Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meninjau kegiatan operasi bibir sumbing di Rumah Sakit Bhayangkara  dalam rangka Bakti Kesehatan Operasi Bibir Sumbing Hari Bhayangkara Ke-74, "Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif" Selasa (28/7/2020).

Nasrul Abit katakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Irjen Pol Toni Harmanto, Kapolda Sumbar , Pol dr Sucipto, DFM Kabid Dokkes Polda Sumbar dan Polri pada umumnya dengan tujuan ingin membantu warga Sumbar yang memiliki anak bibir sumbing supaya bisa dioperasi, diperbaiki. Baik fungsinya sebagai alat bicara maupun sebagai alat menguyah bertujuan agar lebih baik.

"Kita mengapresiasi kegiatan yang diperintahkan Dokter di RS tersebut, karena merupakan tanggung jawab penuh untuk memperbaiki masyarakat, sebelumnya ada sunat masal dan sekarang dilakukan operasi bibir sumbing sebanyak 31 pasien yang ada di Sumbar," ujarnya.

Selanjutnya Wagub  mengatakan RS.Bhayangkari bukan untuk RS khusus Polisi saja, tetapi juga untuk RS umum, barangkali bagi masyarakat akan terjamin penuh dan termasuk juga pelayanan BPJS juga berlaku. Tentu kita bersama-sama memanfaatkan fasilitasi RS yang bagus ini dengan tujuan adalah untuk pemiliharaan kesehatan masyarakat di Sumatera Barat.

"Terimakasih atas kegiatan yang digagas kapolda Sumbar dan Kabidokes Sumbar, dimana hari ini ada 31 orang di opersi bibir sumbing," ungkap Nasrul Abit.

Untuk memotivasi semangat  Wakil Gubernur Nasrul Abit juga memberikan boneka kepada pasien Bibir Sumbing tersenyum sembringah dioperasi tersenyum seperti anak lainnya.

" Kita menghimbau para bupati walikota, karena tempat operasi bibir sumbing ini sudah dibukak oleh RS Bhayangkara, berapapun jumlah pasiennya bisa dioperasi dan selenggarakan secara gratis, dalam rangka pandemi Covid-19.

Kapolda Sumbar, Kabidokes Sumbar telah mengambil kebijakan membantu masyarakat kita kurang mampu, untuk memilihara kesehatannya. Mudah - mudahan RS Bhayangkara ini dapat berkembang kedepan dan pasien umum juga diterima di RS ini." terangnya.

Sementara Irjen Pol, Toni Hermanto juga menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan sosial yang akan terus berkelanjutan nanti.

Kerena kita sudah diumumkan dan diminta juga masyrakat yang memiliki kelurga mengalami bibir sumbing akan dibantu fasilitasnya bila masyarakat mengalami kekurangan seperti ini," katanya.

Selain itu Toni Kapolda Sumbar juga mengatakan bahwa kegiatan ini bukan untuk orang kurang mampu saja, tetapi semua orang yang membutuhkan akan difasilitasi, tentunya kita harapkan masyarakat bisa menerima dengan baik dan kami memberikan pelayanan yang terbaik.

"Pada intinya kita membantu masyarakat yang ada kelainan seperti itu. Apabila warga memerlukan silakan daftar, dan ini gratis," ucapnya.(rel)

Satu orang lagi pasien positif Covid-19 Kota Padang Panjang dinyatakan sembuh setelah diisolasi dirumah Sakit Umum kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Drs. H. Nuryanuwar, Apt, MM.MMR, menjawab Lintas Media News diruang kerjanya, Selasa (28/7/2020).

Pasien positif Covid-19, yang dinyatakan sembuh itu  Pasien 31 inisial PP asal Kelurahan Koto Panjang. 

“Pasien 31 ini setelah tes swab konversi 2x hasilnya negatif, dinyatakan sembuh dan boleh pulang.

Dengan sembuh satu lagi ini, sebut Nuryanuwar, pasien positif Covid-19 Padang Panjang sudah sembuh  31 orang dari total 32 orang jumlah positif Covid-19.

“Tinggal 1 (satu) orang masih dirawat di Semen Padang Hospital, Padang dan kita berharap semoga pasien ke-32 juga sembuh dan pulang ke Padang Panjang tak lama lagi,” sebut Nuryanuwar.

