Padang.Lintas Media News.
SMKN 8 Padang yang dulu bernama SMIK (Sekolah Menengah IndustriKerajinan) Negeri Padang saat ini sangat berbahagia, pasalnya sejak awal tahun 2020 ini sekolah yang berada dalam kelompok seni budaya ini telah memiliki bis sekolah bantuan komite sekolah yang dapat dipergunakan untuk keperluan operasional sekolah di lapangan.

Bis baru roda empat bermerek dinding "Komite SMKN 8 Padang" diserahkan langsung Ketua Komite
SMKN 8 Padang, Rika Maidi kepada Wakil Gubernur Sumbar, H. Nasrul Abit untuk kemudian diserahkan kepada SMKN 8 Padang yang diterima langsung kepala SMKN 8 Padang, Shafalevi, M.Pd dalam suatu kegiatan usai upacara bendera di lapangan upacara SMKN 8 Padang dengan inspektur upacara Wagub Sumbar, H. Nasrul Abit DT. Malintang Panai, Senin (9/3).

Wagub H. Nasrul Abit, mengapresiasi langkah dan upaya Komite SMKN 8 Padang untuk memberi bantuan bantuan berupa satu Unit bis yang sangat diperlukan sekolah guna percepatan kegiatan operasional di lapangan dalam proses pembalajaran maupun studi lapangan yang sangat identik dengan pendidikan SMK saat ini, terlebih dalam kelompok SMK seni budaya.

Ketua Komite SMKN 8 Padang, Rika Maidi dalam kesempatan penyerahan bantuan berupa satu unit bis sekolah itu dihadapan Wagub H. Nasrul Abit, menyebutkan, selaku komite sekolah ia menyadari kebutuhan vital sekolah diantaranya kebutuhan memperkuatn proses belajar mengajar, kebutuhan
alat dan bahan praktek siswa dan yang tak kalah pentinya adalah kebutuhan alat transportasi berupa bis sekolah untuk percepatan kegiatan opreasional di lapangan.

Untuk itu, ujar Rika Maidi, diharapkan pihak sekolah beserta keluarga besar di dalamnya dapat mempergunakan bis ini secara efektif dan efesien serta benar-benar digunakan untuk percepatan kegiatan pendidikan di lapangan nantinya dengan dengan tidak mengabaikan aspek perawatan kelak
dikemudian hari.

Kepala SMKN 8 Padang, Sahfalefi, M.Pd atas nama keluarga besar sekolah mengucapkan terima kasih kepada Komite sekolah yang telah bersusah payah menghimpun dana dengan banyak pertimbangan termasuk kemampuan dari pada komite dalam hal menghimpun dana yang bersumber dari orang tua siswa secara sukarela.

Dengan adanya bis sekolah ini, diharapkan menjadi salah satu solusi percepatan aksebelitas waktu keperluan sekolah di lapangan sekaitan dengan kegiatan proses pembelajaran peserta didik maupun guru, ujar Sahfalevi memberi penjelasan.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, resmikan SMK Negeri 8 Padang di Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Senin (9/3/2020).

Pada kesempatan itu Wagub Sumbar sebagai pembina Upacar menyebutkan, kesiapan SMK Negeri 8 Padang kelas XII dalam menghadapi ujian akhir yang tinggal beberapa hari lagi. Pergunakan hari untuk belajar, jangan sampai nilai asal lulus saja.

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Wagub Nasrul Abit terus mendorong dinas pendidikan agar setiap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) sebelum kelulusan agar kelak tamatan SMK tidak semakin menambah jumlah pengangguran.

"Jangan sampai lulusan SMK selama ini, banyak yang tidak punya keahlian. Untuk itu kami berharap SMK bisa dipersiapkan untuk masuk pasaran kerja yang menguasai tehnologi," ujar Nasrul Abit.

Kemajuan teknologi informasi perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Berkaitan hal penggunaan teknologi agar dapat menjadikan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana dalam pemacu peningkatkan SDM dan digunakan untuk hal positif yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan.

Wagub Nasrul Abit juga mengajak siswa SMK, dalam era globalisasi dan menyosong era revolusi industri 4.0, bisa menguasai bahasa Internasional untuk memacu tingkat daya saing SDM yang berkualitas.

"Kita minta agar siswa SMK Negeri 8 dapat menguasai bahasa internasional (Inggris) untuk menunjang anak-anak kita bisa lebih unggul  dan berkualitas, agar mudah mendapat pekerjaan. SDM Unggul, Indonesia pasti Maju," ungkap Nasrul Abit.

Selanjutnya Nasrul Abit mengatakan, pemprov Sumbar memberi apresiasi dan mendukung kegiatan pembangunan ini untuk melahirkan generasi unggul di Sumatera Barat.

"Kita mengharapkan agar jebolan SMK Negeri 8 berpengetahuan yang luas kemajuan teknologi memiliki daya saing menjawab tantangan revolusi industri four point zero (4.0) di era globalisasi pasar bebas dunia hari ini dan masa datang," ujar Nasrul Abit.

Kemudian acara dilanjutkan dengan menyerahan kendaraan operasional berupa bus sekolah dari oleh ketua komite SMK N 8 Rika Medi kepada Wagub Sumbar dan kemudian diserahkan Wagub pada kepala sekolah Sahfalefi M.Pd. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (DPMPTSP) melaksanakan kegiatan  Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan yang telah banyak melakukan terobosan penting dalam memberikan kebijakan pelayanan perizinan untuk lebih efisien, mudah, murah dan terintegrasi sesuai dengan standar pelayanan.

Acara Sosialisasi ini dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Zafri Deson dan 124 peserta yang terdiri dari Aparatur DPM PTSP, OPD teknis, Camat, Wali Nagari, Tokoh masyarakat serta Pelaku Usaha se Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) di Premier Basko Hotel Padang,kemaren Senin.

Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan melalui penerapan system perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS) melayani 247 jenis perizinan dan non perizinan dari 19 sektor dan aplikasi pelayanan perizinan secara elektronik diberi nama Sistem Informasi Perizinan Sakato (SIP Sakato).

"Aplikasi banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat, mulai dari pendaftaran, tracking perizinan, laporan pengaduan dan fitur Geografic Information System (GIS), dimana kita bisa mengecek lokasi perizinan," kata Wagub Sumbar.

Pelayanan PTSP terhadap perizinan telah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke dinas PMPTSP untuk mengurus izin usahanya.

"Cukup dirumah saja, izin usaha sudah bisa diterbitkan, terutama usaha mikro," ucap Nasrul Abit.

Selain itu, Nasrul Abit Datuak Malintang Panai yang juga berasal dari Pesisir Selatan mengajak masyarakat tidak lagi alergi dengan investor atau menganggap orang dari luar datang untuk mengambil kekayaan yang terkandung di Pessel.

"Dulunya masyarakat Pessel terkenal dengan adat budaya yang sangat kuat, sehingga ada investor datang selalu di tolak. Kalau begitu kapan daerah kita akan maju. Padahal Pessel memiliki desinasi wisata yang eksotis," ucap Wagub Nasrul Abit.

"Ayo kita bicara kesejahteraan dengan tidak melupakan budaya dan tradisi Pessel," tuturnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Nasrul Abit mengharapkan sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dengan adanya investor dan lancarnya pengurusan ini akan mampu  membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat," sebutnya.

Untuk kemajuan Kabupaten Pessisir Selatan membutuhkan kepedulian semua elemen masyarakat. Selain itu, dorongan investor juga dibutuhkan untuk menjalankan investasi dalam berbagai usaha yang mampu menghidupkan perekonomian masyarakat di daerah ini.

Pada kesempatan yang sama Kepala DPM PTSP Provinsi Sumbar, Maswar Dedi, AP, M.Si menyampaikan, Program OSS ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan yang cepat dan murah serta memberi kepastian bagi investasi yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan.

"Semoga terobosan ini dapat menjadi nilai lebih dan daya tarik untuk Kabupaten Pessel untuk mendatangan investor," harap Dedi.

Jika selama ini pemerintah terkesan menutup diri, saat ini tidak lagi. Pengurusan perizinan sudah dipermudah, untuk itu, masyarakat jangan merasa alergi lagi mengurus perizinan. Pengusaha dan masyarakat Pessel mengurus izin saat ini sudah gampang.

"Dengan adanya izin usaha dari pemerintah, maka semua usaha akan terdata dan mendapatkan binaan dari dinas teknis. Sehingga usaha semakin lancar dan berkembang," harapnya. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Tingginya kasus penyebaran Virus Corona masuk ke wilayah Indonesia berasal dari Wuhan China. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) perlu mewaspadai tersebarnya virus corona atau Covid-19 di wilayahnya. Apalagi, wisata yang dimiliki Sumbar sangat berpotensi dimasuki oleh turis mancanegara, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada rapat kesiapsiagaan terhadap Kasus Covid-19 di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan Kepulauan Mentawai dikuatirkan paling rawan masuknya Covid-19, karena paling sering dikunjungan wisata asing.

"Kita perketat pengawasan baik dari penerbangan langsung dari luar negeri baik dari darat, laut, maupun udara yang akan berkunjung ke Sumbar," kata Wagub Sumbar

Terkait dalam pengawasan tersebut pemprov Sumbar melibatkan stakeholder terkait termasuk Pemkab Kepulauan Mentawai untuk menangkal masuknya virus corona.

"Makanya pintu-pintu masuk ke Sumbar harus kita jaga ketat, jangan sampai Covid-19 masuk ke Sumbar. Baik itu melalui Bandara Intenasional Minangkabau (BIM) maupun pelabuhan perairan lainnya," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit menegaskan, jika ada masyarakat didaerah yang dicurigai terkena virus corona, segera dibawa ke rumah sakit setempat. Dan untuk penanganan selanjutnya langsung  dibawa ke RSUP M Djamil yang telah ditunjuk langsung khusus menangani kasus Covid-19.

"Sementara untuk penanganan pemeriksaan di Pelabuhan, kita serahkan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas II, apabila ada indikasi terkena virus corona baru dibawa ke RSUP M. Djamil Padang," sebutnya. 

Selain itu, Wagub Sumbar juga meminta kepada otoritas Keimigrasian untuk meningkatkan pengawasan. Karena, ada beberapa Negara yang sudah dilarang masuk ke Indonesia.

"Karena sudah ada larangan dari Pemerintah Pusat, tentunya Sumbar juga melarang warga negara asing yang masuk daftar larangan oleh Pemerintah RI untuk masuk ke Sumbar," tuturnya.

Tekait dengan Kepulauan Mentawai, Wagub juga menegaskan agar pintu masuk ke Mentawai betul-betul diwaspadai, banyak pintu-pintu masuk kesana. Apalagi Mentawai paling banyak dikunjungi turis asing. Sebab bisa saja orang asing masuk melalui jalur laut.

"Karena Mentawai banyak resort dan tamu asing. Maka kita minta Dinas Pariwisata untuk segera rapat koordinasi dengan pengelola resort. Tamu-tamu dari beberapa negara yang sudah dilarang masuk ke Indonesia, Jangan diterima dulu. Terus, juga mengawasi bagian perairan di Samudera Hindia.

Dengan demikian, petugas KKP diminta untuk mewaspadai adanya gejala atau ciri-ciri seseorang yang terkena virus tersebut langsung laporkan, agar penanganan cepat dan tidak menular kemana-mana, pihak dinas kesehatan Sumbar akan menyurati Kementerian Kesehatan untuk bantuan Alat Pelindung Diri (APD).

