PADANG .Lintas Media News.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan usul prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang perlindungan nelayan dan perlindungan disabilitas, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Selasa, 4 Agustus 2020.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Suwirpen Suib , gubernur Sumbar diwakili Sekda Alwis, Anggota DPRD Sumbar yang hadir virtual sebahagian dan sekwan Raflis.

"Anggota DPRD Sumbar yang tergabung di Komisi II bidang perekonomian menggagas usul prakarsa terhadap Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar yang tergabung di komisi V menggagas usul terhadap Ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," ujar Supardi.

Menurut Supardi, kedua Ranperda usul prakarsa tersebut sudah masuk Propemperda Provinsi Sumbar tahun 2020.

"Kita melihat kondisi nelayan pada umumnya masih hidup garis kemiskinan dan belum tergarapnya potensi sumber daya kelautan yang kita miliki secara optimal," ujarnya.

Lanjut Supardi, hampir 32 persen dari jumlah masyarakat miskin di Sumbar adalah masyarakat pesisir yang aktivitas sehari- sehari sebagai nelayan.

"Keputusan DPRD Sumbar diberi nomor: 8/SB/Tahun 2020 tentang penetapan usul prakarsa Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Nomor: 9/SB/Tahun 2020 tentang penetapan usul Prakarsa Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," ujarnya. (Nov/St)

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi kegiatan pagelaran budaya karya produk ekonomi kreatif Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Nagari Pauh IX Kuranji bagaimana melestarikan budaya tradisi yang telah turun temurun yang sewaktu-waktu akan bisa hilang karena perubahan zaman, jika tidak ada aktifitas prestasi yang menjaganya. 

Apresiasi tersebut disampaikan Nasrul Abit Dt. Malintang Panai saat membuka acara Festival Ekonomi kreatif Tahun 2020, Dengan Pagelaran Karya Produk Ekonomi Kreatifitas Lestarikan Nilai-nilai Adat dan Budaya Masyarakat Produktif yang diadakan oleh Forum Komunikasi Anak Nagari Pauh (FKAN) Pauh IX di Medan Nan Bapenah KAN Kuranji, Senen malam (3/8/2020).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit katakan, hari ini kita amat bangga Nagari Pauh IX bagian Kota Padang sebagai salah satu kota besar Indonesia menuju kota metropolitan yang modern, namun anak nagari Pauh IX merawat dan melestarikan dalam pagelaran budaya ini agar tetap berprestasi dan melestarikannya 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada anak nagari Kuranji, ketua KAN, ketua MPA , serta seluruh Ninik mamak, seluruh para pemuda/pemudi, yang memang menjaga kelestarian adat dan budaya Minangkabau sebagai jati diri daerah.

Semoga sukses saudara-saudara kita dan Ninik mamak serta anak nagari yang mempertahankan tradisi budaya Minang di daerah Sumatera Barat," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga tambahkan kita semua adalah melanjutkan tradisi dan menjaga tradisi adat Minangkabau sebagai harga diri dan martabat daerah. Dan saat ini covid-19 juga belum selesai,  Alhamdulillah kita melihat kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Setiap kita jangan pernah bermain -.main dengan covid ini, karena sudah banyak yang korban. Jika tidak setiap orang tidak disiplin protokol kesehatan dikawatirkan ada gelombang kedua pandemi Covid di Sumbar. Karenanya setiap orang masuk dan keluar Sumbar mesti diperiksa swab ada keterangan sehat dan aman covid," ungkapnya. 

Nasrul Abit katakan saat ini pemerintah Sumbar telah lakukan 4 tahap penanganan dan pengendalian covid, pertama penanganan covid dalam penerapan kesehatan (testing, tracing, isolasi dan treatment), kedua pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Ketiga kegiatan menerapa adaptasi baru dalam tatanan normal baru produktif dan aman covid, keempat upaya membangkitkan kembali kondisi perekonomian daerah.  

"Ada yang salah persepsi pada istilah new normal, sebagaian besar masyarakat menganggap sudah kembali normal, sehingga mereka abai pakai masker, dan abai cuci tangan dan abai jaga jarak. Oleh karena istilah new normal diganti dengan istilah adaptasi baru, adaptasi untuk disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-sehari hingga nanti ditemukan obat dan vaksinnya," ingat Nasrul Abit.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Efi Yandri juga mengatakan, adanya kegiatan ini merupakan semangat membangkitkan kesenian dan budaya sebagai benteng moral anak nagari Pauh IX Kota Padang dalam menghadapi tantangan informasi Global.

