Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) prihatin, masih ada masyarakat kita yang terdampak penanganan wabah covid 19 belum mendapat bantuan sosial terutama kawan-kawan disabelitas. Katanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum semua anggota disabel yang mendapat bantuan ini.

Hal ini disampaikan Nasrul Abit saat menyerakan bantuan sembako kepada Ketua PPDI ( Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia ) Kota Padang. An. Icun Suhaldi di komplek Bumi Lareh Permai Kota Padang, Jum'at (15/5/2020).

Nasrul Abit bicara soal data, kadang terlalu banyak masalah akan tetapi soal kawan-kawan disabelitas ini, kita akan minta Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi data sebelum disampaikan ke pemerintah pusat.

"Data disabelitas, tuna netra, tuna rungu dan lain-lain,  ini tentu sudah ada di provinsi agar ini dilakukan verifikasi kembali dengan dinas sosial Kabupaten/Kota. Sehingga semuanya nanti dapat terayomi terbantu dalam berbagai terutama program PKH dan mereka membutuh sekali", ujarnya.

Ketua PPDI Kota Padang Icun Suhaldi juga mengatakan,  sebahagian besar anggota disabel ini keluarga miskin tak mampu. Jumlah mungkin sudah ribuan namun belum terdata secara baik.

"Lihatlah anak-anak disabel yang sedang dalam pendidikan, mereka rata-rata dari keluarga miskin tak mampu dan masih ada yang belum terdata PKH semua. Dan saat ini mereka belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) itu ", ujar Icun.

Icun Suhaldi juga sampaikan, anggota disabel secara langsung banyak karena kami banyak bergerak pada usaha jasa informal,  seperti pijat, pertukangan, tenaga seni dan bangunan.

"Semua hampir semua kami terdapat penanganan wabah covid 19 ini, karena usaha jasa informal juga terhimbas karena semua di rumahkan. Saat ini tidak ada kegiatan usaha jasa yang berjalan baik", terangnya.

Icun juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu keluarga disabelitas di Sumatera Barat, baik secara perorangan maupun kelompok berupa sembako dan lain-lain.(St/rel)

Pessel.Lintas Media News.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendorong Pemprov Sumbar bersama jajarannya untuk segera melakukan pemutakhiran data penduduk miskin dan terintegrasi, yang menjadi acuan semua OPD dalam menjalankan programnya. Data penduduk miskin yang ada sekarang dinilai sudah banyak yang tidak sesuai ditemui di lapangan.

Kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar itu diungkapkan HM. Nurnas, ST dalam kunjungan lapangan dan diskusi sehubungan Monitoring LKPJ Gubernur di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kab. Pesisir Selatan, Jum'at (15/5) siang.

Tim Komisi I DPRD Sumbar ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi H. Muhammad Nurnas (Demokrat) dengan Anggota Zarfi Derson (Golkar), Drs. Bakri Bakar, MM (Nasdem) dan M. Ridwan (PKS). Tim didampingi oleh Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM dan Korprov Pendamping Desa Ir. Feri Irawan, M.Si dan Khairul Anwar, SH.,MH.

Menurut HM Nurnas, pemutakhiran data penduduk miskin ini sangat diperlukan, terutama pada saat adanya musibah seperti pandemi Covid-19 ini. "Bayangkan ada orang yang sudah meninggal, datanya masih muncul. Sedangkan ada warga yang miskin tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Ini yang akhirnya memicu keributan," kata HM Nurnas lagi.

Karena itulah Nurnas mendesak Pemprov Sumbar dan juga Pemkab/Pemko menyediakan anggaran, untuk memutakhirkan data penduduk miskin yang benar-benar berbasis nagari. "Dalam pemutahiran data ini wajib melibatkan aparat nagari, mereka yang tahu pasti kondisi masyarakatnya," kata HM Nurnas.