"Sementara tamu-tamu dari beberapa negara yang sudah dilarang masuk ke Indonesia, jangan diterima dulu. Terus, juga mengawasi bagian perairan di Samudera Hindia. Tadi, saya juga minta ke Dinkes Mentawai untuk cek (jika ada), dimana dan berapa orang yang masuk ke Mentawai melalui Samudera Hindia. Yang jelas, kita antisipasi corona ini sebaik mungkin," ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menegaskan, Pemprov Sumbar juga meminta kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Mentawai untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan asosiasi resort yang ada Disana untuk, lebih waspada.

Wakil gubernur juga meminta kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Mentawai untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan asosiasi resort yang ada disana untuk, lebih waspada. Bahkan, untuk sementara waktu, tidak menerima dulu tamu-tamu dari negara yang sudah dilarang terbang ke Indonesia.

“Khusus untuk Mentawai, Karena Disana banyak resort dan tamu asing. Maka kita minta Dinas Pariwisata untuk segera rapat koordinasi dengan pengelola resort," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday mengatakan, meskipun belum ada ditemukan kasus virus corona di Sumbar. Namun, Dinkes Sumbar tetap melakukan pengawasan bersama stakeholder terkait dipintu masuk kedatangan.

"Kita perlu antisipasi ini lebih cepat dengan pengawasan dipintu masuk kedatangan sehingga virus ini tidak masuk ke Sumbar dan ini merupakan langkah kita menangkal penyebaran virus ini," katanya.

Dinas Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait pencegahan dan penanganan jika ada yang terjangkit virus corona.

"Jadi jika masyarakat memang memiliki gejala-gejala seperti sesak nafas, demam, dan batuk pilek dihimbau untuk merujuk ke rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan. Namun bukan semua orang demam dan batuk pilek terkena virus corona," katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Mentawai, Lahmuddin Siregar, mengungkapkan pihaknya akan berkordinasi dengan rumah sakit yang menjadi rujukan Pemprov jika ada ditemukan kasus corona virus.

"Kita akan segera lakukan rawatan ke Padang jika ditemukan kasus corona virus ini. Namun karena Mentawai bukan daratan, tetapi kepulauan memerlukan kapal khusus untuk mengangkut pasien yang diduga terjangkit virus tersebut dan pihak RSUP M Djamil sudah siap membantu," ulasnya.

Lanjutnya, karena Mentawai ini merupakan daerah wisata dan ada puluhan resort disini yang menjadi tujuan wisata terutama wisatawan mancanegara maka pihaknya akan mensosialisasikan terkait virus ini dan penganganan dininya jika dicurigai terkena virus.

"Kami akan sosialisasidan berikan pemahaman kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Mentawai,"ujarnya.
Kemudian pihaknya juga meminta bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas rumah sakit yang ada di Mentawai dalam hal penanganan pasien yang diduga terpapar virus corona. Sebab, APD disini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai.

Kemudian pihaknya juga meminta bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas rumah sakit yang ada di Mentawai dalam hal penanganan pasien yang diduga terpapar virus corona. Sebab, APD disini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai.

"Kita kekurangan APD, maka kita mesti persiapkan ini untuk antisipasi jika virus itu masuk ke Mentawai. Saat ini kita hanya miliki Masker saja. Jikapun ada APD yang dimiliki sekarang sudah tidak layak pakai, sehingga kita sangat butuh APD ini karena untuk kasus ini petugas yang menangangi harus lengkap semua perlindungan diri tidak cukup hanya masker," pintanya.

Sementara itu Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Padang, Ildamsyah menjelaskan, pihaknya memiliki pendeteksi tubuh atau thermoscanner sebanyak empat unit di Bandara, namun yang difungsikan hanya dua di pintu kedatangan luar negeri saja.

"Jadi alat itu nantinya petugas dapat mengetahui tingkat suhu tubuh mereka. Kalau ada orang dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka posturnya terlihat berwarna merah pada thermoscanner," jelasnya.

Kemudian terkait dengan Mentawai, pihaknya sudah melapis pengawasan di BIM. Tetapi, tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan di pelabuhan perairan, apalagi di Mentawai pihaknya juga memiliki perwakilan KKP di Sikakap.

Sedangkan kata Ildamsyah, belum memasang pendeteksi tubuh atau thermoscanner di pintu kedatangan domestik dikarenakan belum adanya pemerintah pusat menginformasikan adanya daerah gang terkangkit virus corona.
"Namun jika ada daerah yang dikatakan terjangkit virus corona. Maka kita akan pasang alat pemantauan suhu tubuh ini dipintu kedatangan domestik, kita tunggu intruksi pemerintah pusat saja," jelasnya. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan usulan hak interpelasi DPRD menjadi hak interpelasi DPRD atas pengelolaan BUMD dan aset daerah,pada rapat paripurna dewan di ruangan sidang utama  DPRD Sumbar, Senin (9/3).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi yang didamping ketiga Wakilnya,Irsyad Syafar,Suwirpen Suib dan Indar Dt.Rajo Lelo diwarnai dengan interupsi anggota dewan,sehingga satu dari tujuh Fraksi yang ada di DPRD Sumbar tidak menyetujuik usulan hak interpelasi tersebut ditetapkan menjadi hak interpelasi DPRD yaitu,Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara keenam Fraksi DPRD Sumbar yang resmi menyetujui penggunaan hak interpelasi atas kebijakan gubernur terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Aset daerah tersebut adalah,Fraksi Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP-Nasdem, dan PDIP-PKB.

Ketua DPRD Sumbar Supardi usai rapat paripurna mengatakan.Selain interpelasi BUMD dan Aset Daerah, Interpelasi atas perjalanan luar negeri gubernur yang wacana awalnya digulirkan oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar batal dilanjutkan karena, tidak satupun fraksi sepakat untuk diangkat menjadi hak interpelasi DPRD.

