di kondisi tidak pandemi dengn segala dampaknya, asumsi DPRD APBD Sumbar 2031 diposisi Ro 7,2 Triliun,”ujar HM Nurnas.

Konskuensinya, kata HM Nurnas, seluruh program yang sifatnya bantuan keuangan khusus belum bisa diakomodir di 2021.

“Kondisi covid-19 dan menyusutnya pendapatan daerah, aspirasi pada 2021 ini diprogramkan ke arah Dinas Perikanan untuk nelayan dan Dinas Pertanian untuk kelompok tani, Dinas Peternakan untuk peningkatan populasi ternak di kelompak peternak,”ujarnya.

Tujuan mengarahkan ke dinas tersebut sesuai RPJMD untuk merealisasikan target 3 juta ton padi satu tahun, saat ini masih belum tercapai.

“Sehingga itu difokuskan untuk peralatan pertanian kepada kelompok tani. Untuk kelompok nelayan, diarahkan dengan mesinisasi ke laut tidak berpola tradisionil lagi. Bantuan mesin tempat dan bantuan jaring dan fiber pendingin,”ujar Nurnas.

Sedangkan di sektor peternakan diarahkan peningkatan populasi kepada kambing, itik dan ayam.
“Kesemua itu muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sektor di atas,”ujarnya.

Bagi HM Nurnas yang selama ini terkenal sebagai tokoh percepatan infrastruktur Sumbar, adanya program di sektor sangat sinergis dengan program utama Partai Demokrat.

“Petani, nelayan dan peternak harus sejahtera, dan menjadi kewajiban bagi kader terutama instruksi Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Ir H Mulyadi seluruh kader di legislatif all out mengawal ini,”ujar HM Nurnas.

Atas adanya komitmen APBD Sumbar 2021 untuk tiga sektor itu mendapat apresiasi di masyarakat konsituen HM Nurnas.

“Semua kelompok yang saya temui saat reses sangat mengapresiasi adana program pemberdayan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak,”ujarnya Nurnas.

Salah satu konsituten HM Nurnas di Dapilnya Atlit Retno mempertanyakan dan berharap HM Nurnas tetap istiqomah dalam memperjuangan infrstaruktur di Kabupaten Padang Pariaman dan Pariaman.

“Jangan karena prioritas di atas tadi, tapi mohon Pak HM Nurnas tidak melupakan infrastrukur baik jalan dan irigasi atau badar sawah rakyat, tidak berarti program mesinisasi pertanian dan modernisasi alat tangkap nelayan jika jalan rusak dan bandar sawah tidak bagus, Pak H Nurnas mohon ini tetap diperjuangkan bagaimana pun caranya,”ujar Atllit.

Syahrul, top disapa Pawang Tuo Nelayan  adanya komitmen HM Nurnas merubah pola tradisionil membuat dia terharu.

“Apa yang diperjuangkan pak Nurnas adalah haapan kami nelayan di sini semuanya, terima kasih Pak Nurnas,”ujarnya. (St/rls)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Pelaksanaan reses caturwulan III, tahun 2020, yang dilaksanakan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, A.Md di Kelurahan Tanah Pak Lambik (TPL),  berlangsung menarik dan penuh kekeluargaan. Reses,  akhir tahun, dilenggarakan di halaman rumah pribadinya di RT II TPL, Minggu (29/11), ratusan warga tak hanya menyampaikan aspirasi dan berbagai permintaan, tapi juga mengeluarkan uneg unegnya kepada  Sang  Ketua selaku wakil rakyat. 

Mardiansyah, didampingi Lurah TPL, Junaidi, Ketua LPM, Syariar, beberapa orang tokoh masyarakat Tanah Pak Lambiak, dihujani sejumlah permintaan warga, tentang pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, pakaian remaja masjid, seragam PKK dan sebagainya. Bahkan ada pula permintaan agar dia memfasilitasi salah seorang warga yang tidak memiliki biaya untuk berobat.

Warga RT II, misalnya,  meminta kepada Mardiansyah untuk memperjuangkan perbaikan jalan setapak yang berada di lingkungannya. Mengingat jalan itu menghubungkan warga yang berada di TPL dengan Kelurahan Koto Panjang.  Selain itu, juga ada tambahan permintaan dari perwakilan di RT itu, agar juga dibikinkan tali bandar. Lantaran setiap hujan, genangan air sampai masuk ke rumah warga.