Kepada masyarakat luas, Pemerintah Kota Padang Panjang tidak bosan-bosannya mengingatkan agar tetaplah waspada dan mematuhi protokol kesehatan. “Hindari kontak fisik, jaga jarak aman satu meter, bila terpaksa keluar rumah harus pakai masker, dan sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir.

Bila,ingin berpergian atau ingin keluar rumah, jangan lupa memakai alat pelindung kesehatan.  Artinya, bila ingin tethindar dari virus mematikan itu,  kita harus tetap disiplin dalam menjaga tubuh supaya tidak terpapar virus mematikan ini, ujar Sang Kadis.( maison Pisano).(rel)

 

Keluarga pemulung, Zulfat Hengki bersama istrinya bernama Marianis yang tinggal di RT01/RW02, Jalan Baru, Depan PDAM Ulu Gadut, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, kini bisa bernafas lega setelah rumah semi permanen miliknya, dibedah oleh UPZ Baznas Semen Padang.  Kini, ia bias menempati rumah yang layak huni.

Dengan bantuan anggaran sebesar Rp18 juta dari lembaga pengumpul zakat karyawan/ti perusahaan semen plat merah di Kota Padang itu, rumah milik pasangan pemulung seluas 8x9 meter itu kini sudah menjadi tempat yang layak untuk dihuninya bersama istri, anak serta beberapa orang cucunya.

"Alhamdulillah, sekarang saya sekeluarga sudah merasa nyaman tinggal di rumah ini. Terimakasih UPZ Baznas Semen Padang. Semoga, ini menjadi ladang amal bagi UPZ, maupun karyawan/ti Semen Padang yang telah menyalurkan zakatnya kepada UPZ Baznas Semen Padang," kata Zulfat Hengki saat ditemui di rumahnya, Senin (27/7/2020). 

Pria berusia 61 tahun itu mengakui sudah 30 tahun lebih tinggal di rumah ini. Sebelum rumahnya dibedah oleh UPZ Baznas Semen Padang, rumahnya ibarat gubuk tua yang sudah reot dan tidak layak untuk dihuni, karena atap rumah bocor. Jika hujan, sebagain rumah basah karena rembesan air hujan masuk ke dalam rumah. 

Kemudian di samping itu, katanya, fasilitas rumah seperti kamar mandi, WC dan dapur juga tidak ada. Bahkan untuk mandi, cuci, kakus (MCK), Ia bersama keluarganya harus pergi ke Sungai Ulu Gadut yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumahnya. 

Sedangkan untuk tempat memasak, Ia pun terpaksa harus memanfaatkan bagian sudut rumahnya untuk dijadikan dapur. "Sekarang semua sarana sudah ada dan kami sekeluarga tidak lagi MCK di sungai. Kami bersyukur sekali atas bantuan bedah rumah yang kami dapatkan ini," ujar pria yang biasa disapa Pak Jun itu.

Pak Jun sendiri adalah warga pribumi Nagari Limau Manis Selatan yang merupakan bagian dari masyarakat lingkungan PT Semen Padang. Ia bersama istrinya, dikaruniai lima orang anak. Dua di antaranya meninggal dunia karena kecelakaan di kawasan Ladang Padang beberapa tahun lalu. 

"Di rumah ini selain saya dan istri, dua anak saya yang perempuan juga tinggal di rumah ini dan yang laki-laki tinggal di rumah istrinya di Surian, Kabupaten Solok. Alhamdulillah, anak saya yang perempuan sudah bekerja membuat keripik kentang di Perumnas HO, Indarung dan satu lagi kerja membuat serbet (sapu tangan) di kawasan Aur Duri," bebernya. 

Selain memulung, Pak Jun mengakui bahwa dirinya kadang-kadang juga bekerja membuat batu giling cabe di kawasan sungai Ulu Gadut ini. Untuk membuat satu buah batu giling cabe, Ia pun digaji Rp65 ribu, tergantung ukurannya. Namun begitu, kerja membuat batu giling cabe bagi Pak Jun, cukup menguras tenaga.

