Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok






PADANG.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat bersama-sama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, melalui LO melakukan pembahasan materi debat, sesuai dengan tahapan pilkada 2020.

Pertemuan dilakukan pada Aula KPU Sumbar, dipimpin langsung Plt ketua Gebril Daulai, Rabu (18/11/2020) dihadiri semua Lo serta tim kampanye Paslon dan stakeholder, guna mengantisipasi ada kerancuan dan masalah pada acara nantinya.

Dalam.pertemuan tersebut, Plt ketua KPU Sumbar Gebril Daulai menyampaikan semua materi debat, termasuk waktu dalam setiap sesi, yang wajib diikuti oleh semua peserta debat pada 23 November di Studi TVRI dan 3 Desmber disebuah hotel dengan disiarkan TV Nasional.

Pada kesempatan itu, masing-masing utusan pasangan calon (Paslon) juga memberi beberapa masukan diantaranya, meminta agar moderator bisa bertindak tegas dan memberhentikan Paslon yang melenceng dari pokok bahasan diskusi.

Selain itu, utusan Paslon juga meminta agar ada tambahan waktu sanggah, agar lebih terinci dalam menyanggah Paslon lainnya, juga meminta agar ada materi pembahasan tentang bencana, karena Sumbar merupakan Etalasi bencana khususnya kota Padang.

Semua masukan dari utusan pasangan calon ditampung, nantinya akan dibawa kedalam rapat internal KPU Sumbar, sehingga semua usulan diketahui bersama oleh semua komisioner.

Pada kesempatan tersebut Gebril Daulai didampingi Kabag Hukum,Tekhnis dan Hupmas KPU Aan Wuryanto, mengatakan, apapun masukan wajib ditampung, tentunya akan dibahas kembali untuk kebaikan dan kesuksesan acara, sehingga pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, menjadi pesta demokrasi "tanpa cedera".

"Semua masukan akan kita tampung dan akan kita bawa dalam rapat bersama dengan rekan-rekan komisioner lainnya, pada saat ini kita hanya menyampaikan materi debat, agar semua Paslon bisa menyiapkan pada acara tersebut," ulas Gebril Daulai.

Meskipun acara pertemuan sempat terhenti karena hentakan gempa 5,3 SR yang berpusat di Pessel, namun pertemuan tetap dilanjutkan, dengan santai serta rileks, penuh harmonisasi karena semua memiliki hak setara dalam menyampaikan usulan pada KPU Sumbar.

Diluar itu, adanya indikasi tim pakar debat merupakan pengacara salah satu Paslon, Kabag Hukum,Tekhnis dan Hupmas melalui kasubag Tekhnis dan Hupmas Jumiati mengatakan, isu tersbut tidak benar, karena orang yang disebutkan bukan lagi tim pakar debat karena sudah mengundurkan diri pada 16/11/2020 lalu.

"Yang bersangkutan bukan lagi tim pakar atau  perumus materi debat, karena sudah mengundurkan diri, jadi kita tidak melibatkan orang-orang yang ada kaitannya dengan partai politik dan pasangan calon," ulas Jumiati.

Saat ini, KPU terus melakukan kordinasi pada semua pihak, juga pasangan calon agar tidak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaran, khususnya menyangkut protokol kesehatan.(St /mckpu)



Jakarta, Lintas Media News

Pandemi Covid-19 selama 2020 telah menekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk pada sektor industri halal. Pandemi ini diperkirakan menyebabkan penurunan pengeluaran (belanja) warga muslim global sekitar 8 persen. 

Meski begitu, Indonesia dinilai memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dengan eksostem yang kuat, akan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi islami dunia.

“Laporan saya menyajikan kebangkitan Indonesia yang terus berlanjut memiliki ekosistem yang kuat untuk memungkinkan partisipasi besar dalam peluang pasar global multi-triliun ini. Ini juga salah satu yang paling menarik pasar untuk investor internasional saat ini,” ungkap CEO Dinard Standard, CEO Dinar Standard dalam sambutannya di webinar hybrid launching The State of Global Islamic Economy Report (SGIER) yang digelar dari Rafles Hotel, Jakarta (17/11/2020).

Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH. Ma’ruf Amin yang me-launching SGIER secara virtual, menyebutkan, The State of Global Islamic Economy Report ini sudah masuk edisi ke 8. Menurut Wapres, SGIER ini merupakan acuan penting karena fokus memberikan analisis terkini perkembangan Islam global. 

“Report ini mengetahui eksistensi Negara Islam saat ini. Peran ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat karena produk Islam produk makanan halal, pariwisata, kosmetik, dan media rekreasi yang juga meningkat,” kata Wapres saat pembukaan.

Semua sektor tersebut, menurut Wapres menjadi bahan penilaian islamic indicator. Dan Indonesia menurutnya, masuk 10 besar dari indikator-indikator tersebut.

Ketua IHLC, Dr. Sapta Nirwandar juga menyampaikan, dari laporan The State of The Global Islamic Economy Report 2020/2021, ada penurunan belanja warga muslim yang terjadi di semua sektor industri halal akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, seluruh sektor industri tersebut akan kembali bangkit kembali ke tingkat pengeluaran pra-prandemi, di akhir 2021. Pengeluaran warga muslim diperkirakan akan mencapai 2,3 triliun dolar AS pada tahun 2024 pada Tingkat Pertumbuhan Kumulatif tahunan (CAGR) 3,1 persen.

Setiap tahun Dinar Standrard mengeluarkan The State of Global Islamic Economy Report (SGIER) yang merupakan laporan perkembangan ekonomi Islam global. Peluncuran SGIER tahun ini dilaksanakan di beberapa kota di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Jakarta secara hybrid, online dan pertemuan terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan covid-19, Selasa, 17 November 2020. Selain Indonesia, SGIER diluncurkan di kota pusatnya Dinar Standard, Dubai (16 November 2020), Kuala Lumpur (18 November 2020), Marocco (19 November 2020), London (20 November 2020), dan madrid (23 November 2020). “IHLC menjadi partner untuk peluncuran dan menerjemahkan ringkasan eksekutif (executive summary) ke dalam bahasa Indonesia,”ungkap Ketua IHLC, Dr. Sapta Nirwandar.

Dalam perkembangan industri halal, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dibandingkan negara lainnya. Bahkan masa pandemi Covid-19 menjadi momentum kebangkitan ekonomi halal. Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH. Ma’ruf Amin menyatakan “Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024”.

“Indonesia memiliki kemajuan yang pesat di putaran ekonomi islam global di berbagai sektor, seperti keuangan, makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan media rekreasi,”jelas Rafi-uddin Shikoh.