Suara datang, dari pengurus remaja Masjid Nurul  Furqan, Adjie Firmansyah, meminta kepada Mardiansyah agar dibelikan baju seragam. Pasalnya, dalam waktu dekat, kepengurusan remaja masjid akan dilantik. Terkait seragam, perwakilan dari TP-PKK kelurahan, Neni Oktavia, juga meminta agar difasilitasi. Mengingat setiap acara, PKK kelurahan ini, seragam TP PKK sudah usang dan perlu diperbarui sesuai kebutuhan. 

Berbeda dengan permintaan di atas, Ketua RT V, Junaida, minta kepada ketua DPRD ini untuk memfasilitasi  biaya berobat seorang warganya. Mengingat, kondisi  warga tersebut, suaminya hanya bekerja serabutan dan salah seorang anak mereka dititipkan ke keluarganya.

“Sejak pandemi ini, suaminya kadang bekerja kadang tidak. Sementara istrinya harus berobat ke psikiater dengan biaya Rp 700 ribu setiap minggu. Kami minta tolong kepada ketua DPRD, lurah dan ketua LPM untuk mencarikan solusinya membantu warga  tersebut,” pinta Junaida.

Menanggapi banyaknya permintaan masyarakat tersebut,  Mardiansyah  menyanggupi untuk membantu Seperti bantuan material untuk pengecoran jalan setapak dan bantuan pakaian seragam remaja masjid.

“Untuk pengecoran jalan, kita hanya bisa membantu pengadaan materialnya berupa pasir dan semen. Sedangkan pengerjaannya, kita minta warga setempat untuk gotong royong. Kita  pernah menggerakkan warga RT II Kelurahan Ngalau  mengerjakan pembangunan jalan setapak sepanjang 320 meter secara gotong royong. Karena anggaran pemerintah tidak bisa dialokasikan di tanah yang tidak dimiliki pemerintah daerah. Seperti jalan setapak di RT II, karena tanah tersebut kepemilikannya di PT KAI,” sebutnya.

Terhadap warga yang butuh biaya pengobatan di RT V, Mardiansyah langsung mengkomunikasi dengan lurah dan ketua LPM. Dia berjanji akan meninjau ke rumah yang bersangkutan pada Senin sore (30/11).

“Kita akan datang ke sana, untuk melihat keadaannya langsung. Nanti lurah dan ketua LPM juga ikut. Jangan sampai ada warga kita yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena anggaran untuk itu sudah dialokasikan,” tuturnya. (maison pisano)

Pdg, Panjang. LintasMediaNews. 
Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meresmikan Mushalla Nurul Hidayah berlokasi dikomplek Perumahan AL. Madinah 1 AKBP Cepi Noval S.I.K   Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Minggu (29/11).

Peresmian Mushala Nurul Hidayah, digelar secara sederhana dihalaman depan mushala. Turut dihadiri petinggi daerah berbaur dengan warga perumahan Almadinah
Pada Minggu sore(29/11).

Tampak hadir, walikota Fadly Amran, tokoh agama Buya Hamidi,  Labai Sati,  Anggota DPRD Novi Hendri, Dt. Bagindo Saidi, Sekretaris daerah, Sony Budaya Putra. Cevi Noval selaku tuan rumah, dimana pada sore itu, merupakan hari terindah dalam perjalanan karir dan hidupnya sebagai orang yang pernah merasakan indahnya kebersamaan dengan masyarakat Padang Panjang selama lebih kurang tiga tahun.

Sebelum peresmian Mushala, diawali dengan membuka tirai penutup papan nama Mushala Nurul Hidayah oleh Walikota Fadly Amran, didampingi Cevi Noval,  Buya Hamidi,  Sekretaris Daerah Sony Budaya Putra dan sejumlah tamu undangan dengan setia mengikuti peresmian Mushala Nurul Hidayah dengan khitmat. 

