Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Pdg, Panjang. Lintas Media News. 
Bertempat di Aula Utama, Gedung DPRD Kampung Jambak Padang Panjang Timur,  kota Padang Panjang, Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyampaikan nota Keuangan atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Sedangkan,  Wakil Walikota Drs.  Asrul menyampaikan 7 buah Ranperda Tahun 2020, Sabtu siang (14/11).

Rapat dihafiri 14 orang Anggota dewan,  dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, A.Md dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, S.E., Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, dan Undangan lainnya.

Walikota dalam hantaranya menyampaikan, proses penyusunan Anggaran Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 ini sudah dilakukan menggunakan aplikasi Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terpusat secara Nasional sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. 

Sedangkan untuk 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah:
1. Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Ranperda tentang Penetapan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan.
3. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2025, yang akan dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Panjang (RIPPARKO)
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan  Pendidikan.
Ranperda ini mengatur pengawasan urusan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Padang Panjang, serta efektifitas pelaksanaan pengelolaan pendidikan yang akuntabel, transparan dan pengendalian mutu, serta penerapan sanksi secara memadai dalam penyelenggaraan pendidikan.

5. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
Pendirian BUMD oleh Pemda Kota Padang Panjang, merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah dengan mendapatkan dukungan serta pengawasan yang optimal dari pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan atau penambahan penyertaan modal. Substansi dari pengajuan Ranperda Perumda Air Minum Kota Padang Panjang ini adalah merubah nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

6. Ranperda tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang.
"Peraturan daerah ini akan menjadi dasar dan landasan untuk bekerja oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, guna  mewujudkan cita-cita untuk mempertahankan dan memperkuat adat istiadat Minangkabau di Kota Padang Panjang serta mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari" ungkap Wakil Walikota dalam penyampaian nota penjelasan atas Ranperda tersebut.

7. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2020-2040. 
Tujuan dari Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun) sebagai pedoman dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri, menata potensi sumber daya industri daerah serta mewujudkan industri daerah yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Rapat akan dilanjutkan hari ini,  Minggu, 15/11/2020, dengan agenda pandangan Umum Fraksi - Fraksi, DPRD Kota Padang Panjang atas Nota Keuangan Walikota Padang Panjang terhadap Ranperda tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 202, serta 7 (tujuh) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2020.(maisonpisano)

Pdg, Panjang. Lintas Media News. 
Anggota,  yang sekaligus wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang H.  Nasrulah Nukman berpendapat, rencana sekolah dengan tatap muka di tengah-tengah pandemi ini cukup baik. “Secara individu sebagai orang tua, saya setuju dengan rencana memperbolehkan sekolah dengan sistem tatap muka,” ujar Nasrulah saat rapat Paripurna  di gedung DPRD Kampung Jambak,  Padang Panjang Timur,  kota Padang Panjang. Sabtu(14/11/2020)

Terlebih, wilayah yang diper-bolehkan untuk melaksanakan sekolah tatap muka adalah sekolah yang berada di zona kuning sampai hijau.

Meski demikian,  Nasrulah-mengngingatkan, agar pemerintah bisa meyakinkan pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selama ini, pemerintah hanya memberikan surat edaran yang sifatnya kurang mengikat. Sehingga ada kemungkinan tidak ditaati penyelenggara pendidikan. “Jika perlu pemerintah membuat aturan yang ketat dan jelas agar penyelanggara pendidikan menaati protokol kesehatan ini,” ujarnya pada LintasMediaNews, usai rapat paripurna. 

Bahkan, Nasrulah menyarankan ada peraturan terpisah yang khusus untuk menangani pembelajaran tatap muka. Agar sekolah lebih serius dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini perlu dilakukan, agar tidak ingin sekolah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah harus punya ketegasan yang kuat dan menyampaikankepada orang tua dan pengelola pendidikan

Jika pembelajaran tatap muka tidak segera dilakukan, Nasrulah mengaku khawatir dengan perkembangan dunia pendidikan kira Padang Panjang. Dalam, beberapa hari belakangan ini, banyak keluhan orang tua yang masuk ke dewan maupun mempertanyakan langsung kepada anggota dewan yang lain, perihal kapan sekolah bisa dilakukan secara tatap muka. 

Pasalnya, berdasarkan pantauan,  Nasrulah menilai pemerintah tidak memiliki konsep dan kurikulum yang jelas untuk pelaksanaan pem belajaran jarak jauh (PJJ). Jadi, alangkah baiknya pemerintah menyelenggarakan belajar tatap muka, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. 

”Selama ini, saya menilai sekolah hanya menjalankan proses belajar seadanya saja,”. Hal ini tentu berbeda dibandingkan dengan kualitas proses pembelajaran tatap muka. Yang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan PJJ. Selain itu, masih banyak kawasan yang sulit mendapatkan sinyal. Sehingga siswa kesulitan melaksanakan PJJ.

