Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

September 26, 2020
Anyer, Lintas Media News

Menkominfo Johnny G Plate meminta. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ikut berperan menyehatkan demokrasi dan menjadi aktor penting di era digital untuk melawan Hoax.Karena,
Goncangan media sosial saat ini sulit terkontrol, menimbulkan berbagai dampak dan problem demokrasi.  

Demikian salah satu poin krusial yang disampaikan Menkominfo dalam sambutan virtual, di Rakernas SMSI 1 di Hotel Marbella Anyer, Serang, Banten, Sabtu (26/9/2020).

Lanjut Menkominfo, menjadi keharusan SMSI berbenah guna memberikan kontribusi positif sebagai satu aktor bagi Indonesia maju.

“Terutama menanggulangi berita hoaks, kekacauan informasi dan pornografi. Justru hal itu sering muncul di FB, instagram, twitter dan youtube. Butuh peran media siber,” ulas sang menteri.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendri CH Bangun, mewakili Ketua H. Muhammad Nuh, menilai SMSI sebagai asosiasi siber terbesar di Indonesia dengan 1.224 anggota. "Data dari Dewan Pers memang begitu. Bisa jadi tidak hanya di Indonesia, perlu dicatat di MURI Jaya Suprana," tandas Hendri.

Menurut bang Hendri, juga Ketua Dewan Pakar SMSI, dari pelaksanaan Rakernas ini bisa menghasilkan ide-ide yang segar, praktis dan pragmatis serta memberi jalan keluar yang elegan bermuara pada kepentingan bangsa. "SMSI juga harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Data di Dewan Pers juga mencatat dari pengaduan berita, 90 persen dari berita online," paparnya.

Sementara, Ketum SMSI Firdaus sangat berterima kasih atas kehadiran pengurus SMSI provinsi maupun kabupaten/kota meski pandemi Covid-19 rela menyediakan waktu dan tenaganya untuk kemajuan SMSI. “Kita memerlukan inovasi dan terobosan agar media siber yang masih kecil bisa menjadi sejahtera. Tentu ini mesti memperoleh dukungan dari Menkominfo dan Dewan Pers,” tukas Firdaus.

Dalam acara itu, hadir juga Bupati Musi Banyuasin Sumsel Dodi Reza Alex Noerdin yang mengakui bahwa keberadaan SMSI vital dalam upaya bersama memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. “Media siber adalah bagian warga kami yang kami anggap mitra penting dan tentu kami bina dengan baik. Tak kurang 72 media siber di daerah kami yang bekerja sama dengan pemkab dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat,” tegas pria yang dijadikan anggota kehormatan PWI ini. (b/rls)
Read more »

September 26, 2020

Padang, Lintas Media News

Bertambah lagi proyek strategis nasional yang dibangun menggunakan produk PT Semen Padang. Jalan Tol Pekanbaru–Dumai sepanjang 131.48 kilometer dan dibangun menggunakan produk PT Semen Padang pada Jumat, 25 September 2020,  diresmikan Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor.

"Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami, ketika produk PT Semen Padang kembali mendapat kepercayaan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional, Jalan Tol Pekanbaru–Dumai," kata Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri, di Padang, Jumat.

Dengan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi, kata Yosviandri, proyek tol ini telah melengkapi proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia yang memakai produk PT Semen Padang.

Senior Vice President Sales Semen Indonesia Group, Rahman Kurniawan  menjelaskan, untuk Jalan Tol Pekanbaru-Dumai ini Semen Padang memasok tipe semen Ordinary Portland Cement (OPC), melalui kerjasama dengan PT PP Presisi, dan PT Hutama Karya Infrastruktur. Total pasokan semen Indonesia Group berjumlah kurang lebih 300.000 Ton," kata Rahman
Jalan Tol Pekanbaru–Dumai adalah  bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai yang  berada di Riau. Pembangunan jalan tol ini dimulai pada bulan Desember 2016. Jalan tol ini dibagi menjadi 6 seksi tol yaitu seksi 1 (Pekanbaru - Minas) sepanjang 9,5 KM , seksi 2 (Minas – Kandis Selatan) sepanjang 24,1 KM, seksi 3 (Kandis Selatan – Kandis Utara) sepanjang 16,9 KM, seksi 4 (Kandis Utara-Duri Selatan) sepanjang 26,5 KM, seksi 5 (Duri Selatan-Duri Utara) sepanjang 29,45 KM dan seksi 6 (Duri Utara-Dumai) sepanjang 25,05 KM.