Sapta Nirwandar menjelaskan, di tengah pandemi tentu ada sektor yang mendapatkan tantangan lebih berat, seperti sektor pariwisata. Tapi ada juga yang terdampak relatif ringan seperti sektor makanan dan minuman, yang bahkan cenderung stabil. Sementara sektor teknologi dan farmasi mengalami pertumbuhan pesat. 

“Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengakselerasi produk dan jasa halal. Tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempunyai peluang untuk go-ekspor,”kata Sapta Niwarndar, yang juga mantan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini. 

SGIER 2020/2021 memaparkan, pada 2019 tingkat pertumbuhan belanca muslim mencapai 3,2 persen (year on year) dengan nilai sekitar 2,02 miliar dolar AS. Sementara aset keuangan syariah dunia juga mengalami pertumbuhan tinggi, asetnya kini mencapai 2,88 triliun dolar AS. Di tengah pandemi covid-19 akan mengalami penurunan belanja muslim global sebesar 8 persen. Namun, pengeluaran ekonomi halal akan kembali tumbuh di akhir 2021, kecuali sektor pariwisata.

Pandemi Covid-19 telah mencatat banyak perkembangan penting dalam ekonomi Islami, yangantara lain terjadinya percepatan transformasi digital, disrupsi rantai pasok global, dan naiknya fokus pemerintah pada investasi yang berkaitan dengan keamanan pangan. “Ekonomi islami global terus bertumpu pada delapan pendorong kunci, termasuk jumlah penduduk muslim yang besar dan bertumbuh, naiknya ketaatan pada nilai-nilai etis islami yang mempengaruhi konsumsi, dan sejumlah strategi nasional yang ditujukan pada pengembangan produk dan layanan jasa halal.

Beberapa strategi ekonomi Islami nasional Indonesia yang paling menonjol aalah Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Di samping itu, industri halal terus mengembangkan dirinya melalui pembangunan ekosistem yang komprehensif menuju Indonesia menjadi produsen produk halal dunia. “Ini sejalan dengan tekad dan kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan pada tahun 2024 akan menjadi pusat produsen produk halal dunia,” kata Sapta Nirwandar. (b/rls)

Padang, Lintas Media News

Kolam pemijahan yang telah dipatenkan PT Semen Padang mulai dimanfaatkan untuk pelestarian ikan bilih. 

Selasa (17/11/2020), sekitar 1000-an ekor induk ikan bilih yang diambil dari habitatnya di Danau Singkarak, diintroduksi di kolam pemijahan yang ada di kawasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) PT Semen Padang itu. 

Ketua Tim Konservasi Ikan Bilih PT Semen Padang Deni Zen mengatakan, introduksi bilih di kolam pemijahan yang telah dipatenkan pada Agustus kemarin itu rencananya dilakukan untuk 10 ribu ekor induk ikan bilih. Namun karena ikan bilih sudah endemik di Danau Singkarak, makanya introduksi ikan bilih baru dilakukan untuk 1000-an ekor induk ikan bilih.

"Untuk tahap awal ini baru 1000-an ekor. Dalam waktu dekat, akan kami tambah jumlahnya, karena kami dari Tim Konservasi Ikan Bilih PT Semen Padang sudah berkoordinasi dengan nelayan Danau Singkarak. Mudah-mudahan Desember nanti, target untuk 10 ribu induk ikan bilih dapat terwujud," kata Deni Zen.

Ikan bilih di Danau Singkarak itu diintroduksi atau dipindahkan ke kolam pemijahan Kehati PT Semen Padang, dilakukan melalui proses yang tidak mudah, yaitu melalui alahan (metode tradisional penangkapan ikan bilih dengan membagi-bagi aliran sungai menjadi sungai-sungai kecil,red). Untuk menangkap ikan bilih tersebut, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan pemilik  lahan.

"Penangkapan ikan bilih ini baru bisa dilakukan Selasa dini hari, yaitu sekitar pukul 00.30 WIB.  Tim Konservasi Ikan Bilih PT Semen Padang sendiri sudah berada sejak Senin siang di Danau Singkarak. Setelah ditangkap, ikan bilih langsung kami bawa ke Padang untuk dipindahkan ke kolam pemijahan," ujarnya.

Kolam dan area pemijahan ikan bilih itu, kata Deni melanjutkan, merupakan duplikat Danau Singkarak yang didesain oleh Universitas Bung Hatta (UBH), karena pelestarian ikan bilih di kolam pemijahan itu juga bagian dari kerjasama antara PT Semen Padang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UBH yang telah dimulai sejak Juli 2018. 

"Selain di kolam pemijahan, PT Semen Padang bersama UBH juga telah melestarikan ikan bilih di sungai Taman Kehati. Alhamdulillah, sampai saat ini ikan bilih itu masih hidup di sungai tersebut. Namun untuk mengkonservasi perkembangannya, kami pun kesulitan. Maka dari itulah, dibuatkan kolam pemijahan sebagai repilika Danau Singakarak yang dilengkapi dengan area pemijahan," bebernya.

Sebelumya, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan UBH Prof Dr. Hafrijal Sandri, MS yang selama ini mendampingi PT Semen Padang dalam melestarikan ikan bilih mengatakan, kolam yang dilengkapi area pemijahan itu dibagun, supaya PT Semen Padang dan UBH semakin mudah dalam mengontrol perkembangannya.

"Kalau di sungai agak kesulitan kami mengontrolnya. Makanya kolam yang kami lengkapi dengan area pemijahan itu dibangun, supaya lebih mudah mengontrolnya, karena dari awal kami maunya pelestariaan ikan bilih yang dilakukan PT Semen Padang difokuskan pada keberhasilan reproduksi," katanya.

Guru besar yang akrab disapa “Profesor Bilih” itu menyebut bahwa reproduksi ikan bilih di sungai Taman Kehati, memang dikatakan telah berhasil dan sangat signifikan. Bahkan tingkat keberhasilannya mencapai 70 persen. "Tapi itu tadi, kami dan tim di Semen Padang agak kesulitan mengontrolnya," ujar Hafrijal.

Rencananya, lanjut Hafrijal, jumlah ikan bilih yang akan dilestarikan di kolam yang dilengkapi area pemijahan itu sekitar 10 ribu induk ikan bilih.  Jika pelestariannya berhasil,  maka akan dilakukan restoking atau dikembalikan kehabitat aslinya di Danau Singakarak, karena ikan bilih merupakan ikan endemik di Danau Singakarak.