Supardi menambahkan, meski hak interpelasi atas perjalanan luar negeri tidak jadi berlanjut, fraksi-fraksi di DPRD Sumbar tetap mengingatkan,Gubernur dalam melakukan kunjungan luar negerinya harus benar-benar efektif dan bermanfaat bagi pengembangan daerah.

 Menggunakan hak interpelasi atas pengelolaan BUMD dan Aset daerah, menurut Supardi, karena fraksi-fraksi melihat secara keseluruhan BUMD yang ada bermasalah, tidak mampu bersaing dengan swasta, serta tidak mampu memberikan defiden yang telah ditetapkan.

"Sesuai yang disepakati, seluruh BUMD masuk dalam ranah yang dibahas interpelasi. Yaitu, Bank Nagari, Balairung, Grafika, dan dua BUMD lain yang sebelumnya telah diliquidasi, yaitunya ATS dan Dinamika yang persoalan asetnya masih belum tuntas hingga sekarang,"  tambah Supardi.

Supardi menegaskan.Kehadiran gubernur pada rapat paripurna lanjutan interpelasi BUMD dan aset daerah ini sangat diharapkan  karena, semua berhubungan dengan kebijakan yang telah diambil gubernur.

 "Walaupun itu bisa diwakilkan kepada wakil gubernur dan sekretaris daerah karena keduanya sepaket, akan lebih baik untuk penjelasan mengenai BUMD dihadiri langsung oleh gubernur, sebab masalah BUMD ranah kebijakan banyak diambil oleh gubernur," tutup Supardi.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok,Yutris Can,SE bersama Anggota DPRD DR.Ramadhani Kirana Putra,SE,MM menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dihadiri oleh H.Darul Siska, di Aula Pertemuan Kantor Camat Lubuk Sikarah,Senin (9/3).

Acara tersebut diikuti oleh BPJS Solok, Dinas Kesehatan,Tokoh Masyarakat,Unsur Pemuda serta Organisasi Masyarakat lainnya.kegiatan ini merupakan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara; UUD Tahun 1945; Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR; NKRI Sebagai Bentuk Negara; Dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara, dibahas secara jelas dalam sosialisasi ini.

Ketua DPRD Kota Solok,Yutris Can,SE dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya acara sosialisasi empat pilar ini,dimana sosialisasi empat pilar Kebangsaan merupakan sesuatu yang sangat essential dalam rangka memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa.generasi muda merupakan elemen penting di dalam menumbuh suburkan semangat tersebut.

 Tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lagi satu arah, melainkan banyak arah termasuk melalui media sosial karenanya hal itu harus segera diimbangi dengan berbagai pendidikan karakter dan saya berharap hendaknya para generasi muda dapat memanfaatkan Media sosial dengan baik.

Diharapkan generasi muda tidak menjadi konsumen dan produsen berita berita HOAX, apalagi ujaran kebencian dan perilaku perilaku dan ujaran yang mengarahkan kepada budaya intoleransi.

Menurut Yutris Can, acara yang melibatkan generasi muda dan tokoh masyarakat diharapkan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah – tengah masyarakat.Sebagaimana yang kita dengar di media beberapa waktu ini adalah seorang peserta pada ajang pemilihan putri indonesia yang tidak begitu hafal mengucapkan isi dari Pancasila dengan baik dan benar.maka untuk itu marilah kita  secara bersama - sama untuk terus menggali serta mengamalkannya tentang sejarah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

 Memahami Pancasila tidak hanya sekedar sila-silanya saja, tapi juga sejarahnya yang diamanahkan oleh pendiri bangsa terdahulu. Generasi muda merupakan salah satu kunci penggerak informasi, sehingga dalam penyampaian empat pilar kebangsaan harus mampu dibangun secara struktural untuk membangun sikap dan mental generasi muda.

Anggota DPR RI,H,Darul Siska mengatakan, acara ini bertujuan agar masyarakat terkhusus kepada generasi muda untuk lebih  memahami nilai-nilai jati diri bangsa.

 Dia mengungkapkan, MPR sangat menaruh harapan yang besar terhadap para peserta agar memahami secara utuh nilai-nilai empat pilar yang disosialisaikan oleh MPR tersebut. Kegiatan ini menjadi penting agar masyarakat dan generasi muda  lebih  mantap memahami nilai-nilai jati diri bangsa yang terangkum dalam empat pilar MPR RI.

Kegiatan memasyarakatkan atau lebih dikenal dengan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga akan terwujud masyarakat yang sadar konstitusi.

Selain itu, tugas ini merupakan salah satu tugas Pimpinan MPR sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa tugas Pimpinan MPR adalah mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maksud dari mengkoordinasikan adalah mempersiapkan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya pada lembaga masing-masing. Ketentuan ini tidak menutup kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial, SE.,M.Si menutup Astindo Travel Fair 2020 di Plaza Andalas Padang, Minggu (8/3) malam. ATF yang berlangsung tiga hari itu diikuti 27 travel agen dari Malaysia dan Indonesia.

Penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba. Selain Kadis Pariwisata Sumbar Novrial, tampak hadir Kadis Perhubungan Kota Padang Ir. Dian Fakhri, Pengurus PWI Sumbar Gusfen Khairul dan Zulnadi, SH., Ketua P3I Deni Masriyaldi, Ketua Astindo Sumbar Ir. Nasirman Chan beserta pengurus.

Menurut Novrial, penyelenggaraan ATF 2020 di tengah isu Corona Virus adalah sesuatu yang patut diapresiasi dan disokong bersama. Apalagi pula, ATF berlangsung dengan sukses. "Ini adalah optimisme,  semangat yang sangat kita perlukan dalam membangun pariwisata Sumbar," kata Novrial.