Sebagai perusahaan yang berdiri sejak 1910, produknya telah menjadi tonggak modernisasi di Indonesia, dengan banyaknya bangunan monumental yang dibangun menggunakan produk semen yang pertama di Asia Tenggara tersebut, di antaranya yang terbaru adalah Fly Over Kelok Sembilan, Tol Trans Sumatera Ruas Sigli - Banda Aceh, dan proyek Tol Padang-Pekanbaru yang saatini dalam proses pembangunan. (*b/hms)
Read more »

September 26, 2020







Padang.lintas Media News.
Terhitung Sabtu 26 September hingga 5 Desember 2020, Nasrul Abit akan menjalani masa cuti dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Sumatra Barat. Cuti panjang itu diambil Nasrul Abit, menyusul keluarnya nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada konsestasi Pilkada 2020  yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di hotel Grand Inna Muara Padang, Jumat sore kemarin. 

Menurut Nasrul Abit, izin cuti tersebut sudah disampaikan ke Kementrian Dalam Negeri. Sesuai dengan aturan, selama masa cuti berlangsung, dirinya tidak lagi menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Negara untuk kepentingan politik. Bahkan, mulai sabtu malam ini, Nasrul Abit dan keluarga akan meninggalkan rumah dinas dan beralih ke rumah pribadi.

“Terhitung besok saya akan serahkan semua fasilitas Negara. Saya, tidak lagi menggunakan seluruh aset Negara. Termasuk rumah dinas, juga tidak lagi saya  tempati sejak beberapa hari terakhir. Karena, ini sudah masuk masa kampanye Pilkada serentak. Ini sudah sesuai aturan yang berlaku. Izin cuti, sudah disampaikan ke Kemendagri,” kata Nasrul Abit, Sabtu 25 September 2020.

Menurut Nasrul Abit, bukan hanya dirinya yang menyerahkan seluruh aset Negara dimasa kampanye ini. Seluruh Kepala Daerah yang ikut bertarung pada konsestasi Pilkada 2020, juga melakukan hal yang sama. Karena, ini sudah merupakan aturan yang harus dijalani. Untuk Sumatra Barat sendiri, sebanyak Lima Kepala Daerah antara lain  Nasrul Abit (Wakil Gubernur Sumbar), Indra Catri (Bupati Agam), Ali Mukhni (Bupati Padang Pariaman), Mahyeldi Ansarullah (Walikota Padang) dan Genius Umar (Walikota Pariaman) cuti tanpa tanggungan Negara lantaran ikut konsestasi Pilkada 2020.

“Ini aturan. Artinya  tidak  hanya saya, seluruh kepala daerah yang maju pada Pilkada tahun ini juga melakukan hal yang sama,” ujar Nasrul Abit.

Sudah masuknya masa kampanye, Nasrul Abit kembali mengimbau kepada seluruh pasangan calon, pengurus partai politik, relawan, pendukung dan simpatisan, untuk dapat semaksimal mungkin menjaga ritme kampanye dengan damai. Tidak ada saling tebar benci dan kabar kebohongan. Pertarungan Pilkada adalah pertarungan gagasan, ide dan program. Bukan pertarungan “udara” atau dunia maya dengan menebar berita tentang kebohongan.

“Meski berbeda pilihan dan pandangan dalam politik, namun kita tetap satu. Tetap, bersaudara. Jangan lagi kerahkan buzzer-buzzer untuk menebar berita bohong. Pilkada adalah pertarungan ide, gagasan dan program. Jangan jatuhkan rival dengan cara-cara tidak elok. Mari bersama kita ciptakan Pilkada Badunsanak yang baik. Bukankah sebelumnya, kita sudah sepakat dan sudah deklarasikan itu. Kita jaga sama-sama kondisi Pilkada di Sumbar tetap damai. Kita berikan contoh kalau di Sumbar Pilkadanya sejuk dan damai,”tutup Nasrul Abit. (*)
Read more »

September 25, 2020
  Kapal MV Luga yang akan mengangkut semen ekspor dari Semen Padang ke Australia tampak sandar di Pelabuhan Teluk Bayur, Jumat (25/09/2020). (foto:hms)

Padang, Lintas Media News

PT Semen Padang terus memaksimalkan ekspor semen ke pelbagai negara di dunia. Kali ini, perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, mengekspor semen sebanyak 25.000 ton ke Australia.