Dengan, diberlakukanya kembali belajar tatap muka,  orang tua siswa tidak lagi terbebani dengan pembelian kuota paket internet untuk belajar b\gi anaknya. Bisa kita bayangkan, nyaris tujuh bulan anak anak belajar dirumah, berapa biaya yang sudah dikeluarkan orang tua untuk membeli paket internet untuk anaknya, ujar Pentolan PKS ini mengatakan. 

Ditempat yang sama, Walikota Fadly Amran dihadapan puluhan Anggota Dewan dan Kepala OPD menjawab secara langsung apa yang ditanyakan Nasrulah Nukman,  dengan lugas Fadly Amran mengatakan, hal yang sama sudah lama ada dalam pikiranya. Tentu,  untuk melaksanakan belajar tatap muka akan kita bicarakan dengan Tim penangulangan Covid 19 kota Padang Panjang dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang, ujar Fadly Amran menjawab keresahan anggota dewan dan keresahan banyak orang tua.(maisonpisano)

Pdg, Panjang, Lintas Media News. 
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Kampar, Provinsi Riau melakukan kunjungan studi banding Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perpustakaan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, Jum'at (13/11).

Rombongan yang terdiri dari Ketua Pansus, Zumrotun, S.Sos, Wakil Ketua, IIB Nursaleh, S.Kom beserta tujuh orang anggota pansus diterima langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, Alvi Sena, ST. Dikantor megahnya, Kelurahan Balai Balai Padang Panjang Barat kota Padang Panjang. 

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Kampar, Zumrotun, S.Sos, mengatakan,  tujuan dari kunjungan ke Perpustakaan dan Arsip Padang Panjang, tidak lain adalah untuk mengetahui, serta belajar,  sejauh mana perkembangan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan dan beberapa inovasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pustaka dan Arsip Kota Padang Panjang,ujarnya.

"Kami adalah pansus, tentang penyelenggaraan perpustakaan yang mana, sedang melaksanakan kunjungan kerja atau referensi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang. Sebab di sini sudah ada perdanya, bagi pemerintahan daerah Kampar, baru rancangan dan kami ingin melihat dan mereferensi dari perda yang sudah ada, " terangnya. 

Lebih jauh, Zomrotun mengatakan, dipilihnya Kota Padang Panjang sebagai tempat kunjungan kerja kali ini, sudah melalui beberapa pertimbangan. Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah. Namun, Perpustakaan dan Arsip tapi Kota Padang Panjang  lah yang memenuho aspektasi dan memenuhi harapan untuk dijadikan referensi dalam menuangkanya untuk menjadi sebuah Perda, kelak. Artinya, komitmen Walikota bersama dengan Kepala Dinas nya, jelas dan terukur. 

Sebelum,  melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, kami mempelajari  terlebih dahulu Petpustakaan Dan Arsio Padang Panjang. Memang, berbagai prestasi dan penghargaan sudah banyak diraih. Sebagai, satu satunya kota literasi di Sumbar yang mendapat penghargaan dari pusat
Dengan, seabrek prestasi yang telah diraih, makanya kami belajar ke Padang Panjang. Belajar dari keberhasilan yang sudah didapat oleh Kota Padang Panjang, " urainya.

"Ke depan, tentunya kami akan menyampaikan kepada Dinas terkait di Kabupaten Kampar, dalam hal ini Dinas Pustaka dan Arsip setidaknya dia bisa mengikuti jejak yang sudah dibuat oleh Kepala Dinas Kota Padang Panjang, "pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pustaka dan Arsip Kota Padang Panjang, Alvi Sena, ST mengatakan kunjungan pansus DPRD kabupaten Kampar ini, dalam rangka persiapan pembuatan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kampar, sekaligus studi banding tentang pembuatan gedung perpustakaan, karena pemetintah daerah Kampar akan membangun gedung  Perpustakaan yang respentatif, ujar Alvisena. 

Dihadapan rombongan Pansus DPRD Kampar, Alvi Sena nenyampai beberapa progres yang telah dilakukan oleh Dinas Pustaka dan Arsip sejak mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Salah satunya, tentang gerakan perpustakaan,  bagaimana cara kita memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca, memotivasi masyarakat untuk menggerakkan literasi, agar masyarakat bisa menjadi masyarakat yang literan. 

DPRD kabupaten Kampar, sangat apresiasi sekali dengan kondisi Perpustakaan dan Arsip Padang Panjang, sebagai kunjungan yang sangat tepat bagi mereka untuk bisa mengambil pengetahuan dalam pengembangan perpustakaan di Kampar kedepannya. Jadi, kami dari DPRD Kampar,  sangat mengapresiasi, sekali dengan apa yang telah dilakukan Perpustaan dan Arsip Padang Panjang.  Wajar,  Padang Panjang mendapat penghargaan sebagai kota Literasi dari pusat.(maisonpisano)







PADANG.Lintas Media News.
Upaya memutus rantai penyebaran covid-19, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) tidak main-main,hingga 13 November 2020, Bawaslu se Sumbar telah membuarkan 85 pelanggaran kampanye,baik Pilgub, Pilbup dan Pilwako.

"Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur sedemikian ketat. Bahkan Pihak kepolisian juga keras terhadap kampanye dengan protokol kesehatan,tetap saja  Bawaslu menemukan pelanggaran terhadap protokol covid-19 maupun pelanggaran kampanye lainnya,"ujar
 Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner kemaren di kantor Bawaslu Dumbar.

Dijelaskan Vifner.Bawaslu bersama rakyat di semua tingkatan 
akan selalu mengawasi setiap tahapan Pilkada, Bawaslu akan bertindak tegas terhadap kampanye yang mengindahkan Protokol Kesehatan.

"Untuk kampanye dengan protokol kesehatan sudah menjadi ketetapan nasional semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan mengantisipasi kluster Pilkada,"ujar Vifner.

 Pada kesempatan itu,Vifner juga menyebutkan data kuantitatif pengawasan Pilkada se Sumbar yaitu.Surat Teguran Tertulis Pelanggaran Covid di Pilgub sebanyak 15,Pilwako Sebanyak 37 dan Pembubaran Kampanye Pilgub sebanyak 20.(rls/St)










PADANG.Lintas Media News.
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah (MPR/ DPD RI) H. Alirman Sori menegaskan, Sebagai dasar negara, Pancasila sudah tidak perlu diutak atik lagi, sudah final karena sudah mencakup seluruh nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tinggal bagaimana sebagai warga negara berkomitmen mengkristalkan nilai – nilai tersebut,

Hal itu ditegaskan kembali anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat itu saat mensosialisasikan empat pilar MPR RI kepada Komunitas Siaga Bencana (KSB) Mitra Utama Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Jumat (13/11/2020) sore.

Dijelaskan Alirman Sori,sila – sila Pancasila merupakan hirarkis piramidal, dimana sila pertama lebih tinggi kedudukannya dari sila berikutnya. Namun, semua sila tersebut memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan.

Empat pilar MPR RI, lanjutnya, pertama sekali adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Undang Undang NRI 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Secara nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, empat pilar tersebut sudah saling melengkapi dan menjadi dasar bagi seluruh aturan perundang – undangan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Dia juga mengungkap, terjadi empat kali amandamen UUD, yang semula UUD 1945. Pertama pada tahun 1999, kemudian tahun 2000, tahun 2001 dan terakhir di 2002.

“Apa hal yang tidak boleh diubah sebagai kesepakatan politik? Yaitu Preambule atau mukaddimah. Apa sebab? Karena di sana ada Pancasila, ada bentuk negara, ada landasan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa,” jelasnya.

Perubahan atau amandemen terhadap UUD sehingga terakhir disebut sebagai UUD NRI 1945, tidak boleh mengubah mukaddimah dan tidak mengubah bentuk negara. Indonesia ditetapkan sebagai negara kesatuan berbentuk republik yaitu NKRI.

“Amandemen UUD hanya menguatkan sistem presidensial sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR,” paparnya.

Untuk menyatukan keragaman suku bangsa dan agama di dalam NKRI, diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dia menegaskan, implementasi dari semboyan tersebut adalah toleransi.

“Penghayatan dan implementasi dari empat pilar tersebut, merupakan modal kekuatan bangsa Indonesia untuk menuju bangsa yang besar dan bermartabat,” tandasnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut diselenggarakan, bekerja sama dengan KSB Mitra Utama Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Ketua KSB Mitra Utama Banuaran Nan XX, Saribulih mengungkapkan, empat pilar MPR RI tersebut sangat perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

“Empat pilar ini perlu terus digencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan serta rasa nasionalisme warga negara,” ungkap Saribulih menyampaikan dasar KSB Mitra Utama melaksanakan kegiatan tersebut. (St)

KISARAN.Lintas Media News.
Kabar duka diterima ketika Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB), Novrianto.SP, sedang menjalankan tugas jurnalistik ke yogyakarta, Sabtu (7/11/2020) lalu.

Novrianto tidak sempat melepas almarhumah ibunda tercintanya, karena baru bisa sampai kerumah duka, jalan Malik Ibrahim, gang buntu, kabupaten Asahan, Sumatera Utara, setelah almarhumah ibunda tercinta Roslaini Tanjung selesai dimakamkan.

Rasa sedih terus menggelayuti hati semua anak-anak almarhumah Roslaini, yang hanya bisa memanjatkan do'a ditanam pusara masih memerah.

Karena sayang pada ibunda tercinta, semua anak-anak almarhumah Roslaini Tanjung,, terus memanjatkan do'a pada orang yang mereka sayangi,hormati dan cintai, dan melakukan do'a bersama saat 7 hari berpulangnya ibunda, Jumat (14/11/2020), usai sholat Maghrib.

Ratusan warga memadati rumah duka, sampai melimpah kehalaman, semua memiliki niat sama mendo'akan almarhumah tersayang ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat.

Selain ketua FWP-SB, juga tampak kakak tertua Muharni, kedua Muhardi dan ketiga Muharlis, juga adik bungsunya Mudiharti, serta cucu dan cicit almarhumah.