Karena itu Novrial membagi resep memajukan pariwisata, yaitu dengan sinergitas. Mari saling membesarkan, saling memajukan dan saling mempromosikan. "Teman-teman travel Malaysia menjual destinasi Indonesia, begitu juga sebaliknya," jelas Novrial.

Penyelenggaraan ATF 2020 ini didukung penuh oleh Malaysia Tourism, Pemprov Sumbar, Pemko Padang, PWI Sumbar dan seluruh elemen pariwisata di Sumbar. "Semua ikut serta memeriahkan ATF 2020, ini yang mengharukan di tengah isu Corona Virus melanda negara kita. Basamo mangko manjadi," kata Ketua Astindo Sumbar Ir. Nusirman Chan, M.Eng ASEAN.

Penyelenggaraan ATF 2020 digabung dengan sejumlah lomba fashion dan kesenian tradisional seperti Lomba Gandang Gandang. Tidak lupa dilaksanakan Lomba Menulis Jurnalistik tentang Pariwisata bekerjasama dengan PWI Sumbar.

Pemenang Lomba Menulis Astindo ini adalah "Pesona Linggai Park di Maninjau" (Rina, Tagar.Id), "Air Terjun Dua Bidadari Padang Pariaman" (Sri Dani, RRI Padang) dan "Camintoran, Surga di Kaki Kerinci" (Putra Sutanto, Harian Padang Ekspres). Hadiah berupa piala bergilir, uang tunai, voucher wisata dan piagam. (*)

Padang.Lintas Media News.
Bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Fauzi Bahar bercerita panjang lebar tentang program wajib zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ia terapkan ketika menjadi Wali Kota Padang selama dua periode, sejak 2004 sampai 2014.

Pada waktu itu, Fauzi Bahar mengharuskan ASN membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda). Nanti, Bazda yang membagikan kepada penerima zakat.

"Tetap ada penolakan, bahkan dari beberapa orang Kepala Sekolah. Alasan mereka, mereka telah membayarkan zakat kepada karib karabatnya," ujar Fauzi Bahar ketika bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Pemimpin Redaksi Media Online di kediaman pribadinya di kawasan Gunung Pangilun Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 7 Maret 2020.

Bagi Fauzi Bahar, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak membayar zakat melalui Bazda. Sebab, jika dikumpulkan dan disalurkan melalui Bazda, akan lebih berdayaguna, ketimbang zakat itu diberikan kepada karib kerabat atau orang yang berhak menerimanya secara langsung.

"Tapi setelah saya beri pemahaman, akhirnya mereka memahami dan mau membayarkan melalui Bazda. Sebab, kalau mereka langsung membayarkan zakat kepada kerabatnya, mereka hanya membayarkan Rp20 ribu. Tapi ketika Bazda yang memberikan, maka kerabatnya menerima Rp250 per penerima zakat," ungkapnya.

Bagi Fauzi, zakat harus diberikan secara mudah, tanpa mempersulit kepada orang miskin. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai menzalimi orang miskin dengan memperumit syarat administrasi penerima zakat.

"Misalnya, pembagian zakat melalui voucher. Bahkan ada voucher itu yang dibagikan ke masyarakat miskin hanya melalui kelompok tertentu dan anggota DPRD, ini kan sudah bersifat politis. Jangan zalim kepada masyarakat miskin dengan mempolitisasi pembagian zakat," ungkapnya.

Zalim kepada masyarakat miskin, kata Fauzi Bahar lagi, merupakan perbuatan terkutuk yang dikecam Allah SWT. Zalim kepada orang miskin merupakan dosa besar yang pelakunya disebut mendustakan agama Allah.

"Ingat surah Al Ma'un kan? Apa kata Allah dalam surah itu? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mau memberi makan orang miskin," ungkap Fauzi sembari menjelaskan panjang lebar maksud surah itu.

Bahkan, kata Fauzi Bahar menguraikan, Allah menyebut celaka orang-orang yang salat. Mereka disebut lalai dalam salatnya ketika mereka suka pamer dan tidak mau memberi barang yang berguna bagi orang miskin.

"Maka dari itu, tugas kitalah sebagai pemimpin memungut zakat itu dan membagikannya kepada orang miskin secara mudah tanpa memandang kelompok dan kepentingan politik tertentu. Permudah akses orang miskin untuk mendapatkan zakat, jangan tunggu mereka mati kelaparan dulu, baru zakat diberikan kepada mereka," tegas Fauzi Bahar.(rel)

Pariaman,Lintas Media News.
Kemampuan menulis kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) harus terus ditingkatkan. Dari perjalanan menghadiri  berbagai kegiatan PMII  di tingkat cabang dan koordinator cabang, memang masih sulit ditemui kader PMII yang mampu menulis dengan baik.

Demikian diungkapkan Tim Kaderisasi PB PMII Satria Efendi Tuanku Kuniang, Ahad (8/3/2020) malam saat peluncuran dan bedah bukunya di sekretariat PMII Cabang Pariaman, Jalan M.Rasyid, Kota Pariaman.

Peluncuran dan bedah buku  berjudul, Dari Ranah Minang Menuju Salemba, difasilitasi PC PMII Kota Pariaman. Tampil sebagai narasumber/pembedah buku Pengurus Seksi Literasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumbar Armaidi Tanjung.

Menurut Satria, setelah beraktifitas di PB PMII memang sangat dirasakan betapa pentingnya kader PMII punya kemampuan menulis, terutama menulis buku. Meski di tengah era digital, setiap orang bermedia sosial, namun kehadiran buku sebagai media transfer pengetahuan dan informasi masih sangat penting.

 “Karena itu, saya mengajak kader PMII dimana pun berada mulailah menulis,” kata Satria, kandidat Ketua Umum PB PMII masa khidmat 2020-2022 pada Kongres PMII di Balikpapan 13-17 April mendatang.