Senior Manager of Export Sales Semen Indonesia Group Fifit Abriyanto mengatakan, semen yang diekspor ke Australia itu tipe OPC Type I Grade 52,5N dan semen tersebut diekspor melalui kapal MV Luga yang sudah lego jangkar di Pelabuhan Teluk Bayur.

"Insya Allah dalam dua hari ke depan, proses pemuatan semen seberat 25.000 ton ke kapal sudah selesai dilakukan," kata Fifit Abriyanto di Padang, Jumat (25/9/2020).

Selain semen, lanjut Fifit, PT Semen Padang pada September 2020 ini juga mengekspor klinker lebih kurang sebanyak 35.000 Matric Ton (MT) ke Negara Bangladesh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95.300 MT sudah dikirim. Kemudian sisanya, akan diekspor pada akhir September ini.

Bagi PT Semen Padang, atau Semen Indonesia Group, kata Fifit, ekspor semen dan klinker tentu sangat menguntungkan secara pendapatan, maupun dari sisi utilisasi pabrik, karena semakin tinggi penjualan, maka akan semakin tinggi jam operasi produksi 

“Jadi, dengan adanya ekspor ini,  pabrik menjadi teroptimalisasi. Kemudian dari sisi keuangan, ekspor semen dan klinker itu juga dapat menambah devisa negara. Bulan depan, PT Semen Padang direncanakan untuk ekspor klinker ke China," bebernya.

Ekspor semen dan klinker ke pelbagai negara itu, tambah Fifit, terus dimaksimalkan dan ekspor tersebut sudah berlangsung sejak 2008. Namun untuk ke Australia, telah dimulai sejak 2016 dan PT Semen Padang adalah perusahaan semen pertama yang berada di bawah naungan Semen Indonesia Group yang mengekspor semen ke Australia.

PT Semen Padang, sebut Fifit, menargetkan ekspor semen dan klinker pada 2020 ini sebanyak 1.580.000 MT, meskipun saat ini dunia diguncang wabah Covid-19. "Kami optimis target tersebut bisa tercapai, karena hingga kini kami sudah meralisasikan 68,5 persen target ekspor," tuturnya.

Sejak awal Januari hingga pertengahan September tahun 2020, PT Semen Padang telah mengekspor 1.085.000 MT ke enam negara di dunia dengan rincian, semen sebanyak 116.000 MT dan klinker 969.000 MT. "Enam negara itu adalah Banglades, Myanmar, Filipina, Australia, Sri Lanka dan Maldives," pungkas Fifit. (*/b/hms)

Read more »

September 25, 2020
Padang, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengukuhkan delapan Pejabat Sementara Bupati Walikota Pilkada Serentak 2020 yang merupakan pejabat esselon II Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran, Jum'at (25/9/2020).

Bupati walikota yang maju mengakibatkan kekosongan jabatan di daerah masing-masing. Sesuai aturan, petahana yang memilih maju Pilkada, harus cuti selama masa kampanye selama 71 hari, sejak 26 September sampai 5 Desember 2020.

Adapun kedelapan pejabat yang dikukuhkan gubernur saat itu yaitu Kepala Dinas Perdangan Sumbar Asben Hendri, SE, MM sebagai Pjs Walikota Solok, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumbar Zaenuddin, SE, MM sebagai Pjs Walikota Bukittinggi, Kepala Dinas Kominfo Sumbar Drs. Jasman, MM sebagai Pjs Bupati Solok Selatan, Kepala Inspektorat 
Sumbar Drs. Mardi, MM sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, SE, M.Si sebagai Pjs Bupati Padang Pariaman, Kepala Bappeda Sumbar Hans Sastri, SE Ak, MM Cfra sebagai Pjs Bupati Pasaman Barat, Asisten II Setda Sumbar Ir. Benny Warlis, MM sebagai Pjs Bupati Agam dan Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman, SE, M.Si.

Mereka resmi melaksanakan tugas sebagai penjabat sementara mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 mendatang seiring dengan masa kampanye Pilkada di wilayah-wilayah tersebut.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan ada lima aturan yang harus diperhatikan dalam menjabat sementara Bupati dan Walikota di daerahnya masing-masing.