"Usia saya kan sudah kepala enam. Dan, tentunya membuat batu giling cabe bagi saya cukup melelahkan, apalagi proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama. Mulai dari mencari jenis batu untuk dijadikan batu giling, sampai batu tersebut dirapikan dengan pahat hingga akhirnya menjadi batu giling," tuturnya. 

Sementara itu, istri Pak Jun, Marianis juga mengaku bersyukur atas bantuan bedah rumah dari UPZ Baznas Semen Padang. "Kami sama sekali tidak terpikir kapan kami punya rumah seperti ini, karena untuk kebutuhan makan sehari-hari saja kami susah mencarinya," kata Marianis. 

Meski bentuk rumah yang direhab UPZ Baznas Semen Padang nampak sederhana, tapi bagi wanita berusia 54 tahun itu, kondisi rumah yang sekarang ini jauh lebih baik dari rumah sebelumnya. 

"Kalau dulu, rumah kami hanya kecil dan sudah reot. Sekarang setelah dibedah, rumah kami menjadi lebih besar dan sangat layak untuk kami tempati," ujarnya. 

Kepala Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif mengatakan bahwa bantuan bedah rumah milik Zulfat Hengki itu merupakan salah satu dari lima program UPZ Baznas Semen Padang, yaitu program Bidang Kemanusiaan yang di dalamnya terdapat program Bedah Rumah. 

Selain bedah rumah, juga ada beberapa program yang ada pada Bidang Kemanusiaan. Di antaranya, penyaluran bantuan biaya hidup rutin dan non rutin, peduli hunian, rehab sedang dan ringan, serta bantuan bencana alam.

"Program bedah rumah ini, sudah berlangsung sejak 1996 dan program ini termasuk program unggulan UPZ Baznas Semen Padang selain bantuan pendidikan dan bantuan modal usaha untuk kaum dhuafa," kata Muhammad Arif.

Selain rumah milik Zulfat Hengki, UPZ Baznas Semen Padang untuk bulan Juli ini juga melakukan bedah rumah warga. Dua di antaranya berada di Kecanatan Pauh, yaitu di Lubuk Perahu Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit dan di Lubuk Gajah, Kelurahan Pisang. "Kemudian satu rumah lagi, berada di Kelurahan Padang Besi," pungkas Muhammad Arif.(*)

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri didamping Sekretaris HM Nurnas tengaj berdialog di dengan KPU Limapuluh Kota dalam rangka Monev Pilkada, Selasa 28 Juli 2020. (foto: ppid-kisb)

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Syamsul Bahri minta.Sebelum memasuki perkantoran,masyarakat dan ASN harus mematuhi protokol kesehatan,karena ancaman covid-19 tidak bisa disepelekan.

Permintaan itu disampaikan Syamsul Bahri saat melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di kantor Komisi Pemilihan (KPU) Limapuluh Kota.Selasa 28/7/2020.

Pada monitoring evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 tersebut, Syamsul Bahri didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas, Anggota Komisi I, Jempol dan Zaefideson, ikut mendampingi Komisioner KPU Sumbar Nova Indra dan Komisioner Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari dan Arif Yumardi.

“Kita ingin memastikan pelaksanaan tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berjalan maksimal atau tidak, di KPU Limapuluh Kota ini,”ujar Syamsul Bahri saat diskusi dengan Ketua KPU Limapulu Kota Masnijon,  Komisioner Rina Fitri, Eka Lidyana dan Arwan Tri.

Selain itu Syamsul Bahri jelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 beda dari Pemilu 2019 maupun Pilkada 2010. 

“Kini kita berpesta demokrasi memilih pempin negeri masih saat pandemi, vaksin korona masih diuji, sehingga itu penyelenggara Pilkada di mana saja di Sumbar jangan sepelekan covid-19, taati protokol covid-19 dan ajak masyarakat sukseskan Pilkada dengan mematuhi protokol kesehatan,”ujar Syamsul Bahri.

Komisi I DPRD Sumbar kata Syamsul Bahri menegaskan komitmen komisi terhadap pelaksaan Pilkada. 