Dengan,  diresmikanya pemakaian mushala dikomplek perumahan Cepi Noval 1, menjawab kegundahan penghuni komplek selama ini .Dimana, bila warga perumahan ingin melakulan shalad berjamaah harus bersusah payah pergi, melaksanakan shalad berjamaah keluar komplek. Hal tersebut, dikatakan Cevi Noval dalam hantaran singkatnya dihadapan Fadly Amran.

Lebuh jauh Cevi Noval mengatakan, terujudnya pembangunan Mushala Nurul Hidayah di Komplek Perumahan Cevi Noval 1 ini, serupakan doa banyak kaum muslimin dan penghuni komplek.  Artinya, berdiri kokoh dan megah mushala ini, tidak terlepas dari amalan banyak orang yang ikhlas menymbangkan dan menyisihkan sedikit kekayaanya,  demi terujudnya pembangunan Mushala ini.

Dengan kondisi, nyaris sempurna.  Kita mengucapakan terimakasih banyak pada semua pihak yang sudah menyisihkan sedikit hartanya. Ucapan, yang tidak terhingga kita aturka pada pemerintah kota Padang Panjang yang sudah memudahkan segala urusan dalam mengurus berdirinya komplek Perumahan Cevi Noval 1 ini.

Berkat kerja sama, terbangun selama ini. Lamban laun komplek Perumahan Cevi Noval 1, berdiri diatas lahan perbukitan dengan udara sejuknya. Puluhan rumah, sudah siap dibangan dan ditempati oleh beberapa kepala keluarga. Mimpi kita,  dan mimpi banyak orang. Meski sederhana,  Perumahan Al Madinah 1 mwnjelma menjadi hunian baru bagi kalangan Pokti dan ASN, pungkas Cevi. 

Sementara itu,  dengan diresmikanya  pemakaian Mushala Nurul Hidayah Fadly berharap keberadaan mushalla lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga setempat. Disamping

“Mari kita ramaikan dan manfaatkan mushalla ini dengan sebaik-baiknya. Semoga menjadi berkah bagi semuanya,” harap Fadly. berguna untuk mendalami.ilmu agama dan juga bisa dipergukan untuk TPA bago kalangan anak anak komplek dan.masyarakat sekeliling Komplek.

Sementara itu, Cepi Noval selaku pendiri perumahan Al-Madinah 1,  mengucapkan rasa syukur atas terwujudnya mimpi satu tahun yang lalu untuk membangun mushalla di kawasan komplek perumahan ini.

"Di dalam mushalla ini terdapat amalan-amalan dari kaum muslimin dan muslimat yang telah menyisih  rezeki yang dimilikinya untuk pembangunan mushalla ini. Semoga apa yang telah diberikan ini, dapat dibalasi pahala yang berlipat oleh Allah SWT," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komplek Perumahan ini, Bardo dihubungi disela sela acara mengatakan, ucapan dan rasa syukur dan tidak putus putusnya, kita ucapakan kepada Bapak Cevi Noval dan pemerintah daerah. Komitmen dan kerja kerasnya dalam mengujudkan berdirinya sebuah Mushala dikomplek ini perlu diberi apresiasi yang setinggi tingginya. Konitmen itu, membuahkan hasil yang tidak idak dapat dinilai dengan materi. Warga, kompkek Perumahan Cevi Noval 1 sudah dapat melakukan Shalad berjamah tiap waktu, ujar Bardo(maisonpisano

Padang, Lintas Media News

Guna  mengedukasi karyawan Semen Padang Grup untuk mencegah penyebaran virus corona, PT Semen Padang pada Minggu (29/11/2020) kembali menggelar webinar . Pada Webinar Series #7 dengan tema “Cegah Covid 19 Dimulai dari Lingkungan Keluarga" itu  tampil sebagai narasumber, dr. Marissa Ariyani, Sp. PD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Semen Padang Hospital.

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri pada pembukaan webinar, mengungkapkan,  komponen terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Sehingga jika seluruh anggota keluarga sehat, maka kesehatan tersebut akan terbawa ke lingkungan perusahaan, sehingga tercipta juga perusahaan yang sehat.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya perusahaan untuk terus memberikan edukasi kepada kita semua agar meningkatkan pengetahuan guna terus mempersiapkan diri dalam menjaga kesehatan, terutama melalui keluarga.  Kesehatan anggota keluarga sangat perlu diperhatikan, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir hingga saat ini," ujar Yosviandri saat memberikan kata sambutan kepada peserta webinar.