Armaidi Tanjung yang juga editor buku tersebut menyebutkan, keberanian Satria Efendi Tuanku Kuning menerbitkan buku ini patut diberikan apresiasi. Karena masih banyak  mahasiswa yang malas menulis, apalagi menerbitkan buku. Padahal, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, menulis sangat banyak terbantu.

“Jika dibanding dengan menulis sebelum adanya era komputer dan digital, sekarang sangat jauh lebih mudah. Saya yang mulai menulis di akhir tahun 1980-an merasakan bagaimana susahnya mengetik naskah tulisan. Jika salah di akhir kertas ketikan, harus diulang di awal (di atas) lagi. Mesin ketiknya pun harus numpang, seperti di tata usaha sekolah saat pegawainya sudah pulang,” kata Armaidi mengenang masa lalunya.

Kehadiran buku ini turut memperkuat gerakan literasi, terutama di kalangan mahasiswa dan aktivis kampus, kata Armaidi yang juga Bendahara PWI Pariaman ini menambahkan.

Ketua PC PMII Kota Pariaman Rianda menyebutkan, lounching dan bedah buku ini merupakan yang pertama dilakukan. Informasi dari para senior PMII Pariaman, sejak PMII berdiri tahun 2007 belum pernah melakukan louching dan bedah buku. Apalagi buku yang tulis kader PMII yang pernah beraktifitas di PMII Cabang Pariaman.

“Karena itu, momen lounching dan bedah buku ini jadi sejarah baru di PMII Pariaman. Mudah-mudahan ke depan ada lagi kader atau alumni PC PMII Kota Pariaman yang menerbitkan buku,” tutur Rian didampingi sekretarisnya Rido Saputra.

Buku ini terdiri dari tiga bagian.  Bagian I menampilkan sosok perjalanan Satria Efendi Tuanku Kuniang Dari Ranah Minang Hingga ke Salemba. Bagian II menyajikan artikel dan opini tulisan Satria yang dimuat di sejumlah media.  Bagian III  Satria Effendi Tuanku Kuning Dalam Berita,   memuat berita-berita aktifitas Satria yang ada dalam jejak rekam, baik media cetak maupun media online.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang dalam kata pengantar di buku tersebut mengatakan, Satria Effendi Tuanku Kuniang, nama yang beliau populerkan di Jakarta.

 Seorang kader yang berasal dari Kota Pariaman dan juga punggawa PB PMII yang aktif dibidang kaderisasi.  Satria adalah seorang kader PMII yang meniti karirnya di PMII dengan sabar, setapak demi setapak hingga akhirnya berproses di Jakarta.

 Mulai berproses di Komisariat hingga PB PMII bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalani. Perlu kesungguhan, kesabaran dan pengabdian yang keras dan tekun untuk mencapainya.

“Satria saya kenal sebagai pribadi yang ulet, mandiri dan berwawasan cakap. Buku ini adalah salah satu bukti kapasitas sahabat Satria sebagai kader PMII. Sahabat Satria menulis tentang rekam jejak perjalanan dirinya dan karyanya sebagai seorang kader yang sangat patut dijadikan teladan dan motivasi sahabat-sahabat PMII dimana pun berada,” kata Agus Mulyono.(rel)

Padang.Lintas Media News
PT Semen Padang yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group menyerahkan bantuan untuk korban galodo di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Minggu, (8/3/2020) sore.

Sebelumya, pada Sabtu (7/3/2020) juga diserahkan bantuan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk renovasi Gedung Serba Guna Yayasan Sarumpun Pauh IX dan bantuan untuk PAUD Melati Kuranji,dengan total sebesar Rp187 juta.

Untuk bantuan korban galodo berupa semen sebanyak 1500 zak  diserahkan  Direktur Keuangan PT Semen Padang Muhammad Tubagus Dharury kepada Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Akhiari, dan disaksikan anggota DPR RI Andre Rosiade.

"Bantuan ini sebagai bentuk  tanggung jawab sosial PT Semen Padang kepada masyarakat lingkungan yang mengalami bencana," kata Direktur Keuangan PT Semen Padang Muhammad Tubagus Dharury yang didampingi Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati dan Kepala Bidang Bina Lingkungan Corporate Sociality Responsibility (CSR) PT Semen Padang, Masykur Rauf.

"Ia mengatakan, bantuan tersebut  bagian dari program CSR perusahaan.  Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban para korban bencana.

Anggota DPR RI Andre Rosiade pada kesempatan itu mengapresiasi PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan semen untuk korban galodo di Padang Laweh Malalo tersebut. "Bantuan ini berawal dari aspirasi masyarakat Padang Laweh yang sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada kami  selaku anggota DPR RI dari Sumatera Barat," terangnya.

Dampak galodo, katanya, telah membuat rumah warga dan fasilitas umum rusak. Dan tentunya, kehadiran Semen Padang yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group, menjawab kebutuhan masyarakat Padang Laweh Malalo..

Selain Semen Padang, lanjutnya, beberapa perusahaan BUMN lainnya seperti BTN, Mandiri dan Hutama Karya juga menyerahan bantuan untuk korban galodo yang terjadi Padang Laweh Malalo pada awal Januari kemarin.

"Total nilai bantuan yang diserahkan hari ini sekitar Rp475 juta," ujarnya.

Wali Nagari Padang Laweh Malalo Akhiari, berterimakasih kepada Semen Padang dan beberapa BUMN lainnya yang telah memberikan bantuan.

 "Alhamdulillah, terimakasih Semen Padang dan beberapa perusahaan lainnya yang telah memberikan bantuan untuk kami," katanya.

Bantuan dari Semen Padang dan beberapa perusahaan BUMN ini, kata Akhiari melanjutkan, nantinya akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki kembali rumah warga yang rusak akibat bencana galodo, termasuk untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang juga rusak, seperti saluran irigasi.

