50.Kota.Lintas Media News.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Syamsul Bahri minta.Sebelum memasuki perkantoran,masyarakat dan ASN harus mematuhi protokol kesehatan,karena ancaman covid-19 tidak bisa disepelekan.
Permintaan itu disampaikan Syamsul Bahri saat melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di kantor Komisi Pemilihan (KPU) Limapuluh Kota.Selasa 28/7/2020.
Pada monitoring evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 tersebut, Syamsul Bahri didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas, Anggota Komisi I, Jempol dan Zaefideson, ikut mendampingi Komisioner KPU Sumbar Nova Indra dan Komisioner Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari dan Arif Yumardi.
“Kita ingin memastikan pelaksanaan tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berjalan maksimal atau tidak, di KPU Limapuluh Kota ini,”ujar Syamsul Bahri saat diskusi dengan Ketua KPU Limapulu Kota Masnijon, Komisioner Rina Fitri, Eka Lidyana dan Arwan Tri.
Selain itu Syamsul Bahri jelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 beda dari Pemilu 2019 maupun Pilkada 2010.
“Kini kita berpesta demokrasi memilih pempin negeri masih saat pandemi, vaksin korona masih diuji, sehingga itu penyelenggara Pilkada di mana saja di Sumbar jangan sepelekan covid-19, taati protokol covid-19 dan ajak masyarakat sukseskan Pilkada dengan mematuhi protokol kesehatan,”ujar Syamsul Bahri.
Komisi I DPRD Sumbar kata Syamsul Bahri menegaskan komitmen komisi terhadap pelaksaan Pilkada.
“Dan karena masih pandemi ini kita tidak menginginkan ada klaster baru covid-19 dari penyelenggara Pilkada. Allhamdulillah saya ikuti tes swab penyelengara hampir semuanya negatif,”ujarnya. (rel/St)