“Dan karena masih pandemi ini kita tidak menginginkan ada klaster baru covid-19 dari penyelenggara Pilkada. Allhamdulillah saya ikuti tes swab penyelengara hampir semuanya negatif,”ujarnya. (rel/St)

 

 Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menutup kegiatan Rapat Koordinasi Komite Peduli Bencana Kota Padang di Hotel D'Dhave, Senin (27/7/2020). Kepada seluruh peserta diingatkan tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana, termasuk menghadapi bencana wabah Coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Kita harus mempersiapkan semuanya untuk menghadapi bencana. Tidak hanya bencana alam saja tapi termasuk wabah virus corona ini," ujar Wagub Sumbar Nasrul Abit.

Sumatera Barat terkenal dengan daerah rawan bencana. Tidak hanya itu, Sumbar dianggap sebagai daerah supermarket bencana seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, angin topan dan lainnya.

"Kita berharap dengan adanya rapat koordinasi ini, peserta bisa memahami semua bentuk bencana yang akan kita hadapi," ucapnya.

Saat ini bangsa Indonesia dalam keadaan drarurat bencana, Nasrul Abit minta pada peserta untuk bisa bekerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi Covid-19 di Sumbar.

"Kita semua tahu, sampai saat ini vaksin anti virus corona belum ditemukan. Jadi kita bersama BPBD memberikan sosialisasi ke masyarakat, agar tetap ikuti protokol kesehatan," sebutnya.

Selain itu, ancaman terbesar bencana di Sumbar adalah gempa dan tsunami yang dikhawatirkan dapat merenggut banyak korban jiwa. Terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai.

Wagub Nasrul Abit mengatakan, menurut 5 profesor ahli gempa dari Jepang memprediksi Kabupaten Kepulauan Mentawai akan terjadi gempa dahsyat berkekuatan 8,9 skala richter (SR). Hal ini telah ditelitinya di daerah Mentawai.

Gempa dahyat tersebut masih ada di 20 mil Kepulauan Mentawai hanya tinggal tunggu waktu aja. Menurut para pakar Jepang tersebut, jika gempa dahsyat itu terjadi, prediksi Nasrul, akan menyebabkan gelombang tsunami sampai tinggi 12 meter.

Oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi Sumatera Barat untuk memiliki mitigasi bencana dan perencanaan yang matang untuk penyelamatan masyarakat Sumbar dari bencana stunami.

Selanjutnya Wagub Sumbar mengapresiasi dan berharap pada rapat koordinasi tersebut bisa menghasilkan suatu keputusan dalam penanganan bencana, mengurangi resiko serta membentuk strategi mencegah jatuhnya korban jiwa.

Sebagai penutup Nasrul Abit mengingatkan, walaupun ada informasi dari para ahli gempa itu, jangan jadikan sebuah kabar yang menakutkan bagi masyarakat Sumbar. Tapi jadikan masyarakat lebih waspada.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kegiatan seminar dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Raperda) tatanan baru berbasis kearifan lokal, di Aula Kantor Gubernur, Senen (27/7/2020).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan kesalamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di Daerah dalam bentuk tatanan baru berbasis kearifan lokal.

"Dan dalam rangka pelaksanaan tatanan baru di Sumatera Barat diperlukan upaya terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanganan kerentanan sosial disiplin protokol kesehatan dalam produktif dan aman covid 19 terhadap ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat menerapkan sanksi dengan memperhatikan kearifan lokal," kata Irwan

Selanjutnya melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan tatanan baru berbasis kearifan lokal maka perlu adanya peraturan yang berbentuk komprehensif dalam bentuk peraturan daerah, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan itu.

Tatanan baru adalah cara hidup sosial ekonomi budaya masyarakat yang produktif dan aman pandemi dari sesuatu yang belum lumrah menjadi susuatu kewajaran bahkan kewajiban untuk beradap tasi dengan pandemi Covid-19.

Dan kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri yang diwariskan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi melalui cerita mulut kemulut.