"Mudah-mudahan, Semen Padang bersama Semen Indonesia dan BUMN lainnya terus maju dan berkembang, sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi untuk kami maayarakat Bangsa Indonesia," ujarnya.

Selain menyerahkan bantuan semen sebanyak 1500 zak,  PT Semen Indonesia (Persero), Tbk pada Sabtu (7/3/2020) juga menyerahkan bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) renovasi GSG Yayasan Sarumpun Nagari Pauh IX dan bantuan untuk PAUD Melati Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
Bantuan dari BUMN persemenan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Andre Rosiade kepada pengurus Yayasan Sarumpun sebesar Rp142 juta dan kepada pengurus PAU Melati Kuranji sebesar Rp45 juta. Total dana bantuan yang diserahkan itu sebesar Rp187 juta itu.

Di tempat terpisah, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri mengatakan, bantuan PKBL dari Semen Indonesia ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkungan.

"Bantuan dari Semen Indonesia ini diserahkan untuk Yayasan Sarumpun dan PAUD Melati Kuranji  merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat lingkungan," kata Oktoweri.

Ketua Yayasan Sarumpun Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, Kamaryudin mengatakan, sebagai penerima manfaat dari bantuan Semen Indonesia Group, tentunya sangat disyukuri sekali atas bantuan yang diberikan.

"Alhamdulillah, saya mewakili masyarakat Kuranji, sangat bersyukur atas bantuannya. Bantuan uang tunai ini akan kami manfaatkan untuk kelanjutan pembangunan Gedung Serba Guna kami yang terbengkalai," kata Kamaryudin.

Selain kepada Semen Indonesia, Kamaryudin juga berterimakasih kepada Andre Rosiade yang telah memfasilitasi bantuan ini, karena bantuan yang diterimanya, merupakan aspirasi masyarakat Kuranji yang disampaikan kepada Andre Rosiade selaku wakil rakyat di DPR.

"Terimakasih Pak Andre. Alhamdulillah berkat dukungannya, kami sebagai masyarakat mendapatkan bantuan dari PKBL Semen Indonesia Group. Semoga Semen Indonesia Group tetap maju dan berkembang bersama kami masyarakat Sumatera Barat," ujarnya.(*)

Padang.Lintas Media News.
Menjelang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi menggelar SpecTAXcular 2020, dalam rangka mengimbau masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu serta lebih mudah dengan menggunakan E-Billing untuk pembayaran dan E-Filing laporannya.

Acara yang digelar di Kawasan Car Free Day, GOR Haji Agus Salim, Minggu (8/3/2020) itu,dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Dihadiri Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, Kepala Kantor Perwakilan Pajak Sumbar dan Jambi Lindawaty, Pimpinan Bank Nagari, BRI, Mandiri, BNI dan undangan perpajakan di Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengajak masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk segera laporkan SPT PPh tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2020. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur Undang-Undang.

"Selama ini masyarakat rasakan akan kemajuan Indonesia, karena pajak. Lebih baik bayar pajak lebih awal. Pajak itu dari kita, untuk kita. Tanpa pajak program pemerintah pun tak jalan. Pajak kuat, Indonesia Maju," ucap Irwan Prayitno.

Saat ini pelayanan SPT tahunan dipermudah dengan adanya aplikasi online, yaitu  e-billing dane-Filing, dimana wajib pajak dapat melapor dimana saja dan kapan saja. Adanya kesadaran membayar pajak nantinya akan berimbas kembali kepada pembangunan di daerah.

"Kita diberi waktu selama tiga bulan, dengan aplikasi online, yaitu e-billing dane-Filing, tidak ada alasan untuk telat bayar pajak," ungkap gubernur.

Selanjutnya gubernur menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi terkait kegiatan Spectaxcular ini merupakan ajang sosialisasi terhadap wajib pajak.

"Adanya program e-Billing dane-Filing ini turut mendukung program Go Green agar penggunaan kertas dapat lebih diminimalisir, mengurangi biaya tinggi dan lebih efektif dalam pendistribusian SPT," jelasnya.

Irwan Prayitno mengharapkan dengan partisipasi masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya, maka pembangunan akan dapat diteruskan dan ditingkatkan demi kemakmuran Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Kepada Forkopimda, Kepala Instansi/Lembaga/Kementerian serta seluruh pihak mari saling bersinergi untuk mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak  karena lebih dari 80% APBN berasal dari Pajak begitu pula dengan APBD Sumbar yang sebagian besar mendapatkan transfer dana dari Pusat.

Sementara Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar dan Jambi Lindawaty mengatakan, spectaxcular merupakan kampanye nasional pelaporan SPT Tahunan yang dilaksanakan serentak se-Indonesia pada tanggal 8 Maret 2020.

Bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi atau dialog perpajakan tentang penyampaianSPT Tahunan melalui e-Filing atau kewajiban perpajakan lainnya silakan menghubungi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, KPP Pratama Padang Satu, atau KPP Pratama Padang Dua dan dipastikan seluruh layanan yang diberikan oleh Pegawai DJP adalah Gratis.

"Kita berharap semua lapisan masyarakat bersama-sama,  berpartisipasi mensukseskan pembayaran pajak secara benar. Ayo taat membayar pajak demi kemajuan NKRI," ajak Lindawaty. (rel)

Oleh Amir Machmud NS

SEBEBAS apa pun ruang yang dibuka oleh atmosfer kemerdekaan pers dewasa ini, kepentingan kemaslahatan dan kemanusiaan tetap merupakan mahkota yang harus dijaga dan ditegakkan dalam berjurnalistik.

“Pesan moral” ini mengemuka sebagai simpulan atas respons terhadap wacana model pemberitaan tentang virus Corona. Kinerja kewartawanan dan kemediaan diingatkan, termasuk secara formal melalui surat edaran Dewan Pers, untuk tetap mematuhi rambu-rambu etika dan tujuan kemaslahatan sosial.