"Kegiatan ini akan berlangsung dalam tiga bulan kedepan yang dilaksanakan setiap Sabtu malam minggu dan pelaksanakan kegiatan ini tetap mengacu pada disiplin protokol kesehatannya. Alhamdullilah pak Wagub Nasrul Abit meresmikan malam ini," ujar Efi Yandri.

Efi Yandri juga menyampaikan, kita amat bangga memiliki Nasrul Abit pemimpin yang peduli akan keprihatinan rakyat. Pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan daerah tertinggal serta perekonomian masyarakat selalu menjadi perbincangan beliau setiap waktu. 

"Itu sebuah tanda-tanda beliau amat serius memajukan berbagai sektor pembangunan daerah menuju Sumatera Barat unggul dan sejahtera. Semoga Nasrul Abit sehat dan sukses jalan amanah masyarakat Sumbar," seru doa Efi Yandri.

Kepada dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Novrial, SE, MA Akt dalam kesempatan itu juga menyampaikan saat ini Sumbar mesti kembali produktif dengan inovasi dan kreatifitas membangkitkan perekonomian daerah. 

"Aktifitas pagelaran budaya ini merupakan salah satu upaya mengairahkan senibudaya anak anak nagari, sekaligus menampilkan produk UMKM, kuliner. Sehingga tercipta kesenian budaya terlestarikan, ekonomi masyarakat bergerak produktif", ujarnya

Ketua LPM.Padang  Irwan Basir Dt Rajo Alam menyampaikan, Wakil Gubernur  Nasrul Abit merupakan sosok peduli pembangunan nagari dan daerah tertinggal. Dan pak Nasrul Abit yang menarik sosok yang berani memasuki daerah konflik di Wamena Irian dimana 9 orang minang jadi korban. 

"Nasrul Abit datang sebagai satu-satunya pejabat yang datang secara langsung melihat masyarakat minang disana. Heboh orang se Indonesia, para perantau wamena dipulangkan dan perantau lainnya bersatu beriyur dan membantu untuk sebuah pesan moral orang minang punya hargadiri. Semoga beliau sukses jalankan amanah rakyat," serunya.(rel)

Pembangunan pelabuhan Marina Muara Padang merupakan ide Deputi Kemenkomaritim Ridwan Jamaluddin yang berkaitan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Mentawai. Dimana nantinya pelabuhan Marina Muara Padang sebagai pelabuhan pendukung kegiatan KEK Mentawai karena dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi dan Kota Padang. Dari Pelabuhan Marina Muara Padang - KEK Mentawai.

Hal ini ungkap Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela peninjauan Lokasi

Marina Center dalam rangka rencana penataan kawasan Muara bersama Deputi Infrastruktur Kemenkomaritim Ridwan Jamaludin dan rombongan, beberapaOPD Pemprov Sumbar, Kepala Pelabuhan Muara Padang, Senen (3/8/2020).

Wagub mengucapkan terimakasih Deputi Kemenkomaritim yang telah meninjau pelaksanaan ini, ternyata semua rencana belum selesai, Dirut Menko Maritim akan segera dibangun muara Padang tersebut. 

"Untuk itu semua perizin ini kita persiapkan mudah-mudahan dalam bulan ini semua bentuk perizinan selesai," harap Nasrul Abit.

Nasrul Abit katakan, dalam hal ini tentu kita tidak mau melanggar aturan masalah izin dari BWS V dan juga mesti menunggu AMDAL serta IMB menunggu semua selesai. Proses perijinan tidak semuanya bisa diproses secara paralel, semaunya ada akan berjalan sesuai proses.

"Tinggal nanti tender, sekiranya ada permasalahan-permasalahan terjadi tentu provinsi akan mensuport dalam hal ini. Termasuk juga KEK Mentawai supaya diproses, sekiranya pepres atau PP sudah keluar nantinya, tentu akan segera bergerak," ujar Nasrul Abit

Nasrul Abit jelaskan, sebenarnya itu investor yang sudah ada, lapangan terbang juga sudah disiapkan, walaupun ada 2600 kawasan, sekarang 400 hektar itu diluar bandara sudah setuju. Mereka akan kerjakan itu lebih cepat lebih baik dalam pembangunan, kerena sifatnya nantik akan ditelusuri adalah baik Nasional maupun Internasional.

