Untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Pleno Terbuka terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pelaksanaan kegiatan yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Fadhillah Al Mausuly dilangsungkan di Gedung Daerah Jl. Jend. Sudirman Bengkalis, Senin, 14 September 2020.

Didampingi Komisioner KPU Bengkalis Anggi Ramadhan, Fadhillah Al Mausuly mengatakan proses pemutakhiran penetapan DPS ini sangat penting dalam penyelenggarakan demokrasi.

Selanjutnya Fadhillah Al Mausuly menjelaskan, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk ditetapkan sebagai DPS yakni sebanyak 381.347 pemilih.

"Perinciannya, 194.868 pemilih laki-laki dan 186.479 adalah pemilih perempuan," terangnya.

Adapun, terangnya lagi, jumlah desa dan kelurahan sebanyak 155 dan TPS sebanyak 1.285.

Selanjutnya ia berharap peran serta dari seluruh stakeholder dan juga masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam hal proses pemutakhiran data pemilih untuk ke depannya.

"Jika ada warga yang belum terdata agar segera melaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tingkatannya," imbuh Fadhillah Al Mausuly.

Turut hadir pada acara tersebut, Asisten I Hj. Umi Kalsum, Kaban Kesbangpol Bengkalis Herman Baran, Kepala Disdukcapil Bengkalis Ismail, Ketua Bawaslu Bengakalis Mukhlasin, Jajaran Polres dan Kodim 0303 Bengkalis, 11 PPK Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis dan undangan lainnya. (ind)

Sebanyak 5 orang mewakili yang menamakan organisasinya Aliansi Mahahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD), dengan kordinator Adi, menyampaikan keresahan  karena ada salah satu pasangan bakal calon gubernur terindikasi ijazah palsu.

Untuk menghilangkan keresahan  tersebut, AMPD melakukan audensi langsung dengan Bawaslu dan KPU Sumbar, Selasa (22/9/2020).

Pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar diterima langsung Anggota Bawaslu Vifner, sehingga pertemuan berlangsung tenang dan mahasiswa merasa puas.

Bahkan tampak senyum ceria ketika keluar dari ruang pertemuan, karena kedatangan mereka untuk audensi merasa dihargai Bawaslu Sumbar.

Dalam pertemuan Vifner mengatakan, lembaganya sudah meminta KPU Sumbar untuk melakukan verifikasi terhadap masukan dari masyarakat, khususnya masalah ijazah para bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

"Secara kelembagaan Bawaslu Sumbar sudah meminta pada KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap semua dokumen yang masuk, agar tidak ada polemik dikemudian hari," tegas Vifner.

Dia juga menambahkan, untuk urusan sah atau tidaknya dokumen para bakal calon, itu semua kewenangan KPU.

Setelah mendapat keterangan dari Bawaslu yang disampaikan Vifner, selanjutnya rombongan Adi dan kawan-kawan menuju gedung KPU yang diterima Sekretaris Firman, Kabag hukum,tehnis dan Hupmas Aan Wuryanto dan kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati, diruangan rumah pintar pemilu (RPP).

Dalam pertemuan dengan KPU utusan AMPD menerima keterangan dari Firman dan Aan Wuryanto secara bergantian, dimana semua dokumen terhadap dukungan sudah dilakukan verifikasi dan penetapan calon akan dilakukan Rabu, (23/9/2020).

"Kita sudah lakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang masuk terhadap semua pasangan cagub dan cawagub, besok kita akan lakukan penetapan," ulas Firman.

Ditambahkan Aan Wuryanto, menyangkut ijazah salah satu pasangan balon, sebenarnya sudah dipermasalahkan semenejak pemilik ijazah maju sebagai calon bupati, dan semua sudah diverifikasi.

"Hal ini sudah berlang-ulang dipermasalahkan, dan sudah dilakukan verifikasi faktual, hasilnya memang tidak ada yang dipalsukan," tegas Aan.

Ia juga mengatakan, senu masukan tetap akan diterima dan diproses menurut prosedur dan aturan berlaku, karena itu merupakan bagian dari tahapan pilkada.

Pertemuan berakhir setelah sholat Dzuhur, sekitar pukul 12.30 wib, dan utusan AMPD meninggalkan lokasi menuju kediaman atau posko mereka.(rel/st)

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah (dua dari kiri) didampingi Wakil Walikota Hendri Septa (paling kiri) pada Senin (21/09/2020) menyerahkan penghargaan kepada Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan Semen Padang Oktoweri, atas partisipasi aktif Semen Padang dalam pemberian bantuan/sumbangan dalam penanganan COVID-19.