Dalam paparan Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Aprizal terungkap, bahwa keributan yang terjadi beberapa hari lalu, bermula dari data yang tidak valid. Banyak nama warga miskin yang terdampak Covid-19 tidak ada dalam penerima Bansos. "Alhamdulillah dapat kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ada kekeliruan data. Karenanya kita sisir semua warga miskin dan terdampak Covid-19 ini, kita masukkan dalam penerima BLT Dana Desa yang akan kita serahkan. Masih ada juga yang belum masuk daftar, tetapi kemampuan BLT Dana Desa hanya 259 Kepala Keluarga," kata Wali Nagari Aprizal.

Nagari Rawang Gunung Malelo sendiri termasuk nagari yang memilki penduduk cukup besar, 2.010 Kepala Keluarga. Dengan Bansos Kemensos, PKH, BLT Provinsi dan BLT Dana Desa, hanya 65 persen KK yang bisa diakomodasi bantuan.

Masalah data yang tidak update ini juga diakui oleh Camat Sutera Fachrudin. "Dalam penyusunan penerima Bansos Covid-19 ini kami menerima data yang lama dari Dinas Sosial, kemudian kami revisi di nagari. Mereka yang sudah meninggal dikeluarkan, termasuk warga yang tidak masuk kategori miskin. Tetapi nyatanya dalam daftar penerima Bansos nama-nama yang sudah dikeluarkan itu muncul kembali. Merasai kami di bawah oleh masyarakat," kata Camat Fachrudin yang didampingi Kadis PMN Pesisir Selatan Drs. Wendy, MM.

Bak gayung bersambut, Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. menanggapi positif kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar tentang pemutakhiran data penduduk miskin di setiap nagari. "Dengan data yang update tentu tidak ada masyarakat yang dirugikan. OPD pun dapat menjalankan programnya dengan lancar tanpa ada keributan soal data ini," kata Syafrizal Ucok, mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.

Untuk mendukung pemutahiran data penduduk miskin di seluruh nagari ini, Syafrizal Ucok ingin perangkat nagari dilibatkan. "Kita harapkan ada program pemutakhiran data penduduk miskin ini dalam APBD Sumbar ke depan, yang basis datanya dari nagari," kata Syafrizal Ucok. (rel/st)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sesalkan adanya petugas penjaga perbatasan covid-19 yang punya sikap arogansi.Malahan seenaknya saja lecehkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

Ibarat sipontong dapat cincin, anak kecil diberi pisau, itu lah pepatah yang layak untuk petugas penjaga perbtasan covid-19, kota Padang Tasmani, dan disebar melalui fb Rita Sunarni, yang juga bertugas di BPBD Padang, terhadap ketua KPU Sumbar Amnasmen.

Sikap arogansi petugas perbatasan tersebut membuat wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, kesal dan merasa perlu adanya pelajaran etika pada petugas tersebut.

"Kalau melihat video yang beredar, nampak arogansi petugas, padahal ketua KPU nampak koperatif dan sangat temang, padahal walikota Padang pada 21/4 lalu mengatakan tidak ada larangan warga non KTP Padang, masuk kota Padang," kata Suwirpen di DPRD Sumbar.Jumat (14/5).

Ditambahkannya, petugas tersebut jelas-jelas sudah mempermalukan ketua KPU Sumbar, dengan menyebar video keberbagai media sosial, padahal jelas-jelas aturan mengatakan, pejabat negara dan tamu negara dikhususkan dalam aturan PSBB.

"Saya melihat nampakanya petugas tersebut tidak memahami aturan, karena ketua KPU adalah pejabat negara, yang aturannya jelas, apa lagi yang bersangkutan memoergunakan kenderaan dinas," ungkap Suwirpen lagi.

Sekaitan dengan viralnya video tersebut, ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, masih mempelajari dan membicarakan hal tersebut pada teman-teman dan pengacaranya.

"Kita akan bicarakan pada teman,-teman, jika perlu besok kita akan lapor ke Polisi, karena tanpa seizin saya sudah menshare KTP atau identitas pribadi saya, dengan tambahan kata-kata yang tidak sebenarnya, semua orang bisa melihat video tersebut, tidak sedikitpun saya melawan, malah saya yang dilecehkan petugas," terang Amnasmen.