Lebih lanjut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan dalam peraturan daerah yang dimaksud adalah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Namun dalam konteksnya Perda adalah yang mengatur pergerakan masyarakat, karena masyarakat belum patuh dengan aturan. "Untuk itu kita atur kita disiplinkan dengan aturan berupa sanksi idealnya adalah melalui keluarga, sosial budaya dan melalui lingkungan," harap Irwan Prayitno

Kemudian masalah utamanya adalah masyarakat yang belum menyadari, masih banyak masyarakat berpergian kurang disiplin, tau dengan protokol tetapi banyak yang tidak melakukannya. Jadi solusinya adalah sanksipun harus diberikan. Untuk itu perlu regulasi dengan adanya perda ini memberikan peluang untuk sanksi pidana. Masyarakat tidak bisa dikenakan secara maksimal dan efektif kecuali dengan adanya pidana.

"Dengan adanya pendapat banyak dari para pakar ada dari pakar hukum, kesehatan, serta dari pakar ilmu sosial, budaya, pakar agama dan jurusan pertanian termasuk kearifan lokal. Didalam perda ada satu hal yang diinginkan yaitu sanksi secara bertahap administratif dan sebagainya.

Selanjutnya gubernur Sumbar berpesan yaitu kearifan lokal perlu bekerjasama dan bergotong royonng. regulasi berbasis kearifan lokal dengan cara melibatkan tokoh masyarakat serta dijunjung tinggi diikut sertakan tokoh masyarakat.

Lalu dengan adanya perda ini bisa mengurangi korban-korban positif covid dengan target berkurangnya jumlah positif tiap hari, tidak bisa menihilkan tetapi mengurangi. Mudah-mudhan disukseskan dalam mengurangi pasien Covid-19 di Sumatera Barat berkat adanya perda.(rel)

Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Fakhrizal, secara tegas menolak hasil Pleno rekapitulasi verifikasi faktual yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar beberapa hari lalu karena,KPU dinilai tidak profesiomal dalam menyelenggarakan Pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar.

Penolakan tersebut disampaikan Fakhrizal didampingi Bakal Calon Wakil  Gubernu (Bacawagub) Genius Umar pada wartawan di posko pemenanganya,Jalan Raden Saleh Kota Padang.Senen (27/7/2020) sore.

"Kami menolak hasil pleno rekapitulasi bapaslon indenpenden tersebut karena, KPU Sumbar tidak mampu menanggapi enam poin keberatan yang telah disampaikan",jelas Fakhrizal.

Untuk itu,Tim kami telah menyiapkan laporan pelanggaran dan sengketa yang akan disampaikan ke Bawaslu dan DKPP.imbuh Fakhrizal.

Dikatakannya, pelanggaran yang diduga dilakukan KPUD itu, diantaranya, adanya formulir verifikasi dukungan pasangan calon dengan mempergunakan from yang tidak diatur dalam peraturan pemilihan atau tidak berdasarkan fakta hukum. Formulir itu, yaitu lampiran BA 51 KWK.

Kemudian, verifikasi hanya dilakukan petugas satu kali saja dan berdampak pada data tidak ditemukan yang sangat tinggi yaitu kurang lebih 100 ribu.

"Contoh di Padang Panjang, verifiaksi hanya dilakukan satu hari, padahal KPUD mempungai waktu 14 hari. Sekali didatangi tidak ketemu, kemudian dibuat laporan TD (tidak ditemukan),ketika dipertanyakan,KPUD menyebutkan tidak ada anggaran ",sebut Fakhrizal.

Kemudian, TD tersebut dijadikan TMS (tidak memenuhi syarat. "Ini sangat merugikan.Selain itu, dukungan RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Diambil contoh di Kota Padang, RT/RW tidak boleh menyampaikan dukungan, setelah diketahui beberapa hari itu diperbolehkan.

"Harus tegas aturannya, kalau RT/RW tidak boleh, ya tidak boleh. Ini harus ada dasar hukumnya, "kata mantan Kapolda Sumbar ini.

Menurut Fakhrizal, pendukung bakal pasangan calon pada nagari pemekaran, juga tidak diverifikasi. Ini jelas merugikan,contohnya di Padang Pariaman dan Pasaman.Tidak itu saja, perlakukan berbeda oleh jajaran KPUD untuk pendukung, yang menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia menandatangani from tidak mendukung,sedangkan ketentuan yang tidak menandatangani itu dianggap mendukung.