"Jadi lapangan terbangnya akan dibuat dengan panjang 2500 berarti bisa untuk lapangan terbang internasional," ujar Wagub.

Sementara Deputi Infrastruktur Kemenkomaritim Ridwan Jamaludin juga mengatakan bahwa program tertinggi di Sumatera barat adalah pariwisata dan objek klas wisata itu adalah Mentawai.

"Untuk itu perlu disiapkan sebuah tempat bernuansa laut, bernuansa maritim di Kota Padang ini, dan pemerintahpun mendukung mendorong kearah sana. Sehingga harapan kita nantik jika terbangun atau disebut juga maritim senter, agar bisa sebagai fungsi menjalankan pelabuhan juga menjadi tempat contoh yang baik berbagai komunitas berbasis maritim," ucap Ridwan Jamaluddin.(rel)

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan kegiatan Penanaman Mangrove Secara Serentak dalam rangka memperingati Hari Mangrove Internasional yang diadakan serentak di wilayah Provinsi Sumatera, Senin (3/8/2020).

Kegiatan yang mengangkat tema "Jaga Mangrove untuk Bumi Kita" tersebut, diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, serta peringatan Hari Mangrove Sedunia 26 Juli.

Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Lurah Teluk Kabung Selatan Kota Padang Sumatera Barat, yang akan dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol. Toni Harmanto, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Forkopimda Sumbar, Wakil Walikota Padang Hendri Septa, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani berserta rombongan dan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi, serta ratusan simpatisan peduli lingkungan.

Dalam sambutannya, Irwan Prayitno mengatakan, hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif bagi kehidupan, seperti terumbu karang yang menjadi daerah perlindungan dan perkembangan bagi biota laut yang sangat beragam, seperti ikan, kepiting, udang dan lainnya. "Kelestarian ini yang harus kita jaga, jangan sampai punah. Ini adalah salah satu warisan yang paling berharga dan sangat luar biasa manfaatnya bagi kita semua," kata gubernur Sumbar.

Selanjutnya gubernur Irwan Prayitno mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK yang telah menaruh perhatian besar akan kelestarian ekosistem mangrove di Sumbar. "Menjaga lingkungan adalah suatu keniscayaan, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian LHK turut berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbar," ucapnya.

Dikarenakan memiliki banyak fungsi dan manfaat. Ekosistim Mangrove ini sangat penting antaranya sebagai pelindung gelombang air pantai yang mengakibatkan erosi dan abrasi air laut. Apalagi Sumbar terkenal daerah bencana gempa dan tsunami. "Perlu kita disadari, bahwa kebiasaan dalam keseharian warga yang turut menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, antara lain konversi lahan menjadi area penggunaan lain, ini yang perlu kita cegah," ujar Irwan mengingatkan.

Selain itu Irwan Prayitno menyebutkan,  kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat, gubernur berharap masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dapat turut menjaga keasrian lingkungan yang merupakan salah satu sumber kekayaan yang diberikan oleh alam. Penanaman pohon mangrove merupakan bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap bumi. 

"Jangan beranggapan kepedulian lingkungan hanya tanggungjawan pemerintah saja, tapi ini adalah tanggungjawab kita semua. Untuk masa depan generasi kita nantinya," ungkapnya.

Karena menanam mangrove ini menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga kelestarian alam yang telah dikaruniai Allah SWT. Selain masyarakat bisa memanfaatkan kayu, juga bisa penyimpan karbon, serta sebagai mitigasi bencana, seperti tsunami.

Gubernur Sumbar berharap dengan penanaman mangrove ini mampu menghadapi tsunami, dan ini lebih baik daripada tanaman hutan lainnya. Ini harus dipertahankan dan dijaga. Cara menjaga dan melestarikan Mangrove yaitu dengan rehabilitasi melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat pesisir pantai.

Diakhir sambutannya gubernur mengajak  seluruh organisasi, masyarakat untuk bahu-membahu memberikan kontribusi dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. "Kami mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga mangrove,” ajaknya.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani dalam sambutannya mengatakan, Gerakan Penanaman Mangrove serentak merupakan kerjasama dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mengproklamirkan tanggal 26 Juli 2015 sebagai Hari Mangrove Internasional.

Pada tahun 2020 ini, peringatan Hari Mangrove sedunia di Indonesia dipusatkan di provinsi Bangka Belitung yang rencananya akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo.