Memang tampak divideo dan status Fb pegawai BPBD Padang tersebut, dimana atas nama Tasmani, dengan arogan mengharduk ketu KPU Sumbar, yang membalasbya dengan bahasa yang lunak.

Karena sikap arogan petugas tersebut, maka wakil ketua DPRD Sumbar merasa, perlu adanya pelajaran etika untuk petugas perbatasan.

Selain itu, Suwirpen meminta, agar petugas juga diajari aturan tentang PSBB, Lock Down dan sebagainya, sehingga dia tau penerpan aturan tersebut.

"Coba bayangkan, ketua KPU Sumbar mau meninggalkan KTP, sementara dia pejabat negara, masa petugas tidak paham,harus belajar biar paham," tegas Suwirpen.(rel/st)

Jakarta.Lintas Media News.
Dalam upaya ikut memerangi wabah pandemi virus covid-19 yang telah mengglobal,sejumlah Organisasi media di Indonesia, termasuk SMSI menerbitkan iklan bersama layanan masyarakat.
Ada dua bentuk iklan yakni "Terkunci Pandemi" dan "Informasi Kredibel Menjaga Warga di Tengah Pandemi".

Disini ditekankan peran media dalam menyampaikan informasi yang kredibel menjadi salah satu kunci dalam penanganan pandemi covid-19.

Publik berhak tahu setiap informasi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupannya.
Dengan jargon "Terkunci Pandemi" 12 organisasi yang merupakan konstituen Dewan Pers ini menyatakan , peran media adalah salah satu kunci penanganan pandemi civid-19.

"Menjaga hak publik atas informasi  menjadi kebutuhan mendasar," tulisnya.

Sedangkan menyelamatkan ekosistem pers adalah investasi masa depan", tulis iklan ini dengan slogan " Selamatkan Warga, UMKM, Dunia Usaha dan Pers Nasional."
Iklan layanan masyarakat ini didukung Dewan Pers, PWI, SMSI, ATVJI, PFI, AMSI,TV LOKAL, SPS, IJTI, Forum Pemred, PRSSNI.(*)

Padang.Lintas Media News.
Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)nya,Bank BRI Kanwil Padang kembali memberikan bantuan sembako gratis kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19. Kali ini, BRI memberikan bantuan sembako kepada 13 Panti Asuhan yang tersebar di Provinsi Sumateta Barat.

Bantuan sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pemimpin Wilayah  BRI Padang Syamsul Arifin kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno senilai Rp 260 juta untuk 13 Panti Asuhan se Sumbar di Kantor gubernur, Kamis (14/5/2020).

"Kami mengucapkan terima kasih pada BRI yang telah memberikan bantuan berupa sembako. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, dapat membantu warga yang terdampak dari mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar berharap, BUMN bisa memberikan CSR-nya kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena bagaimanapun juga BUMN ini adalah bagian dari pemerintah. BUMN diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19

selanjutnya gubernur mengatakan, paket bantuan ini akan segera didistribusikan pada warga terdampak Covid-19 melalui berbagai saluran yang ada.

Pemimpin Wilayah  BRI Padang Syamsul Arifin  mengungkapkan di Bulan Ramadhan 1441 H ini BRI ingin berbagi kebahagiaan melalui penyaluran bantuan sembako ke Panti Asuhan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu komitmen BRI dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Setiap bantuan sembako yang diberikan berisi beras, minyak goreng, gula pasir, susu, telur dan bahan pokok lainnya dengan nilai total Rp 20 juta untuk setiap Panti Asuhan. Penyaluran bantuannya sendiri dilakukan oleh Kantor Wilayah dan perwakilan Kantor Cabang BRI di Sumbar. Dalam kegiatan ini Bank BRI melibatkan Agen Brilink sebagai pihak yang menyediakan bantuan sembako sebagai bentuk peduli BRI kepada UMKM. Tentunya, dalam pelaksanaanya BRI selalu mematuhi imbauan pemerintah untuk melaksanakan physical distancing dan tidak membuat pengumpulan massa.