Kemudian rekapitulasi data BA 6 KWK perseorangan MS dan TMS, hanya ada pada rekap pleno KPUD Limapuluh Kota, sedangkan di 18 kota lainnnya tidak ada, hanya data MS saja."Ini menandakan tidak adanya tranparansi informasi. Jadi kita tidak tahu berapa MS dan TMS, "tanya Fakhrizal.

Menurut Fakhrizal, pihaknya telah menyiapkan dukungan perbaikan, tapi tidak akan mengantarkan dukungan tersebut. karena, berapapun disiapkan, tidak akan ditanggapi, selagi masih ada mekanisme dalam mekanisme yang dibuat-buat sendiri.

"Ini tetap merugikan ki dan suara masyarakat yang sudah mendukung. Kita sudah siapkan, yang semula katanya kita TMS 80 ribu lebih, kita kalikan dua, kurang lebih 200 ribu dukungan dan masyarakat mengantarkan langsung ke sini. Ini suara masyarakat, "timpanya.

Tapi TD-TD yang dijadikan TMS, harus kalikan dua lagi. "Jadi kita harus mengumpulkan 371 ribu. Dari mana waktu yang tiga hari disiapkan, "tanya Fakhrizal.(ST)

Senator Sumatera Barat (Sumbar) Leonardy Harmaini Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH.apresiasi kejelian Universitas Taman Siswa (Unitas) Padang dalam menangkap peluang besar di era revolusi industri dan di masa pandemi covid-19.

Apresiasi tersebut disampaikan Leonardy pada wisuda ke-58 Unitas Padang di Pangeran Beach, kemaren.

Dikatakan Leonardy,meski di tengah Pandemi, rektor dan jajaran Unitas mampu menyelenggarakan wisuda dan pemindahan jambul secara langsung sekaligus menandatangani lima kerjasama dengan mengacu pada protokol kesehatan. 

Kelima kerjasama yang ditandatangani tersebut adalah PT. Perkasa Group, Dekopin Sumbar, LKKS Sumatera Barat, BPN Kanwil Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Saya memberikan apresiasi kepada Rektor Universitas Taman Siswa Padang yang pada hari ini dapat menyelenggarakan wisuda ke-58 dalam masa pandemi covid-19. Bedanya dengan tahun lalu, kita sekarang pakai masker, pelindung wajah, sarung tangan dan lainnya sesuai protokol kesehatan. Luar biasa wisuda kali ini,” ujar Leonardy.

Leonardy mewakili orang tua juga mengucapkan terimakasih kepada rektor, para dosen dan tenaga kependidikan yang telah bekerja keras mendidik mahasiswa-mahasiswi Unitas Padang beberapa tahun ini. 

Kepada wisudawan, Leonardy mengatakan bahwa memang tidak mudah apa yang dilakukan tiga setengah atau empat tahun sebelumnya. “Jika diingat-ingat semua yang pahit-pahit saja. Sekarang telah diwisuda, jadi sarjana barulah manisnya terasa.

Jadi pendidikan itu berakar pahit, berbuah manis,” tegas Leonardy.

Untuk itu,Leonardy mengingatkan kepada para wisudawan-wisudawati Unitas Padang bahwa apa yang mereka lakukan tiga setengah atau empat tahun ini harus berbuah manis. Mereka harus sukses,dan tidak berharap hanya menjadi PNS.

Leonardy mengatakan, sistem pembelajaran pun berbeda pada berbagai tingkatan pendidikan. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 pemerintah hingga Desember mewajibkan pembelajaran dilakukan dari rumah atau dengan sistem daring/online.

Leonardy mengakui banyak kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring tersebut. 

Orang tua kewalahan karena harus menjadi guru bagi anak-anak mereka. Belum lagi harus memenuhi kebutuhan perangkat dan data atau langganan internet. Keluhan-keluhan ini telah ditangkap DPD RI sebagai aspirasi yang harus diperjuangkan.

“Menurut penelitian, tidak baik juga anak-anak dibiarkan terus berdiam diri di rumah. Memang mereka belajar juga di rumah namun kurang bagus bagi perkembangannya, pertumbuhan mereka selanjutnya. Makanya DPD RI sangat penuh perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Banyak hal yang telah disampaikan kepada pemerintah terkait hal ini,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2019-2024 itu.(rel/St)

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perbaikan dukungan calon perseorangan Fakhrizal-Genius, KPU Sumatera Barat sudah mempersiapkan 400 tenaga dari kalangan mahasiswa dan 50 orang pegawai.