Dalam kunjungan Presiden tersebut rangkaian kegiatannya selain penanaman mangrove secara serentak, Presiden juga akan menyerahkan SK Hutan Sosial (SK Hijau) dan SK TORA (SK Biru) yang akan dipusatkan di areal HKm Gempa 01 Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung secara factual tanggal 5 Agustus 2020. "Kegiatan itu bertujuan untuk membangkitkan aktifitas dan menumbuhkan optimisme ekonomi masyarakat disekitar hutan mangrove," sebut Ridho.

Sehingga, aktifitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tetap produktif di masa transisi pandemi Covid-19 menuju pemulihan.

Kunjungan kerja Presiden secara factual diikuti secara virtual oleh 9 provinsi diluar provinsi Bangka Belitung dengan jumlah bibit yang ditanam setiap provinsi sebanyak 2020 batang.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi melaporkan, kegiatan penanaman mangrove serentak ini akan didokumentasikan melalui vidio shooting dan drone yang hasilnya akan ditayangkan dihadapan Presiden pada tanggal 5 Agustus 2020. "Kami harapkan kegiatan ini sebagai motivasi dan pemahaman terhadap kelestarian hutan dan lingkungan sesuai tema hari ini 'Jaga Mangrove untuk Bumi Kita'. Kami juga mengimbau, agar mangrove untuk terus dijaga sampai anak cucu kita nantinya," ungkap Yozarwardi. (b/hms)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemko Padang Panjang berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Persiapan Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan dan berdasarkan mekanisme yang ada.

Walikota, harus segera mengajukan Draf KUA/PPAS ke DPRD, apalagi DPRD sudah menyurati walikota, sekaligus mengajukan RAPBD perubahan, ini tentu untuk mendukung berjalanya program dan kegiatan secara efektif. Mengingat, pelaksanaan APBD tahun 2020 banyak anggaran yang ditempatkan untuk penanganan covid 19, maka momentum perobahan anggaran menjadi sangat signifikan guna terwujudnya visi misi wako yang tertunda.

Walikota, harus mampu mencermati kinerja setiap OPD, kita masih melihat kinerja OPD masih biasa biasa saja pada kondisi yang luar biasa, maka penempatan aparatur yang tepat menjadi sangat strategis untuk terwujudnya visi misi wako “Kami harap pembahasan KUA/PPAS tahun 2021 ini dapat selesai sesuai jadwal,” ujar Wakil Pimpinan DPRD, Yulius Kaisar, saat dihubungi lintasmedianews.com melalui telepon selurernya,  Senin 3/8/2020 pagi. 

Penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2021, mempunyai nilai strategis dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Rancangan tersebut, katanya, disesuaikan antara sumber daya yang dimiliki daerah dengan prioritas pembangunan yang diinginkan sebagai suatu proses penentuan masa depan Kota Padang Panjang. “Saya ingin, semua dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021. Sehingga tersusunnya rancangan APBD tahun anggaran 2021,” tandasnya.

Oleh sebab itu, persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD tahun anggaran 2021, hendaknya segera dicapai. Mengingat batas waktu yang sangat sempit serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan KUA-PPAS tahun 2021, masih banyak item yang perlu dibenahi. Seperti penyajian data terkait narasi penganggaran dan keberpihakan APBD yang dirasa masih kurang terhadap masyarakat. “Pada pembahasan juga ada kritisi terhadap beberapa kegiatan yang belum mencerminkan keberpihakan APBD kepada masyarakat miskin,” terangnya.

Sementara, Wakil Pimpinan Komisi 1, Nasrulah Nukman mengatakan, program kerja yang dituangkan dalam KUA-PPAS, haruslah belanja yang sifatnya efektif, dan efesien. Dan tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat 

Keterlambatan, pembahasan KUA - PPAS jelas berpengaruh, apalagi ketika pembahasan banyak OPD yang kurang menguasai bahan, otomatis akan banyak kegiatan yang akan terpangkas

Sampai sekarang, Draf Rancangan KUA PPAS belum masuk ke DPRD. Walikota,selaku pucuk pimpinan harus bertegas tegas, bila perlu evaluasi kepala OPD yang tidak punya kemampuan dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan. 