"Perseroan terus menyalurkan bantuan yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat. Semoga bantuan kali ini membantu meringankan beban adik - adik penghuni Panti Asuhan," ungkap Syamsul.

Selain itu, Bank BRI Kanwil Padang juga menyalurkan bantuan 2950 paket sembako kepada masyarakat terkena dampak covid-19. Penyaluran dilakukan di seluruh wilayah kerja Kanwil Padang di Provinsi Sumbar dan Kabupaten Kerinci, Jambi.

Beberapa waktu sebelumnya, Kanwil BRI Padang juga telah ikut berperan membantu pencegahan COVID-19 di Sumbar dengan memberikan bantuan berupa Penginapan bagi 50 tenaga medis RS Unand di Corpu Campus Padang, Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis 635 set, Masker kain bagi pedagang tradisional 28.300 buah, Wastafel Portable 335 unit, Masker Medis 4800 buah, Thermometer Gun, Handsanitizer dan Disinfektan dengan total bantuan yang sudah disalurkan sebesar Rp. 1,5 Milyar. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan. Tugas besar saat ini adalah memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) melalui local transmission atau penyebaran lokal di Sumbar.

Secara umum penanganan Covid-19 sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Meski pun hingga kini masih cenderung ada peningkatan kasus positif Corona di Sumbar.Kata Irwan Prayitno saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan se Sumatera Barat.Kamis (14/5) di Ruang kerja gubernur.

Kita sudah melakukan penanganan dengan baik. Sebentar lagi kita memasuki fase puncak dan setelah itu diharapkan terus turun.

Irwan Prayitno mengaku optimistis kurva kasus Covid-19 di Sumbar bisa segera selesai dalam waktu dekat, 19 kabupaten/kota di Sumbar, ada 3 daerah yang negatif kasus Covid-19 atau menjadi zona hijau yaitu Sawahlunto, Sijunjung, dan Kota Solok.

Untuk kota Padang saat ini masih berjuang memutus kasus penyebaran Covid-19 dari berbagai klaster. Dari sekitar 15 sampai 16 klaster, sudah ada 8 klaster yang putus kasus penyebarannya.

Pemprov Sumbar melalui dinas kesehatan di Kabupaten Kota bisa bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan massif kepada para warganya.Selain itu, klaster-klaster penyebaran Covid-19 di daerah-daerah lainnya si Sumbar saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan. Menurut Irwan, laju penyebaran Covid-19 di Sumbar berhasil ditekan dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemeriksaan secara massif.

Walaupun ada peningkatan kasus positif di Sumbar. Ini berarti ditemukan orang-orang yang berpotensi menularkan sehingga bisa diputus mata rantai COVID-19 ini,coba bayangkan kalau orang tanpa gejala tidak teridentifikasi, berapa banyak orang-orang akan terinfeksi oleh mereka sehingga kasus semakin membesar.

Dijelaskan Gubernur, hingga saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Sumbar sebanyak 72,6 persen merupakan orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG) dan hanya 27,4 persen pasien dalam pengawasan (PDP) yang berada di rumah sakit.

Artinya data ini memperlihatkan ada upaya serius Sumbar untuk mendeteksi sebanyak mungkin OTG dan ODP karena mereka adalah sumber penular,jika ada daerah yang pelit mengirim tes SWAB-nya ke Laboratarium Kesehatan RS Unand Padang, berarti kepala daerahnya adalah sosok yang jahat.

Karena ingin daerahnya zero positif Covid-19, sehingga kepala daerahnya enggan mengirim tes SWAB serta melakukan tracking terhadap warganya. Padahal, seluruh pembiayaan tes SWAB menjadi tanggung jawab pemprov, sebut gubernur.

"Padahal pembiayaan pemeriksaan tes SWAB gratis, tidak dipunggut bayaran. Kok masih ada kepala daerahnya enggan periksa SWAB," katanya. 