Tenaga pemeriksa tersebut sudah dipersiapkan sejak Sabtu 25/7/2020, di sebuah hotel yang sengaja dipakai untuk menerima berkas pendaftaran dukungan, berupa KTP, B1 dukungan dan B1.1 daftar dukungan.

Komisioner KPU Sumbar Nova Indra bidang perencanaan, data dan informasi mengatakan, semua proses serta tahapan harus dilaksanakan, karena merupakan aturan baku.

"Kita sudah persiapkan 450 orang tenaga pemeriksa, yang berasal dari mahasiswa dan pegawai sekretariat KPU, agar semua bisa berjalan sesuai aturan berlaku, dan tidak ada pihak dirugikan," ulas Nova Indra di kantor KPU, Senin (27/7/2020).

Ditambahkannya, berkas perbaikan calon perseorang akan diterima sampai 27/7, pukul 00 Wib, atau tengah malam.

Apa yang disampaikan Nova Indra diperkuat kasubag program dan data Agustian Piliang, dimana KPU secara Tekhnis IT sudah dipersiapkan agar dalam meng-upload dukungan tidak ada kendala.

"Atas perintah komisioner, kami dari tenaga Tekhnis selalu memperhatikan ITE agar tidak ada kendala dalam mengentry dukungan yang dilakukan perseorangan," teras Agus.

Dalam memberi kemudahan perbaikan, Kabag hukum, Tekhnis dan Hupmas Aan Wuryanto, didampingi kasubag Tekhnis dan Hupmas Jumiati mengatakan, dari sejak awal masa perbaikan mereka sudah siap sesuai dengan tahapan, baik personil maupun lainnya.

"Kita tidak mau ada kendala dalam menerima berkas perbaikan, maka sejak awal kita sudah mempersiapkan tenaga untuk menerima dan memeriksa," ulas Aan.

Ditambahkan Jumiati, tenaga pendukung tersebut sudah diberikan masukan bagaimana cara menerima dan memeriksa berkas, sehingga tidak akan ada perbedaan perlakuan dan semua tahapan berjalan baik.

"Adek-adek yang direkrut sudah diberi pelatihan bagaimana cara menerima dan memeriksa berkas, perlakuan sama sesuai aturan berlaku," terang Jumiati.

Seperti diketahui, Senin (27/7) sampai tengah malam, merupakan hari terakhir perbaikan berkas dukungan pada calon perseorangan.(nov/St)

Satgas TMMD 108 Kodim 0307 Tanah Datar meski disibukan kejar target menyelesaikan sasaran utama fisik TMMD,  urusan ibadah tetap dinomor satu kan. 

Hal itu terlihat di lokasi TMMD 108 Tanah Datar yang dipusatkan di Nagari Panyalaian Tanah Datar Sabtu (25/07/2020).

Bagi Satgas TMMD, sesibuk apapun mereka,  kewajiban sebagai ummat muslim menunaikan solat lima waktu wajib  tetap kita dilaksanakan, sekalipun dalam kondisi berperang.

”Ibdah urusan dengan yang di atas, sehingga meski kami sibuk tugas di pekerjaan TMMD, soal ibadah tetap saja tidak boleh melupakan kewajiaban ibadah sebagai umat yang beragama,” kata Prada Indra salah satu anggota Satgas TMMD menjawab wartawan Sabtu siang.

Anggota Satgas 108 Tanah Datar itu mengatakan, bukti kepatuhan kita pada Allah  tidak pernah melupakan kewajibannya dalam menjalankan Ibadah Sholat. 

“Dengan jarak mushola yang tidak jauh dari tempat menginap, memudahkan untuk menjalankan ibadah,” katanya.