Yaitu harus menjaga ketentraman dan ketertiban daerah, melanjutkan pelaksanaan pemerintah di kabupaten kota yang sudah menjadikan kewajiban sebagai kepala daerah, setiap ada penggantian para pejabat eselon II harus ada izin dari Mendagri, Peraturan daerah dan APBD bisa dikoordinasikan dengan Kemendagri dan pejabat di daerah dan yang kelima inilah yang paling penting mensukseskan Pilkada yang berlangsung di daerahnya dengan menjaga netralitas.

"Yang kelima ini adalah point paling penting dalam suasana politik pesta demokrasi Pilkada, agar semua bupati walikota yang barusan dikukuhkan tetap ikuti aturan yang berlaku, termasuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19," kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno meminta delapan pejabat tersebut memaksimalkan kondusifitas sosial politik selama kampanye pilkada berlangsung dan meminta mereka segera berkoordinasi dengan KPU setempat untuk mengguatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan selama kampanye. Jangan sampai kerawanan potensi penularan Covid-19 meningkat. "Mudah-mudahan dengan lima tugas itu, para Bupati Walikota tersebut bisa menjalankan dengan baik dan lancar," harapnya.

Selanjutnya, ia juga berharap para pejabat Bupati dan Walikota sementara ini bisa mengatur waktu, urusan pemerintah daerah jangan sampai terbaikan. Karena seorang pejabat kepala daerah harus bisa mengatur waktu untuk kepentingan pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, Irwan Prayitno juga menyampaikan dalam pengusulan pejabat pengganti sementara Bupati Walikota setiap daerah ada tiga orang pejabat eselon II di pemerintah provinsi. "Tentunya sudah ada ketentuan yang jelas dari semua yang kami usulkan," kata gubernur Sumbar. Selain itu, gubernur berpesan agar bisa jaga netralitas ASN di masing-masing wilayah, jangan sampai terjadi pelanggaran.

Pjs Bupati Walikota segera memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan bersama DPRD. Mereka harus memelihara ketertiban masyarakat dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Walikota sampai ada yang kepala daerah defenitif. Selanjutnya pengukuhan juga dilakukan terhadap istri masing-masing menjadi pejabat sementara TP-PKK. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Sumbar Nevi Zuairina pada tempat yang sama. (b/hms)
Read more »

September 25, 2020
PADANG.Lintas Media News.
Perkembangan wabah Covid-19 terus saja meningkat, hal ini pihak Universitas Negeri Padang (UNP) melaksanakan Wisuda ke 120, secara virtual yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc di ruang kerjanya, Jum'at (26/9/2020).

Meski suasana pandemi Covid-19 wisuda terap dilaksanakan, walaupun tidak semeriah tahun-tahun lalu. Gubernur Irwan Prayitno mengharap wisudawan itu tidak mengurangi  makna wisuda.

"Bagaimanapun juga, kelulusan ini mesti saudara syukuri dan maknai secara positif," ucap Irwan Prayitno

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumbar menghimbau kepada 1763 wisudawan untuk terus berpacu dan kembangkan kapasitas serta kualitas diri.

"Mari kembangkan kualitas diri guna menjadi SDM unggul yang nantinya dapat memberikan sumbangsih dan turut serta dalam membangun bangsa dan daerah," ujarnya.
Lanjut Gubernur Sumbar menyampaikan, masa pandemi bukanlah halangan untuk menimba ilmu. Terbukti dengan banyaknya lulusan saat ini. Untuk itu ia mengajak para wisuda tetap patuh pada protokol kesehatan dan terus membudayakan pola hidup sehat.

"Protokol kesehatan itu penting demi keselamatan kita sendiri dan orang lain," tuturnya.

Selain itu, Irwan Prayitno mengucapkan selamat kepada wisudawan/ti yang sudah berjuang sampai saat ini diwisuda. Para wisuda diharapkan bisa amanah amanah dan tanggungjawab menggunakan ilmunya guna mencerdaskan umat menuju rahmatan lil alamiin.

"Tampil lah sebagai pribadi unggul, penuh semangat dan tidak mudah putus asa,” ujar Irwan Prayitno.

"Adanya wabah Covid-19 ini, Saya harap saudara bisa memicu semangat untuk menjadi insan intelektual yang lebih berpengetahuan, lebih berkeahlian, lebih kompeten dan lebih religius dari pada masa sebelumnya," imbuhnya.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan menangani pandemi coronavirus disease (Covid-19). Salah satunya telah dikeluarkannya Perda, yaitu Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan Perda pertama di Indonesia yang satu-satunya provinsi yang memilikinya saat ini.