Menurut gubernur, jalan pikiran kepala daerah itu, harus diluruskan oleh kepala dinas kesehatan. Sebab, jika dibiarkan, wabah virus corona di daerah tersebut bakal banyak merenggut nyawa masyarakat, karena penanganannya sudah terlambat. Dan ini akan dipertanggung jawabkan kepala daerah bersangkutan kepada Allah SWT.

Karena itu, gubernur mengajak seluruh kadiskes seluruh daerah di Sumbar, harus pro aktif dalam melakulan tracking terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan kasus positif Covid-19 sambil diambil tes SWAB mereka.

Gubernur mempertanyakan, bagaimana penularan Covid-19 bakal habis di Sumbar, jika cara berpikir di antara kepala daerah banyak yang salah.

"Saya perintahkan kepala dinas kesehatan harus mampu meluruskan jalan pikiran kepala daerah yang tak benar itu," tegas gubernur.

 Terkait dengan pasien Covid-19 yang akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tindakan tersebut diambil karena mereka stres dalam perawatan saat ini. Banyak pasien yang bisa terkena stres tinggi, sebab di sana mereka dikurung dalam ruangan kecil, apalagi mereka juga lihat ada pasien meninggal.

Semua ini diakibatkan pasien stres dan lemah karena imunnya turun. Padahal imunnya harus meningkat demi sembuh dari corona. Banyak cerita dari pasien itu dirawat di ruangan rumah sakit dengan status positif. Sudah dilakukan 6 kali tes swab tetap saja menunjukan hasil positif Covid-19.

Tetapi setelah diisolasi mandiri di rumah dalam waktu tiga hari pasien menampakan perubahan yang baik. Pertama kali tes langsung negatif, hingga tiga kali tes tetap negatif dan akhirnya sembuh.

Kemungkinan karena tempatnya terkurung, ukuran ruangan cuma 2 x 3, tidak bisa kemana-mana, di sana juga ada pasien yang meninggal, akhirnya stres tinggi, imunnya jadi turun.

Gubernur Sumbar berharap prediksi puncak penyebaran virus Corona di Sumbar akan memasuki puncak pada akhir bulan ini sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya.

Kita tetap berpegang pada Permenhub 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah, dan kriteria pembatasan perjalanan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Irwan mengapresiasi daerah yang berhasil menekan angka penularan bahkan yang berhasil menihilkan kasus positif covid-19. Menurut Irwan daerah tersebut sukses melakukan tracking, isolasi dan memutus mata rantai penularan covid-19.

Saat ini ada beberapa klaster penularan yang masih berlanjut di Sumbar. Seperti klaster Pasar Raya Padang, klaster Payakumbuh dan RSUD Padang Panjang. Irwan berharap daerah-daerah tersebut dapat melakukan tracking dan isolasi agar angka penularan tidak lagi bertambah.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar).Ketua Persatuan Perantau Minang Indonesia (PPMI) Harmen Piliang himbau.Pengurus dan semua anggota komunitas yang diketuainya agar tidak melakukan mudik untuk saat ini, termasuk pulang kampung.

Himbauan itu disamaikan Harmen sehubungan merajalelanya wabah virus corona atau covid-19 di Indonesia termasuk di daerah sumatera Barat.

Harmen menyebutkan.Dari data gugus tugas covid-19 sumbar dimana angka hari ini Kamis (14/05) kasus positif Corona di sumbar tercatat ada 371 orang, meninggal dunia 21 orang, dan yang sembuh 86 pasien.

Fakta kasus Corona di Sumbar membuat pemerintah dan aparatur daerah terkait dan berbagai elemen masyarakat terus menyerukan tegas agar warga melakukan social distancing atau jaga jarak sosial, salah satunya menunda mudik.

