Padang Lintas Media News.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar tangkap tangan 20 orang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),Izin Pertambangan Rakyat dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)dengan menggunakan alat berat jenis Excavator.

Ke 20 orang tersebut diamankan saat melakukan pertambangannya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Ombilin Jorong Taratak Malintang, Nagari V Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung di dua tempat penambangan yang berbeda.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu dan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Yunizar Yudhistira pada wartawan saat konferensi pers di Lantai IV Mapolda Sumbar.Selasa (17/3).

Dijelaskan Satake Bayu,penangkapan pertama  diamankan 10 orang pelaku dengan inisial dan perannya yakni Z (40) operator lapangan, AR (29) operator lokasi, WN (32) operator alat berat, RR (24), TT (22), NZ (20), AR (27), YH (52), TK, dan B (49) sebagai pendulang emas .

Sementara ditempat kedua juga diamankan 10 pelaku lagi dengan inisial dan perannya yaitu, J (39) operator lapangan, AJ (23) operator lapangan, LP (28) dan HW (26) helper alat berat, AW (23), M (51),BS (42), AO (28), SOS (26), SA (22) pendulang emas .

Pada kedua Tempat tersebu juga dilakukan pada waktu yang berbeda yaitu, yang pertama dilakukan penangkapan pada Minggu (8/3/2020) lalu. Dilanjutkan esok harinya di tempat kedua pada Senin (9/3/2020).Terang Satake.

Menurut Satake,dari hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik, pemodal atau pelaku utama penambangan tersebut yang berinisial EPI dan W ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Satake menyebut, pada tangkapan pertama ada 14 item barang bukti yang disita diantaranya, 3 unit alat berat jenis ekskavator.Sedangkankpada tangkapan kedua ada 10 item barang bukti yang disita diantaranya,1 unit motor merek Honda beat dengan nomor polisi BA.2981 KQ.

Kepada 20 orang tersangka tersebut dikenakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dengan pidana kurungan 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp10 miliar," tuturnya.

Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Yunizar Yudhistira menambahkan, 20 pelaku tersebut ditetapkan tersangka karena mereka menerapkan sistem bagi hasil dengan peran masing-masingnya.(ST)

PADANG.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pimpin upacara rutin setiap tanggal 17 bulan dilaksanakan di lapangan kantor gubernur, Selasa (17/3/2020) yang diikuti seluruh ASN lingkup Pemerintah Sumbar.

Pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 bulan berjalan adalah merupakan salah satu upaya membangun karakter ASN agar terus disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mengembangkan budaya kerja yang lebih baik demi mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dilandasi dengan nilai- nilai pancasila dan UUD1945.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memeliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi, hingga menyandang predikat "mega biodiversity country".

"Oleh karena itu, marilah kita jaga kelestarian dan stabilitas ekosistem global. Masyarakat dalam mengelola hutan jangan hanya mengambil nilai ekonomi kayu saja, melainkan pada tatanan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya (bentang alam)," sebut Nasrul Abit.

Selanjutnya dijelaskan bahwa peningkatan soliditas rimbawan menuju Kehutanan Baru, bagaimana pembangunan kehutanan diarahkan ke pendekatan ekosentris yang menyeimbangkan manusia sebagai satu bagian dari mata rantai ekosistem, yaitu air, tanah, flora dan fauna.

"Kita semua tergantung pada hutan, tanpa hutan kita bukan siapa-siapa. Ungkapan ini harus tertanam dalam hati sanubari rimbawan, agar rimbawan dapat tegam berdiri dan optimis sebagai profesi yang handal dan profesional," ucapnya.

Peran Rimbawan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terlebih untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan kemampuan ekosistem hutan. Karena rimbawan adalah sosok yang kuat dalam identitas, skill, perspektif berpikir, solidaritas dan bergotong-royong. rimbawan juga sosok yang teguh dan tangguh, kuat dan disiplin dalam kerja dan pantang surut hadapi tantangan lapangan, survival.

"Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan hutan. Kelolalah hutan dengan penuh tanggung jawab dan jagalah lingkungan kita agar tetap sehat," tutup Nasrul Abit. (rel)

/
PADANG.Lintas Media News.
Guna memastikan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2020 berjalan dengan lancar, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit meninjau SMK Negeri 1 Padang, Selasa (17/3/2020).

Dalam kunjungannya di SMK Negeri 1 Padang itu, Nasrul Abit langsung dicegat untuk melakukan cuci tangan pakai antiseptik terlebih dahulu, sebagai mengantisipasi Virus Corona atau Covid-19 masuk dalam sekolah itu.

"Ini salah satu contoh sekolah yang selalu menjaga kebersihan sebagai antisipasi masuknya virus corona dalam sekolah, saya kagum dan berikan apresiasi pada sekolah ini," ucap Nasrul Abit.

Selanjunya Wagub Sumbar meninjau ruang laboratorium UNBK atau ruang ujian di sejumlah ruang kelas yang diikuti oleh 423 siswa yang terbagi dalam tiga shif.

"Mudah-mudahan berjalan lancar. Untuk hari pertama dan kedua ini semua siswa yang mengikuti ujian hadir. Semua komputer sudah dicek kondisinya, hasilnya bagus dan siap pakai," ujarnya

Wagub Sumbar bersyukur pelaksanaan UN di hari pertama (16/3) kemaren, berlangsung lancar. Dirinya berharap situasi seperti ini akan terlaksana hingga hari terakhir. Tidak hanya meninjau pelaksanaan UN, pada kesempatan itu Nasrul Abit juga memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang dikunjungi.

"Sejauh ini tidak ada kendala, apalagi saat ini negara kita dalam mengahadapi wabah virus corona atau Menyikapi pandemi global Covid-19. Saya berharap setiap sekolah bisa memyediakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan," harap Nasrul Abit.

Untuk sementara kondisi Sumatera Barat terkait pandemi global Covid-19 untuk sekolah pemprov Sumbar belum meliburkan, Nasrul Abit berharap anak-anak didik tetap waspada tetapi jangan panik berlebihan, terus tingkatkan prestasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Adib Alfikri menjelaskan bahwa kunjungan ini dalam rangka pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMK yang dimulai pada hari Senin kemaren (16/3) ini.

"Masa UNBK untuk SMK mulai 16-19 Maret 2020, dan untuk SMA dimulai tanggal 30 Maret 2020. Kami sudah persiapkan mulai dari sarana dan prasaran. Semoga pelaksanaan UNBK ini tidak ada kendala, selain mengandalkan PLN, kita juga telah menyiapkan genset sebagai persiapan,” jelas Adib.

Kadis Pendidikan berharap semua siswa yang menjadi peserta ujian dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga nantinya mampu meraih hasil yang maksimal dan lulus 100 persen, tanpa terganggu dengan kecemasan virus corona. (rel)

MUSI RAWAS.Lintas Media News. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas, adakan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, acara di gelar di Aula Hotel Dewinda Kota Lubuklinggau Selasa (17/3).

Turut hadir Wakil Bupati Mura Hj Suwarti, Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Junaidi SE Msi, Ketua Bawaslu Mura Okturini Shandra Kirana, ASN, Camat, Kades, lurah Musi Rawas.

Ketua Bawaslu Mura Oktureni Shandra Kirana dalam sambutannya meyampaikan, tujuan sosialisasi ini bertujuan untuk pemberian informasi dan pemahaman tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mura Tahun 2020, sehingga mempermudahkan kami dalam menjalankan tugas pemilihan kepala daerah yang akan di selenggarakan pada bulan September 2020 nanti.

Sementara itu anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Junaidi SE Msi dalam sambutannya meyampaikan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sumsel di ikuti Tujuh Kabupaten, dalam menjalankan tugas peyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, bawaslu tidak bisa sendiri bawaslu butuh bantuan semua pihak dalam mengawasi secara lengkap jalannya pilkada nantinya, dan Bawaslu ini sendiri memberikan pengawasan kepada KPU, Partai politik, Media masa, mengawasi Mani Politik, ASN, TNI dan Polri.

Dalam kesempatan itu Bupati Musi Rawas yang diwakili Wabub Hj Suwarti mengatakan, dirinya meyambut baik di laksanakannya Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di wilayah kabupaten Musi Rawas.

Seperti yang di ketahui bahwa pemilihan kepala daerah di indonesia pada tahun 2020 di selenggarakan secara serentak, untuk daerah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir, pelaksanaan pemungutan suara di rencanakan akan di gelar secara serentak pada bulan september 2020 jelas Wabup.

Wabup Hj Suwari mengharapkan agar Sosialisasi ini dapat di ikuti secara sunguh - sungguh, dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga peserta dapat memahami materi yang di sampaikan secara baik, serta dapat memahami tentang bagaimana nenjaga netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, di wilayah Kabupaten Musi Rawas.(rel)

Jambi.Lintas Media News
Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Firman Shantyabudi, Senin (16/3/2020).

Pertemuan dilaksanakan di ruang kerja Kapolda Jambi. Hadir dalam kesempatan itu, jajaran pengurus yang dikomandoi Ketua SMSI Provinsi Jambi, Mukhtadi Putranusa.

Dalam kesempatan itu, Mukhtadi menyampaikan bahwa SMSI saat ini sudah memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia.

"Ada sebanyak 662 media siber di Indonesia yang tergabung dalam SMSI. Baru-baru ini juga kita baru menerima rekor MURI dalam pemberitaan," kata Mukhtadi membuka pembicaraan dengan Kapolda.

Dia menuturkan, target SMSI adalah untuk mewujudkan media yang profesional dan terverifikasi.

"Kita SMSI sudah berdiri sejak 2 tahun lalu dan sampai sekarang kita sedang memproses untuk menjadi konstituen dari Dewan perd," ungkapnya.

Sementara Kapolda Jambi, Irjen Pol Firman Shantyabudi menegaskan kesiapan untuk menjaga hubungan baik dengan media.

"Sejak awal saya katakan keberadaan media potensial, selagi bisa dikerjasamakan kita akan kerja sama. Beberapa waktu kemarin, di sela kegiatan, saya datangi kantor sejumlah media. Memang ada yang belum datangi, saya minta maaf. Tapi nanti akan saya kunjungi," akunya.

Dia menegaskan, bahwa polisi tidak bisa sendiri. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat tak akan tersampaikan tanpa peran dari media.

"Posisinya strategis. Kita juga bisa dikontrol oleh media. Kita akan transparan. Mudah-mudahan ke depan akan terbangun sinergi yang baik," ungkapnya. (rel)

JAKARTA.Lintas Media News.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat khusus terkait perkembangan kasus Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia. Rapat dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari di Kantor PWI Pusat di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020).

Rapat digelar sebagai bentuk partisipasi aktif PWI Pusat dalam menghambat penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan membuat instruksi dan imbauan kepada semua pihak.
1. Pertama, PWI Pusat menginstruksikan kepada semua pengurus PWI untuk menunda semua kegiatan sampai minimal 2 minggu ke depan atau mengikuti keputusan pemegang otoritas terkait penanganan Covid-19.

2. Kedua, PWI Pusat meminta kepada mitra PWI baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk memahami kebijakan terkait penundaan sejumlah kegiatan tersebut hingga sekurang-kurangnya sampai 2 minggu ke depan.

3. Ketiga, PWI Pusat mengimbau kepada para wartawan agar tetap melengkapi alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan saat melakukan liputan terkait Virus Corona atau Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari setelah menggelar rapat khusus yang dihadiri para pengurus harian.

Atal S Depari menambahkan, beberapa kegiatan yang ditunda itu di antaranya adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Safari Jurnalistik, Sekolah Jurnalisme Indonesia, sejumlah pememberiaan penghargaan atau award yang akan diselenggarakan oleh SIWO PWI Pusat.

“Di samping itu, PWI Pusat juga meminta PWI Provinsi untuk menunda rencana pelantikan pengurus PWI yang semula telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020 ini,” ujar Atal S Depari.

Beberapa pelantikan pengurus PWI Provinsi yang ditunda adalah PWI Provinsi Bali dan PWI Provinsi Jawa Timur.
Demikianlah siaran pers pernyataan PWI Pusat terkait kasus Covid-19 ini disampaikan, Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Bank Indonesia memberi perhatian khusus terhadap pengembangan industri kerajinan Songket Minang. Industri kerajinan ini harus bertransformasi menyesuaikan dengan kebutuhan fesyen kekinian sehingga menjadi satu komoditas unggulan daerah.

Menerima kedatangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Alirman Sori di kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Senin (16/3/2020), Wahyu mengungkapkan, Songket Minang bukan sekedar industri kerajinan, tetapi adalah jati diri Sumatera Barat.

Wahyu memaparkan, Songket Minang mestinya bisa menjadi ikon daerah. Ini bukan industri kerajinan biasa, namun tentunya harus digarap serius.

"Songket Minang merupakan salah satu warisan kekayaan budaya, bukan sekedar industri UMKM biasa," tegasnya.

Menurutnya, harus ada inovasi untuk mentransformasikan Songket Minang sebagai pakaian harian. Bank Indonesia bersama OJK serta industri jasa keuangan yang ada di Sumatera Barat bersepakat untuk memakai Songket Minang sebagai salah satu pakaian resmi dan wajib.

"Ini sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan industri kerajinan Songket Minang," ujarnya.

Wahyu menguraikan, ada beberapa kendala yang dihadapi saat ini dalam pengembangan Songket Minang. Selain belum merasa sebagai ikon daerah, pola pikir pengrajin masih tradisional. Produk yang dihasilkan masih terbatas karena kerajinan songket masih menjadi usaha sambilan.

"Selain itu juga masalah peralatan dan pendanaan. Sehingga songket Minang belum memiliki identitas yang kuat," terangnya.

Kendala lainnya yang harus dihadapi adalah regenerasi pengrajin. Ini juga menjadi persoalan karena rendahnya minat generasi penerus terhadap kerajinan songket. Kemudian juga tingkat persaingan usaha baik antar pengrajin maupun menghadapi persaingan produk dari daerah lain.

Meski demikian, jika semua pihak memberikan perhatian serius, kendala tersebut bisa diatasi. Dari pihak pengrajin, harus ada inovasi baik dari segi kualitas, maupun sistem pemasaran. Pemerintah juga harus hadir memberikan perhatian. Salah satunya, mendorong setiap instansi menjadikan pakaian berbahan songket sebagai salah satu pakaian harian.

Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mengajukan izin penggunaan kantor Bank Indonesia perwakilan Sumbar yang lama sebagai galeri Songket Minang. Kantor lama tersebut sudah dijadikan museum, dinilai sangat strategis sebagai lokasi promosi.

Anggota DPD RI Alirman Sori menyatakan apresiasi terhadap perhatian Bank Indonesia terhadap Songket Minang. Dia meminta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota di Sumatera Barat juga memberikan perhatian serius terhadap industri kerajinan tersebut sebagai identitas daerah.

"Langkah Bank Indonesia sangat perlu diapresiasi. Mestinya pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih agar Songket Minang ini bisa menjadi ikon dan identitas daerah," kata Alirman Sori.

Anggota DPD RI asal Sumatera Barat ini menegaskan, jika campur tangan pemerintah terhadap pelaku UMKM bisa dilakukan secara all out, banyak potensi yang bisa membuat masyarakat mandiri.

"Salah satunya Songket Minang ini, seperti langkah yang diambil Bank Indonesia. Pemprov bersama Pemerintah kabupaten/ kota bisa menerapkan kebijakan menjadikan songket sebagai salah satu pakaian resmi harian," ujarnya.

Kedatangan Alirman Sori ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat adalah dalam rangkaian kegiatannya mengisi masa istirahat bersidang (reses) masa sidang kedua DPD RI tahun 2019 -2020. Alirman Sori dan pejabat BI Sumatera Barat mengupas mengupas persoalan UMKM terhadap pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sumatera Barat menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. RUU Usulan pemerintah itu dikhawatirkan akan menghilangkan banyak hak - hak pekerja dan menguntungkan pengusaha.

Penolakan itu disampaikan FSPMI dari beberapa daerah di Sumatera Barat saat bertemu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Alirman Sori di kantor perwakilan DPD RI di Padang, Senin (16/3/2020).

Eka Novrianto, Ketua FSPMI Kota Bukittinggi mengatakan, muatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan mengebiri hak - hak buruh. Setelah melakukan penyandingan dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, banyak hak pekerja yang hilang di dalam RUU.

"Kami dari FSPMI hari ini datang dari beberapa daerah di Sumbar. Setelah kami sandingkan dengan UU Ketenagakerjaan, banyak hak kami yang akan hilang di dalam draft RUU tersebut," kata Eka.

Untuk itu, Eka meminta Alirman Sori sebagai anggota DPD dapat memperjuangkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan DPR agar RUU tersebut tidak disahkan atau setidaknya dikaji lagi. Dia juga berharap penghapusan sistem outsorcing karena banyak merugikan kaum buruh.

Dedi dari FSPMI Kota Padang menambahkan, setidaknya ada enam alasan bagi pekerja sehingga menolak RUU tersebut. Pertama sekali adalah menghilangkan aturan mengenai upah minimum.

"Ini yang paling berdampak kepada pekerja. Kemudian menghilangkan pesangon untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jelas sangat merugikan kaum buruh," tegasnya.

Kemudian, persoalan lainnya bagi kaum pekerja adalah menimbulkan ketidakpastian dalam status bekerja di suatu perusahaan. Sebab, di dalam RUU disebutkan semua pekerjaan bisa dilakukan dengan sistem outsorcing.

Persoalan tenaga kerja asing nantinya juga akan menimbulkan masalah bagi pekerja lokal. Dalam kondisi sulitnya lapangan kerja, keberadaan tenaga kerja lokal akan terancam dengan bebasnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

"Dan yang paling menjadi kekhawatiran bagi pekerja adalah hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerja," sebutnya.

Menerima aspirasi perwakilan FSPMI, Alirman Sori mengakui, RUU Cipta Lapangan Kerja merupakan yang paling banyak mendapat reaksi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah terus menyuarakan penolakan.

"Reaksi ini tentu akan menjadi perhatian serius bagi DPD. Sebagai perwakilan daerah, anggota DPD wajib mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk yang menjadi persoalan masyarakat di daerah," kata Alirman Sori.

Dia menjelaskan, DPD telah menerima salinan draft Omnibus Law yang diusulkan pemerintah tersebut. Saat ini, DPD melalui alat kelengkapan sedang mendalami secara teliti dan muaranya nanti adalah di Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) untuk disampaikan ke DPR.

"Suara - suara penolakan ini akan menjadi perhatian DPD, dan nanti juga akan disampaikan ke DPR sebagai pertimbangan dalam pembahasan RUU," kata Ketua PPUU DPD RI ini.

Alirman Sori menyampaikan, pemerintah hendaknya memperhatikan suara dari masyarakat. Jangan terlalu memaksakan dan tergesa - gesa. Jika setiap hari ada reaksi, berarti ada yang salah dengan RUU.

Dalam kesempatan itu, Alirman Sori menambahkan, dari 50 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional empat RUU diantaranya masuk kategori Omnibus Law. Selain RUU Cipta Lapangan Kerja, ada RUU Perpajakan, RUU Kefarmasian dan RUU tentang Pemindahan Ibukota Negara.

“Sedikitnya ada 1.244 pasal dari 79 UU yang akan tercabut dengan UU Omnibus Law. Sangat wajar kalau ada riak dari kalangan masyarakat,” terangnya.

Untuk itu, Alirman Sori menegaskan, DPD akan mencermati pasal per pasal dari RUU tersebut. DPD akan melakukan pembahasan secara teliti dan hati – hati. Pembahasan dilakukan secara berjenjang, diawali pembahasan tingkat komite sampai ke PPUU (Badan Legislasi DPD) sebelum dibahas bersama DPR.

Alirman Sori memastikan pembahasan Omnibus Law di DPD akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada rakyat dan kepentingan daerah. Munculnya aksi – aksi penolakan terhadap RUU tersebut akan menjadi perhatian bagi DPD sebagai masukan dalam pembahasan. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Alirman Sori menegaskan.Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus ada campur tangan pemerintah. Sebagai kekuatan ekonomi masyarakat bawah, usaha kecil tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri.

Hal itu ditegaskan Alirman Sori saat bertemu dengan pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat, Senin (16/3/2020). Kedatangan senator asal Sumatera Barat itu disambut Kepala Kpw Bank Indonesia Sumatera Barat Wahyu Purnama A bersama jajarannya.

Senator asal Sumatera Barat itu berkunjung ke Kpw Bank Indonesia Sumatera Barat dalam rangkaian kegiatan mengisi masa istirahat bersidang (reses) masa sidang kedua tahun 2019 - 2020. Alirman Sori dan pejabat BI Sumatera Barat mengupas mengupas persoalan UMKM terhadap pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008.

"UMKM merupakan sebuah kekuatan ekonomi masyarakat namun dalam perjalanannya tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus ada campur tangan pemerintah," kata Alirman Sori.

Dalam kesempatan itu, Wahyu Purnama A mengungkapkan, secara umum pertumbuhan UMKM di Sumatera Barat cukup bagus. Potensi pengembangannya pun masih terbuka cukup lebar.

"Namun, dengan segala kondisi keterbatasannya, UMKM ini memang tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus ada komitmen pemerintah untuk mengawal sampai mereka mandiri. Komitmen ini harus fokus dan berkelanjutan," kata Wahyu.

Dia menyebutkan, kendala bagi sebagian besar pelaku UMKM ada pada sumber daya manusia. Kendala ini membuat pelaku UMKM kurang mampu melakukan tata kelola usaha dengan baik. Kemudian, kendala lainnya adalah soal promosi dan pemasaran. Juga penguatan modal melalui akses keuangan pembiayaan formal.

Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengungkapkan, Bank Indonesia ikut berperan aktif dalam pengembangan UMKM di Sumatera Barat. Bank Indonesia mendorong UMKM terutama di sektor folatilitas food. Disamping juga mendorong UMKM berorientasi ekspor serta meningkatkan akses keuangan.

Bank Indonesia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital serta program UMKM berbasis syariah. Selain itu, juga mendorong keikutsertaan UMKM dalam event internasional atau pasar global.

"Strategi yang dilakukan, secara individu BI melakukan pembinaan melalui program Wirausaha Bank Indonesia (WUBI). Saat ini ada 60 UMKM yang masuk dalam program ini. Kemudian juga pembentukan klaster seperti cabai merah, bawang merah, padi, dan sapi perah," paparnya.

Melalui program yang dirancang tersebut, Bank Indonesia ingin menciptakan pelaku UMKM yang mampu tumbuh dan mandiri. Melakukan pembinaan melalui program peningkatan kapasitas serta ikut mempromosikan melalui berbagai event.

"Program terbaru adalah pemanfaatan teknologi digital yaitu sistem transaksi berbasis barcode melalui program QR Indonesian Standar (QRIS). Transaksi sistem digital ini secara tidak langsung bisa membantu pelaku UMKM dalam manajemen keuangan serta memperluas pemasaran," sebutnya.

Wahyu berharap, DPD sebagai perwakilan daerah dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah provinsi serta kabupaten/ kota untuk ikut berkomitmen terhadap pembinaan UMKM. Diyakini,, UMKM merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Kawasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) terus melakukan langkah antisipasi penyebaran virus corona ( covid 19) terhadap penumpangan penerbangan domistik dan internasional di Sumatera Barat.

" Kita melakukan pengawasan pemantau kedatangan penumpang penerbangan domistik dan internasional di BIM sebagai salah satu pintu masuk di Sumatera Barat. Langkah prefentif ini perlu dilakukan agar masyarakat Sumbar lain tidak terjangkit covid 19 yang saat ini telah menjadi perhatian bersama karena dibeberapa tempat di Indonesia telah terjangkit virus ini", ungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat saat melakukan pemantau kesiapan petugas dan peralatan yang ada di BIM, Senin (16/3/2020).

Nasrul Abit juga katakan, kita melakukan hal ini sebagai langkah antisipasi disemua pintu masuk wilayah Sumatera Barat.

" Kita juga telah meletakan peralatan dan petugas di Teluk Bayur, Bungus dan Muaro Padang penumpang kapal yang akan menuju Mentawai maupun yang pulang dari Mentawai. Sementara di perbatasan jalan masuk Sumbar, Kabupaten Limapuluh Kota, Pasaman, dan Dharmasraya. Dan hal positif pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah juga melakukan langkah-langkah prefrentif lainnya dengan membersihkan beberapa lokasi kedatang serta mengajak masyarakat pola hidup bersih menghadapi covid 19 ini", ujar Nasrul Abit.

Pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan, Ildam juga menyampaikan, kita senang dapat bantuan tambahan 16 orang tenaga dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dari Satpol PP untuk membantu pengawasan penumpang masuk ke BIM.

" Kita banyak alat thermo scenner akan tetapi kita kekurangan tenaga untuk melakukan pengawasan ini. Adanya suport dari Pak Nasrul Abit dan pemrov Sumbar ini betul- betul telah membantu. Kita melakukan pengawasan ketat ini dalam rangka antisipasi agar penyebaran covid 19, yang telah menjadi perhatian nasional, agar tidak terjadi di Sumatera Barat", ungkapnya.(rel)

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri mendengar penjelasan dokter pada kegiatan vaksinasi influenza  bagi karyawan/wati di Lantai I Kantor Pusat Semen Padang, Senin (16/3/2020).


PADANG.Lintas Media News.
Untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah wabah virus corona atau covid-19 yang kini mewabah ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, PT Semen Padang melakukan pemberian vaksin influenza untuk seluruh karyawan/karyawati PT Semen Padang.

Bekerjasama dengan Semen Padang Hospital (SPH), pemberian vaksin influenza itu digelar di lima lokasi di lingkungan PT Semen Padang, yaitu di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Pusat, Kantor Indarung V, Kantor Tambang, Kantor Pengantongan Teluk Bayur dan SPH.

"Pemberian vaksin ini juga untuk kesehatan tubuh dan mendeteksi sejak dini penyebaran covid-19," kata Kapala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan Oktoweri, di sela-sela pemberian vaksin influenza di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Pusat, Senin (16/3/2020)

Oktoweri menyebut pemberian vaksin ini merupakan kebijakan SIG dan juga bagian dari upaya Semen Padang mendukung Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19, dan juga untuk memperkuat daya tahan tubuh.

Vaksin influenza diberikan, karena sulit membedakan orang yang terserang flu dengan gejalan virus corona. "Ciri-ciri flu dan gejala covid 19 hampir sama. Tapi kalau sudah diberikan vaksin, namun masih menunjukan gelaja covid 19, maka itu bukan flu," ujarnya.

Di samping memberikan vaksin, Oktoweri juga mengimbau agar seluruh karyawan dan karyawati PT Semen Padang, termasuk keluarganya, untuk selalu menjaga kebersihan. Terutama, cuci tangan sesering mungkin, dan tidak datang ke acara massal.

"Bagi yang merasa flu, pilek dan batuk, segera datangi rumah sakit atau klinik untuk memeriksakan kesehatannya, serta ambil cuti sakit. Ini tujuannya untuk mengurangi merebaknya covid 19," ungkapnya.

Kapala Departemen SDM R. Trisandi Hendrawan. Kata dia, pemberian vaksin influenza ini juga arahan dari Kementerian BUMN melalui Direksi Semen Padang, dan pemberian vaksin ini minimal dapat mencegah adanya karyawan dan karyawati Semen Padang terserang covid 19.

"Ada sekitar 3000 vaksin yang disediakan oleh SPH. Pemberian vaksin ini terbatas, hanya untuk karyawan dan karyawati, termasuk istri dan suaminya. Kalau untuk istri dan suaminya, pemberian vaksin dilakukan di Klinik SPH," katanya.

Pemberian vaksin influenza ini, lanjutnya, dilaksanakan tiga hari sejak 16-18 Maret mendatang, dan tidak disarankan kepada karyawan dan karyawati yang sedang demam. "Jika ada yang demam, maka pemberian vaksin dilakukan di SPH jika demamnya sudah sembuh," sambung Trisandi.

Bagi karyawan dan karyawati yang terserang flu, tambah Trisandi, harus dikarantina, paling tidak di rumah. Untuk itu, pihaknya akan membuat kebijakan untuk mengurangi kontak sosial di lingkungan tempat kerja, sehingga karyawan yang flu nantinya bisa kerja di rumah.