Sekretatis Daerah (Sekda) sebagai pemegang komando TAPD, paling bertanggung jawab untuk segera dimasukkan draf kedua dokumen tersebut. Takutnya, dalam pembahasan antara Pemerintah Daerah bersama DPRD akan berjalan alot dan memakan waktu.  Untuk itu, seharusnya perintah daerah sudah punya draf yang falid, terang Pentolan PKS ini mengatakan. 

Sementara, Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang, Mardiaansyah yang dihubungi cecara terpisah membenarkan,  hingga hari ini, Draf KUA PPAS, pemerintah kota Padang Panjang, sampai sekarang belum dimasukan Pemko ke DPRD. Seharusnya, draf KUA PPAS tersebut sudah masuk ke lembaga ini. Mengingat, sekarang sudah masuk bulan Agustus. Sedangkan, agenda lain masih banyak yang akan kita bahas bersama pemerintah daerah dengan DPRD. Seperti, pembahasan APBD Perubahan. Artinya, APBD kota Padang Panjang banyak tersedot kemaren untuk menanggulangi Covid 19.

Tentu, untuk membahas anggaran perobahan tersebut, harus dikupas satu persatu OPD, sesuai skala perioritas. Mengingat, cadangan keuangan daerah tentu harus kita telaah betul secara bersama sama.  Sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodir kegiatan yang tertunda, terang Sang Ketua. (maison pisano)

Di hari raya idul adha tahun ini, Disperindag kabupaten Bengkalis mengadakan Qurban sebanyak 4 ekor yaitu 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing di laksanakan di halaman kantor dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Bengkalis, Senen (3/8/2020).

Disela- sela acara media berbincang dengan kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bengkalis H.Indra Gunawan mengatakan di halaman kantor dengan ada nya Qurban ini kita harus berbagi terhadap sesama sehingga dapat terjalan dengan baik terutama di seluruh pengawai khususnya di Disperindag.

Menurut Indra, Qurban sebanyak 4 ekor ini mulai dari kepala dinas serta yang mempunyai jabatan di kantor disperindak,termasuk juga kasi,mudah mudahan kedepannya bisa semua pengawai di kantor ini dapat berqurban kita doa kan saja.

Terlaksananya Qurban ini, menurut Indra berkat kerjasama semua antara kabid dan kasi yang ada serta sekretaris juga, dan semua nya yang terlibat sehingga dapat berjalan dengan baik, yang pada dasarnya mari saling berbagi terhadap sesama karena kebersamaan itu adalah sangat indah dan itu juga dalam agama Islam di anjurkan untuk berqurban apa lagi bagi yang mampu karena Allah akan melipat gandakan rezekinya yang tak terhingga tandasnya.(ind)

Setelah melakukan hearing dengan Dinas Pemuda dan Olah raga, Kini cabang olah raga (cabor) pekan lalu, kembali komisi V DPRD Sumbar Adakan hearing dengan menghadirkan KONI dan Dinas Pemuda Olah Raga kabupaten/kota se- Sumatera Barat, Senin (3/8/2020).

Hearing dengan KONI, Cabor, Dispora tersebut dipimpin Sekretaris Komisi V  Syahrul Furqan didampingi 

Anggota Ismed Amzis, Siti Izzati Aziz dan Ismunandi Syofyan, berlangsung amat terbuka dan kooperatif, menjaring masukan dari Dispora serta KONI Kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Asisten II Sekdaprov Sumbar Nasir Ahmad mengatakan, Gubernur siap untuk merubah SK yang telah dikeluarkan dengan membuat SK baru penyelenggaraan Porprov jika kabupaten dan kota siap dengan dana serta tempat penyelenggaraan.

"Gubernur bersedia merubah SK yang ada saat ini dengan SK baru penyelenggaraan Porprov ke XVI kalau kabupaten dan kota siap untuk menyelenggarakannya," tegas Nasir Ahmad.

Ditambahkannya, sebagai tuan rumah nantinya, kabupaten dan kota perlu ada kesiapan baik dana maupun lainnya, sehingga penyelenggaraan pesta olah raga tingkat provinsi bisa berjalan baik, dan hasil yang diharapkan juga bisa dicapai.

Pernyataan Asisten II Sekdaprov disambut baik Komisi V DPRD SUmbar,, dimana jika kesepakatan sudah dilakukan, maka komisi V berkeyakinan Pemprov Sumbar pasti akan setuju, dan DPRD siap untuk berjuang dalam penganggarannya.

'Jalan keluarnya sudah nampak, jika kabupaten dan kota setuju maka Gubernur juga setuju, untuk pembahasan anggaran penyelenggaran nantinya komisi V siap pula," tegas Furqon.