"Kami justru menganjurkan para perantau yang tergabung dalam PPMI tidak bepergian keluar jakarta termasuk pergi pulang kampong ke Sumatera Barat. Ini adalah wujut kepedulian kita dalam menekat penyebaran Corona ke kampong halaman kita," kata Armen Piliang baru-baru ini.
Lebih jauh perantau asal Nagari Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman ini memamaparkan.Selaku Ketua PPMI dirinya sudah mengimbau masyarakat perantau baik melaui komunikasi secara langsung dan sejumlah grup whatshapp agar tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, meski ini adalah tradisi masyarakat Minang yang ruting dilakukan setiap tahunnya,

“Kita semua mersakan kondisi wabah corona ini berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat perantau di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia. Akan tetapi, saat ini kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan dulu, karena perjalanan melalui moda transportasi apa saja akan berdampak riskan dalam penularan virus corona,” jelas armen

Memang liburan Hari Raya Idul Fitri tahun ini sepertinya bukan momen yang baik untuk pulang kampuang. Wabah virus Corona yang sampai saat ini masih belum bisa dikendalikan, terang Irwan Piliang menjadi alasan utama sebaiknya perantau tidak perlu mudik.

Selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain karena selama perjalanan, pemudik memiliki posibilitas tinggi tertular Corona, Bahkan, Pemerintah Pusat termasuk daerah terus berupaya mengimbau bahkan meminta balik para pemudik berputar arah di sejumlah perbatasan Sumatera Barat.

Imbauan penundaan mudik ini dinilai sejalan dengan kebijakan work from home dan physical distancing, bahkan pemerintah pusat meminta pemda mengawai secara ketat larangan atau pembatasan mudik massal.(St)

Padang,Lintas Media News.
Bulan berkah dan bulannya berbagi, sangat tepat untuk Bulan Ramadhan. Menyadari berkah itu, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumbar melakukan bagi sembako untuk pengurus dan warga sekitar Sekretariat SMSI.

Tidak hanya pengurus, seluruh Penasehat SMSI Sumbar juga mendapatkan paket sembako. "Akibat terdampak Covid-19, semua kita sedang sulit. Alhamdulillah dalam situasi sulit itu kita masih bisa berbagi," kata Ketua SMSI Provinsi Sumbar Zulnadi, SH., Kamis (14/5) di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 A Padang.

Secara simbolis, paket sembako untuk pengurus SMSI ini diserahkan oleh Sekretaris SMSI Provinsi Sumbar Gusfen Khairul kepada salah seorang Wakil Bendahara Lailatul Aidil.

Pada kesempatan yang sama, datang pula berkah itu, yaitu paket sembako dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, langsung pula dibagikan. "Terima kasih Cak Imin, paketnya sudah langsung kami bagikan," kata Zulnadi lagi.

Paket sembako untuk pengurus SMSI Sumbar ini terdiri dari minyak goreng, sirup, gula dan roti, yang dananya berasal dari beberapa pihak yang bersimpati kepada organisasi media siber ini. (*)

Pariaman.Lintas Media News.
Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman saat ini telah merasa lega karena semua KK yang ada di Desa ini sudah dapat menerima  Bantuan Tunai Lansung ( BLT ).Demikian disampaikan Kepaa Desa Koto Marapak Yuhaldi SE  saat ditemui di kantor Desa Koto Marapak Kamis ( 13/5/2020 ).

Adapun dari 4 sumber jenis bantuan yang diterima masyarakat yaitu dari pusat, Propinsi, Kota dan Desa kita sendiri lanjut Kades.
Penerima bantuan ini kami kelompokan sebagai berikut
1. Dari Pusat penerima 116 KK
2. Propinsi 45 org lansung 2 bulan
3. Kota 57 KK
4 Desa 113 org.

Alhamdulillah  407 KK dari 452 KK yang ada di Desa Koto Marapak sudah bisa menerima bantuan tersebut  karena 45 KK  yang lainnya adalah pegawai.

Selanjutnya Kades yang memiliki basic ekonomi ini menjelaskan, dana bantuan dari propinsi untuk 2 bulan sudah diterima yang berhak dan untuk bantuan Pusat dan Kota saat ini masyarakat kami diberikan dalam bentuk buku rekening atas nama mereka masing-masing.

Memang ada 13 KK lagi yang belum menerima saat ini dan ini nanti Insyaallah menerima pada gelombang kedua.
Sistim pendataan semua transparans dan ditempel dirumah mereka masing-masing. Jelas Yualdi mengakhiri. (Nurdin Tanjung).

Padang.Lintas Media News.
Paket sembako Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinanti ribuan masyarakat Kota Padang.

Saking butuh Sembako warga Padang pun salah mengartikan, pembagian Sembako, bahkan ada pesan media sosial berantai mengatakan pembagian itu staratnya KK dan KTP di sebuah properti pers di Adinegeoro Padang, Kamis (14/5).

”Astafriullah, hoax itu tidak pernah PKB menyebarkan informasi yang menesatkan dan menyusahkan rakyat, PKB itu partai taat aturan, ini PSBB masih berlaku, dilarang mengunpulakan dlam bentuk apapun kegiatannya,”ujar Ketua PKB Sumbar H Febby Dt Bangso, Kamis 14/5.

Selain itu kata Febby untuk PKB Peduli Berkah Jelang Covid-19 di masa pandemi, Ketua Umum Muhaimin Iskandar pung protokol pembagian sembako.

”Diantar lansung ke rumah warga oleh kader PKB dan melakui simpu-simpul jaringn PKB di daerah, di Sumbar penyaluran Sembako Cak Imin melalui simpul-simpul,”ujar Febby didamping kader PKB Iswandi dan Sabab Hariyanto.

Dan pembagian di Padang hari ini kta Febby itu adalah untuk insan pers senagai garda terdean perang Covid-19 pers sangat merasakan dampak pandemi ini.

”Cak Imin itu dulunya juga wartawan, sehingga pembagian pertama di Sumbar pesan beliau tolong sampaikan ke sahabat-sahabat saya jurnalis di Sumbar, itu pesan beliau, jadi tidak ada pembagian hari ini untuk masyarakat umum,”ujar Febby, yang tengah mengusut siapa penyebar hoax bagi sembako syarat KTP dan KK .

”Ya tim IT PKB tengah tracking siapa pihak yang buat masyarakat resah krena penyebaran informasi hoaxnya iru,”ujar Febby. (rilis:pkb)

 Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit, bersama tim melakukan Monitoring terhadap Pembagian bantuan Jaminan Pengaman Sosial (JPS) Provinsi Sumatera Barat untuk Warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan, nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan.Rabu (13/5).

Dalam pelaksanaan Monitoring tersebut Nasrul Abit langsung mengecek data orang yang telah menerima bantuan JPS di Kantor Pos Cabang Tarusan.Dalam pembagian bantuan Jaminan Pengaman Sosial (JPS) dari Provinsi Sumatera Barat untuk warga Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Nanggalo kecamatan Koto XI Tarusan berlangsung dengan aman dan lancar.

Dalam pembagian JPS yang melibatkan PT. Pos tersebut menurut Nasrul Abit,bertujuan selain untuk melaksanakan protokol kesehatan penanganan penyebaran Covid-19 juga sebagai antisipasi agar tidak ada penyelewengan dan tepat sasaran ke alamat penerima bantuan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga langsung mengunjungi rumah warga yang terdata sebagai penerima bantuan dana JPS yang bernama Susanti, seorang ibu rumah tangga berumur 39 tahun dan tinggal dirumah kontrakan yang berada di Nagari Nanggalo kecamatan koto XI Tarusan.

Wakil Gubernur menyebutkan, Susanti telah menerima bantuan dana JPS sebesar 1,2 juta rupiah yang diantar langsung oleh petugas Pos kemarin, Selasa (12/05/2020) dan telah dipasang stiker sebagai tanda bukti telah menerima bantuan. Dan dapat diketahui bersama, bantuan JPS Provinsi Sumbar tersebut tidak boleh ganda dengan bantuan lain seperti PKH, BLT Kemensos, dan bantuan lainnya.

Selanjutnya, Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih kepada kantor Pos Cabang Tarusan telah bekerja dengan baik sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Monitoring ini sengaja kami lakukan untuk mengecek agar dalam pembagian JPS Prov. Sumbar tidak dilakukan di kantor Pos, sesuai dengan informasi yang berkembang di daerah lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hadir pada kesempatan itu,Sekda Prov. Sumbar, Asisten Pemerintahan, Kadisdukcapil, Kadis Perikanan, Kadis Sosial, Kabiro Pemerintahan, Kabiro Hukum.(rel)

..

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memberi arahan terkait tugas tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan SE Gugus Tugas Pusat No 4 tahun 2020,di Aula kantor gubernur Sumbar. Rabu (13/5).

Dalam rapat tersebut Wakil gubernur Sumbar menyampaikan beberapa hal, antara lain,Tentang pengendalian transportasi dilakukan sejalan dengan yang ditetapkan di SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terkait dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang.

Guna efektif pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum maka perlu diberdayakan satgas gabungan yang sudah berjalan saat ini, yaitu :

Untuk angkutan darat, Dansatgas dari Kepolisian dibantu TNI, tim kesehatan daerah (Dinas Kesehatan), LLAJ/Dishub, Satpol PP dan unsur dari Ditjen Perhubungan Darat (Balai Pengelolaan Transportasi Darat).

Untuk angkutan laut, Dansatgas dari Danlantamal / Danlanal/ TNI AL dibantu tim kesehatan (KKP dan Dinas Kesehatan), unsur Ditjen Perhubungan Laut (Kepala Otoritas pelabuhan), Dishub, Kepolisian dan Syahbandar.

Untuk angkutan udara, Dansatgas dari Danlanud /TNI AU di wilayah, Kabandara (Angkasa Pura I dan II), unsur Ditjen perhubungan Udara (kepala otoritas bandara dan kepala UPBU), kantor kesehatan pelabuhan / KKP dan pihak kepolisian.

Angkutan kereta api, Dansatgas TNI AD, Kepolisian, unsur ditjen perkeretaapian, PT. KAI, Dishub dan Dinas Kesehatan.

Dalam rapat tersebut Wagub Sumbar menegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.

Aturan ini mengatur transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No 18/2020 dan Permenhub No 25/2020.

Wagub Sumbar menjelaskan, mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, berikut kriteria dan syarat (persyaratan pengecualian) calon penumpang, antara lain,perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta harus menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Rapid Test/ Polymerase Chain Reaction (PCR) Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/ rumah sakit/ puskesmas/ klinik kesehatan,

Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon II,

Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Udaha milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja/ organisasi non-pemerintah/ Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/ Kepala Kantornya.

Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang diteken di atas materai dan diketahui lurah atau kepala desa setempat,menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah),dan melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal saat berada di tempat
penugasan, serta waktu kepulangan).

Menurut Nasrul Abit,Persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia, persyaratannya juga sama ditambah dengan menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain.

Menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum/ almarhumah untuk izin mengunjungi keluarga yang meninggal dunia (untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia).

Nasrul Abit mengungkapkan, yang menjadi perhatian justru budaya mudik yang terjadi di dalam satu wilayah internal.Selain mencegah mudik jarak jauh, ada mobilisasi berupa budaya mudik di dalam kabupaten atau dalam kecamatan, itu yang lepas dari kontrol sebenarnya. Kegiatan mudik meskipun di dalam wilayah juga memiliki berpotensi terjadinya penularan virus.

Larangan mudik jangan tanggung-tanggung, mudik kan pergerakan orang, ya pergerakan orang yang dihentikan. Caranya yaitu transportasi dihentikan,dan seluruh lapisan masyarakat harus turut serta agar pelarangan mudik dapat berjalan efektif.
Masyarakat harus bergerak, melarang, mengatur,dengan menutup sementara jalan - jalan tikus.

Nasrul Abit menjelaskan pemprov Sumbar  tengah mempersiapkan teknis operasional penerapan kebijakan tersebut bersama seluruh Kemenhub, TNI, Polri, dan lembaga terkait.(rel)