"Kita buat aturannya. Kalau ada yang flu, bisa kerja di rumah dengan memanfaatkan komunikasi media sosial dan teknologi informasi agar kerja di rumah bisa berjalan maksimal," tambahnya.

Direktur SPH Kolonel CKM (Purn) dr. Farhaan Abdullah, SP.THT-KL mengatakan, ada 5 tim yang diturunkan dalam pemberian vaksin terhadap karyawan dan karyawati Semen Padang. Tim tersebut terdiri dari 1 orang doket dan 4 para medis.

Pemberian vaksi ini dilakukan, karena cuaca di Kota Padang tidak menentu, dan tentunya masyarakat rentan terserang flu. "Kalau sudah flu, akan rentan terserang covid-19. Jadi, ini juga upaya SPH untuk melakukan tindakan preventif terkait wabah covid 19," katanya.

Selain pemberian vaksin, juga dilakukan pendataan terhadap karyawan dan karyawati yang diberikan vaksin. Pendataan berupa apakah ada dari karyawan yang belakang ini berpergian keluar kota atau kontak dengan orang suspect maupun positif covid 19.

"Kalau ada, akan masuk daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP). Nama-nama ODP akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Kesehatan Provinsi, karena saat ini telah dibentuk gugus tugas percepatan penanganan covid 19 yang diketuai oleh Kepala BPBD Sumbar," pungkasnya.

Pemberian vaksin influenza dilakukan sejak Senin pagi pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Dari pantauan media ini hingga pukul 14.00 WIB, sudah ratusan karyawan dan karyawati yang diberikan vaksin influenza.

Bahkan, empat lokasi pemberian vaksin yang disediakan oleh manajemen PT Semen Padang, masih terus didatangi oleh sejumlah karyawan dan karyawati untuk mendapatkan vaksin influenza.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berencana melibatkan puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengantisipasi dampak dari penyebaran coronavirus (COVID-19).

Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, akan ada sekitar 32 personil Satpol PP yang akan diturunkan membantu petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), melakukan pengecekan atau pendeteksian suhu panas tubuh seluruh penumpang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Sebelum bertugas, ke 32 personil polisi penegak perda tersebut, terlebih dahulu akan mendapatkan pelatihan dari KKP dan otoritas Bandara Internasional Minangkabau.

“Pol PP, akan kita perbantukan sebanyak 32 orang. Besok akan dilatih. Besok, mereka akan berkoordinasi dengan KKP dan otoritas Bandara, AIR NAV juga. Semua, akan diperbantukan disini. Nanti, akan diatur shiftnya seperti apa,”kata Nasrul Abit, Sabtu malam 14 Maret 2020.

Menurut Nasrul Abit, seluruh yang terlibat khusus untuk mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 di Bandara Internasional Minangkabau ini, termasuk juga nanti Satpol PP, akan bertugas mulai dari pukul 04.00 WIB dini hari, hingga pukul 12.00 WIB.

“Bertugas dari jam 04.00 WIB dini hari, sampai Pesawat terakhir. Bisa pukul 23.00 WIB atau pukul 00.00 WIB,”ujar Nasrul Abit.

Terkait dengan area pelabuhan Teluk Bayur, Nasrul Abit menyebutkan pihaknya hingga kini masih memantau perkembangan. Apabila nanti diperlukan, maka alat pendeteksi suhu tubuh dan personil yang bertugas, juga akan disiagakan disana.

“Kalau yang untuk pelabuhan Teluk Bayur ya, nanti akan kita lihat perkembangannya. Sekarang, untuk bandara dulu. Karena, kita khawatir barangkali ada orang yang datang dari luar Sumbar, tidak terdeteksi. Nah, kita deteksi disini,”kata Nasrul Abit.

Nasrul Abit memastikan, jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, akan semaksimal mungkin mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 ini. Namun, disamping itu Pemprov Sumbar juga mengimbau kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk tetap menjaga pola Hidup sehat. Dan, mengurangi aktifitas dikeramaian.

“Kita akan semaksimal mungkin mengantisipasi ini. Namun, kita imbau juga Masyarakat untuk menjaga pola Hidup sehat. Kurangi aktifitas dikeramaian. Mudah-mudahan, kita sehat selalu dan tidak terjangkit corona ini,”tutup Nasrul Abit. (rel)