Novrianto juga mengucapkan rasa terimakasih pada semua pihak yang sudah mendoakan almarhumah ibunda tercinta, baik yang langsung hadir kerumah duka, maupun yang tidak sempat datang.

"Kami keluarga besar almarhumah ibunda Roslaini, mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, yang sudah mendoakan dan membantu baik moril maupun materil, dari semenjak ibunda sakit sampai berpulang kepangkuan Ilahi,' tutur Novrianto.

Ia juga berharap, agar semua pihak dapat memaafkan kesalahan ibunda tersayang, semasa beliau hidup dan dalam keadaan sehat, sehingga melapangkan jalan orang terkasih ini menuju sorganya Allah SWT.

"Kami berharap siapa saja dapat memaafkan kesalahan ibunda kami, sehingga melapangkan jalan orang yang tersayang ini menuju sorga Allah," tukuk Novrianto, dengan raut duka.(rls)

Jakarta, Lintas Media News

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali menegaskan kepada wartawan dan anggotanya untuk menjaga independensi dalam Pilkada 2020. 

Apabila wartawan menjadi tim sukses pasangan calon atau terlibat aktif membantu maka wajib nonaktif dari profesinya sebagai wartawan dan keluar kalau duduk sebagai pengurus PWI.

Ketua PWI Atal S Depari dan Sekjen Mirza Zulhadi

Hal ini disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari melalui surat edaran yang juga ditandatangani Sekjen PWI Pusat Mirza Zuhaldi dan Ketua Bidang Organisasis PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh dalam surat dengan nomor 1010/PWI-P/LXXIV/2020.

Dalam surat itu dirinya mengaku PWI saat ini mendapat banyak laporan tentang keterlibatan wartawan termasuk pengurus wilayah PWI yang mendukung calon tertentu di beberapa daerah. 

“Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar PWI Pasal 1 Ayat (3) menyatakan PWI adalah organisasi wartawan Indonesia independen dan professional tanpa membedakan suku, agama, dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan kemasyarakatan,” ujar Atal S Depari, Kamis, (12/11/2020). 

Atal pun menegaskan pengurus PWI Pusat tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi keras dan tegas, apabila ada anggotanya baik wartawan maupun pengurus yang melanggar dasar dan peringatan tersebut.

“Kode Perilaku Wartawan Pasal 5 secara tegas mengatakan wartawan dilarang melakukan hal tercela yakni perbuatan yang dapat merendahkan marwah, harkat, martabat, dan integritas profesi wartawan,” kata Atal.

Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menambahkan, bagi anggota dan Pengurus PWI dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat yang melanggar segala peraturan maka akan menerima sanksi tegas. Mereka harus memilih menjadi wartawan atau tim sukses calon. 

“Apabila wartawan terlibat sebagai tim sukses maka mereka telah melanggar Peraturan Dasar PWI terutama Pasal 8 Ayat (C) yang berbunyi anggota PWI berkewajiban menjaga kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi. Serta melanggar Kode Etik Jurnalis (KEJ) Pasal1,” ujar Mirza.

Mirza melanjutkan sesuai PD/PRT PWI pengurus PWI yang bertindak sebagai tim sukses dengan aktif membantu kemenangan pasangan calon tertentu maka harus mengundurkan diri. “Wartawan harus menunjukkan profesionalitas tinggi dalam tugasnya,” tambah Mirza. (*/b/rls)



Padang, Lintas Media News

Di masa pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat dianjurkan untuk rutin berolahraga, agar imun tubuh meningkat. Namun, masyarakat juga diingatkan untuk tidak salah memilih olahraga dan tempat untuk berolahraga di masa pandemi ini.

Spesialis Kedokteran Semen Padang Hospital (SPH) dr. Putra Rizki, Sp.KO pada Webinar Series #6 yang digelar PT Semen Padang di Gedung Serba Guna Semen Padang, membeberkan tiga panduan berolahraga atau latihan fisik untuk kebugaran di masa pandemi saat ini. 

Ketiga panduan penting itu adalah Frequency Intensity Time dan Tipe (FITP), Tempat dan Peralatan. Untuk FITP, seperti olahraga aerobik, sebaiknya dilakukan 3-5 hari dalam seminggu, kekuatan 2-3 hari seminggu dan untuk olahraga fleksibilitas bisa dilakukan setiap hari.

Ketiga jenis olahraga ini harus diperhatikan intensitasnya. Untuk intensitas ringan, yaitu olahraga atau latihan fisik yang bisa dilakukan sambil berbicara sampai nyanyi. Kemudian untuk intensitas sedang, sambil olahraga bisa berbicara, tapi tidak bisa bernyanyi dan terengah-engah.

"Sedangkan untuk olahraga dengan intensitas berat, saat diajak berbicara dia terengah-engah," kata dr. Putra Rizki saat menjadi pemateri Webinar Series #6 dengan tema "Panduan Aktifitas Fisik yang Efektif untuk Menjaga Kebugaran di Masa Pandemi", Jumat (13/11/2020).

Webinar Series #6 yang digelar secara virtual oleh perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, diawali dengan senam bersama yang dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga pukul 8.30 WIB, dan senam tersebut dipandu oleh Ellen's Gym. 

Webinar itu juga diikuti oleh Komisaris Utama PT Semen Padang Mohammad Agus Syamsuddin dan juga Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury, serta ratusan karyawan/ti Semen Padang Group beserta keluarga melalui aplikasi Zoom Meeting.

Lebih lanjut dr. Putra Rizki menyampaikan soal tempat dan peralatan olahraga di masa pandemi. Kata dia, saat olahraga pastikan fisik dalam kondisi sehat dan fit. Kemudian supaya aman dan terhindari dari virus, sebaiknya tetap melakukan aktifitas fisik di rumah.

Kemudian bagi yang berolahraga di luar rumah, seperti bersepada dan joging, wajib mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak. Untuk olahraga sepeda dengan cara bergerombolan, jaga jarak 20 meter dari pesepada di depannya, dan 2 meter dari peseda yang ada di samping.

Sedangkan untuk olahraga lari, jaga jarak 2 meter dari orang yang ada di aebelah, belakang maupun di depan. Selama melakukan aktifitas olahraga di luar rumah, jangan sampai menukar peralatan olahraga dengan orang lain, seperti botol minuman dan barang bawaan pribadi (handuk dan pakaian).


"Di samping itu, hindari menyentuh permukaan sarana atau perakatan umun dan area wajah seperti mata, hidung dan mulut selama latihan fisik di luar rumah. Kemudian, pakai masker dan jangan lupa bawa masker cadangan," ujarnya.

Masker cadangan penting dibawa, tambah dr. Putra Rizki, karena untuk mengganti masker yang basah oleh keringat. Sebab, masker yang basak karena keringat wajib diganti, karena masker basah dapat menyebabkan sesak nafas.

"Bagi yang tidak biasa menggunakan masker saat berolahraga, harus dibiasakan, meskipun awalnya berolahraga pakai masker ada sensasi tidaak nyaman. Tapi sensasi itu akan hilang kalau sudah berolahraga dua kali atau lebih. Pakai masker disarankan, supaya tidak keluar droplet," bebernya.

Di masa pandemi ini, dr. Putra Rizki juga menuturkan bahwa olahraga berenang sangat cocok dilakukan, karena air bukan media penukaran COVID-19. Namun begitu, berenang di tempat umum harus memperhatikan standar protokol kesehatan, seperti jaga jarak.

Kemudian, di pintu masuk tempat berenang dipastikan ada pemeriksaan suhu tubuh. "Di samping itu, kita harus mandi pakai sabun terlebih dahulu sebelum berenang di tempat umum," pungkas dr. Putra Rizki. (*/b/hms)



Pdg. Panjang, Lintas Media News 

Wakil Walikota Padang Panjang Drs. Asrul membuka secara resmi kegiatan Musda Gabungan Organisasi Wanita (GOW) IX Kota Padang Panjang.

Kegiatan berlangsung di Auditorium II Mifan Water Park, Rabu (11/11). Menghadirkan unsur Forkopimda, Ketua BKOW Provinsi Sumatera Barat Ny. Wartawati Nasrul Abit, Ketua GOW Padang Panjang Ny. Nova Era Yanthy Asrul, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, S.H., M.M., Kepala Dinas Sosial PPKBP3A Dra. Osman Bin Nur, M.Si serta undangan lainnya.

Tema yang diangkat pada Musda ini yaitu Melalui Musda GOW ke IX Kota Padang Panjang "Kita Wujudkan Peran dan Fungsi Organisasi Wanita dalam Pembangunan Kota Padang Panjang".

Dalam sambutannya, Wawako Asrul menyampaikan bahwa peranan wanita sangat mendukung dalam membantu setiap program pemerintahan. "Nanti kami berharap peranan GOW dengan segala programnya dapat menyandingkan bersama program pemerintah," jelas Wawako Asrul.

Selain itu, Wawako Asrul juga mengucapkan terimakasih kepada Organisasi GOW atas dedikasinya selama ini, apalagi juga akan ada pelantikan dan pengukuhan untuk organisasi GOW yang baru.

Disamping itu, Ketua BKOW Provinsi Sumbar Ny. Wartawati Nasrul Abit mengucapkan apresiasi kepada GOW Padang Panjang yang telah bersumbangsih dalam menjalankan setiap programnya. "Kami meminta agar peranan GOW dapat lebih lagi menghimpun organisasi-organisasi wanita lainnya untuk saling bersinergi dalam mendukung dan melaksanakan setiap programnya," ujarnya.

Ditambahkan Ketua GOW Kota Padang Panjang Ny. Era Asrul bahwa Musda tahun ini bertujuan untuk menerima laporan pertanggung jawaban pengurus GOW masa bakhti sebelumnya, menyusun kepengurusan GOW tahun 2020-2025 serta merancang program-program kerja ke depan. (maison pisano)

PADANG . Lintas Media News.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam nomor urut 1, Taslim-Syafrizal secara substansi dan penyampaian terlihat yang paling siap dalam Debat Publik Putaran I yang diadakan KPU Agam, Kamis (12/11) malam, bertempat di studio Padang TV, Lubuk Buaya, Padang.

Pada segmen pertama penyampaian visi misi, dari keempat pasangan calon, Taslim dalam penyampaiannya sangat lugas dan bisa memanfaatkan waktu yang disediakan selama 3 menit, sementara calon lain terlihat gagap dengan membaca teks, dan waktu yang tidak terkontrol.

Segmen kedua yang membahas tata kelola pemerintahan, terlihat Taslim lebih mengusai issu-issu tata kelola pemerintahan Agam ke depan, dimana harus transparan, akuntabel dan menjauhi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengawasan jalannya pemerintahan dengan melibatkan masyarakat Agam secara keseluruhan.

Pelayanan publik yang menjadi bahasan segmen ketiga, jawaban ke-empat pasangan calon terasa normatif. “Penggunaan teknologi informasi akan menjadi prioritas nantinya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar pasangan nomor urut 3, Trinda Farhan-Kasni, saat menjawab pertanyaan moderator, memulai segmen ketiga.

Di segmen ketiga ini muncul ide strategis dari pasangan nomor urut 1 Taslim-Syafrizal mengenai pelayanan dasar di bidang kesehatan, yakni pendirian RSUD di Agam bagian timur. “Di Agam bagian barat sudah ada rumah sakit, dan untuk pemerataan pelayanan kesehatan, kami pandang perlu adanya RSUD di Agam bagian timur, karena 60 persen penduduk Agam itu berada di timur,” ucap Taslim.

Segmen ke-empat dan kelima, di antara para calon memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lain, kemudian ada ruang untuk pasangan calon melakukan sanggahan, atau mendebatnya.

Saat berdebat, Taslim sempat mengkritisi visi misi Agam Madani dari pasangan Trinda Farhan-M Kani. “Selama ini Agam Madani itu baru retorika semata. Bagaimana mau Agam Madani, kalau untuk guru mengaji saja honornya hanya Rp1 juta setahun?” tukas Taslim, mengarah ke Trinda yang selama ini menjadi Wakil Bupati Agam.

Untuk melakukan reformasi birokrasi, bagi pasangan calon nomor urut 4, Andri Warman-Irwan Fikri akan mengangkat tenaga ahli dari para pakar, tetapi hal ini didebat oleh pasangan Trinda Farhan-M Kasni bahwa yang terpenting adalah bagaimana membangun sistem, kemudian memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan kontrol.

Pasangan calon nomor urut 2, Hariadi-Novi Endri juga menyorot masalah masyarakat yang tidak tuntas-tuntas, yang mengarah ke pasangan inkumben Trinda Farhan-M Kasni. “Seperti masalah Bukit Kapur di Kamang, dan masalah Danau Maninjau yang dana ke sana banyak, tapi masalahnya tidak juga tuntas,” pungkas pasangan Hariadi-Novi Endri.

Segmen terakhir, menjawab bagaimana penanganan Covid-19, masing-masing pasangan calon memberikan jawaban yang hampir senada, bahwa pandemi ini harus dihadapi dengan serius, disiplin, dengan penerapan protokol kesehatan yang telah ditetapkan secara ketat.

Adapun Debat Publik Putaran I Pilkada Agam ini, tim perumus pertanyaan datang dari akademisi perguruan tinggi yang ada di Sumbar, di antaranya; Yulhendri (Dosen Fakultas Ekonomi UNP), Aidinil Zetra (Dosen Fisip Unand), Ismail (Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi), Nurus Sa’adah (Dosen Sosiologi UIN Padang) dan Beni Kharisma Arrasuli (Dosen Fakultas Hukum Unand).

Acara debat calon Bupati dan Wakil Bupati Agam putaran pertama yang dibuka Ketua KPU Agam Riko Antoni ini, dihadiri Pjs Bupati Agam, forkopimda yang diundang secara live streaming, dan pendukung calon secara terbatas. Acara ini diselenggarakan tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

(Rel)


Sikakap, Lintas Media News

Usaha penggemukan sapi milik Pondok Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, tetap survive di tengah keterbatasan Mentawai sebagai desa tertinggal di Indonesia.  Itu semua tidak terlepas dari bantuan UPZ Baznas Semen Padang merupakan donatur tetap Pondok Pesantren tersebut.

Meski tidak begitu banyak jumlah sapi yang digemukan, tapi keuntungan dari usaha penggemukan sapi itu sangat membantu keuangan Pondok Pesantren Darul Ulum yang mayoritas dihuni oleh santri yang berasal dari dusun pedalaman di tiga kecamatan Mentawai, yaitu Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap.

Ketua Yayasan Darul Ulum Iswandi mengatakan,  saat ini ada enam sapi yang digemukan. Sapi tersebut dibeli di Padang dan sapi ini digemukan untuk dijual pada Hari Raya Idul Adha tahun depan. "Meski jumlahnya sedikit, sapi yang kami gemukan ini setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sapi kurban di Mentawai," kata Iswandi, Kamis (12/11/2020).

Iswandi juga menceritakan bagaimana Pondok Pesantren Darul Ulum bisa memiliki usaha penggemukan sapi. Kata dia, sebelum usaha ini dimulai, Pondok Pesantren Darul Ulum sempat kesulitan biaya operasional. 

Pada tahun 2017, UPZ Baznas Semen Padang yang selama ini menjadi donatur tetap Pondok Pesantren Darul Ulum, datang ke Sikakap untuk menawarkan modal usaha penggemukan sapi.

Dengan senang hati, ia bersama pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum lainnya, langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian, pihak UPZ Baznas Semen Padang memberikan bantuan modal sebesar Rp60 juta untuk pembuatan kandang sapi dan pembelian tujuh ekor sapi. "Untuk perawatan sapi, kami bekerjasama dengan guru pesantren," katanya.

Sejak 2017, lanjutnya, sudah dua kali pihaknya menjual sapi untuk kebutuhan sapi kurban di Kepulauan Mentawai. Pada penjualan pertama tahun 2018, Pondok Pesantren Darul Ulum untung sekitar Rp19 juta lebih. Kemudian untuk penjualan kedua tahun 2019, sekitar Rp21 juta. 

Dari jumlah keuntungan yang didapat, 50 persen diserahkan kepada guru pesantren yang telah merawat dan memberi makan sapi.  Sedangkan sisanya, untuk memenuhi kebutuhan pesantren. "Untuk tahun 2020 ini, kami baru saja membeli enam ekor sapi. Dan kami akui, pembelian ini agak terlambat, karena pandemi. Harusnya awal tahun," ujarnya.

UPZ Baznas Semen Padang, lanjutnya, bukan kali ini saja memberikan bantuan untuk Pondok Pesantren Darul Ulum, tapi sudah berulang kali. Bahkan, UPZ Baznas Semen Padang juga rutin memberikan bantuan sebesar Rp1,2 juta setiap bulan untuk biaya lauk pauk bagi santri, dan bantuan honor guru sebesar Rp3 juta. 

"UPZ Baznas Semen Padang itu salah satu donatur tetap kami. 50 persen biaya kebutuhan pondok, berasal dari UPZ Baznas Semen Padang. Kemudian guru-guru pesantren kami ini, juga da'i binaan UPZ Baznas Semen Padang. Untuk itu, saya selaku Ketua Yayasan Darul Ulum, sangat berterimakasih kepada UPZ Baznas Semen Padang," bebernya.

Koordinator da'i binaan UPZ Baznas Semen Padang itu juga membeberkan sejarah pendirian Pondok Pesantren Darul Ulum. Kata dia, pendirian pondok ini berawal pada tahun 2012. Saat itu, Ia mengemukkan gagasan kepada teman-teman seperjuangannya di Desa Sikakap untuk mendirikan pondok pesantren. 

Gagasan itu digulirkannya, karena memang banyak masalah pendidikan yang terjadi di Mentawai, khususnya di Kecamatan Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Beberapa masalah yang sangat mendasar adalah kondisi pendidikan di tempat tinggal kaum muslim di pedalaman Mentawai yang ada di tiga kecamatan tersebut.

"Di daerah pedalaman tidak ada sekolah setingkat SMP, apalagi SMA. Yang ada hanya SD. Untuk SMP dan SMA, adanya di pusat-pusat kecamatan. Daerah pedalaman sangat jauh dari pusat kecamatan, sehingga mengakibatkan anak-anak muslim yang ingin melanjutkan sekolah harus mencari tempat tinggal sendiri di pusat kecamatan," bebernya.

Namun, karena keadaan ekonomi orangtua yang di bawah rata-rata, lanjutnya, mengakibatkan anak-anak muslim di pedalaman atau di desa-desa yang jauh dari pusat kecamatan, tidak sanggup untuk menyewa rumah kos, sehingga mereka tinggal di rumah-rumah kosong tidak layak huni yang ada di pusat kecamatan, terutama di Sikakap.

"Keadaan yang sangat memilukan inilah, saya bersama teman-teman pada tahun 2013, kemudian menyewa rumah berukuran 6×7 meter di pinggiran Desa Sikakap. Di rumah itulah kami mengumpulkan mereka dalam sebuah Pondok Pesantren yang kami beri nama Pondok Pesantren Darul Ulum, yang artinya, rumah ilmu atau pusat ilmu," tuturnya. 

Dengan pemberian nama tersebut, Ia pun berharap Pondok Pesantren Darul Ulum kelak mejadi pusat ilmu pengetahuan di seluruh Sikakap, khususnya dan Mentawai umumnya. "Untuk memulai aktivitas di tahun pertama pondok didirikan, saya bersama rekan-rekan juga membentuk sebuah yayasan resmi untuk wadah bagi pesantren, yaitu Yayasan Darul Ulum," ujarnya.

Setelah yayasan didirikan, Ia pun mengunjungi kampung-kampung muslim di pedalaman Sikakap untuk meminta izin kepada orangtua yang anaknya bersekolah di Pusat Kecamatan Sikakap, agar orangtuanya bersedia menempatkan anaknya tinggal di Pesantren. Mayoritas semua orangtua mereka, setuju anaknya tinggal di pesantren.

Pada akhir 2013, Pesantren Darul Ulum mendapatkan perhatian dari Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia melalui seorang da’i nya yang bertugas di kampung muslim Tubeket. Melihat keadaan Pesantren yang memprihatinkan itu, Dewan Da’wah berusaha mencarikan donator untuk Pesantren Darul Ulum, sehingga pada tahun 2014 ada seorang donatur yang bersedia untuk mewaqafkan hartanya untuk perkembangan Pesantren. 

Kemudian, dibelilah tanah seluas 450 meter persegi. Tanah yang masih semak belukar itu dibersihkan secara bergotong-royong oleh warga dan seluruh wali santri yang dari pedalaman Sikakap. Setelah bersih dari semakbelukar, gotong-royong dilanjutkan dengan meratakan tanah yang masih miring.

Setelah diratakan, dibangunlah sebuah gedung berukuran 7x18 meter untuk asrama. Akhir tahun 2014, bangunan asrama tersebut sudah selesai dan siap untuk ditempati. Kemudian, Dewan Da’wah kembali mencarikan donatur untuk operasional dan konsumsi harian pesantren, serta mengirimkan da’i nya ke Sikakap untuk membantu pembinaan santri.

Berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum berpengaruh besar terhadap perkembangan keagamaan masyarakat Desa Sikakap dan  sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya hubungan erat antara Pondok Pesantren dengan masyarakat, Pemerintah daerah, Departemen Sosial, Departemen Agama.

Secara kelembagaan, Pondok Pesantren Darul Ulum berada di bawah yayasan Darul Ulum. Untuk menunjang kelangsungan pesantren,  Iswandi Juga mendaftarkan yayasan Darul Ulum sebagai panti asuhan yang dikelola bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Propinsi. 

Dengan adanya Panti Asuhan ini, pondok pesantren mendapatkan bantuan subsidi, biaya bulanan, bantuan uang saku, buku dan sebagainya. Sedangkan untuk sarana dan prasarana pesantren, juga ikut berkembang seiring tahun berganti.

"Saat ini, Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki dua level pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SMP dan Madrasah Aliyah (setingkat SMA). Di samping itu, juga ada Tahfidzul-Qur’an yang mendidik santri agar mempunyai keunggulan dalam aspek Al-Qur’an," kata Iswandi.

Terkait dengan bantuan modal usaha penggemukan sapi untuk Pondok Pesantren Darul Ulum Mentawai, Kepala Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif mengatakan bahwa pihaknya memberikan bantuan tersebut, karena program Pondok Pesantren Darul Ulum sejalan dengan program dakwah-advokasi UPZ Baznas Semen Padang.

"Kami di Mentawai juga menyebar sebanyak 51 da'i binaan kami. Dan para da'i tersebut juga berkalaborasi dengan Pondok Pesantren Darul Ulum untuk menysiarkan Islam di 'Tanah Sikerei' itu. Mudah-mudahan, Pondok Pesantren Darul Ulum Mentawai tetal survive di tengah keterbatasan finansial," kata Arif. (*/b/hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Jika tidak ada, aral melintang,Walikota Padang Panjang Fadly Amran BBA Datuak Paduko Malano, pada hari Jum’at, (13/11), akan menerima anugerah penghargaan dari Menteri Kesehatan RI dr. Terawan Agus Putranto, tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan tahun 2020.

Wako Padang Panjang H. Fadly Amran

“Sedianya, penghargaan tersebut, akan diserahkan Menteri Kesehatan, Terawan kepada Walikota Fadly, secara virtual di ruang VIP Balaikota Silaing Bawah Kota Padang Panjang. Hal tersebut,  dikatalan Kepala Dinas Kesehatan Padang Panjang Nuryanuwar, menjawab LintasMedia diruang kerjanja,  Kamis, (12/11).

Lebih jauh, Nuryanuwar mengatakan, dari serangkaian penilaian yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Kota Padang Panjang diberi penghargaan antara lain :

Satu, penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkelanjutan sebagai Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Dua, penghargaan Sanitarian/petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Terbaik Kabupaten/Kota SBS/ODF kepada Susilawati, SKM dari Puskesmas Gunung Padang Panjang, dalam upaya merubah perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pendekatan STBM tahun 2020.

Tiga, penghargaan  Lurah terbaik, kepada Emrianis, SE, dari Kelurahan Ekor Lubuk, dalam upaya merubah perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pendekatan STBM tahun 2020.

Empat, Penghargaan Natural Leader terbaik kepada Eliza, S.pd dari Kelurahan Koto Panjang, dalam upaya merubah perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pendekatan STBM 2020

“Hal ini bertujuan menumbuhkan rasa kesadaran dan memobilisasi masyarakat, untuk terlibat dalam penyediaan layanan sanitasi berkelanjutan berbasis masyarakat. Sehingga lingkungan pemukiman, bebas dari pencemaran tinja manusia,” jelas Nuryanuwar. (maison pisano)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.