Dia berharap masyarakat bisa memahami Perda ini, saat Perda di implementasikan, sanksi tidak sampai terjadi karena semua masyarakat telah disiplin.

"Jadi kalau kita terus disiplin protokol kesehatan, maka tidak ada sanksi denda, tidak ada sanksi pidana dan kurungan penjara. Masyarakat sehat perekonomian pun jalan," sebut Irwan Prayitno.

Terkait ketenagakerjaan, gubernur menyarankan para wisudawan dan wisudawati dapat berpikir membuka lapangan usaha ketimbang mencari pekerjaan sebagai pegawai pemerintahan. Sebab, dengan kreatifitas para wisudawan dapat meraih pekerjaan. 

"Lebih baik kita buka lapangan kerja, hingga bisa membantu orang lain. Menjadi pengusaha lebih baik daripada menjadi PNS," ujarnya. 

Karena, menurutnya hanya dengan menjadi pengusaha maka dapat ikut andil dalam kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan PNS yang hanya memgharapkan digaji dari APBN dan APBD.

"Semakin kecil pegawai negeri, dan semakin banyak pengusaha, malah akan semakin makmur suatu bangsa," tutupnya..(b/HMS)
Read more »

September 25, 2020




Pdg.Panjang.Lintas Media News.
Bangunan Islamic Center Padang Panjang, dalam dua tahun terakhir, mendapat perhatian serius dari Pemko Padang Panjang. Islamic Center sudah menjadi destinasi wisata religius di kota berjuluk Serambi Mekah itu.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, Jum'at, (25/9), di Padang Panjang. Menurutnya, hingga kini aktifitas keagamaan di lingkup Pemko Padang Panjang tetap dijalankan di  Islamic Center. Selain air wuduknya lancar, bangunan tempat ibadah itu juga bersih. Malah menjadi pilihan tempat menikah bagi sebagian warga.

Disebutkan,  Pemerintah Kota Padang Panjang, sangat serius dan tetap berkomitmen untuk mewujudkan Islamic Center menjadi Icon Kota Padang Panjang.

"Bukti keseriusan ini, dapat dilihat dari progres pembangunan yang telah terlaksana setiap tahun. Pada tahun 2019 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1.9 Milyar untuk pengerjaan penyempurnaan bangunan Islamic Center. Berupa pintu masuk, penyambungan tangga depan dan pelataran plaza, tangga bawah menara serta finishing bagian depan bangunan dan taman selasar. Juga, pembuatan ground tank dan roof tank untuk menjamin ketersediaan air bersih serta penyelesaian jalan menuju Islamic Centre  senilai 7 milyar rupiah," terangnya.

Sonny juga menyebutkan, pengelolaan kegiatan Islamic Center setiap tahun selalu dianggarkan dalam APBD. Khusus pada APBD Tahun 2020 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 725. juta untuk operasional Islamic Centre di Bagian Kesra yang mana didalamnya mencakup biaya operasional harian, kebersihan dan operasional badan pengelola Islamic Center.

"Jadi tidaklah  benar, jika ada yang menyebut Islamic Center tidak terawat. Kita sudah menempatkan petugas kebersihan yang bekerja di situ tiap hari. Kami awasi," kata Sonny.

Selanjutnya dijelaskan, pihak Pemko telah  mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 298 juta untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Islamic Centre pada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tahun ini akan dilanjutkan penyelesaian basement untuk lokasi perkantoran organisasi keagamaan dan pembenahan lokasi parkir.

Sementara Kadis Kominfo Ampera Salim, mengatakan, tidak benar jika ada yang mengatakan, Pemko Padang Panjang tidak memberikan perhatian kepada Islamic Center. 

"Perhatian Pemko terhadap Islamic Center sangat tinggi. Pak Walikota sangat berkomitmen memajukan Islamic Center ini," kata Ampera.(rls/St)
Read more »

September 25, 2020
Musi Rawas.Lintas Media News.
 Usai mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut, pasangan calon (Paslon) Bupati Musi Raws H Hendra Gunawan ( H2G ) dan H Mulyana, saat di jumpai awak media di halaman Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti, Kamis (24/09/20)

Paslon Bupati Musi Rawas H2G - Mulyana, penuh rasa bahagia karena tahapan penentuan nomor urut yang di gelar KPU Kabupaten Musi Rawas telah selesai

Alhamdulillah kita mendapatkan nomor urut 2 itu artinya insya Allah tanda baik untuk bisa melanjutkan kedua kali, Kata H2G

Dijelaskan Hendra Gunawan (H2G), mengenai nomor urut, semua nomor bagus dan baik, tentunya dua Paslon tidak ada persoalan nomor urut berapapun, karena masyarakat tidak akan bingung dimana ada calon laki-laki dan perempuan, yang pasti kita H2G Mulya ucapkan syukur, Alhamdulillah tahapan penetapan kita sudah lolos dan selesai tahapan pengundian dimana H2G Mulya mendapatkan nomor 2, kata H Hendra Gunawan 

Tak lupa Paslon H2G - Mulyana meminta kepada semua pihak untuk mohon doanya, semoga lancar tanpa ada halangan, jika nantinya diberikan amanah untuk melanjutkan kembali Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai ini, kita akan memberi yang terbaik untuk Musi Rawas Tutupnya.(*)
Read more »

September 25, 2020
 Padang Pariaman.Lintas Media News. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Padang Pariaman dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Pemilihan Umum (Pemilu) tahun padTahapana Kamis (24/09) di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman,Propinsi Sumatra Barat.

Ketua KPU Padang Pariaman  Zulnaidi, S.H., pada rapat pleno itu menyampaikan pilkada dilakukan oleh 270 daerah dan saat ini dilakukan pengundian nomor urut psangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, pilkada tahun ini berbeda dengan sebelumnya karena pada tahun ini pilkada dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19.

“ Rapat pleno terbuka saat ini diadakan  terkait penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati, dimana sebelumnya telah melakukan proses pendaftaran dan didapatkan tiga paslon yang memenuhi syarat, selanjutnya paslon akan mengurus rekening dana khusus kampanye dan tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 26 September 2020 hingga tanggal 5 Desember 2020,” jelasnya.
Zulnaidi menambahkan pilkada tahun ini dilaksanakan berbeda dengan sebelumnya karena tahun ini kita melaksanakan pilkada ditengah pandemi, oleh karenanya diperlukan ketaatan para paslon untuk mematuhi aturan dan menerapkan protokol kesehatan terutama pada masa kampanye.

“Adapun pada saat pelaksanaan kampanye ditengah pandemi ini beberapa aturan yang harus ditaati para paslon sesuai aturan yang berlaku bahwasanya pelaksanaan pemilu tahun ini harus menerapkan protokol kesehatan terkait pencegahan dan penularan Covid-19, dan pada saat kampanye dilarang untuk melakukan mobilisasi masa dan arak-arakan dan   dalam bentuk kegitan tatap muka akan tetapi lebih ke daring atau online ,” tegasnya.

Bagi paslon yang melanggar aturan pemilu selama pandemi yang diatur oleh dua aturan KPU dan Bawaslu maka paslon tersebut akan diberi peringatan yang diawasi oleh Bawaslu bekerjasaam dengan TNI dan Polri sesuai dengan maklumat Polri seperi pembubaran masa dan pemberian sanksi hukum.

Pada saat pengambilan nomor urut bagi ketiga pasang paslon ini dilaksanakan melalui pencabutan secara acak kemudian diperlihatkan kepada semua peserta sidang akhirnya nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati berhasil memperoleh nomor urut,  urut 1 Suhatri Bur- Rahmang, Nomor urut 2 Tri Suryadi-Taslim dan Nomor Urut 3 Refrizal-Happy Neldi

Disisi lain Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq, S.E., mengatakan selain tugas pengawasan Bawaslu juga diberikan mandat untuk membuat rencana kerja untuk pencegahan Covid-19 di tingkat Kabupaten/Kota, oleh karenanya Bawaslu telah membuat kelompok kerja bersama dengan TNI, Polri, serta KPU dimana nantinya akan mengadakan kampanye public terkait pencegahan Covid-19 dan menghindari kerumunan masa serta iring-iringan serta menggalakan perilaku hidup bersih dan sehat

“ Sedangkan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) pihak Bawaslu telah menyurati keoada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan mengutip bebebrapa aturan tentang APK dan telah menyerahkannnya kepada KPU terkait lokasi pemasangan APK, Untuk pembongkaran APK bukanlah tugas Bawaslu melainkan kewajiban Pemerintah Daerah melalui Satpol PP,” jelasnya.

Ditambahkannya kembali ketika pada masa kampanye terdapat pelanggaran protokol kesehatan maka KPU akan memberikan peringatan kepada pihak yang bersangkutan, apabila tidak direspon maka KPU akan melaporkan kepada Bawaslu yang akan melakukan tindakan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian.( NT)
Read more »

September 25, 2020




PADANG.Lintas Media News.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Alirman Sori menegaskan.Jangan bawa nama organisasi dalam mendukung Pasangan Calaon (Paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020,organisasi harusnya bersikap netral dalam hal dukung-mendukang calon.

Hal itu ditegaskan Alirman Sori terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Tahapan pilkada, KPU provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia telah menetapkan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon.

"Tahapan Pilkada akan masuk masa kampanye, setelah KPU menetapkan pasangan calon dan menetapkan nomor urut. DPP mengeluarkan maklumat, agar tidak membawa nama PKPS dalam hal dukung mendukung calon," tegas Alirman Sori, Kamis (24/9/2020).

Menurut Alirman,PKPS merupakan organisasi yang bersifat sosial dan kekeluargaan. Sesuai amanat AD/ ART PKPS, tidak dibenarkan membawa nama organisasi dalam hal mendukung calon kepala daerah provinsi maupun kabupaten dan kota.

PKPS menghormati pilihan dan dukungan serta sikap politik setiap orang, termasuk pengurus PKPS. Sebab, memilih dan dipilih merupakan hak konstitusi yang melekat untuk seluruh warga negara yang memenuhi syarat sesua aturan perundang-undangan.Jelas Alirman

Alirman Sori yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat ini mengajak seluruh warga PKPS untuk saling menghormati perbedaan. Tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan.

"Memilih dan dipilih adalah hak setiap orang yang diatur konstitusi. Bersatu dalam perbedaan pilihan itulah hakikat demokrasi. Jaga kerukunan, perkokoh rasa kekeluargaan," tandasnya.

Sekretaris Jenderal DPP PKPS Doni Harsiva Yandra menambahkan, maklumat tersebut disampaikan DPP PKPS dalam rangka menjaga netralitas dan hubungan tali silaturahim antara warga PKPS. Baik yang berada di ranah dan perantauan, maupun dengan seluruh pihak yang sedang mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2020. 

"Mengingat pentingnya menjaga hal tersebut, maka warga PKPS menahan diri dan mematuhi seruan yang disampaikan di dalam maklumat DPP," tegasnya. (rel/St )
Read more »

September 25, 2020
PESSEL.Lintas Media News.
Bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu akibat meluapnya sungai Batang Siguntur telah menyebabkan terendamnya beberapa rumah masyarakat, yang menyebabkan akses masyarakat terputus di wilayah Siguntung Mudo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumbar, pada siang kemaren Rabu (23/9) dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah di Siguntur Mudo, banjir juga terjadi di Kampung Jalamu, Batang Kapas. Di lokasi ini banjir disertai lumpur juga menutup badan jalan. 

Untuk memastikan kondisi masyarakat disana, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai langsung bergerak cepat ke lokasi. 

Orang nomor dua ini sangat dikenal dengan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terkena musibah. Bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik Daerah BPBD Sumbar Rumainur mengunjungi lokasi banjir bandang di Siguntur Mudo, Kamis (24/9/2020).

"Kami turut prihatin. Saya hadir di sini sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar, dengan harapan mudah-mudahan banjir atau bencana tidak terulang di wilayah sini," kata Nasrul Abit.

Saat di lokasi, selain meninjau rumah yang terdampak banjir bandang, dia juga memastikan bahwa kondisi pengungsian layak, serta kebutuhan logistik para warga terdampak terpenuhi dengan baik.
"Masyarakat harus bersabar karena ini cobaan bagi kita, karena sebelumnya bencana banjir belum pernah terjadi sebesar itu di Siguntur, namun ke depan tentu harus dilihat permasalahannya apa," ungkapnya

Nasrul Abit menyebutkan banjir yang melanda Siguntur Mudo cukup parah, air masuk ke rumah-rumah warga dengan ketinggian sekitar 80 centimeter. Bahkan sampai hari ini listrik belum menyala karena banjir. 

Atas kejadian tersebut atas nama pemerintah Provinsi Sumbar merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah Provinsi terhadap masyarakatnya. Lebih lanjut ia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada.