Seperti yang diketahui bersama bahwa sampai saat ini, COVID-19 belum ada kecendrungan menurun. Bahkan di Sumbar setiap harinya selalu ada banyak tambahan kasus baru dari pasien yang terinfeksi virus yang asalnya diketahui dari Wuhan, Cina. 
Untuk menjaga diri dari COVID-19, pemerintah seringkali mengeluarkan imbauan untuk menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan virus seperti menggunakan masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak satu sama lain. Hal itu juga telah dijadikan sebagai adaptasi baru yang harus dilaksanakan masyarakat selama kasus COVID-19 masih belum habis di Indonesia.
"Untuk mengantisipasi COVID-19, kita dapat memulainya dari lingkungan keluarga. Para istri di rumah harus lebih ‘tegas’ pada suaminya yang baru pulang bekerja untuk langsung mandi begitu sampai di rumah, guna menghindari adanya virus yang menempel di tubuh dan menyebar pada anggota keluarga yang di rumah. Istri dan suami saling kompak untuk mengurangi aktivitas saat di luar rumah untuk hal yang penting saja, seperti suami pergi bekerja dan istri pergi berbelanja," katanya.

Yosviandri mengharapkan webinar ini dapat disimak dan diperhatikan dengan serius oleh para peserta agar timbul kesadaran dari setiap orang tentang pentingnya menjaga kesehatan dan hal itu dimulai dari lingkungan keluarga agar terhindari dari COVID-19.

"Jaga kekompakan di keluarga untuk menjaga kesehatan satu sama lain. Ikuti petunjuk dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Jangan abai pada kesehatan keluarga dengan memperhatikan hal ini yaitu rajin cuci tangan, pakai masker yg benar dan jaga jarak satu sama lain. Insya Allah jika hal itu diikuti dengan benar, kita akan mampu menjaga keselamatan diri dan keluarga," katanya.

Sementara itu, Dokter Penyakit Dalam Semen Padang Hospital (SPH) dr.Marissa Ariyani, Sp. PD menyampaikan berbagai cara dan upaya yang harus diperhatikan setiap anggota keluarga agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Ia menjelaskan bahwa keluarga memang memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah anggota keluarganya terhindar dari pandemi corona yang saat ini masih terjadi.

"Selain menerapkan protokol kesehatan saat di luar rumah untuk bekerja atau berbelanja, menjaga gizi yang dikonsumsi keluarga, dan mengubah kebiasaan yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh setiap anggota keluarga harus diperhatikan seluruh anggota keluarga," jelas dokter Ariyani.

Ia mengingatkan bahwa menjaga gizi yang dikonsumsi keluarga merupakan hal penting. Karena hal itu dapat mempengaruhi apakah daya tahan tubuh anggota keluarga akan menjadi kuat atau lemah, sehingga virus tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Selain itu, kebiasaan seperti merokok juga dapat mempengaruhi kerentanan tubuh terhadap COVID-19. 

Menurutnya, seorang perokok lebih rentan terkena virus COVID-19 daripada orang yang buka perokok, karena perokok memiliki kekuatan paru-paru yang lebih lemah dari orang yang tidak merokok diakibatkan dari zat yang terkandung dalam rokok.

Selain itu, ia menjelaskan tentang apakah masyarakat memang sudah bisa untuk beribadah di masjid. Dokter Ariyani menjelaskan bahwa tidak masalah jika masyarakat ingin pergi shalat ke masjid asalkan wajib memperhatikan hal ini seperti menggunakan masker, masjid harus dirawat kebersihannya, berwudhu dengan benar. Dan jika ingin ke masjid, pastikan tubuh berada dalam kondisi prima, karena jika tidak, seseorang bisa berada dalam kondisi menyebarkan atau tertular covid-19.

Ia juga menambahkan, bagi tiap anggota keluarga yang keluar rumah untuk pergi bekerja, ada berbagai hal yang harus diingat seperti menjaga jarak jika di keramaian, ruangan tidak penuh, tidak lebih dari satu jam dalam ruangan dan menghindari menyajikan makan dan minum.

"Usahakan hanya 50 persen orang yang berada di dalam ruangan. Kemudian jangan menyajikan makanan atau minuman saat berkumpul karena hal itu dapat membuat orang mengobrol saat menikmati hidangan.

Usahakan tidak duduk berhadapan, kemudian usahakan bawa peralatan makan sendiri. Makan siang di tempat yg sepi ketika kita buka masker untuk makan tidak ada org lain di sekitar kita," katanya.
Dokter Ariyani mengingatkan untuk menjaga kekebalana daya tahan tubuh dengan memperhatikan apa yang dimakan. 

Menurutnya, infeksi COVID-19, dari 80 persen orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan maupun sedang, sementara 20 persen lagi memiliki gejala berat. Bisa jadi seseorang memiliki kekebalan tubuh yang bagus, namun bukan jaminan orang di lingkungannya punya kekebalan tubuh yang sama juga. Karena itu, perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumi makanan hang mengandung vitamin A, E, Zinc dan vitamin C.

"Jika kekebalan tubuh kita bagus, maka virus juga akan susah masuk dalam tubuh kita. Ibu-ibu di rumah harap perhatikan konsumsi setiap anggota keluarganya. Jaga asupan gizinya agar tubuh menjadi kuat dan tidak lemah tertular COVID-19," tuturnya. (*/b/hms)

Pdg, Panjang.Lintas Media News.
Sebanyak, 156 pedagang ikan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pedagang Ikan (IKPI) Kota Padang Panjang, dan 8 kelompok tani (Keltan) mendapat bantuan dari Pemprov Sumbar dan bantuan Dana Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk pedagang ikan, mendapat 156 fish box dengan kapasitas 100 liter dan 50 liter dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar. Sedangkan delapan Keltan mendapat bantuan alat pertanian dari pokir Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Ir Arkadius Datuak Intan Bano, MM, MBA.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan Sumbar, Ir. Yosmeri dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius, Sabtu (28/11) di Gedung M. Syafei. Turut hadir dalam acara ini, anggota DPRD Kota Padang Panjang Nasrul Efendi dan Puji Astuti, AM.d, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Ade Nefrita Anas, SP, serta Camat Padang Panjang Barat, Fhandy Rahmadona.

Fadly Amran, dalam hantaran singkatnya,  mengucapkan terimakasih atas  kepedulian Pemprov dan DPRD Sumbar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Padang Panjang, khususnya para pedagang ikan dan kelompok tani. 

“Dengan adanya bantuan fish box ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kebersihan dan mutu parq pedagang ikan. Sebelumnya, para pedagang  menyimpan ikan di ember atau baskom, sehingga kesegaran ikan menurun dan berdampak langsung penurunan nilai jual ikan. Dengan fish box ini,  kesegaran ikan yang dijual lebih lama dan harga ikan tetap stabil,” tuturnya.

Dengan,  adanya bantuan dari Dinas Pertanian tingkat Provinsi ini, para pedagang ikan dan kelompok tani, merasa sangat terbantu sekali. Kepedulian ini,  menjadi cambuk bagi para pedagang ikan dan kelompik tani dalam memajukan usahanya masing masing. Untuk itu, pergunakan bantuan ini sebaik baik mungkin, pungkas, Fadly Amran.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Fraksi Demokrat,  Arkadius. Dt. intan Bano, usai menyerahkan bantuan mengatakan, bantuan untuk para pedagang ikan dan beberapa kelompok tani yang ada di kota Padang Panjang,  merupakan ujud kepedulian pemerintah provinsi untuk para pedagang dan kelompok tani. Sebagai Anggota DPRD, ini sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk sedikit meringankan beban saudara kita yang bergerak dibidang jual beli ikan dan kelompok tani, terang Arkadius yang diamini oleh Puji Hastuti dan Nasrul Efendi. 

Sementara Sang Kadis,  Ade Nefrita, menyebutkan rincian bantuan yang diberikan, traktor roda dua dan handsprayer diberikan kepada Keltan Simbaru, Keltan Sepakat Utara dan Keltan Bahagia.  Lalu, untuk Keltan Multi Agro dan Keltan Talang Saiyo mendapat Cultivator.  Sedangkan, mesin potong rumput diberikan kepada Keltan Lembuti I, Keltan Binuang dan Keltan Mata Air. 

Ditambahkannya, untuk bantuan ternak  diberikan kepada Keltan Multi Agro berupa 1.000 ekor ayam, pakan tenak serta bahan bangunan kandang. Keltan Bahagia mendapat kambing 40 ekor, pakan 720 kg serta bahan bangunan kandang. Bantuan ini, semuanya berasal dari dana APBD provinsi dan pokir Ketua Komisi II DPRD Sumbar," jelasnya.

Dia berharap, bantuan ini dapat meningkatkan  produksi serta produktivitas pertanian. Dan untuk bantuan fish box, diharapkan dapat meluaskan pemasaran bagi pedagang ikan di Padang Panjang.

Terhadap penerima bantuan ini, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi apakah bantuan ini digunakan  sebaik-baiknya atau tidak. Sehingga  bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima(maisonpisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Jelang, tutup anggaran Tahun 2020, yang tinggal hitungan hari. Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2020.

"Masing-masing dinas, mohon periksa terkait realisasi anggaran tahun 2020 ini. Saya lihat, masih ada  beberapa (OPD-red) penyerapan anggaranya, belum maksimal terealisasikan sebagai mestinya. Secepatnya, tolong menjadi perhatian bagi OPD yang masih keteteran dalam merealisasikan anggaran, baik yang berupa kehiatan. Maupunanggaran berbasis kesejahteraan masyarakat banyak. Hal ditegaskan Sang Walikota dalam Rapat Evaluasi Kinerja dihadapan para  lingkup pemerintah kita Padang Panjang, Jumat, 27/112020.

Lebih lanjut,  Fadly menekankan, kepada OPD yang belum tercapai target pencairan anggaran, agar dapat dievaluasi oleh tim evaluator. Untuk itu, walikota meminta  Inspektorat untuk mengevaluasi kembali OPD  yang telah merealisasikan anggaran dan OPD yang belum mencapai target dalam merealisasikan anggaran yang telah di plot untuk sebuah kegiatan.

"Kalau memang ada, kegiatan atau program yang memang ingin direvisi bisa disampaikan langsung ke walikota. Artinya,OPD tidak usah takut untuk melaporkan kendala yang dihadapi selama mengelola anggaran di masing masing OPD.

Jika tidak diaudit, tentu kita tidak tahu sejauh mana anggaran itu dipergunakan selama ini. Kendala dan hambatan apa yang dialami.masing masing OPD, tentu yidal terpantau bila pengauditan tidak pernah dilakukan,ujar Fadly Amran.

Sementara itu, Wakil Walikota Asrul   menambahkan,  saat ini sudah memasuki triwulan 4 tahun 2020. Semestinya saat ini sudah terealisasikan seluruh target yang telah ditetapkan. Tahun tutup buku Anggaran APBD 2020 telah memasuki masa masa akhir. Sejatinya, tidak ada lagi OPD mengatakan kegiatanya belum selesai.

“Mudah-mudahan pada akhir bulan November ini, sudah tercapai target. Dan bagi OPD yang tidak mencapai target akan diberi teguran,” ujar Asrul.

Dalam rekapitulasi laporan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 terhadap capaian fisik dan keuangan di bulan Oktober, masih ada sebanyak tujuh OPD yang perlu mengejar realisasinya. 

Dan untuk total keseluruhan rekapitulasi laporan pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang tahun 2020 terhadap capaian fisik berada minus di angka 0,01% dan capaian keuangan minus sebesar 11,53%.

Sementara itu, untuk evaluasi di bidang pendapatan, belanja dan juga aset, realisasi pendapatan di bulan Oktober itu sudah lumayan cukup tinggi. Untuk pajak daerah sudah mencapai 92,53%. Retribusi daerah sudah 85.08%. Sedangkan untuk belanja baru terealisasi sebesar 64,47%. Dan untuk laporan aset yang telah yang disampaikan  OPD, semuanya lengkap dan tepat waktu.
(maison pisano)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.