Pesan serupa (seharusnya) juga direfleksikan oleh model pemberitaan tentang musibah banjir di Ibu Kota RI, belum lama berselang. Rata-rata pemberitaan banjir Jakarta, menurut penilaian saya, terasa lebih berkecenderungan mengumbar ekspresi syahwat politik ketimbang memuarakan solusi teknis yang efektif dan semangat kemanusiaan. Media seolah-olah membuka diri, menyediakan ruang bagi kepentingan-kepentingan politik kekuasaan yang bertarung head to head.

Jurnalisme hakiki, apabila kita meresapinya sebagai tugas etis, memang seharusnya mengetengahkan orientasi yang tidak kalah penting ketimbang hanya eksplorasi mengenai eksklusivitas unggahan informasi demi kepentingan survivalitas perusahaan media. Orientasi itu adalah kepentingan kemanusiaan.

 Pertanyaannya, apakah tujuan berjurnalistik sekadar menumpang jiwa bisnis media, atau sebaliknya? Atau boleh jadi pula, punya jalan tengah yang keberiringan antara ideologi media dan tujuan membangun perusahaan yang sehat?

Kondisi perusahaan yang sehat tidak selalu dihadirkan oleh kemenangan rating atau unjuk viral dari model-model bermedia yang bermagnet penyajian sensasi. Yang harus dibangun adalah justru bagaimana good news menjadi penyangga bagi kekuatan berita-berita yang mengilhami atau inspirational news. Sensasi dan magnetnya ada pada kehendak mewujudkan impian masyarakat tentang keteladanan, kebutuhan akan contoh-contoh kisah sukses dari para “hero” dalam berbagai bidang kehidupan.

 Model jurnalistik ini akan menjadi semacam “klinik” yang memberi pencerahan kepada masyarakat.
Nalar inspirational news ini tidak lantas membatasi sifat kritis media yang menjadi representasi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di semua lini. Fungsi media untuk memberi informasi dan mengedukasi -- sebagai wujud ekspresi kemerdekaan pers -- tetap melekat, karena orientasi sajian pemberitaan adalah untuk kontribusi menciptakan kemaslahatan bersama.

Tujuan Kemanusiaan
Sikap etis dalam pemberitaan virus Corona dan banjir Jakarta, dari perspektif ini, adalah untuk tujuan kemanusiaan menyelamatkan bangsa. Peran ini boleh jadi amat berat disangga oleh realitas kekuatan wartawan dan media, akan tetapi sebagai representasi masyarakat untuk menyalurkam pendapat, etika kewartawanan dan bermedia ini menjadi moralitas profetik yang harus terawat dan konsisten ditransformasi sebagai “laku”. Dan, seperti pada peristiwa virus Corona inilah dunia media kita mendapat ruang nyata untuk unjuk keberpihakan kepada maslahat.

Seperti terkutip dari buku Adab Jurnalistik, makin banyak bukti betapa media berperan secara determinatif dalam menemukan, mengangkat, membuka, lalu mendorong penyelesaian persoalan-persoalan publik. Keterangkatan kasus-kasus korupsi, penangkapan bandar karkotika, dan berita-berita di seputar terorisme juga memperlihatkan peran masif media untuk membangun kemaslahatan publik. Kegairahan orang-orang media boleh jadi tak hanya didorong oleh orientasi “kebaikan” sebagai jabaran fungsi ideal berjurnalistik, karena memang terdapat sisi-sisi lain yang terkait dengan perkembangan praksis jurnalisme lantaran perkembangan pesat teknologi informasi (Amir Machmud NS: 2017).

Tata krama pemberitaan di seputar virus Corona merupakan bentuk keterlibatan yang berorientasi pada produk “kebaikan bersama”. Yakni agar tidak menimbulkan peningkatan kepanikan, memberi pengetahuan untuk bersikap preventif, mendorong hidup yang lebih sehat, menguatkan kemampuan teknis wartawan dan media dalam mengemas pesan-pesan, dan mengelola kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Dari sisi kewartawanan, tentu bertujuan agar tidak muncul bias dalam penyajian informasi yang justru kontraproduktif dengan tujuan berjurnalistik dan bermedia.
Model itu tentu sama dengan idealita tata krama di seputar pemberitaan banjir.

Yakni agar media tidak terjebak di tengah pertarungan politik yang secara verbal tampak dan terasa dari aneka pernyataan, baik dari lingkaran Anies Baswedan cs (Pemerintah DKI Jakarta) maupun dari lingkaran oposannya, termasuk dari kalangan pemerintah pusat. Keterjebakan pada kampanye politik yang saling memojokkan itu berpotensi bias untuk melalaikan tugas utama berupa ikhtiar menemukan “kebenaran jurnalistik” yang memberi kontribusi terhadap solusi efektif dalam manajemen pengendalian banjir di Ibu Kota.

Kalau sikap itu kita maknai sebagai misi jurnalisme, maka pijakan pada kode etik akan menuntun praktik berjurnalistik kita sebagai seorang “wartawan negarawan”.

Bukankah, seperti disampaikan oleh Bill Kovach dan Tim Rosenstiel dalam buku legendaris Elemen-elemen Jurnalisme, kode etik dan misi jurnalisme menghasilkan kesaksian yang sama?

Tujuannya, seperti dalam Kode Etik American Society of Newspaper Editors, “untuk melayani kesejahteraan umum dengan menginformasikan berita kepada orang-orang”. Pernyataan yang kemudian menjadi klasik dalam praksis ini adalah, “Berikan sinar, dan orang-orang akan menemukan jalan mereka sendiri” (Kovach & Rosenstiel: 2004).

Dari pemaknaan untuk tujuan kebaikan bersama, inilah sejatinya nalar “jurnalisme inspiratif” yang harus terus menerus kita rawat dan kembangkan.

-- Amir Machmud NS, wartawan senior dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah