Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok






PASBAR.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit terus melakukan kunjungan kerja di daerah terisolir disemua wilayahnya. Perhatiannya tidak hanya terfokus bagaimana menata pembangunan perkotaan saja tetapi senantiasa memikirkan kondisi daerah-daerah terpencil, Jumat (18/9/2020).

Kali ini, Wagub Sumbar Nasrul Abit perhatiannya tertuju pada Nagari Sikilang Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Kedatangan Nasrul Abit bersama rombongan disambut baik oleh ratusan masyarakat Nagari Sikilang. Mendengar adanya orang nomor dua Sumbar itu datang, masyarakat berbondong-bondong keluar ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di daerahnya.

Ratusan masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dan mendesak agar pemerintah dapat memberikan akses jalan yang layak, pendidikan, fasilitas kesehatan dan jaringan internet untuk masyarakat Sikilang.

Nasrul Abit mengatakan, untuk pembangunan jalan itu masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan milik perusahaan. Seandainya kalau perudahaan tersebut telah memberikan hak kewenangan kepada pemerintah, belum tentu juga bisa membangunnya.

"Karena ini menyangkut aset pemerintah, harus ada aturan yang jelas. Kalau pemerintah membangun jalan disini maksimal kapasitas jalan 8 tonase. Sementara truck perusahaan lebih dari 20 tonase. Tiga bulan dipastikan akan hancur lagi," jelas Nasrul Abit.

Sejak 10 tahun lama akses jalan menuju Nagari Sikilang rusah parah, sehingga masyarakat disana sulit untuk keluar dari kampungnya. Apalagi saat hujan turun sudah pasti tidak bisa keluar, karena kampung mereka tak kunjung dilakukan pengerasan jalan dan pengaspalan.
Namun, Nasrul Abit tetap berusaha agar semua pembangunan infrastruktur jalan bisa lalui oleh masyarakat setempat dengan menugaskan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik bagi warga Sikilang.

"Saya minta OPD terkait segera mengambil langkah cepat dalam proses pembangunan jalan," pintanya.

Dikatakannya, akses jalan yang rusak dan tidak layak mengakibatkan sejumlah korban jiwa meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah sakit karena jalan dan jaraknya sangat jauh.

"Selain jalan, segera sediakan juga mobil ambulans untuk transportasi di Nagari Sikilang," tegasnya.

Ia juga meminta Dinas Kominfo Sumbar bisa mendirikan tower untuk jaringan internet, agar anak didik bisa belajar melalui daring tidak terganggu dan tertinggal pelajaran.

Sementara Camat Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat Sahdan juga mengharapkan pembangunan dan perbaikan jalan. Kondisi tersebut sangat berdampak pada daerah Pasaman Barat. Dan berharap perbaikan jalan sepanjang 30 km tersebut bisa dinikmati warganya.

Akses Jalan menuju Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat ( Pasbar ) hingga saat ini masih dalam kondisi sangat memprihatinkan dan terisolir.

Selain memanfaatkan jalan milik perusahan perkebunan, masyarakat setempat juga terpaksa harus menggunakan alat penyeberangan untuk melewati salah satu sungai menggunakan ponton. 

"Jarak Sikilang menuju kepusat pemerintah Kabupaten Pasbar memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan dalam kondisi jalan saat ini. Padahal jaraknya hanya 30 kilometer," ungkapnya.

Camat Sungai Aua Sahdan dengan adanya kunker Wagub Sumbar bersama rombongan ini bisa memberikan semua harapan masyarakat Sikilang.

Dalam acara kunjungan tersebut, Nasrul Abit menyerahkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) diserahkan kepada Camat Sungai Aua, yaitu pakaian Hazmat 50 pcs, masker bedah 50 box, hand sanitizer ukuran 100 ml 50 botol dan 2 buah thermogun.(b/rel)






BATUSANGKAR.Lintas Media News.
Terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar)mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)selama empat hari mulai Kamis (17/9/2020) hingga Minggu (20/9/2020) di Batusangkar, Tanahdatar.

Bimtek tersebut bertujuan untuk penguatan dan optimalisasi fungsi DPRD, baik legislasi, penganggaran maupun pengawasan dalam penanganan wabah pandemi covid-19.

 Bimtek yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumbar tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ekasakti, Padang.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, optimalisasi peran dan fungsi DPRD sangat diperlukan dalam penanganan Covid-19 yang terarah dan terencana oleh pemerintah provinsi. Baik dari sisi regulasi, penggunaan anggaran dan pengawasan pelaksanaan.

“Dari sisi legislasi, DPRD harus memastikan bahwa ketentuan yang dibuat benar – benar menyentuh kepentingan masyarakat secara luas, begitu juga dari sisi anggaran serta memastikan seluruh regulasi dan program penanganan Covid-19 efektif dan tepat sasaran melalui fungsi pengawasan,” kata Irsyad.

Menurut Irsyad,agar peran DPRD semakin kuat, maka Bimtek sangat penting. Sehingga anggota dewan dapat mengoptimalisasikan peran dan fungsi dalam pembentukan, penganggaran dan pengawasan terhadap berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam antisipasi dan penanganan Covid-19.

Rektor Universitas Ekasakti Dr. Otong Rosadi sekaligus sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dalam pembukaan Bimtek tersebut menerangkan, pelaksanaan Bimtek merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Menurutnya, bahasan Bimtek secara umum adalah terkait fungsi DPRD yang tentu saja sudah sangat dipahami. Yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

“Namun, dalam Bimtek kali ini, kita membahas tiga fungsi DPRD dalam konteks berbeda, yaitu kondisi kahar atau darurat atau disebut sebagai force majeur,” kata Otong.

Sebagai kupasannya, Otong Rosadi mengangkat tema Diskresi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Masa Covid-19. Dia kembali mengingatkan pasal – pasal dalam Undang – Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terutama pasal yang berkaitan dengan tiga fungsi DPRD. Yaitu pasal 97 tentang fungsi legislasi, pasal 99 tentang anggaran, serta pasal 100 tentang pengawasan.

Selain Otong Rosadi sebagai pembicara kunci, dalam Bimtek tersebut menghadirkan pemateri Sahat Marulitua dari Kementerian Dalam Negeri. Sahat Marulitua merupakan Widyaiswara di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Sahat mengupas beberapa materi dalam Bimtek tersebut, dibagi beberapa sesi. Pertama tentang optimalisasi fungsi pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan DPRD dalam mengantisipasi pandemi Covid-19. Kemudian, materi kedua adalah mengupas kewenangan pengawasan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD sesuai PP nomor 12 tahun 2019. (ST)

 

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri (lima dari kiri) diabadikan bersama Tim dari Mabes Polri yang dipimpin oleh Kasubdiit Audit Ditpamobvit Kor Shabara Baharkam Polri yang melakukan supervisi pelaksanaan SMP di Semen Padang
Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri (lima dari kiri) diabadikan bersama Tim dari Mabes Polri yang dipimpin oleh Kasubdiit Audit Ditpamobvit Kor Shabara Baharkam Polri yang melakukan supervisi pelaksanaan SMP di Semen Padang. (foto:hms)

Padang, Lintas Media News

Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri, mengapresiasi semangat PT Semen Padang dalam mewujudkan sertifikat Sistim Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas), maupun upaya perusahaan itu untuk meraih predikat Gold dari Kepolisian Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Kasubdit Audit Ditpamobvit Kor Shabara Baharkam Polri Kombes Pol.Dede Ruhiat Djunaidi, usai menyampaikan hasil Supervisi SMP Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri di Ruang Rapat Lantai I Kantor Pusat PT Semen Padang, Jumat (18/9/2020)

Penyampaian hasil supervisi implementasi SMP dari tim supervisi Mabes Polri itu, juga dihadiri oleh Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri, Kepala Unit Pengamanan PT Semen Padang Rosmawi Tanjung, dan sejumlah Staf Unit Pengamanan.

Paparan hasil supervisi yang dipimpin oleh Kombes Pol.Dede Ruhiat Djunaidi sebagai Ketua Tim Supervisi Implementasi SMP itu, juga digelar secara virtual dan diikuti oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury dan Direktur Produksi PT Semen Padang Firdaus. 

Kombes Pol Dede Ruhiat Djunaidi menyebut bahwa dengan semangat yang luar biasa ini, Ia pun yakin PT Semen Padang dapat mengantongi sertifikat SMP dan meraih penghargaan Gold terkait implementasi SMP Obvitnas. Namun dengan syarat, PT Semen Padang harus dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada.

"Ada beberapa catatan yang disampaikan, dan kami yakin PT Semen Padang dapat memenuhi catatan tersebut, apalagi supervisi ini belum final. Masih ada asistensi dan verifikasi, sebelum audit SMP kami lakukan. Kami dari Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri, siap mendorong PT Semen Padang untuk mendapatkan sertifikasi SMP," ujarnya.

 Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury mengatakan bahwa supervisi SMP dari Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri ini, sangat bermanfaat bagi PT Semen Padang dalam mengimplementasikan SMP, apalagi dalam supervisi ini, banyak masukan-masukan yang disampaikan oleh tim supervisi.

"Kami beterimakasih kepada tim supervisi dari Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri, dan kami dari manajemen perusahaan akan menindaklanjuti segala catatan tersebut, sebelum kami siap dilakukan audit lebih lanjut demi keberlangsungan bisnis perusahaan dan kami tetap butuh bimbingan dari tim supervisi," kata Tubagus. 

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Produksi PT Semen Padang Firdaus. Kata dia, sebagai Obvitnas dan merupakan satu-satunya industri besar di Sumateta Barat, PT Semen Padang selalu mengikuti perubahan, meskipun selama ini PT Semen Padang telah menerapkan SMP di lingkungan perusahaan.

PT Semen Padang, sebut Firdaus, sudah mengimplementasikan SMP sejak 2012 dan regulasinya mengacu pada Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 dan Peraturan Polri No 3 tahun 2019. Dan sekarang, PT Semen Padang sebagai Obvitnas, juga akan mengikuti Peraturan Kepolisian No 7 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pam pada Obvitnas/Obter.

"Oleh sebab itu, kami dari manajemen perusahaan akan segera menindaklanjuti segala kekurangan yang ada. Dan kami, berharap bimbingan dari Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri, agar aset-aset negara dapat terjaga kelangsungannya dengan baik. Kami juga optimis untuk dapat meraih perdikat Gold," ujarnya.

Tim dari Mabes Polri yang dipimpin oleh Kasubdiit Audit Ditpamobvit Kor Shabara Baharkam Polri Kombes Pol Dede Ruhiat Djunaidi datang ke Semen Padang sejak Rabu, 16 September 2020 untuk melakukan supervisi terkait implementasi Sistim Manajemen Pengamanan (SMP) di lingkungan perusahaan Semen Padang. (*/b/hms)






Pariaman.Lintas media News.
Walikota Pariaman, Genius Umar menyerahkan bantuan untuk KWT (Kelompok Wanita Tani) di halaman rumah dinas walikota, Kelurahan Kampung Jawa II, Kamis, 17 September 2020.

Dalam sambuyannya Genius mengatakan.Walau Pandemi covid-19 telah membuat resesi ekonomi rakyat  keterbatasan berusaha, wanita tani harus tetap berusaha dengan selalu taat dengan protokol kesehatan.

“Wabah ini masanya panjang, tapi kita semua jangan menyerah dengan kondisi ini, selagi patuh protokol kesehataan Insya Allah kita terhindar covid-19 dan usaha tani tetap dilakukan,”ujar Genius.

"Walau pandemi,wanita tani harus tetap berusaha keras untuk memastikan ketersediaan pangan.
Karena, masa wabah korona ini sangat penting memperkuat ketahanan pangan. Apalagi di tengah keterbatasan masyarakat kita, bantuan ini akan sangat bermanfaat nantinya,” ujar Genius.

Pada kesempatan itu Genius mengajak masyarakat, untuk tetap produktif dan tidak boleh larut dengan situasi yang ada, dan harus selalu aktif dan produktif.

“Dengan adanya bantuan bibit tanaman sayur dan toga berupa jahe merah yang sangat cocok untuk meningkatkan imun tubuh ini, kami berharap dalam waktu 3 sampai 6 bulan kedepan, tanaman ini sudah bisa dipanen dan menjadi konsumsi untuk KWT dan para anggotanya,” ujarnya.

Genius Umar mengatakan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan perkarangan, untuk pengembangan pangan sesuai dengan kegiatan yang ada di DP3 Kota Pariaman.
“Kami berharap tidak ada lagi lahan-lahan tidur yang tidak terurus, dimana lahan-lahan tidur ini nantinya dimanfaatkan untuk menanam bibit sayuran yang sudah dibagikan, yang gunanya nanti untuk bisa pemenuhan pangan anggota KWT,” tukasnya.

 KWT kata Genius harus menjadi garda terdepan untuk ketahanan pangan bagi keluarga dan daerah.

“Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dari para anggota KWT, kita berharap daerah kita dapat sebagai daerah tangguh pangan dan juga mempunyai ketahanan pangan sendiri,”ujar Genius Umar.

Kepala DP3 Kota Pariaman, Dasril mengatakan bantuan ini adalah bantuan tahap dua yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk seluruh KWT di Kota Pariaman, dimana tahap pertama sebelumnya sudah dibagikan bantuan untuk 10 KWT.

“Hari ini, kita membagikan sebanyak 62 KWT lagi dari keseluruhan KWT di Kota Pariaman sebanyak 72 KWT se Kota Pariaman, yang berarti seluruh KWT untuk tahun 2020 ini mendapatkan bantuan,” tuturnya.

Masing-masing KWT diberikan berupa 8 paket bibit sayuran, seperti kacang panjang, cabe rawit, terong, tomat, jagung manis, kangkung, bayam dan cabe keriting ditambah dengan bibit toga yakni jahe merah sebanyak 15 Kg.

“Kita juga memberikan Pot tanaman sebanyak 60 buah, pupuk NPK sebanyak 31 KG dan pupuk organik sebanyak 201,37 KG, Waring Net sebanyak 1,5 ball ditambah polybag sebanyak 32 Kg, yang semuanya berasal dari DPA APBD DP3 Kota Pariaman Tahun 2020,” tutupnya. (rilis/St )


Musi Rawas.Lintas Media News.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ( Mura ) bersama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ( Muratara ) menandatangani nota kesepahaman pembangunan dan pemanfaatan sistem penyediaan Air minum, bertempat di Replika Rumah Adat Kantor Bupati Musi Rawas, Kamis (17/09/20)

Turut Hadir, Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan, Bupati Muratara Syarif Hidayat, Para Pejabat di lingkungan Pemkab Mura Asisten Perekonomian Ir Suharto, Kepala Dinas PU-PR Amrullah, Kepala Bappeda Muratara, Kepala Dinas dan OPD Serta Insan Pers.

Bupati Musi Rawas Utara ( Muratara ) Syarif Hidayat dalam sambutannya meyampaikan, terimakasih tak terhingga kepada Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan atas kebaikannya membagi sumber air minum yang berada di Musi Rawas 

Di jelaskan Syarif, Muratara ada Dua Kecamatan yang sulit airnya yakni karang dapo kusus dua desa Setia Marga Bina Karya, trans subur di mana tidak ada sumber air, kita sudah coba Bor untuk bisa mendapatkan sumber air bersih namun pasokan air yang di dapat masih belum memadai 

Alhamdulilah hari ini telah di undang dan sudah di izinkan untuk memanfaatkan suber air yang ada di Kabupaten Musi Rawas yang ada di Kecamatan lakitan sehinggah karang dapo di SP 4 dan SP 5 dapat menggunakan air bersih, Jelasnya. 

Sementara itu Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan dalam sambutannya mengatakan, alhamdulilah di Musi rawas ada PDAM, sumber air bersih yang sudah di bangun melalui dana pusat dan aset pusat ini sudah di serahkan ke Pemkab Musi Rawas secara atministrasi 

Ketika ada sodara kita yakni pemkab Muratara membutuhkan bantuan air bersih dan teryata di Musi Rawas sumbernya masih ada, kenapa tidak kita berikan, ini semua untuk kepentingan masyarakat, kita tidak melihat wilayah yang penting masyarakatnya karena air ini kebutuhan dasar masyarakat, Jelas Bupati H Hendra Gunawan 

Bupati Mura H Hendra Gunawan Juga Menambahkan, semoga dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama, antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, tentang kerjasama pembangunan dan pemanfaatan sistem penyediaan Air minum, dapat dimanfaatkan masyarakat Musi Rawas dan Masyarakat Musi Rawas Utara.(Hari)






PASBAR.Lintas media News.
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai bersama rombongan mengunjungi langsung nagari yang terkena bencana alam banjir di Ujuang Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (17/9/2020).

Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) hari Jumat (4/9/2020) yang lalu menyebabkan puluhan rumah penduduk Jorong Irian dan Jorong Teluk Embun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang direndam banjir dengan ketinggian mencapai atap rumah warga.

Dalam kunjungan itu, Wagub Sumbar dan rombongan juga mendatangi beberapa rumah korban banjir dan juga meninjau kondisi jembatan putus akibat banjir tersebut.

Disambut ratusan warga Jorong Irian, Nasrul Abit sangat prihatin dengan musibah yang terjadi. Banyak keluhan yang mereka sampaikan pada Wagub Sumbar.

"Semua apa yang disampaikan warga disini, Insya Allah menjadi perhatian pemerintah. Mudah-mudahan akan kita sikapi bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat," ucap Nasrul Abit.
Tujuan utama Pemprov Sumbar dan rombongan menyaksikan langsung dampak musibah bencana alam untuk mengindentifikasi dampak kerusakannya dan memastikan langsung apa yang menjadi kebutuhan utama warga.

"Yang terpenting warga disini aman dulu dari banjir, nanti Pemprov Sumbar akan bantu 100 bronjong untuk menahan arus air," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan pemerintah provinsi juga akan terus berupaya mencari bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Kementerian PU untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir, termasuk jembatan. 

Pada kesempatan itu, Nasrul Abit bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik Daerah BPBD Sumbar Rumainur menyerahkan bantuan siap pakai dari pusat sejumlah Rp150 juta kepada kepala pelaksana BPBD Pasaman Barat Edi Busti.

"Untuk pembangunan jembatan akan dibiayai Belanja Tak Terduga (BTT) Kab Pasbar dan sementara hari ini kita bantu berupa sembako untuk 100 kepala keluarga yang terkena bencana banjir," tukasnya.

Selain itu Kalaksa BPBD Pasaman Barat Edi Busti mengucapkan terima kasih pada Pemrov Sumbar dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. "Alhamdulillah, bantuan ini segera kami serahkan sesuai data kebutuhan korban banjir," sebutnya.

"Mudah-mudahan dengan hadirnya Wagub Sumbar beserta rombongan ini menjadi sitawa sidingin bagi warga disini," tambahnya.(b/rel)


PASBAR .Lintas Media News.
Penanganan Pandemi Covid 19 di Sumatera Barat makin dilakukan secara serius dan maksimal. Hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatra Barat (Sumbar) terpapar Covid-19 yang terus meningkat. Hal ini membuat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai harus turun ke daerah untuk memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD).

Kepedulian Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai terhadap masyarakat tidak diragukan lagi. Buktinya hari ini, Kamis (17/9/2020) Nasrul Abit bersama rombongan pimpinan SKPD pemprov Sumbar ikut terlibat dan membantu upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Sebanyak 50 pcs APD, 50 buah masker kesehatan, 2 buah thermogun dan 50 botol hand sanitizer, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu juga sembako dan kartu BPJS ketenagakerjaan yang diserahkan langsung bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

Pendistribusian tersebut dihadiri, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Jumaidi, S.Pd, M.Pd, Kepala Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Ir. Yosmeri, Kepala Biro Humas Setda Sumbar Hefdi, SH, M.Si, Kepala Biro Pemerintahan Drs. Iqbal Ramadi Payana, Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau, Drs. Luhur Budianda SY, M.Si, dan Forkopicam Talamau Pasaman Barat.

Wagub Sumbar Nasrul Abit mengatakan, untuk tananan kehidupan baru produktif aman COVID-19 dari WHO, Menkes, Mendagri, BNPB semuanya meminta pemerintah menyiapkan sistem kesehatan, untuk menekan munculnya gelombang baru penyebaran Covid-19 dan munculnya pasien-pasien positif baru.
"Sebelum hal itu terjadi kita harus antisipasi dini,  untuk itu Pemprov menyiapkan semaksimal mungkin sistem kesehatan dan yang terpenting kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan," imbau Nasrul Abit.

"Saat ini Sumatera Barat sudah memiliki Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kita langsung bergerak cepat melakukan sosialisasi aturan Perda itu kepada masyarakat," ucap Nasrul Abit (17/9).

Sesuai dengan Perda tersebut bahwa aktivitas seluruh masyarakat kembali berjalan seperti sedia kala, begitu juga di ruang-ruang publik di tengah kondisi pandemi Covid-19, namun tetap mengikuti protokol kesehatan.

Untuk itu perlu disosialisasikan penerapan protokol kesehatan dengan tatanan hidup baru agar semua berjalan dengan aman, kondisi ini didorong oleh kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

"Dalam aturan Perda ini akan dimuat sanksi bagi yang tidak menjalankannya," ungkapnya.

Adanya Perda ini dapat menjadi referensi bahwa dengan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, masyarakat dapat selamat dari bahaya penyebaran Covid-19. 

Perlunya peningkatan dari sanksi administratif menjadi sanksi denda dan pidana, dengan harapan adanya efek jera bagi yang melanggarnya. Untuk itu Perda AKB ini merupakan instrumen mengendalikan Covid-19. 

Nasrul Abit menjelaskan, sanksi administratif dan pidana dibagi dua, ada untuk perorangan dan juga ada untuk kelompok. Sanksi administratif perorangan seperti tidak memakai masker, yaitu sanksi membersihkan fasilitas umum, denda Rp 100.000.
Kemudian bagi yang melanggar aturan tersebut dan tidak bersedia untuk dikarantina, akan dijemput paksa oleh petugas dan dikenakan denda Rp 500.000.

"Sanksi administratif penanggungjawab seperti restoran, penginapan, tempat wisata dan SKPD bagi yang tidak menggunakan masker, akan diberikan teguran lisan, tertulis, denda Rp 500.000, pembubaran kegiatan, penghentian sementara dan pencabutan izin," jelas Nasrul abit.

"Jadi kalau tidak ingin kena sanksi, masyarakat harus patuhi Perda ini dengan ikuti protokol kesehatan," imbuhnya.

Sanksi pidana perorangan yaitu kurungan paling lama 2 hari dan denda 250.000.
Sanksi pidana bisa dilakukan jika sanksi administratif tidak dipenuhi, atau pelanggaran lebih dari satu kali. 

"Disiplin protokol kesehatan adalah kunci memutus mata rantai pandemi COVID-19. Saya mengimbau agar semua pihak bisa bekerjasama saling bahu-membahu basmi virus corona di Sumbar," tukasnya.(b/rel)






PASBAR .Lintas Media News.
 Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit bersama rombongan lewat jalan darat ke Pasaman Barat. Kehadirannya sangat dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya rombongan dari pemerintah Sumbar tersebut akan menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk dibagikan pada Rumah Sakit, Puskesmas dan masyarakat Pasaman Barat.

Sementara bantuan dari Padang dibawa menggunakan helikopter BNPB jenis Chinook N303AJ yang di fasilitasi oleh BPBD Sumbar. Sudah mendarat terlebih dahulu di Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat. Bantuan itu berupa baju Hazmat 3000 pcs, handscoon panjang 5 dus, handscoon non sterl 20 dus dan handscoon sensi 12 dus, kemudian diserahkan kepada pemerintah setempat diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasbar.

Nasrul Abit dan Helikopter buatan Amerika ini yang mendarat di Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat, sempat menjadi perhatian masyarakat setempat juga berbondong-bondong menyaksikan helikopter jenis chinook tersebut.

Namun sangat disayangkan masyarakat yang datang banyak yang tidak menggunakan masker. Padahal sudah ada aturan yang mengharuskan orang pakai masker keluar rumah, guna mengantisipasi virus corona masih minim.
 
"Pasaman Barat memiliki wilayah yang luas, kita berharap masyarakat disini wajib mematuhi aturan yang dibuat Pemprov Sumbar. Karena masyarakat yang tidak pakai masker akan didenda, bahkan ada sanksi kurungan," ucap Nasrul Abit.

Hanya saja, masyarakat yang datang tersebut tidak ada yang menggunakan masker. Setelah penyerahan bantuan penanganan corona, Nasrul Abit menghampiri warga dan bertanya mengapa tak memakai masker.

Warga dan puluhan anak-anak itu serempak menjawab, "ndk punya masker pak". Wakil gubernur kemudian langsung membagikan masker bantuan penanganan corona itu kepada masyarakat.

Mendapat masker gratis, masyarakat terlihat gembira dan langsung memakai maskernya sembari mengucapkan terima kasih kepada wakil gubernur.

Pada kesempatan itu Nasrul Abit juga mengingatkan masyarakat agar disiplin memakai masker, agar terhindar dari paparan virus corona.

"Kasus virus corona masih tinggi di Sumbar, jangan macam-macam dengan wabah ini," ujarnya.

"Bantuan ini gratis, APD yang diserahkan ke Pasaman Barat kali ini senilai Rp3 miliar," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Yudesri SIP M.Si menyampaikan terima kasih kepada Wagub Sumbar dan Rombongan yang telah berkesempatan datang di Kabupaten Pasbar untuk menyerahkan bantuan APD.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pasbar, Forkopimda dan DPRD dan seluruhnya menyampaikan hormat atas perhatian dari pemerintah Sumbar dalam upaya mengendalikan penyakit Corona di Pasaman Barat,' ucap Yudesri.(b/rel)

  


Padang.Lintas Media News.
Dalam Kebijakan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan Tahun 2020 yang telah disepakati DPRD dan Pemerintah Daerah,ditekankan akan ada penambahan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun 2020.

Namun,apa yang telah menjadi kesepakatan tidak sesuai dalam buku yang disampaika,target pendapatan daerah masih sama dengan target yang disepakati dalam KUPA-PPAS Perubahan 2020.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumbar Irsyad Safar yang didampingi Suwirpen Suib dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda)Sumbar dalam sambutannya saat membuka rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020 di ruangan utama DPRD Sumbar .Kamis (17/9).

Menurut Irsyad,belanja tidak langsung dan belanja langsung berbeda dengan yang telah disepakati.Belanja tidak langsung yang disepakati dalam KUPA-PPAS Rp.4.428.397.804.718,76,- sedangkan yang tertulis dalam buku ranperda perubahan menjadi Rp.4.430.964.046.605,59,- begitu juga dengan belanja langsung,dalam KUPA-PPAS perubahan,yang disepakati Rp.2.264.528.539.845,83,-yang diusulkan dalam ranperda Rp.2.262.961.397.959,-

Irsyad juga mengupas anggaran untuk subsidi bunga dan penjaminan kredit murah dalam rangka pemberian subsidi/ stimulus bagi usaha super mikri dan usaha kecil sekali, baru dialokasikan Rp3,450 miliar. Anggaran yang disediakan tersebut masih jauh dari kebutuhan dan perlu ditingkatkan untuk dapat meng-cover usaha super mikro dan usaha kecil sekali yang terdampak Covid-19.

Selain itu, Irsyad juga mengungkapkan “keberadaan” program OPD dalam rangka pemulihan (recovery) ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur pola padat karya. Dalam Ranperda perubahan APBD tahun 2020 yang diusulkan belum nampak dimana penempatan dan pengalokasian anggaran program tersebut.

Irsyad mengingatkan, catatan, pertanyaan, saran, dan masukan dari DPRD secara kelembagaan dan fraksi – fraksi hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk kelengkapan dan kesempurnaan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2020. DPRD meminta gubernur dapat menjelaskannya dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi sehingga perubahan APBD tahun 2020 dapat menjawab kebutuhan anggaran pada masa sulit wabah pandemi Covid-19.(ST)






PADANG.Lintas Media Neqs.
Pilkada makin dekat, pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 masih belum juga selesai, sementara DPRD Sumbar terus mengejar agar R APBD-P 2020 dapat ditetapkan tepat waktu, sehingga kegiatan berbagai sektor dapat berjalan dengan baik.

Sekaitan dengan hal tersebut, sekretaris komis 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas mengatakan, dalam menunjuk Pj. Bupati dan Kota hendaknya Gubernur  bijak serta cerdas, karena pembahasan anggaran perubahan 2020 dan induk 2021 sedang berjalan.

"R APBD-P 2020 mestinya pada 30 September harus sudah  ditetapkan, namun sampai saat ini untuk KUA-PPAS APBD 2021, belum juga dibahas, sehingga perlu selektif dalam menunjuk PJ Bupati dan Walikota, jangan tunjuk kepala Badan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan anggaran, karena akan berdampak terlambatnya pengesahan anggaran
APBD 2021 yang KUA PPAS belum dibahas sampai saat ini," ulas Nurnas.

Ditambahkan Nurnas, yang juga sekretaris Fraksi Demokrat, harusnya KUA-PPAS sudah dibahas pada Minggu kedua Juli  tahun berjalan, dan diselesaikan akhir Juli, seterusnya masuk pembahasan  KUA PPAS  perubahan mestinya Minggu pertama Agustus dan kesepakatan Minggu kedua, karena keterlabatan Pemprov menyampaikan akhir nya kita di DPRD tetap menguber agar tidak melewati jadwal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Nurnas meminta pada Gubernur agar OPD yang amat sangat terkait dan dibutuhkan, jangan diberi kesibukan lainnya, agar pembahasan keuangan untuk kepentingan semua pihak bisa berjalan baik, sesuai target dan aturan.

" Saya tidak meminta agar Kepala Bapeda dan Bakeuda untuk tidak diberi kepercayaan menjadi Pj Bupati atau Walikota, namun diharapkan 2 lembaga ini bisa konsentrasi pada pembahasan APBD 2021, semua tergantung kebijakan Gubernur dalam melihat kebutuhan masyarakat," tambah Nurnas lagi. 

Ia melihat terlambatnya pembahasan saat ini menjadi acuan bagi Gubernur dan semua pihak, karena pada 23 Soptember semua balon sudah ditetapkan menjadi calon dan Pj tentunya sudah disiapkan.(fwp-sb/St)






Pariaman.Lintas Media News.
Lembaga Aspirasi Masyarakat I donesia ( LAMI) yang tergabung di Sumatra Barat mengadakan Bakti Sosial guna memutus rantai pengembangan covid 19 yang semakin marak di Sumatra Barat dan khususnya Padang Pariaman Senen (14/9/2020).

Bakti Sosial kali ini diadakan Lembaga LAMI Sumbar dalam bentuk penyemprotan dari rumah penduduk dan tempat Ibadah yang ada Nagari Kasang yang dimulai dari Perumahan Kasai Permai dan dilanjutkan di Nagari Sungai Buluh Utara.

Pada acara bakti sosial LAMI dihadiri oleh Camat Batang Anai Suardi, Kapolsek Aurman.Wtd, Dandramil dan Wali Nagari Kasang serta wali korong dilingkungan Nagari Kasang.

Camat Batang Anai Suardi dalam sambutannya menyampaikan, kami pemerintah Kecamatan memberikan  apresiasi sebesar besarnya kepada LAMI Sumbar, Lami Kota Padang dan Lami Kabupaten Padang Pariaman atas terlaksananya kegiatan yang sangat baik ini  karena sebagaimana kita ketahui virus corona ini adalah virus yang paling ditakuti saat ini dan Kecamatan Batang Anai sudah merupakan zona merah.

"Untuk itu, atas nama pemerintah kami terus berupaya untuk mengantisipasi dengan berbagai langkah pencegahan",kata Suadi.

Untuk diketahui bersama,saat ini sudah keluar perda agar seluruh masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker dan menjaga kebersihan dan siapakan masing masing sani taizer dikantong kita terima kasih kepada LAMI atas kegiatan mulya ini.

Kapolsek Batang Anai Aurman. Wtd kami kapolsek sangat mendukung kegiatan dari LAMI ini dan terimakasih kepada Kawan kawan dari LAMI yang telah datang berkunjung kekantor kami Polsek kemaren.

Wali Nagari Kasang Damanhuri kepedulian LAMI hari ini adalah mendukung kegiatan kami di kenagarian ini dan terima kasih atas kepeduliannya baru satu lembaga yang mengadakan penyemprotan di Nagari ini.

Ketua Lami Sumbar Khairul Saleh dalam sambutannya menyampaikan Kami LAMI di Sumbar sebagai mitra Pemerintah selalu siap menyiapkan tenaga dan pikiran serta bergan dengan pemerintah dalam rangka percepatan memutus rantai penyebaran covid 19 ini  jika ada Nagari atau Desa yang membutuhkan bantuan silahkan hubungi kami. ( NT).










PADANG.Lintas Media News.
Upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat mendapat apresiasi dari kalangan IDI. Seperti disampaikan oleh Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHp2A) – Dr. H.N. Nazar dalam acara ILC-TVOne pekan lalu.

Banyak elemen di Sumbar turun tangan bersama dalam melakukan pemutusan mata rantai penyebaran Covid tersebut, salah satunya adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Sumbar bersama PMI Kabupaten/Kota.

Tanpa banyak publikasi, para relawan PMI terus bekerja melakukan disinfeksi terhadap sarana-sarana publik. “Alhamdulillah, para relawan senantiasa bekerja dengan ikhlas di bawah pimpinan Kepala Markas Provinsi, Hidayatul Irwan,” kata Ketua PMI Sumbar, H. Aristo Munandar dalam siaran persnya kemarin.

Belasan relawan di PMI Provinsi dan tiap PMI Kabupaten juga memiliki belasan relawan yang secara terus menerus melakukan disinfeksi terhadap berbagai sarana publik. Banyak diantara mereka sejak masa pandemi Covid-19 ini yang sampai berhari-hari harus tidur di markas dan gudang PMI karena cemas kalau ada yang tertular lalu membawa efek buruk terhadap keluarganya.
“Saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada para relawan yang tidak kenal lelah telah menjadi tulang punggung operasi pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini. JUga terimakasih kepada para mitra PMI yang telah memberikan bantuan moril dan materil bagi kelancaran tugas-tugas kemanusiaan ini,” kata Aristo Munandar didampingi oleh Sekretaris PMI, H. Sultani Wirman, Bendahara Refdiamond dan Wakil Ketua Zaitul Ikhlas.

Menurut Aristo, sejak Maret lalu sampai  sekarang, PMI Provinsi Sumatera Barat tetap berkomitmen untuk melakukan aktifitas pemutusan mata rantai virus covid-19, dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan dan promosi kesehatan serta mendistribusikan masker bagi yang membutuhkan.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, PMI Sumbar mengandeng berbagai pihak untuk bersama sama melakukan upaya pemutusan rantai penyebaran covid tersebut. Yang terbaru dilakukan bersama PT. Pelindo II (Persero) Cabang Teluk Bayur Padang .

Di kawasan pelabuhan Teluk Bayur PMI Sumbar melakukan disenfekasi ke berbagai area  perkantoran, seperti di kantor KSOP, Mapolsek Teluk Bayur, kawasan pergudangan maupun di kawasan terminal tempat bersandar kapal.

“Selain melakukan disenfeksi, kita juga melakukan kegiatan promosi kesehatan, sosialisasi 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker)  serta praktik 6 langah teknik mencuci tangan dengan baik serta membagikan masker. Kegiatan promosi kesehatan ini di targetkan kepada para pekerja pelabuhan, sopir truk CPO/barang, maupaun pegawai yang ada di kawasan Teluk Bayur,” kata Kepala Markas PMI, Hidayatul Irwan.

Plt GM Pelindo II Sabar Hariono Wibowo mengatakan,  kegiatan pencegahan dan pemutusan mata rantai covid adalah upaya PT. Pelindo untuk memastikan karyawan  dan pengguna jasa pelabuhan serta mitra pelindo lainnya, dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta untuk meningkatkan pelayan perusahaan. “Pelindo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dengan PMI Sumbar untuk kegiatan kedua kali yang dilakukan di Pelabuhan Teluk Bayur,” katanya.

Ketua PMI Aristo Munandar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan amanah dari UU No 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan serta kewajiban  sebagai bagian dari tugas Gugus Tugas Covid. Sekaligus juga dalam rangka memperingati HUT PMI yang ke 75 yang jatuh Pda 17 September 2020.

Peringatan HUT PMI tahun ini dilaksanakan dengan sederhana, Kamis siang (17/9) Ketua Umum PMI Jusuf Kalla akan menyampaikan pidato ulang tahun yang akan diikuti oleh semua jajaran PMI se Indoneia secara virtual. “Sedangkan setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk tingkat provinsi dengan PMI Kabupaten/Kota, juga secara virtual,” ujar Aristo.(b/rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.