Upaya PT Semen Padang dalam memutus rantai penularan Covid-19 diaperesiasi Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Apresiasi itu, ditandai dengan pemberian penghargaan atas partisipasi/bantuan/sumbangan dalam rangka penanganan Corona Virus Deseases  (Covid-19) di Kota Padang.

Penghargaan dari Pemko Padang itu, diserahkan oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan diterima oleh Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri pada Malam Apresiasi Atas Partisipasi Aktif Penanganan Dampak Covid-19 yang digelar di Grand Zuri Hotel, Senin (21/9/2020) malam.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, penghargaan itu diberikan, karena PT Semen Padang sebagai BUMN terbesar di Kota Padang, telah ikut serta berpartisipasi aktif dalam membantu dan meringankan beban Pemko Padang dalam memanggulangi dampak Covid-19 di Kota Padang melalui berbagai bantuan.

Di antaranya, pemberian bantuan sembako sebanyak 7.149 paket untuk masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan. "Alhamdulillah, bantuan dari PT Semen Padang ini sangat meringankan beban masyarakat Kota Padang, khususnya Lubuk Kilangan," kata Mahyeldi Ansharullah usai acara Malam Apresiasi Atas Partisipasi Aktif Penanganan Dampak Covid-19.

Selain PT Semen Padang, penghargaan itu juga diserahkan kepada 61 BUMN/BUMD dan instansi swasta yang telah berpartisipasi aktif dalam menanggulangi dampak Covid-19. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Walikota Padang Hendri Septa, Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul, seluruh Asisten Pemko Padang dan Kepala SKPD di lingkungan Pemko Padang.

Mahyeldi juga menyampaikan, selain dapat meringankan beban Pemko Padang dalam menanggulangi dampak Covid-19, keterlibatan PT Semen Padang dan puluhan BUMN/BUMD serta instansi swasta lainnya yang ada di Kota Padang ini diberikan penghargaan, juga dapat mengatasi permasalahan berupa penyediaan masker, APD berbagai kebutuhan lainnya dalam mengantisipasi penularan Covid-19.

Contohnya, ketika di awal wabah Covid-19 mulai menyebar di Kota Padang. Pemko Padang yang saat itu mengalami keterbatasan anggaran untuk menangani dampak Covid-19, kemudian menggelar rapat dengan pihak rumah sakit, dan ternyata pihak rumah sakit kewalahan mengatasi pasien positif Covid-19, ditambah lagi ketersediaan APD di rumah sakit juga terbatas. 

"Saat rapat itu, saya katakan, apa pun yang terjadi, kita harus mempersiapkan segala peralatan, termasuk peralatan untuk mendeteksi warga yang positif Covid-19. Alhamdulilkah, berkat dukungan dari berbagai BUMN/BUMD dan instansi swasta yang ada di Kota Padang, berbagai permasalah itu dapat diatasi, termasuk permasalahan bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19," ujarnya.

Oleh sebab itu, sambung Mahyeldi, sebagai Walikota Padang, Ia pun mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan BUMN/BUMD dan instansi lain yang telah ikut berpatrisipasi menanggulangi dampak Covud-19 di Kota Padang. "Mudah-mudahan malam partisipasi ini, juga dapat mendorong berbagai pihak lainnya untuk ikut serta menanggulangi dampak Covid-19 di Kota Padang," imbuhnya.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri didampingi Kepala Unit CSR, Muhamad Ikrar mengatakan, selain untuk masyarakat Lubuk Kilangan, bantuan sembako juga diserahkan kepada masyarakat di tiga kelurahan di Kecamatau Pauh, yaitu Kelurahan Limau Manis Selatan, Kelurahan Limau Manis, dan Kelurahan Lambung Bukit. 

"Selain masyarakat Lubuk Kilangan dan masyarakat di tiga kelurahan di Pauh, PT Semen Padang juga menyerahkan bantuan paket sembako untuk Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubeg. Jadi jumlah keseluruhannya, ada sebanyak 12.255 paket sembako yang diberikan. Penyerahan sembako itu bekerjasama dengan Forum Nagari di masing-masing kelurahan," kata Oktoweri.

PT Semen Padang juga menyalurkan bantuan thermogun ke instansi-instansi pemerintahan, menyalurkan bantuan sarana cuci tangan untuk seluruh pasar di Kota Padang, Mako Pol PP Kota Padang, Kantor Walikota Padang, Polresta Padang, Puskesmas Pauh, Puskesmas Lubuk Kilangan, Puskesmas Lubeg, dan untuk seluruh posko cek point di setiap perbatasan di Kota Padang saat Pemko Padang memberlakukan PSBB. 

Kemudian, juga ada pembagian masker sebanyak 1000 pcs untuk pedagang dan 1000 pcs untuk Tim Satgas Covid-19 Kota Padang, serta membantu penyediaan ruang isolasi yang dilengkapi Hepa Filter untuk setiap kamar di lantai 4 dan 5 Semen Padang Hospital (SPH), dan pemberian bantuan bilik sterilisasi untuk RSUP Dr.M Djamil, RSUD Rasyidin, RS Unand, dan juga untuk SPH.

"PT Semen Padang juga memberikan bantuan bilik sterilisasi untuk Polresta Padang dan melalui Tim Reaksi Cepat PT Semen Padang melakukan penyemprotan cairan disenfektan secara rutin di Pasar Bandar Buat dan Pasar Indarung dua kali dalam seminggu, serta melakukan penyemprotan fasum di Lubuk kilangan bekerjasama dengan Pol PP Kota Padang dan Camat Lubuk Kilangan," ujarnya.

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhamad Ikrar menambahkan, berbagai bantuan itu diberikan oleh PT Semen Padang, karena merupakan bagian dari tanggung jawab sosial erusahaan terhadap lingkungan, apalagi WHO sebelumnya juga telah mengeluarkan pernyataan lbahwa wabah Covid-19 merupakan masalah bersama.

"PT Semen Padang juga telah membentuk tim Covid-19. Ada dua tim yang dibentuk, yaitu tim penanganan Covid-19 dan Task Force The New Nornal atau Tim Gugus Tugas Normal Baru. Saat ini, Tim Gugus Tugas Normal Baru masih terus mensosialisasikan kebiasaan baru di lingkungan internal  perusahaan maupun di lingkungan eksternal," ungkap Muhamad Ikrar.(*)

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar bersama federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengadakan unjuk rasa sambil melakukan Longmarch di depan Gedung DPRD Sumbar.Kemaren. 

Para pengunjuk rasa Menolak secara tegas RUU Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) dan menuntut agar pemerintah dan DPRD Sumatera Barat  menghentikan pembahasan rancangan undang-undang itu karena dianggap merugikan buruh jelas salah seorang Koordinator unjuk rasa Avis dalam orasinya.

Avis  melanjutkan bahwa tuntutan massa aksi kali ini yaitu :Menolak dengan tegas RUU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15 tahun 2019 Bab 2 pasal 5 dan Bab 11 pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“kemudian Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep RUU Omnibus Law cipta kerja yang menciderai semangat reformasi, Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian SDA jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh, Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas, dan PHK sepihak.

Serta Menolak sektor pendidikan dimasukkan ke dalam Omnibus Law cipta kerja dan mendesak pemerintah menghentikan praktik liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan serta wujudkan demokratisasi kampus” tutur Avis.

“kami akan berupaya untuk terus bersuara agar RUU Cipta Kerja ini dibatalkan, karena akan merugikan para Pekerja diantaranya Hilangnya Upah Minimum (UMK/UMSK), Hilangnya Pasangon, Outsourcing bebas diterapkan di Core Bisnis, Kerja Kontrak Tanpa Batas Waktu, Waktu Kerja yang Eksploitatif, TKA Buruh Kasar Berpotensi Bebas Masuk Ke Indonesia, Mudah Di PHK, Jaminan Sosial Terancam Hilang, Sanksi Pidana Pada Pengusaha Hilang”, terangnya.

Sehingga Omnibus Law Bukan Solusi karena RUU Cipta Kerja adalah Sebuah bentuk nyata Kebobrokan Negeri Ini, Buruh dan Pekerja Semakin ditindas dan tidak dipentingkan sama sekali ketika RUU ini nantinya disahkan”, tutupnya.

Adapun beberapa BEM yang ikut unjuk rasa yaitu BEM Unand, BEM UIN IB, BEM Politeknik Negeri Padang, BEM STIE AKBP, BEM UNP, BEM STKIP ADZKIA serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumbar. Rangkaian Aksi Unjuk Rasa selesai sekira pukul 17.00 WIB dan situasi kondusif dan aman.

Pihak pendemo merasa kecewa  karena tkedatangannya ke adprd Sumbar tidak seorang pun Anggota DPRD yang menerimanya disebabkan Anggota DPRD Sumbar dan para  staf sekretariat DPRD Sumbar sedang melakukan Bintek di Batu Sangkar. (St)

Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Hidayat mengatakan.Status hukum Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses persetujuan di Otonomi Daerah, gubernur hanya mengontak Dirjen Otonomi Daerah dan hanya secara lisan saja Dirjen siap dan Kemendagri sudah mendukung.

Hal itu disampaikan Hidayat pada rapat paripurna DPRD Sumbar dalam rangka penyampaian nota jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD 2020 dan Perubahan RPJPD 2020-2025, Senin (21/9/2020) di ruang aidang utama DPRD Sumbar.

Dijelaskan Hidayat, hingga kini perda yang telah disahkan DPRD Sumbar beberapa waktu lalu, belum punya nomor registrasi dari Kemendagri dan belum adanya nomor lembaran daerah.

Hidayat berharapb tidak ada konten dalam Perda AKB dilakukan perubahan oleh Kemendagri.

“Mudah-mudahan tidak ada perubahan, kita melihat dulu hasil fasilitasi di Kemendagri,” ujar Hidayat.

Adapun agenda penyampaian nota jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi- fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumbar 2020. Sekaligus Pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005- 2025.

Dalam pandangan umum fraksi- fraksi cukup banyak tanggapan, pertanyaan dan masukan intinya memberikan penguatan dan penjelasan terhadap kedua Ranperda tersebut.

Fraksi- fraksi pada umumnya mempertanyakan hasil evaluasi dan pemantauan dilakukan Kemendagri terhadap pelaksanaan RPJPD telah berjalan, kejelasan RPJPD yang akam dipedomani calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2021- 2026 dalam perumusan visi dan misi serta bagaimana konsistensi dan keseriusan Pemerintah Daerah menggunakan dokumen perencanaan penyusunan program dan alokasi anggaran.

Sedangkan terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2020, fraksi- fraksi menyoroti belum adanya keberpihakan anggaran untuk kegiatan recovery ekonomi yang terdampak pandemi khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk belum jelasnya program OPD dalam penanganan dampak ekonomi diberbagai sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta padat karya infrastruktur untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Fraksi- fraksi juga mempertanyakan akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan anggaran hasil recovery serta perencanaan kebutuhan anggaran kedepan untuk penanganan covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.

“Kami mengingatkan komisi- komisi, karena masih diperlukan  anggaran untuk pembiayaan program tambahan,  termasuk program recovery ekonomi dan tambahan anggaran penanganan covid-19 sampai akhir tahun 2020,” ujar Hidayat.

Keputusan DPRD diberi nomor 17/SB/DPRD tahun 2020 tentang pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005- 2025.

Menjawab pandangam fraksi, Gubernur Sumbar mengatakan bahwa Perda AKB masih menunggu fasilitasi Kemendagri.

“Beberapa waktu lalu kaki bertemu dengan Mendagri, beliau mendukungnya dan memang Perda AKB belum ada nomor registasi kemendagri dan belum ada nomor lembaran daerah,” ujar gubernur sembari menambahkan Perda AKB sudah dikirim dengan ditandatangani Sekda Sumbar. (St)

Bupati Hendrajoni, SH.MH Datuak Bando Basou mengaku akan terus memajukan Kabupaten Pesisir Selatan ke depan, bergandengan tangan dengan ninik mamak, baik yang tergabung dalam KAN (Kerapatan Adat Nagari) maupun dalam LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau).

Hal itu diungkapkan Bupati Hendrajoni dalam Rapat Kerja LKAAM Pesisir Selatan, yang berlangsung di Gedung PCC (Painan Convention Center), Senin (21/9). Raker ini diikuti 150 peserta yang terdiri dari Pengurus LKAAM Pessel, Ketua LKAAM kecamatan dan Ketua KAN se Pesisir Selatan.

Menurut Bupati Hendrajoni, jika Allah SWT melapangkan jalan, maka dirinya akan membantu mengakomodir anggaran KAN, LKAAM Kecamatan dan LKAAM Kabupaten di dalam APBD tahun 2021 mendatang. "Bagaimana adat akan hidup dan lestari kalau ninik mamak tidak difasilitasi. Saya komit akan bantu kelembagaan adat karena saya juga seorang datuak," kata Hendrajoni bersemangat.

Salah satu bentuk konkrit keberpihakan Hendrajoni kepada ninik mamak, maka dalam waktu dekat disediakan Sekretariat LKAAM Pessel di Komplek Kantor Bupati. Ke depannya akan dibangunkan kantor LKAAM yang permanen seperti juga dijanjikan Bupati Hendrajoni kepada MUI.

"Kalau ninik mamak LKAAM ini seiring sejalan dengan kami, maka yakinlah yang diuntungkan itu masyarakat, karena seluruh gerak pembangunan pastinya akan dikawal oleh ninik mamak," kata Hendrajoni yang maju menjadi Bupati Pessel periode 2020-2025 bersama Drs. Hamdanus.

Sementara itu, Ketua Umum LKAAM Pesisir Selatan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah menyambut gembira komitmen Bupati Hendrajoni yang akan memberdayakan ninik mamak dalam kegiatan pembangunan, dan membantu aktivitas kelembagaan adat dengan dana APBD.

"Pembangunan suatu daerah akan berhasil jika ada sentuhan adat budaya, dan mengikutsertakan ninik mamak. Masyarakat yang ada di nagari adalah kemenakan ninik mamak, karena itu rangkul ninik mamak," kata Syafrizal Datuak Nan Batuah, yang juga Ketua KAN Painan.

Program jangka pendek LKAAM Pesisir Selatan, kata Syafrizal Datuak Nan Batuah adalah pembenahan sekretariat LKAAM dan pembentukan LKAAM kecamatan. Dari 16 kecamatan yang ada di Pessel, baru 7 kecamatan yang memiliki kepengurusan LKAAM. 

Selain itu tugas LKAAM Pessel ke depan adalah menyelesaikan adanya KAN ganda di beberapa nagari. Beberapa sudah selesai dimusyawarahkan seperti KAN Kapuah, dan beberapa nagari lain sedang dalam proses seperti KAN Koto Berapak.

Menurut Ketua Panitia Raker LKAAM Pessel Jasril Jack Datuak Pintu Langik, hasil Raker segera akan ditindaklanjuti oleh pengurus. "Seluruh pengurus bertanggungjawab untuk merealisasikan hasil Raker, yaitu melaksanakan konsolidasi organisasi dan program kegiatan LKAAM," kata Datuak Pintu Langik, yang juga seorang advokat terkemuka. (*)

Sekitar 50 orang memberi  nama Aliansi pemuda dan masyarakat peduli demokrasi, mendatangi KPU dan Bawaslu Sumbar, meminta agar Pilkada bebas dari kejanggalan.

Aliansi dengan karlap Rahmad Hanafi, melakukan orasi dan aksi damai didepan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.Senin (21/9/2020), dengan meminta agar komisioner KPU serta Bawaslu bisa menemui mereka.

Rahmad Hanafi mengatakan, mereka turun bukan untuk kepentinga satu calon, melainkan untuk semua. Calon, sehingga dalam pilkada sudah tidak ada lagi kejanggalan, seperti Ijazah dan SKCK, atau lainnya.

"Pilkada ini harus sesuai dengan aturan dan undang-undang berlaku, hilangkan kejanggalan dan usut tuntas, jika ditemukan proses secara hukum dan politik," tegas Rahmad Hanafi.

Selain meminta agar kejanggalan dokumen diusut tuntas, mereka juga meminta para pendukung para calon harus menerapkan protokol kesehatan, tidak berkumpul terlalu rapat serta menjaga jarak.

Aksi tersebut bubar setelah selesai sholat ashar, dan peserta aksi kembali kekediman masing-masing.(nov/St)

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Senin siang 21 September 2020 melayat Bupati Tanah Datar Almarhum Irdinansyah Tarmizi yang wafat di usia 63 tahun, di RSUP M. Djamil, pukul 19.55 WIB, Sabtu (19/9).

Pada kesempatan tersebut Irwan Prayitno  atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan turut Berduka cita atas wafatnya Drs. H. Irdinansyah Tarmizi dan turut mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT. 

"Beliau meninggal pada masa jabatan Bupati yang sebentar lagi berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 yang akan datang. Beliau adalah orang pekerja keras, semangatnya bekerjanya untuk kemajuan dan masa depan Tanah Datar," kata Irwan Prayitno ketika melayat di rumah dinas Bupati, Senin (21/9/2020).

Almarhum Irdinansyah Tarmizi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil, Padang. Ia telah menderita penyakit kanker usus sejak 2017. Selain itu, ia juga mengalami sakit pada lututnya. Almarhum meninggalkan satu orang istri tercinta Hj. Darmiyati Anwar dan dua anak perempuan yang bernama dr. Suci Yaumi Syahdati dan

drg. Intan Febrina Syahdati.

Jenazah Irdinansyah disemayamkan di Rumah Dinas Bupati Tanah Datar dan dikuburkan di pemakaman keluarganya di Lintau.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Sumatera Barat, kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian Almarhum. Kami berdoa agar seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan dalam menghadapi peristiwa iman ini," ucapnya. 

Selanjutnya, gubernur Sumbar minta maaf kepada keluarga almarhum Irdinansyah Tarmizi tidak sempat hadir pada saat itu, dikarenakan ada tugas, sehingga tidak hadir pada upacara pelepasan dan pemakaman almarhum.

"Kepergian beliau adalah kehilangan terbesar bagi masyarakat Sumbar terkhusus di Tanah Datar. Almarhum sangat dicintai oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar, karena dia ramah pada siapa saja," ungkap Irwan Prayitno.

Selama kepemimpinan beliau, banyak kemajuan, prestasi dan inovasi yang diraih Kabupaten Tanah Datar.

"Kita betul- betul merasa kehilangan sosok yang baik ini dan kita doakan semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik disisi Nya.  Aamiin YRA," ujarnya.(b/rls)

Berdasarkan surat KPU-RI nomor 768/PP.06-SD/KPU/IX/2020, tertanggal 14 September 2020, berkaitan dengan penerapan protokoler kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada,  agar tidak menyebabkan dampak negatif peserta dan pemilih, KPU Sumbar melakukan sosialisasi pada stakeholder.

Sosialisasi yang diadakan disebuah hotel di kota Padang, Senin (21/9/2020) tersebut menghadirkan semua yang dirasa terlibat, baik Bawaslu, Pemprov,  TNI,POLRI,Pasangan Calon,Partai Politik, wartawan dan juga lembaga negara lainnya, sehingga bisa disampaikan pada publik atau organisasi  yang ada didaerah ini.

Sosialisasi diawali dengan laporan kegitan, disampaikan Kabag Hukum,Tekhnis dan Hupmas Aan Wuryanto, yang juga sebagai leading sektor dari kegiatan sosialisasi ini.

'Kami berterimakasih pada semua peserta yang sudah teramat respon terhadap undangan sosialisasi ini, demi untuk kepentingan bersama, dalam penyelenggaran pesta demokrasi," ulas Aan.

Sekaitan dengan hal itu, ketua KPU Sumbar Amnasmen diwakili Kordinator Divisi Parmas Gebril Daulai didampingi Izwaryani, Yanuk Sri Mulyani dan Sekretaris KPU Firman mengatakan, ini sebuah kewajiban bagi KPU agar tidak melanggar aturan terutama peraturan KPU nomor 6/2020 junto Peraturan KPU nomor 10/2020, dimana dengan tegas menginstruksikan semua tahapan harus mengikuti protok kesehatan covid-19, yang merupakan bencana non-alam berupa pandemi.

"Kita berharap semua pihak dapat menyebarkan dan menerapkan informasi ini, sehingga penyelenggaraan pilkada serentak, baik Pilgub, pilbup maupun pilwako dapat berjalan baik, terhindar dari penulran covid-19, dan pandemi dapat segera diputus mata rantai penyebarannya," ulas Gebril Daulai.

Ditambahkan Gebril, menurut BPS indeks Sumbar meningkat, termasuk juga mengenai demokrasi di Sumatera Barat, yang merupakan perlu dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan.

Selain virus Corona, semua pihak juga harus mengantisipasi virus elektoral berupa politik uang,sara, ujaran kebencian dan hoax, yang sudah terlebih dahulu menggerogoti dan jauh lebih berbahaya, serta dapat merusak demokrasi.

Menyikapi acara sosialisasi, mewakili ketua Bawaslu Sumbar Fivner mengatakan, ini harus terus dilakukan KPU khususnya dan berbagai lembaga pada umumnya, sehingga pelaksanaan tahapan  Pilkada berjalan sesuai aturan dan mengikuti protokol kesehatan.

"Sosialisasi ini harus dilakukan secara masiv, agar dalam penyelenggaraan pilkada tidak berdampak terhadap penyebaran virus Corona dan pemilih serta penelyelenggaran tidak merasa takut untuk ke TPS," ulas Fivner.

Selain undangan, juga tampak kasubag Tekhnis dan Hupmas Jumiati, kasubag hukum Yusrival Yaqub, serta staf dan pegawai KPU Sumatera Barat.(nov/St)

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan pelepasan jenazah Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi di Kantor Bupati pada pukul 09.00 WIB sebelum almarhum dimakamkan, Minggu (20/9/2020).

Segenap jajaran Pemkab Tanah Datar dan masyarakat melakukan penghormatan terakhir dalam upacara pelepasan jenazah Bupati Tanah Datar. Irdinansyah Tarmizi wafat di usia 63 tahun, di RSUP M. Djamil, pukul 19.55 WIB, Sabtu (19/9).

Nasrul Abit mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan belangsukawa secara resmi atas berpulangnya Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi yang merupakan panutan bagi masyarakat Tanah Datar.

"Hari ini, kita kehilangan seorang pemimpin terbaiknya, sahabat kita Drs. H. Irdinansyah Tarmizi. Kami sudah mengenal semenjak beliau anggota DPRD Sumbar, beliau adalah politisi yang santun, pekerja keras yang selalu memikirkan masyarakat. Selain itu almarhum juga seorang ulama, tidak pernah kasar dan selalu menjalin hubungan pada semua orang," kata Nasrul Abit saat pelepasan jenazah.

Pada kesempatan itu, Wagub Nasrul Abit menyampaikan salam suka cita dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.

"Beliau adalah sosok adalah pribadi baik, pekerja keras, yang selalu menyelesaikan semua tugas yang diembankan kepadannya. Saya bersama Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno dan seluruh jajaran keluarga besar Pemprov Sumbar merasakan kehilangan yang amat mendalam," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengenang almarhum Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi merupakan pribadi yang baik, walaupun dalam keadaan sakit terus bekerja siang malam untuk kepentingan masyatakat Tanah Datar. Wagub Sumbar mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum Irdinansyah Tarmizi.

Pada kesempatan itu Wagub Sumbar juga menjelaskan, bahwa menurut aturan Pemerintah Pusat Almarhum Irdinansyah Tarmizi masa jabatannya sebagai Bupati Tanah Datar akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 yang akan datang.

"Tapi Allah berkehendak lain, telah memanggil almarhum pada saat ini. sesuai dengan aturan, mulai hari ini sampai tanggal 26 September 2020 jabatan Bupati Tanah Datar otomatis dilaksanakan oleh Wakil Bupati Tanah Datar," sebutnya.

Karena Wakil Bupati Tanah Datar akan maju pada Pilkada tahun 2020, terhitung pada tanggal 26 September - 5 Desember 2020 pejabat Bupati akan digantikan salah satu pejabat Provinsi Sumatera Barat.

"Saat ini, sudah dalam proses pengusulan ke Menteri Dalam Negeri. Kemudian setelah 6 Desember nanti, tentu saudara Wakil Bupati akan menjabat Bupati sampai tanggal 17 Februari 2021," jelasnya.

Selanjutnya untuk melepas jenazah Bupati Tanah Datar. Irdinansyah Tarmizi. Nasrul Abit kembali mengajak masyarakat, atas nama Gubernur Sumbar agar memberi maaf kepada Bupati Irdinansyah Tarmizi, agar Allah SWT diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dimasukan ke dalam surga jannahtun naim. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.

Kemudian jenazah Bupati Tanah Datar dibawa menuju Lintau via Puncak Pato ke Rumah Gadang Tapi Selo untuk disemayankan dan prosesi jenazah secara adat.(rls/St)

Setelah mendapat kekuatan dukungan dari partai Politik, FaGe kini mendapat kekuatan relawan Non Partai, terdiri dari pengusaha, profesional dan kelompok aktifis.

Relawan Non Partai yang dibentuk HM. Tauhid dan kawan-kawan saat ini langsung melakukan action dengan menyebarkan informasi tentang calon pemimpin Sumbar kedepan, dimana  calon tersebut adalah Fakhrizal-Genius Umar, karena ini calon yang menapak jalan bijak, membangkin batang tarandam.

Untuk memenangkan pasangan FaGe, relawan Non Partai merapatkan barisan, dengan melakukan pertemuan disebuah cafe dibilangan Ahmad Yani kota Padang, dipimpin HM. Tauhid yang didampingi Syofyan Sara, Desrimayanto, Maenar, Ade dan puluhan relawan lainnya, Minggu (20/9/2020).

Pada kesempatan tersebut HM. Tauhid mengatakan, sudah selayaknya masyarakat dipimpin seorang gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari non partai, sehingga bisa memperhatikan masyarakat secara utuh, demi untuk kemajuan bersama.

Tauhid juga mengatakan, saat Sumbar dalam masa transisi kemerdekaan dimana orang takuylu memimpin negri ini, Polisi berani untuk memimpin demi menenangkan masyarakatnya.

Sejarah mencatat, Sumbar, kota Padang dan kota Bukittinggi, dipimpin seorang Polisi, sampai akhirnya masyarakat benar-benar nyaman dan pembangunan bisa dinikmati bersama.

Saat ini juga merupakan masa transisi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka solusinya berikan kepemimpinan pada seorang Jendral Polisi bernama Fakhrizal dan berpasangan dengan alumni STPDN Genius Umar.

"Sudah saatnya Sumbar kembali dipimpin seorang Polisi dan non partai yakni pak Jendral Fakhrizal, karena kita butuh perubahan untuk kepentingan masyarakat secara utuh, bukan untuk kepentingan kelompok, sejarah mencatat Sumbar aman dan tentram, serta pembangunan merata ketika dipimpin seorang Polisi bernama Rangkayo Basa," ulas Tauhid.

Ditambahkannya, FaGe bersatu memimpin untuk Sumbar maju, sehingga negri ini tidak tertinggal dengan daerah lain, dan bisa jauh lebih maju dari saat ini.

Apapun takelane yang ada saat ini, merupakan perpaduan Bersama untuk Sumbar maju, dengan landasan religius dan bermartabat.

"Kita harus berbuat bersama agar FaGe menang, karena kita butuh perubahan bukan butuh popularitas, sehingga masyarakat bisa lebih tenang dan nyaman," tambah Tauhid.

Menjawab keinginan relawan Non partai, Fakhrizal mengatakan, niatnya untuk memimpin Sumatera Barat karena memang menginginkan adanya perubahan, khususnya memberikan perhatian khusus pada masyarakat dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan serta perekonomian.

Fakhrizal melihat selama ini banyak sektor potensial untuk kepentingan masyarakat yang belum tergarap, padahal itu bisa membangkitkan gairah dalam beraktifitas pada tataran keluarga di Sumatera Barat.

"Niat saya dan Genius Umar dalam memimpin Sumbar untuk kepentingan masyarakat keseluruhan, menghilangkan rasa was-was dalam menyekolahkan anak dan juga dalam usaha, tentunya tidak terlepas dari penciptaan lapangan kerja," tutur Fakhrizal.

Ditambahkannya, sebuah daerah tidak akan pernah berkembang jika masyarakatnya tidak maju, dan masih ragu dalam berusaha, untuk itu maka kegalauan masyarakat harus segera dihilangkan, dengan berbagai terobosan.

Pertemuan Fakhrizal dengan rekawan non partai berjalan dengan penuh kekeluargaan dan cukup hangat, sampai waktu berjalan tidak terasa, meskipun pertemuan sempat tertunda karena Fakhrizal-Genius Umar harus menjenguk Almarhum Irdinansyah Tarmizi, yang merupakan Bupati Tanah Datar-. (Rls/St))

Jutaan Kepala tertunduk tertunduk haru.. (iwan fals,red) itu nyata terasa saat melepas putera terbaik Sumbar, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi ke peristirahatan terakhir di Lintau Buo Tanah Datar.

Dilepas secara kebesaran daerah, Almarhum Irdinansyah Tarmizi sosok tokoh Sumbar yang sudah kenyang dengan asam garam politik dan punya sifat kedaerahwanan yang sulit dicari tandingannya.

Anggota DPRD Padang dan DPRD Sumbar dari Partai Golkar kader Muhamamdiyah ini pun sebelum menjadi bupati adalah wakil bupati pengganti Hendri Arnis di periode Bupati Shadiq Pasadique.

Hari ini di depan Rumah Dinas Bupati, Gedung Indojalito Batu Sangkar, ribuan orang tertunduk haru melepas kepergian Irdinansyah Tarmizi ke peristirahat abadinya di haribaan illahi.

“Innalillahi wainnaillahi rojiun, saya dan kami semua kehilangan atas kepergian Uda Ir,”ujar Walikota Pariaman yang tercatat sebagaai Cawagub Sumbar Genius Umar.

Genius mengakui kalau belajar soal kepemimpinan dan menghadapi masyarakat, Irdinasyah Tarmizi termasuk gurunya.

“Almarhum Uda Ir itu pelobi ulung dia punya narasi yang sangat mudah dimengerti, saya terkejut begitu senja kemarin mendengar berita Pak Bupati Tanah Datar berpulang ke Rahmatullah, karena sakit yang sejak 2018 mendera beliau,”ujr Genius di sela-sela prosesi kedaerahan melepas tokoh Sumbar ke pandam pakuburan keluarga di Lintau Buo.

Hari ini kata Genius, dirinya dan semua orang di Sumbar apalagi yang pernah di sapa beliau dengan sebutan diak (adik), pasti merunduk haru dan memori seperti direview saat bertemu sama almarhum.

Genius Umar sendiri kenal sama Almarhum ketika Irdinansyah Tarmizi menjadi anggota DPRD Sumbar dari Partai Golkar. Termasuk saat almarhum menjadi Ketua Umum Pengda PBVSI Sumbar, beliau menjadi supporting bola volly pantai di Pariaman yang menjadi iko pariwisata di Pariaman.

“Satu yang membuat saya tegar dihadapan peti jenazah almarhum tadi,  pesannya terngiang selalu yaitu jadilah pemimpin yang berjalan lurus pak wali, jangan krasak krusuk. Jika untuk rakyat maka perjuangkan dengan cara bagaimana pun asal tidak melanggar hukum untuk direalisasikan,”ujar Genius dengan mata berkaca-kaca menahan haru. (rls/st)