"Selain direstoking, kami rencananya juga melakukan reintroduksi, yaitu memperbanyak habitatnya. Tapi kami lihat dulu sejauh mana peningkatan populasinya pada saat peleatariam di kolam yang dilengkapi area pemijahan. Kalau bagus, bisa kita restoking dan reintroduksi di tempat lain," pungkas Hafrijal. (*/b/hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Walikota Padang Panjang, Fadly Amran melantik dan mengambil sumpah pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 25 orang ASN lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.  Sebelum pelantikan dimulai, gempa kecil menggoyang lantai Tiga Kantor Balaikota Silaing Bawah, tempat dimana mutasi dilaksanakan, Selasa (17/11/2020) pagi.


Tepat jam 9.30 Wib, Wali Kota Fadly Amran bersama Ketua DPRD, Mardianyah,  Sekretaris Sony Budaya Putra, memasuki ruang pelantikan. Wajah wajah, yang sedikit cemas usai gempa pagi itu menggoyang bumi Serambi Mekah kembali ceria menyambut kedatangan Walikota beserta rombongan memasuki ruang pelantikan. 

Walikota Padang Panjang dalam hantarannya mengatakan, dalam sebuah Pemerintahan, mutasi atau pergeseran jabatan merupakan hal yang lumrah dan wajar dilaksanakan, namun tidak sedikit aparatur Pemerintah yang tidak suka atau kadang merasa tertekan dengan adanya rotasi pejabat yang dilaksanakan.

“Tidak hanya berpolitik membutuhkan kedewasaan, namun juga dalam menjalankan tugas Pemerintahan dimana pergeseran jabatan merupakan hal yang biasa terjadi dan sesuatu yang memang cukup mendesak. Namun yang harus dimengerti, jabatan itu bukan hak atau pemberian, namun sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” jelas Fadly Amran ketika melantik pejabat eselon III dan IV.

Oleh sebab itu, dikatakan Wako, pejabat yang kena mutasi dimanapun bertugas harus selalu siap, karena jabatan yang diberikan merupakan amanah bukan sebuah hak milik, atau sebuah hadiah. Dan yang terpenting,  ditempat yang baru pegawai yang dilantik harus cepat mensusaikan diri pada lingkungan tempat yang baru. 

Dikatakan Fadly, pelantikan pejabat lingkup pemerintah kota Padang Panjang yang dilaksanakan tersebut sebelumnya telah melalui proses panjang dan beberapa tahapan, mulai dari kemampuan, kinerja,profesionmalisme dan persyaratan golongan dan pangkat dan terakhir melalui pertimbangan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat).

Oleh sebab itu, Walikota mengungkap hasil pelantikan pejabat eselon merupakan hasil kesepakatan bersama dan melihat dari berbagai sisi agar proporsional dan orang yang ditunjuk menempati suatu jabatan memang benar benar memenuhi persyaratan dan mampu.

Fadly Amran,  berharap kepada pejabat yang nanti telah menempati jabatan baru, agar benar benar mampu melaksanakan kepercayaan dan amanah yang diberikan dan menerimanya dengan lapang dada, jangan sampai menyalahgunakan bahkan tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. “Jajaran Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan dan optimal dan professional, dan mutasi pejabat ini merupakan upaya untuk mewujudkan hal itu,” jelas Sang Walikota. 

Sementara itu, BKPSDM, Rudy Suharman menjawab LintasMediaNews, menyebutkan bahwa pada pelantikan pejabat eselon III dan IV sekaligus juga melantik pejabat yang menduduki jabatan baru pada SKPD yang baru dibentuk termasuk ada yang mendapat promosi, mutasi.

Disebutkan ada sebanyak 25 orang ASN pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantik, di antaranya peselon 3 sebanyak 15 orang eselon 4 sebanyak 10 orang ASN.

Nama nama,pejabat yang dilantik, terdapat wajah wajah baru dan ada yang dapat promosi jabatan. Diantaranya, Argus Saadah, jabatan baru Sekretaris Inpektorat, Oksah Kebendrip, jabatan baru inspetur pembantu pada inpektorat, Jevie Carter Eka Putra, menjadi Sekretaris Koperindag, Hartati, menjadi Sekretaris, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, 

Maryulis, S, Sos, M I, Kom, Kabid,Informasi dan  Komunikasi Publik Dinas Kominfo,  Afrizal. Sekretaris pada Perpustakaan dan Arsip, Neti Herawati, Kabid Pembangunan manusia,sosial budaya pada Dinas Sosial PPKBP3A, Benny, SSTP, Kabid Pelayanan Satu Pintu. 

Tis Maria, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dam Perlindungan Anak pada Dinas Sosial. (Maison Pisano)

Semen Padang Hospital (SPH)


Padang, Lintas Media News

Semen Padang Hospital (SPH) berhasil raih penghargaan sebagai rumah sakit dengan pelaporan Tubercolosis ( TBC ) Terbaik Bulan Oktober 2020. Penghargaan itu diperoleh SPH dari DKK Kota Padang sebagai keberhasilan atas lengkapnya pelaporan SPH atas pasien TB yang datang ke runah sakit tersebut.

"Alhamdulillah, atas penghargaan yqng diberikan kepada SPH . Prestasi ini adalah berkat ketekunan dan keseriusan bersama dalam pencatatan dan pelaporan kasus TB yang menjadi program pemerintah dalam upaya pengendalian penyakit menular," ujar Direktur SPH , dr Selfi Farisha.

Pada pencatatan pelaporan pada tiap Faskes tersebut, SPH memiliki kasus manual 1 orang dan SITB 1 orang. Selanjutnya, untuk pelaporan suspek manual sebanyak 13 orang dan SITB 13 orang.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pencatatan pasien TB memang telah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Hal itu dilakukan demi mewujudkan target Indonesia Bebas TB pada 2030.

Oleh karena itu, SPH mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut yang direalisasikan melalui seriusnya SPH menangani pasien TB yang datang berobat. Bahkan SPH menyediakan tim khusus dan memberikan penanganan serius untuk penanganan pasien yang terindikasi TB melalui program TB DOTS. Tim ini bertugas untuk menangani pasien TB baik yang masih suspek atau pun telah didiagnosa terkena TB.

"Petugas medis di SPH selalu melakukan screening pada pasien yang datang ke SPH , terutama yang memiliki ciri penyakit TB. Bahkan pasien yang terindikasi tersebut diberi jalur penanganan khusus yakni Fast Track, yang bertujuan untuk memudahkan pasien TB untuk mendapatkan penanganan serta agar tidak menular pada orang lain yang datang berobat," kata Dirut yang akrab disapa Risha ini.

Ia menjelaskan adanya penanganan dan tim khusus di SPH telah ada sejak 2017 lalu. Menurutnya, tim khusus ini lah yang memiliki tanggungjawab untuk menangani pasien dan mengurus catatan pelaporannya melalui TB DOTS.

Di sisi lain, Tim TB DOTS SPH juga memberikan penanganan dan pelayanan yang maksimal kepada pasien TB, terutama jika pasien menemui kesulitan dalam melakukan pengobatan yang berkelanjutan ke RS. 

Ia menjelaskan bahwa pasien TB bisa saja merasa bosan saat menjalani pengobatan perawatan yang menurutnya memakan waktu cukup lama yakni mulai 6 hingga 12 bulan. Karena itu, SPH juga menjalin koordinasi dengan faskes lainnya seperti puskesmas sekitar agar pihak puskesmas pun dapat memastikan setiap pasien TB menjalani pengobatan sampai selesai.

Berkat adanya TB DOTS tersebut, SPH memiliki kelengkapan data mengenai pencatatan dan pelaporan pasien TB. Sehingga hal itu menjadi penilaian yang bagus oleh Kemenkes dan menetapkan SPH menjadi RS dengan Pelaporan Pencatatan Pasien TB Terbaik Bulan Oktober 2020. "Saya sangat berharap kami dapat terus mempertahankan prestasi ini. Tentunya dengan dukungan dan semangat Tim TB-DOTS dan para dokter spesialis Semen Padang Hospital ," tutur Risha. (*/b/hms)

PADANG.Lintas Media News.
 Adanya laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berkaitan baliho dan spanduk yang dibuatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, seakan-akan ada keberpihakan, dibantah tegas Yanuk Sri Mulyani. 

Ketua KPU terpilih menggantikan Amnasmen tersebut mengatakan, pertimbangan untuk menggabungkan desain dan materi APK dari seluruh Paslon menjadi 1 dalam desain billboard, serta videotron adalah pertimbangan kesetaraan.

 Selain itu, juga atas pertimbangan keadilan bagi masing-masing Paslon. 

Ia juga mengatakan, jika desain tidak digabungkan atau dibuat secara terpisah, akan menimbulkan ketidakadilan bagi Paslon.

Itu dilakukan KPU Sumbar,   karena tidak ada satupun media pemasangan di satu tempat yang dapat mengakomodir 4 Paslon secara terpisah, karena keterbatasan tempat. 

Sebelum baliho atau lainnya dicetak, KPU Sumbar menanyakan kembali pada Paslon melalui LO, apakah masih ada perubahan atau koreksi lainnya, agar tidak terjadi polemik ketika baliho terpasang.

"Semua disign tanda gambar kampanye kita serahkan pada masing-masing pasangan calon, setelah itu kita berikan contoh disign yang telah disandingkan kepada masing-masing Paslon untuk dikoreksi kembali, setelah mereka setujui baru kami cetak, jadi bukan kami yang mendisign," ulas Yanuk.

Keterangan Yanuk juga dipertegas pula oleh komisioner lainnya Gebril Daulai, dimana masyarakat juga perlu tau, kalau KPU tidak pernah melakukan intervensi paslo manapun dalam mendisign tanda gambar kampanye mereka.

Kalau ada yang mengatakan KPU Sumbar ada keberpihakan pada pasangan calon tertentu, itu karena mereka tidak paham mekanisme pembuatan baliho dan spanduk pasangan calon.

"Sebelum kami cetak, kami tanya berulang-ulang pada Paslon, jadi gak ada tujuan untuk memenangkan atau mendiskreditkan calon tertentu, masyarakat harus tau sehingga masyarakat tidak menerima informasi salah tentang hal tersebut," ulas Gebril.

Ditambahkannya, sampai saat ini, tidak ada pasangan calon melakukan protes terhadap baliho yang sudah disepakati dan didisign oleh Paslon.

Berkaitan dengan laporan masyarakat yang melaporkan KPU Sumbar ke Bawaslu, Gebril mengatakan siap memberi keterangan jika diminta.

"Kita siap memberikan keterangan nantinya, jika diminta berkaitan dengan laporan tersebut," tutup Gebril. (mckpu/st)






PADANG.Lintas Media News.
Pemaksaan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) melalui fraksi PKS di DPRD Sumbar, agar tahun ini dilaksanakan pengalihan status bank Nagari dari konvensional menjadi syariah, tanpa melalui kajian serta persetujuan nasabah, dinilai sekretaris fraksi Demokrat HM. Nurnas sangat tak terpuji.

Bahkan HM. Nurnas merasa bingung, apa tujuan memaksa pengalihan itu, atau fraksi PKS ingin Bank Nagari milik daerah Sumatera Barat ini kolap, ketika Gubernur berganti? Sehingga yang akan disalahkan gubernur berikutnya?

Pernyataan HM. Nurnas bukan tidak beralasan, karena ada 2 provinsi yang status bank daerahnya dialihkan dari konvensional ke Syariah gagal, namun tidak bisa dikembalikan lagi ke konvensional, akhirnya menjadi seperti bank perkreditan rakyat (BPR).

"Jangan paksakan pengalihan itu, lakukan kajian, minta izin nasabah, dan ikuti aturan OJK serta aturan lain berkaitan perusahaan milik daerah, apa PKS mau melihat bank Nagari Kolap?," tegas Nurnas, Selasa (17/11/2020)

Pernyataan Nurnas juga dipertegas ketua komisi 3 DPRD Sumbar Afrizal, dia meminta Gubernur Sumbar saat ini selesaikan saja tugasnya  sampai February mendatang, jangan paksakan untuk pengalihan status bank Nagari ke Syariah, karena kajian belum jelas.

"Kami dan kita semua tau apa itu syariah, tapi apa kita semua mau bank milik daerah ini kolap dan ditinggalkan nasabah? Selanjutnya gubernur terpilih mendatang disalahkan tidak bisa mempertahankan bank Nagari," tegas Afrizal.

Dia juga sangat menyayangkan fraksi PKS yang menjadikan pengalihan status bank Nagari menjadi dagangan politik dalam pilkada 2020, sementara ini badan usaha milik publik bukan milik partai.

Apa yang dikatakan Afrizal juga dipertegas ketua fraksi Gerindra Hidayat, kalau memang ingin memasukkan kader partainya jadi komisaris silahkan saja, tapi jangan paksakan bank milik daerah kolap, karena keinginan kelompok.

"Kita tidak pernah melarang dia memasukkan kader partai PKS menjadi komisaris seperti halnya memasukkan mantan caleg DPR-RI dari PKS  Zul Evi sebagai komisaris saat ini," tegas Hidayat.

Pernyataan PKS mengatakan seolah-olah 6 fraksi di DPRD Sumbar tidak paham Syariah, menunjukkan kalau keinginan kuat mereka untuk badan usaha milik daerah itu kolap, dan menjadikan orang lain kambing hitam.

Mereka juga meminta agar PKS yang pernah membidani Bapemperda, melalui Rafdinal juga harus bertanggung jawab, kenapa semasa mereka tidak bersuara, setelah fraksi lain sebagai ketua malah diributkan, ini menandakan komunikasi serta etika politik tidak ada.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumbar, selain Fraksi PKS menginginkan agar perusahaan daerah yakni bank Nagari tetap hidup dan berkembang, serta diminati masyarakat, maka perlu persetujuan nasabah agar tidak membabi buta, tidak memaksakan kehendak kelompok.

"Kalau PKS  ingin membunuh bank Nagari kami akan halangi, tapi kalau keinginan nasabah untuk beralih ke Syariah kami akan dukung, jadi sesuai aturan sajalah, jangan main-main dengan aturan," tegasnya mengakhiri.(rls/St)




PADANG.Lintas Media News.
Adanya pemaksaan pengalihan status bank Nagari dari konvensional ke Syariah, dinilai fraksi-fraksi di DPRD Sumbar telah melanggar aturan dan terkesan dipaksakan.

Lintas Fraksi yang terdiri dari 5 Fraksi yakni Gerindra diwakili Hidayat, Demokrat HM. Nurnas, Golkar Afrizal, PAN Dody Delfi dan PDI-P, PKB Leli Arni, dimana menegaskan kalau pada dasarnya sepakat pengalihan status bank nagari dengan melalui mekanisme yang jelas. 

Kalau ada fraksi lain di DPRD Sumbar mengatakan lembaga ini tidak setuju dengan pengalihan status, itu pernyataan hoax untuk mencari popularitas, apa lagi merendahkan lembaga dengan menyebutkan tidak profesional, merupakan penilaian politis untuk kepentingan pilkada semata.

Lintas fraksi juga mengatakan, sesuai dengan syarat OJK pada Pemilik Bank diantaranya, harus meminta persetujuan  pada minimal 65% menyetujui nasabah untuk pindah dari convensional ke syariah, sihingga tidak boleh serta merta pihak perbankan mengalihkannya.

Selain itu, sesuai dengan keputusan Mentri Dalam Negri sudah menyatakan melalui keputusan no. 10 tahun 2017, tentang perusahaan daerah.

Lintas fraksi dengan tegas mengatakan, DPRD Sumbar setuju pengalihan dari konvensi ke syariah, namun harus mekanisme dan kajian yang mendalam, karena saat ini tidak mungkin dapat dilakukan berkaitan dengan kondusifitas pandemi.

Lintas fraksi juga menegaskan, ada beberapa daerah yang dipaksakan merubah status bank daerah dari konvensional ke Syariah, terjadi kolap atau penurunan pada tingkat nasabah dan lainnya.

DPRD Sumbar juga telah menyiapkan melalui Bapemperda untuk melakukan perubahan pada tahun 2021, sesuai dengan beberpa kajian yang sudah dilakukan oleh pihak bank Nagari dan telah disampaikan pada DPRD Sumbar.

HM. Nurnas dari fraksi Demokrat juga menegaskan, apakah bank nagari sudah memiliki direksi atau komisaris yang memahami keuangan syariah, tentunya itu berdasarkan penilaian OJK, jadi harus mengacu pada syarat-syarat yang ada.

"Ini gedung DPRD merupakan rumah rakyat, jangan giring masyarakat untuk membenci lembaga ini dengan mengatakan kalau 6 fraksi tidak setuju bank Nagari  syariah,  pada dasarnya itu bohong, yang benar kita semua setuju tapi pakai meknisme yang benar, jangan dipoltisir, beri fakta benar dan tidak mengada-ada," tegas Nurnas.

Hal senada juga disampaikan Hidayat, Dody Delfi, Afrizal dan Leli, kalau ada yang mengatakan fraksi lain melakukan penolakan, itu bohong besar dan pembohongan publik.

"Ini bukan untuk kepentingan pilkada, jadi jangan paksakan untuk pengalihan hari ini, apa lagi melakukan kebohongan pada publik seolah-olah kami menolak," tegas Afrijal.

Disambut Dody dengan ketegasan, "Kami selalu mendukung kepentingan rakyat, kalau fraksi lain mengatakan berbeda itu bohong besar,".

Pada dasarnya semua fraksi di DPRD Sumbar setuju pengalihan, dan jangan mencoba-coba, karena kalau nanti gagal tidak bisa kembali kekonvensional.

Bahkan fraksi Gerindra melalui ketuanya Hidayat tegas mengatakan, jangan PKS menjadikan pengalihan bank nagari ini, menjadi dagangan politik.

"Rekan kami PKS jangan jadikan ini dagangan politik, seolah-olah kami tidak setuju, padahal propenperda sebelumnya  dari PKS, sudah kita desak kok gak juga selesai, saat ini tiba-tiba dikatakan kami menolak gak setuju syariah, bahkan kita minta pada PKS untuk ke bank Muamalat namun dia menolak, jika Rahmad Saleh meminta pertanggung jawaban, mana pertanggung jawaban gubernur yang jalan-jalan keluar negri," tegas Hidayat.

Sikap politik semua fraksi di DPRD Sumbar menyatakan tidak anti bank syariah, asal melalui kajian, jika nanti suatu saat gagal yang rugi adalah masyarakat dan pemprov Sunbar.

"Tidak ada satupun fraksi di DPRD Sumbar ini yang tidak setuju pengalihan ke syariah, jangan PKS melempar hoax seolah-olah hanya mereka yang setuju dan kami menolak, itu fitnah," tegas Hidayat.

Pengalihan PKS tersebut menyinggung 8 partai dari 6 fraksi, karena dianggap tidak mendukung, padahal sangat setuju asal melalui mekanisme.(ST/fwp-sb)

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah didampingi Wawako Hendri Septa menyerahkan penghargaan kepada Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan Semen Padang Oktoweri, atas partisipasi aktif Semen Padang dalam penanganan Covid-19, 21 September 2020

PADANG – Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia,  termasuk Indonesia telah membawa implikasi yang besar tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga sosial ekonomi masyarakat.  Kondisi itu membutuhkan peran serta seluruh elemen bangsa untuk melawan COVID-19 dan upaya pemulihan social ekonomi masyarakat yang terdampak.

Dalam kondisi itu, PT Semen Padang sejak Maret 2020, telah menunjukkan kiprah yang nyata dalam memutus mata rantai COVID-19 dengan sasaran  lingkungan internal perusahaan,  dan masyarakat Sumatera Barat.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati
menyerahkan donasi sebesar Rp5 juta dari PT Semen Padang kepada Yuda,
dari Komunitas Berbagi Nasi Padang pada Webinar "Sumpah Pemuda Streaming Festival" 

Sejak Maret 2020 berbagai program sudah kita lakukan untuk memutus  rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan dan lingkungan masyarakat,” kata Ketua Tim COVID-19 PT Semen Padang Oktoweri yang didampingi Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati di Padang, Rabu (11/11/2020).


Ia mengatakan,di awal pandemic COVID-19
 di Sumatera Barat, PT Semen Padang telah melakukan pencegahan dini terhadap penularan COVID-19 melalui pemberian vaksin influenza kepada karyawan Semen Padang Group sebagai upaya meningkatkan daya tahan tubuh. 

Kemudian, juga mensosialisasi tentang wabah COVID-19 kepada karyawan/ti Semen Padang Group melalui berbagai webinar dengan menghadirkan sejumlah pakar kesehatan. Salah satunya, Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang merupakan Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Unand.

"Dokter Andani diundang dalam berbagai webinar yang kami gelar, karena kontribusinya yang begitu besar di masa pandemi COVID-19 di Sumatera Barat," kata Oktoweri.

PT Semen Padang juga telah melakukan berbagai kegiatan, seperti melakukan kampanye pengenalan, gejala, dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media digital, media luar ruang seperti spanduk, baliho dan media lainnya.  Tak hanya di lingkungan perusahaan, bekerjasama dengan Pemko spanduk dipasang di titik-titik strategis di Kota Padang.

Tandon air tempat cuci tangan, bantuan Semen Padang di Pasar Bandar Buat,
sebagai partisipasi aktif Semen Padang 
mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan pasar


Kemudian, pembagian ribuan masker masyarakat, pemberian bantuan chamber disinfektan untuk beberapa rumah sakit di Sumatera Barat, dan juga pemberian bantuan alat cuci tangan untuk instansi pemerintahan dan  10 pasar di Kota Padang, serta menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Ring 1 perusahaan yang terdampak COVID-19.

"Kita juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di 145 fasilitas umum yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan yang merupakan ring 1 perusahaan PT Semen Padang. Kemudian, juga penyemprotan Pasar Bandar Buat dan Pasar Indarung secara rutin, dua kali dalam seminggu, yaitu malam sebelum hari pasar," ujarnya.

Berbagai upaya yang dilakukan PT Semen Padang ini, mendapat  apresiasi oleh Pemko Padang. Apresiasi itu disampaikan Pemerintah Kota Padang melalui pemberian penghargaan kepada PT Semen Padang atas partisipasi/bantuan/sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Padang.

Bilik sterilisasi bantuan Semen Padang
   untuk sejumlah rumah sakit    



 "Penghargaan dari Pemko Padang itu, diserahkan oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah pada Malam Apresiasi Atas Partisipasi Aktif Penanganan Dampak COVID-19 di Kota Padang yang digelar di Grand Zuri Hotel pada 21 September kemarin," bebernya.

Kepala Unit Humas & Kesekrerariatan PT semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan,  PT Semen Padang  juga telah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah, atau work from home (WFH) bagi karyawan kantoran.

Kemudian, juga diterapkan protokol kesehatan kepada seluruh karyawan PT Semen Padang, seperti wajib pakai masker, cuci tangan sebelum masuk kantor, jaga jarak dan tidak boleh melakukan kerumunan lebih dari lima orang. "Aturan ini telah diikuti dan telah menjadi kebiasaan baru bagi seluruh karyawan dan stakeholders," katanya.

Guna mengedukasi keluarga besar Semen Padang dan masyarakat  tentang COVID-19, menurut Nur Anita, PT Semen Padang telah melakukan berbagai sosialisasi dalam bentuk penyelenggaran Webinar. Kegiatan itu di antaranya,  Webinar bertema Informasi terkini tentang Penyakit Corona Virus, Perkembangan dan Pencegahannya pada Kamis, 5 Maret 2020 dengan narasumber dr Gentina (Ka. Bid. P2P Dinkes Kota Padang). Kemudian, Webinar Kesiapsiagaan karyawan menghadapi virus corona Kamis, 5 Maret 2020  dengan narasumber Kol. CKM (purn) dr. Farhaan Abdullah, Sp THT-KL (Eks. Direktur Semen Padang Hospital).

Staf Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Raviko Maar (kanan) 
menyerahkan secara simbolis bantuan 1000 masker kepada 
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang N Sugana, Kamis (14/5/2020)

Selanjutnya, Webinar Tanya jawab seputar covid 19 pada Rabu, 22 April 2020 dengan narasumber dr. Selfi Farisha (Dokter Perusahaan PT Semen Padang/  sekarang Dirut Semen Padang Hospital)   . Kemudian Webinar Bincang-bincang Sehat pada Minggu, 5 Juli 2020        dengan narasumber dr. Dessy Meizarti, SpP (Anggota Gugus Covid 19 Sumbar).  Kemudian,  Webinar New Normal bukan back to normal "Covid 19 dan Pola Penyebarannya pada Rabu 19 Agustus 2020 dengan narasumber Dr. dr. Andani Eka Putra M.Sc (Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas). Selanjutnya, Webinar Mencegah Covid mulai dari lingkungan keluarga pada Sabtu, 19 September 2020 dengan narasumber dr. Selfi Farisha. 

Webinar Latihan Fisik di Era New Normal "Sehat dan Aman" pada Jumat, 9 Oktober 2020           dengan narasumber dr. Putra Rizki, Sp KO (Dokter spesialis kedokteran olahraga Semen Padang Hospital).

Kemudian, Webinar  Bekerja dan Bermuamalah Sebagai Ibadah dimasa Pandemi pada Rabu, 14 Oktober 2020 dengan narasumber Prof. KH. M. Cholil Nafis, LC,MA,Ph.D  (Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat) Karyawan PT Semen Padang

Selanjutnya, mengambil momentum Hari Sumpah Pemuda digelar Webinar Bincang Sehat Bersama dr.M.S Fernandy,  Talkshow Inspiratif  bersama komunitas Berbagi Nasi Padang dan Sosialisasi Core Value BUMN “AKHLAK”, pada Minggu 1 November 2020. (*)


TESTIMONI 

Pemko Padang Apresiasi PT Semen Padang

Pemko Padang memberikan penghargaan kepada PT Semen Padang karena telah ikut serta berpartisipasi aktif dalam membantu dan meringankan beban Pemko Padang dalam menanggulangi dampak Covid-19 di Kota Padang melalui berbagai bantuan. Di antaranya, pemberian bantuan sembako sebanyak 7.149 paket untuk masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan. Di mana, bantuan tersebut tentunya sangat meringankan beban masyarakat Kota Padang, khususnya Lubuk Kilangan pada saat pandemi COVID-19 ini. (Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Pada Malam Apresiasi di Grand Zuri Hotel, 21 September 2020) 

 

Terima Kasih Semen Padang

        

Keberadaan PT Semen Padang di Lubuk Kilangan sangat menguntungkan Puskesmas Lubuk Kilangan dalam melawan penularan wabah COVID-19. Contoh nyatanya, pembagian masker kepada masyarakat dan pedagang pasar, serta pemberian bantuan fasilitas cuci tangan di tempat-tempat keramaian seperti Pasar Bandar Buat dan Pasar Indarung yang dilakukan PT Semen Padang. Untuk itu, saya selaku Kepala Puskesmas Lubuk Kilangan, sangat berterima kasih kepada PT Semen Padang atas perhatian dalam melawan COVID-19 di Lubuk Kilangan. (Kepala Puskesmas Lubuk Linda Hasmi Pada  Penyerahan 500 masker di Pasar Bandar Buat,2 Mei 2020)


PTSP Selalu Hadir Jawab Kebutuhan Masyarakat

Sebagai wakil Pemerintah Kota Padang di tingkat Kecamatan Lubuk Kilangan, saya berterimakasih dan bangga kepada PT Semen Padang yang telah melakukan berbagai kegiatan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Lubuk Kilangan saat pandemi COVID-19 ini. Seperti pemberian bantuan sembako kepada masyarakat Lubuk Kilangan. Menurut saya, pemberian bantuan sembako ini membuktikan bahwa PT Semen Padang hadir menjawab kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. (Mantan Camat Lubuk Kilangan Yalmasril pada penyerahan sembako tahap II di Indarung, 31 Juli 2020)

 

 ============================

Ini Dia Kiprah Semen Padang 

1.  Mempersiapkan tempat dan faslitas peralatan pasien COVID-19 di Semen Padang Hospital, yakni 85 bed isolasi, 10 bed ICU, 4 unit ventilator,  dan 2 unit High Flow Humidified Oxygen. 

2. Pada masa Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di Kota Padang, PT Semen Padang menyerahkan bantuan 14 unit chamber disinfektan untuk Mapolrestas Padang, RSUP Dr M Djamil Padang, RS Achmad Muchtar, Semen Padang Hospital dan RSUD Padang.

 3. Pada masa Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di Kota Padang, PT Semen Padang menyerahkan bantuan tempat cuci tangan sebanyak 54 unit yang disebar di 10 pasar di Kota Padang, Pos Cek Poin di perbatasan Kota Padang, Puskesmas Lubuk Kilangan, Puskesmas Pauh, Puskesmas Lubuk Begalung, Mako Pol PP Padang dan Balai Kota Padang.

4. Tanggal 20 Mei 2020, PT Semen Padang menyalurkan bantuan sembako Tahap I sebanyak 5.205 paket yang terdiri dari 10 kg beras, 2 kg minyak goreng, mie instan, gula dan telur. Tanggal 30 Juli 2020: PT Semen Padang menyalurkan bantuan sembako tahap II sebanyak 7.050 paket yang terdiri dari 10 kg beras, 2 kg minyak goreng, mie instan dan gula. 

5. Tanggal 9 Oktober 2020, PT Semen padang menggelar webinar dengan tema Latihan Fisik di Era New Normal "Sehat dan Aman". Tema itu dihadiri oleh dr.Putra Rizki,Sp.KO, Spesialis Kedokteran Olahraga dari Semen Padang Hospital (SPH) sebagai pemateri webinar.

6. Tanggal 21 Oktober 2020, PT Semen Padang bekerjasama dengan Yayasan Igasar Semen Padang menggelar webinar dengan topik "New Normal Bukan Back To Normal, Covid-19 dan Pola Penyebarannya" yang dihadiri Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Unand, Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc sebagai pemateri webinar.

7. Tanggal 27 Oktober 2020, PT semen Padang bersama 41 BUMN di Sumatera Barat menyalurkan 10.000 masker untuk masyarakat dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 selama masa adaptasi kebiasaan baru. (*/b)

  


Pdg,Panjang.Lintas Media News.
Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang Panjang sampaikan Pandangan Umum atas Nota Keuangan Walikota Padang Panjang terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 serta 7 (tujuh) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2020 di Ruang Utama Kontor DPRD Kota Kampung Jambak Padang Panjang Timur, kota Padang Panjang, Minggu (15/11) siang hingga sore. 

Penyampaian pandangan umum fraksi tersebut didengar langsung oleh Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota Drs. Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Sonny Budaya Putra, AP, M.Si., Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Fraksi Nasdem Bulan Bintang, yang dibacakan Hendra Saputra, menyampaikan, bahwa terkait dengan Nota Keuangan APBD tahun 2021, pihaknya paham dengan kondisi yang tengah terjadi dimasa pandemi covid yang mengakibatkan penurunan dampak ekonomi sehingga membuat tekad untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tidak berjalan semestinya.

Pihaknya menyarankan untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan melalui pemberian stimulus, dukungan permodalan serta pengembangan kegiatan melalui padat karya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Program subsidi bunga dan Penjaminan kredit super lunak perlu dilakukan dan ditingkatkan sasarannya bekerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Anggaran tahun 2021 wajib juga di arahkan untuk penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan serta untuk pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023. 

Sedangkan untuk tujuh ranperda, fraksi Nasdem Bulan Bintang lebih menonjolkan bagaimana pendidikan kedepan yang dilakukan.

Begitu juga dengan Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Zulfikri dimana untuk pendapatan daerah terjadinya penurunan pendapatan daerah yang berasal dari dana Alokasi Umum yang signifikan.

Fraksi Gerindra-PKS yang disampaikan Yudha Prasetya  memberikan apresiasi kepada pemerintah kota padang panjang yang telah menekan angka pengangguran, tetapi hal ini belum berimbas kepada pertumbuhan ekonomi yang masih menurun.  

Fraksi Demokrat dan Kebangkitan Bangsa oleh Nasrul Efendi menyebutkan, Tantangan kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat Padang Panjang butuh tekad, kerja keras serta kepedulian kita bersama dengan kondisi Pandemi Covid 19, dapat di yakini kondisi bahwa angka kemiskinan di atas 6,17 % tentu akan pengganguran kita pun akan bertambah lebih dari 5,43%. 