Lebih lanjut Prada Indra mengatakan, meskipun dengan kesibukan pekerjaan yang luar biasa, namun kita jangan pernah lupa kewajiban kita  sebagai ummat yang beragama.(Penrem/St)

Pola daring merupakan pola metode yang akan menjadi permanen nantinya,karena Pola daring ini  juga sangat bagus dan amat tepat untuk berbagai kebutuhan, yang sebetulnya sudah berkembang lama dan kita terapkan.  Dibandingkan daerah lain kita sudah lebih dulu melakukan dalam menghadapi kendala penanganan Covid-19 ini. Pola daring ini terpaksa dilakukan agar kegiatan pembelajaran aman dari penyebaran virus corona.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno, saat membuka acara Pelatihan Guru se-Sumatera Barat Dalam Mempersiapkan Pembelajaran Daring di Masa Normal Baru, kegiatan tersebut berlangsung melalui via xoom di Ruang Kerja. Sabtu (25/7/2020).

Hadir dalam acara tersebut sebagai Keynote Speaker Dirjen Guru, dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Dr. Iwan Syahril, PhD dan didukung oleh para relawan yang berkontribusi kepada Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga mutu pendidikan di Sumbar yang saat ini sedang terkena dampak Covid-19. 

Kegiatan tersebut direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi agar keikutsertaan seluruh guru jenjang SMA dan SMK melalui Link pendaftaran untuk menjadi peserta pelatihan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan terkait mengenai disain pembelajaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menegaskan bahwasanya .

" Kita jangan lari dari kenyataan karena hal tersebut akan bertemu terus didalam keseharian kita sebagai guru nantinya, jangan sampai Gagal Teknologi (galtek) harus pelajari agar dapat menguasai dan jangan mengelak atau menghindar sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan targetnya karena daring ini adalah suatu keniscayaan akan terus berjalan.

Selain itu terkait dengan pendidikan di Sumatera Barat kemungkinan belum membuka pendidikan dalam waktu dekat ini, zona hijaupun ditahapan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibolehkan hanya SMA dan SMP untuk SD dilihat dulu situasi benar-benar membaik," katanya.

Irwan Prayitno jelaskan , oleh karena itu tatap maya atau daring menjadi suatu keniscayaan, karena sulit kita untuk mempertahankan, namun demikian di Sumbar selama belum ada obat atau vaksin dapat menawarkan virus tersebut, kami akan mengendalikannya.

"Dalam arti bahwa perkembangan covid dan ada positif covid sudah bisa dikendalikan, dengan cara tracing, testing kemudian bisa dikendalikan. sehingga terkontrol dan dipertimbangkan mudah-mudahan claster baru tidak timbul lagi," ujarnya.

Selain itu terkait dengan pola pendidikan Gunbernur menyebutkan metode yang dikeluarkan yaitu tatap muka dengan protokol Covid, kemudian belajarnya dipersingkat hal ini sudah kesepakatan bersama oleh para guru.

" Tatap maya atau daring perlu dilakukan dengan cara guru-guru mempersiapkan tugas yang diberikan kepada siswa, agar mencapai target-target dilengkapi di sekolah dan meski wajib hadir di sekolah.

Untuk menyempurnakan konten-konten yang akan disampaikan kepada murid melalui daring, baik berbagai pendekatan dengan vidio maupun beberapa presentase yang ditampilkan" ujarnya

Irwan Prayitno juga menyebutkan sudah wajibkan permatapelajaran untuk menyiapkan konten disemester 2020 ganjil dan perlu persetujuan bersama, hingga nantik berkreatifitas, berinovasi dari masing-masing guru agar dibakukan.

"SMA dan SMK akan segera berjalan untuk konten ini, dibantu oleh Tim disain Universitas Negeri Padang (UNP), dibawah koordinasi Rektor UNP untuk mendukung serial pelatihan yang sudah ada dan akan dilakukan Pemda bersama UNP bagi peningkatan kemampuan guru-guru Sumbar untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, daring dan luring yang bermutu," harap Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar juga sampaikan ada beberapa yang menghendaki tatap muka misalnya Senen, Rabu, Jumat dan pada hari selasa, kamisnya daring kita buatkan juga kurikulum dan silabusnya metode yang seperti campuran ini agar bisa melengkapi beberapa keinginan dari masyarakat dan kondisi perkembangan daerah di Sumatera Barat.(rel)

 Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

“Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata Ketua Dewan Pers M. NUH. 

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan. Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi  (IJTI), dan Firdaus (SMSI).(**)