Sebelumnya kehadiran Wagub Sumbar itu langsung disambut oleh ratusan masyarakat. Tidak hanya emak-emak saja tapi juga anak-anak. Mereka juga tampak mengapresiasi perhatian dan kesigapan yang ditunjukkan Nasrul Abit.

"Terima kasih Pak Gubernur atas perhatiannya. Coba kalau semua pemimpin seperti Pak Narsul Abit ini. Selalu tanggap dan pro rakyat," ujar salah seorang korban banjir Siguntur.

Adapun Bantuan sembako yang diserahkan Wagub Sumbar berupa beras sebanyak 3 ton dan makanan siap saji sebanyak 10 box dan masker 50 kotak yang telah dibagi-bagikan pada masyarakat setempat, agar bisa langsung dikonsumsi.(rls)
Read more »

September 24, 2020



Padang.Lintas Media News.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi agar mengkaji ulang rencana penampilan tari massal yang melibatkan 240 penari saat pembukaan dan penutupan kegiatan MTQ yang akan berlangsung November mendatang. 

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi V DPRD, saat rapat kerja dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumbar, Asisten III, LPTQ, dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Kamis (24/9).

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Nofrizon mengatakan, saat ini penyebaran Covid-19 terus meningkat, yang terpapar tak hanya masyarakat, tapi sudah banyak muncul cluster pejabat. Jika tarian massal tetap digelar saat penyelenggaraan MTQ, ia kuatir akan berpotensi menjadi pusat penyebaran baru dari Covid-19.

"Padang ini bukan zona merah lagi, tapi sudah zona hitam. Karyawan BRI saja 74 orang yang positif. Kalau kita lihat penerapan protokol kesehatan di BRI, itu tak ada kurangnya, pelayanan dibuat berjarak, pakai masker dan wajib cuci tangan, kena juga mereka. Siapa yang akan bertanggungjawab jika penampilan tari massal yang dihadiri ratusan orang ini nantinya jadi pusat penyebaran baru Covid-19. Mau buk Ranti (kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, red)  bertanggungjawab?. Saya minta jangan dipaksakan tari massal ini tetap lanjut," tegas Nofrizon yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar tersebut.

Anggota Komisi V yang lainnya, Maigus Nasir menyampaikan, karena MTQ akan dilaksanakan di tengah-tengah suasana darurat, pelaksanaannya harus sesuai dengan kondisi darurat juga. Menurut dia, penerapan protokol kesehatan harus dikedepankan. 

"Jangan sampai kegiatan ini nantinya dianggap Inkonstisional di tengah kedaruratan yang ada sekarang. Harus dipastikan apakah izin kegiatan ini cukup dari Kementerian Agama saja, atau harus ada izin gugus tugas nasional," tukasnya. 

Jika penampilan tari massal ini tetap dilaksanakan juga, sambung Maigus Nasir, seluruh anak-anak yang terlibat dalam kegiatan harus dipastikan ada izin dan dari orang tuanya. "Harus ada izin orang tuanya. Saya takut nanti akan ada tuntutan dan gugatan hukum, karena kita melaksanakan kegiatan di tengah kondisi yang memprihatinkan," tegas politisi PAN tersebut. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Gemala Ranti, membenarkan dalam seremoni pembukaan MTQ nanti akan ada kegiatan tari massal. Ranti memahami risiko penyebaran virus korona dewasa ini semakin meningkat. Meskipun begitu, pihaknya mengaku sejak awal telah merencanakan antisipasi pengurangan risiko penyebaran. Dia memastikan para penari dan panitia yang berkaitan dengan tari massal ini mengikuti protokol kesehatan. 

Bahkan hingga sampai teknis juga sudah diperhitungkan. Misalnya ruangan ganti baju, yang biasanya digunakan untuk beberapa orang, nanti akan dibuatkan secara khusus untuk setiap penari. Dengan begitu, kontak fisik antar penari bakal berkurang juga. Termasuk soal teknis lainnya seperti adanya petugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Disampaikannya pemilihan tari massal ini sudah jauh hari direncanakan. Dan sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak terutama dari Pemprov Sumbar sendiri. "Kita juga sudah memiliki rencana dan konsep pencegahan penyebaran korona. Kita juga tak ingin para penari atau peserta terpapar korona ini," katanya. (St)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.