Kemiskinan dan penganguran yang di alami masyarakat ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menuntaskan melalui program dan kegiatan yang di biayai oleh APBD

Sementara untuk Fraksi Golongan Karya yang dibacakan oleh, Yovan Fadayan Remindo, didalam struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, pendapatan Daerah terlihat masih menanggung beban yang berat, dimana berkurangnya PAD dan terjadinya perlambatan ekonomi secara drastis akibat pandemi Covid 19, bahkan hampir masuk ke dalam resesi ekonomi menjadi persoalan serius yang perlu dengan cepat dicarikan solusinya . Pemerintah harus lebih kreatif dan berinovasi serta bekerja keras dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Untuk Ranperda Fraksi Golkar dan Fraksi lainnya selain Fraksi Nasdem meminta agar ekonomi masyarakat ditingkatkan melalui sektor pariwisata, benahi tempat-tempat wisata semuanya jangan hanya beberapa tempat saja.Dengan pariwisata inilah ekonomi masyarakat akan terbantu lagi.

Sementara,  Pimpinan DPRD Mardiansyah, usai sidang pada LintasMediaNews, mengatakan, secara keseluruhan fraksi fraksi DPRD menyampaikan tanggapan Pandangan Umum Atas Ranperda  APBD 2021 dan Tujuh Ranperda 2020 akan kita bahas bersama untuk di paripurnakan,ujar Sang Ketua.( maisonpisano)

Pdg, Panjang. Lintas Media News. 
Terkait, pertanyan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Padang Panjang, H.  Nasrulah Nukman, dalam rapat Paripurna  yang digelar di Gedung DPRD Kampung Jambak,  Padang Timur, Sabtu, tentang kapan akan dimulainya belajar tatap muka bagi seluruh sekolah mulai tingkat dasar(SD) hingga tingkat sekolah lanjutan pertama(SLTP) kota Padang Panjang, Pasca diberlakukanya Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB) diterapkan beberapa bulan lalu. 

Sesuai, dengan kondisi daerah yang masih berstatus kuning, untuk melaksanakan belajar tatap muka belum bisa dilakukan, karena pemerintah daerah terikat  aturan dan UU yang berlaku. Sesuai, dengan Surat yang dikeluarkan Mentri Pendidikan, terkait larangan bagi daerah masih berstatus orange maupun merah untuk melakukan belajar tatap muka. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga kota Padang Panjang,  Drs.  Ali Tabrani menjawab LintasMediaNews di Kantor DPDR Minggu(15/11/2020) mengatakan, sebagaimana apa yang ditanyakan Wakil Ketua Komisi 1, H. Nasrulah Nukman, pemerintah sangat mengapresiasi akan kepedulian beliau tentang pendidikan kota Padang Panjang, terkait kapan akan diberlakukanya kembali belajar tatap muka untuk semua tingkat pendidikan kota Padang Panjang.

 Beberapa bulan lalu, pernah kita coba untuk menerapkan belajar tatap buka, pada semua tingkat pendidikan kota Padang Panjang. Belum, sampai satu minggu diterapkan belajar tatap muka untuk sekolah lanjutan pertama.  Namun, percobaan itu gagal, lantaran ada beberapa orang tenaga pendidik kita terpapar covid 19. Maka dari itu, pemerintah daerah belum berani membuka kembali untuk belajar tatap muka, pungkasnya. 

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Nuryanwar mengatakan, belum stabilnya angka penurunan dan penambahan covid 19 kota Padang Panjang. Masih sangat beresiko, pada kesehatan anak murid. Bila ingin, juga mepaksanakan belajar tatap muka. Tentu pemerintah daerah bersama tim penangulangan covid 19, harus mengkaji betul segala aspek yang akan terjadi, bila ingin kembali lmenerapkan belajar tatap muka pada semua jenjang pendidikan.  Artinya, kita tidak ingin murid sekolah terkena virus membahayakan itu, ujar Nuryanwar menambahkan. (maisonpisano)


Padang Pariaman, Lintas Media News.
Fitri Reni Sari warga Kampuang Jambak Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Padang Pariaman sudah 3 th lebih mengarang kesakitan karena  mengidap sakit kanker otak yang di deritanya.

Anehnya selama 3 th Fitri menahan derita penyakitnya dan sudah 3 x dilakukan operasi ini belum ada perhatian dari pihak manapun di daerah ini jelas orang tua Fitri Ramalis kepada Team Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia ( LAMI ) Kabupaten Padang Pariaman bersama awak media ini menyambangi Rumah mereka di kampuang Jambak Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Sabtu (14/11/2020 ).

Ketua LAMI Kabupaten Padang  Pariaman Risma H. Gani dengan mata berkaca kaca menahan sedih melihat penderitaan Fitri Anak bungsu dari Ramalis ini menyampaikan Kami dari LAMI baru saja dapat laporan dari salah seorang warga lansung di intruksikan kepada seluruh anggota lewat WA group dan telpon bagi punya waktu untuk bisa ikut datang kerumah ini alhamdulillah semua terlihat peduli buktinya dari 2 mobil yang disiapkan terisi penuh.

Kami dari LAMI memang ada program Bakti Sosial ini dan alhamdulillah sampai hari ini adalah orang yang ke 3 dengan penyakit yang sama kami lihat dan bantu pertama Razka di pasar usang dan Murni di Nagari Balah Ilia tugas kami disamping membantu secara lansung juga ikut menjembatani kepada pihak donator baik pemerintah, badan dan masyarakat umum yang mau peduli, jelas Risma.

 Dua orang pada bulan lalu Alhamdulillah berkat kegigihan dari semua anggota yang ada mencari celah dan mampu melibatkan pihak lain sudah terbantu seperti Razka di pasar usang banyak mau mengulurkan tangan untuk membantu seperti dari Baznas Kabupaten dan LAZ dan persatuan Suku tanjung dan banyak lagi perseorangan yang datang membantu dari informasi diterima, ungkap Risma.

Lebih Lanjut Risma ketua LAMI Kabupaten Padang Pariaman ini berharap kepada semua pihak yang menerima informasi ini juga dapat melakukan hal yang sama terhadap Fitri Reni Sari ini karena  saat ini butuh perhatian dan bantuan dari kita semua dan kami dari LAMI telah menghubungi pihak Baznas dan saat ini tinggal melengkapi persyaratan administrasinya, do'a kita semua agar penyakit Fitri ini cepat sembuh dan masyarakat semakin peduli terhadap sesama di daerah ini kendati dalam stuasi pandemi  covid 19 ini. 

Ramalis orang tua Fitri tidak bisa membendung air mata melihat kedatangan LAMI dan mengucapkan terima kasih atas perhatian semua bapak/ ibu LAMI yang telah datang sambil terisak menahan tangis dalam pelukan ketua LAMI Risma. (Ali ).

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.