Dia juga meminta, agar pengurus provinsi bisa berkordinasi dengan pengurus cabang olah raga masing-masing, yang berada di kabupaten dan kota, untuk berkordinasi dengan KONI serta Dispora, membahas bersama-sama.

"Silahkan pengurus provinsi masing-masing cabor berkordinasi dengan kabupaten dan kota, selanjutnya bisa merapatkannya dengan kepala daerah dan KONI, apakah semua siap untuk 2021 ini," tambah Furqon lagi.

Sekaitan dengan hearing tersebut, kerua Wushu Sumbar Kompol Yanisman,S, SH didampingi korbid Novrianto,SP mengatakan, apa yang telah disepakati bersama merupakan solusi terbaik, sehingga jelas langkah apa akan diambil.

"Kami merasa apa yang disampaikan dalam pertemuan ini merupakan hal terbaik, sehingga apapun keputusan nantinya bisa menjadi acuan kita semua, kami juga akan melakukan kordinasi dengan pengkab dan pemgkot Wushu," ulas Yanisman.

Ditambahkannya, dalam waktu dekat akan mebuat surat untuk pengurus daerah yang ada, agar bisa menyikapi hasil pertemuan dengan komisi V DPRD Sumbar, Asisten II, Dispora, KONI serta semua cabor yang ada. (Nov/st)

Suatu keharusan setiap orang yang pergi dan datang ke Sumbar harus melakukan cek kesehatan aman covid sebagai syarat tidak terwabah virus corona. Ini menegaskan setiap orang keluar dan masuk Sumbar mesti  sehat. Karena itulah dilakukan pemeriksaan kesehatan rapit test dan swab agar diketahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus corona, agar cepat dilakukan tindakan penanganan kasus Covid-19 di Sumbar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela peninjauan kesiapan BIM menerima orang yang masuk dan keluar dari Sumatera Barat  dengan pemeriksaan kesehatan Rapid Test di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin, (3/8/2020).

Kedatangan Wakil Gubernur disambut hangat oleh Executive General Manager PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Internasional Minangkabau Yos Sugiono, serta yang mendampinginya Plt. Dinas Kesehatan, Badan Litbang, KKP, TNI dan Polri. " Menyikapi meningkatknya kondisi perkembangan penanganan covid 19 di Sumbar, maka dirasa perlu dilakukan pengawasan ketat kesehatan bagi orang masuk dan keluar. Dan  begitu juga sebaliknya bagi kedatangan ketika ditemukan yang mencurigakan memiliki suhu 38° reaktif akan di swab, ketika dinyatakan reaktif maka dilakukan swab dan yang bersangkutan tidak boleh pergi dulu sekira hasilnya positif Covid-19 dan dikarantina," ucap Nasrul Abit.

Wagub Sumbar juga mengatakan perlu dilakukan skrening dipintu keberangkatan BIM dengan persyaratan penumpang wajib memakai masker, membawa KTP, melakukan pendaftaran Rapid Test, penumpang menunggu panggilan pemeriksaan, dan menunggu hasil 30 menit lebih kurang, tetap jaga jarak, physical distancing selama dilakukan Rapid Test sesuai protokol kesehatan.

"Pelaksanaan pengawasan kesehatan ini tidak ada pengecualian setiap orang, "saya sendiri harus ikut rapid test sebelum berangkat ke Mentawai, sebagai syarat tidak terwabah virus corona untuk melakukan tugas keluar daerah baik antar kabupaten maupun antar provinsi," tegas Nasrul Abit.

Nasrul Abit meminta kepada penumpang pesawat baik yang pergi maupun yang pulang mari patuhi protokol kesehatan untuk kesehatan bersama.Para penumpang pesawat melalui bandara internasional Minangkabau fasilitas untuk protokol kesehatan dibandara ini sudah siap termasuk kedalam pesawatnya juga sudah disiapkan.

"Untuk itu, masyarakat kita yang ingin naik pesawat dan turun pesawat harus harus mematuhi protokol kesehatan, mari kita bekerjasama dengan sebaik-baiknya dan hindari dari pada Covid-19. Kita meminta kesadaran seluruh masyarakat komponen daerah Sumbar serta mari sama-sama kita menjaga kesehatan dengan cara tetap semangat dan produktif aman covid," himbau Nasrul Abit. (b/rel)