Oleh Amir Machmud NS

SEBEBAS apa pun ruang yang dibuka oleh atmosfer kemerdekaan pers dewasa ini, kepentingan kemaslahatan dan kemanusiaan tetap merupakan mahkota yang harus dijaga dan ditegakkan dalam berjurnalistik.

“Pesan moral” ini mengemuka sebagai simpulan atas respons terhadap wacana model pemberitaan tentang virus Corona. Kinerja kewartawanan dan kemediaan diingatkan, termasuk secara formal melalui surat edaran Dewan Pers, untuk tetap mematuhi rambu-rambu etika dan tujuan kemaslahatan sosial.

Pesan serupa (seharusnya) juga direfleksikan oleh model pemberitaan tentang musibah banjir di Ibu Kota RI, belum lama berselang. Rata-rata pemberitaan banjir Jakarta, menurut penilaian saya, terasa lebih berkecenderungan mengumbar ekspresi syahwat politik ketimbang memuarakan solusi teknis yang efektif dan semangat kemanusiaan. Media seolah-olah membuka diri, menyediakan ruang bagi kepentingan-kepentingan politik kekuasaan yang bertarung head to head.

Jurnalisme hakiki, apabila kita meresapinya sebagai tugas etis, memang seharusnya mengetengahkan orientasi yang tidak kalah penting ketimbang hanya eksplorasi mengenai eksklusivitas unggahan informasi demi kepentingan survivalitas perusahaan media. Orientasi itu adalah kepentingan kemanusiaan.

 Pertanyaannya, apakah tujuan berjurnalistik sekadar menumpang jiwa bisnis media, atau sebaliknya? Atau boleh jadi pula, punya jalan tengah yang keberiringan antara ideologi media dan tujuan membangun perusahaan yang sehat?

Kondisi perusahaan yang sehat tidak selalu dihadirkan oleh kemenangan rating atau unjuk viral dari model-model bermedia yang bermagnet penyajian sensasi. Yang harus dibangun adalah justru bagaimana good news menjadi penyangga bagi kekuatan berita-berita yang mengilhami atau inspirational news. Sensasi dan magnetnya ada pada kehendak mewujudkan impian masyarakat tentang keteladanan, kebutuhan akan contoh-contoh kisah sukses dari para “hero” dalam berbagai bidang kehidupan.

 Model jurnalistik ini akan menjadi semacam “klinik” yang memberi pencerahan kepada masyarakat.
Nalar inspirational news ini tidak lantas membatasi sifat kritis media yang menjadi representasi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di semua lini. Fungsi media untuk memberi informasi dan mengedukasi -- sebagai wujud ekspresi kemerdekaan pers -- tetap melekat, karena orientasi sajian pemberitaan adalah untuk kontribusi menciptakan kemaslahatan bersama.

Tujuan Kemanusiaan
Sikap etis dalam pemberitaan virus Corona dan banjir Jakarta, dari perspektif ini, adalah untuk tujuan kemanusiaan menyelamatkan bangsa. Peran ini boleh jadi amat berat disangga oleh realitas kekuatan wartawan dan media, akan tetapi sebagai representasi masyarakat untuk menyalurkam pendapat, etika kewartawanan dan bermedia ini menjadi moralitas profetik yang harus terawat dan konsisten ditransformasi sebagai “laku”. Dan, seperti pada peristiwa virus Corona inilah dunia media kita mendapat ruang nyata untuk unjuk keberpihakan kepada maslahat.

Seperti terkutip dari buku Adab Jurnalistik, makin banyak bukti betapa media berperan secara determinatif dalam menemukan, mengangkat, membuka, lalu mendorong penyelesaian persoalan-persoalan publik. Keterangkatan kasus-kasus korupsi, penangkapan bandar karkotika, dan berita-berita di seputar terorisme juga memperlihatkan peran masif media untuk membangun kemaslahatan publik. Kegairahan orang-orang media boleh jadi tak hanya didorong oleh orientasi “kebaikan” sebagai jabaran fungsi ideal berjurnalistik, karena memang terdapat sisi-sisi lain yang terkait dengan perkembangan praksis jurnalisme lantaran perkembangan pesat teknologi informasi (Amir Machmud NS: 2017).

Tata krama pemberitaan di seputar virus Corona merupakan bentuk keterlibatan yang berorientasi pada produk “kebaikan bersama”. Yakni agar tidak menimbulkan peningkatan kepanikan, memberi pengetahuan untuk bersikap preventif, mendorong hidup yang lebih sehat, menguatkan kemampuan teknis wartawan dan media dalam mengemas pesan-pesan, dan mengelola kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Dari sisi kewartawanan, tentu bertujuan agar tidak muncul bias dalam penyajian informasi yang justru kontraproduktif dengan tujuan berjurnalistik dan bermedia.
Model itu tentu sama dengan idealita tata krama di seputar pemberitaan banjir.

Yakni agar media tidak terjebak di tengah pertarungan politik yang secara verbal tampak dan terasa dari aneka pernyataan, baik dari lingkaran Anies Baswedan cs (Pemerintah DKI Jakarta) maupun dari lingkaran oposannya, termasuk dari kalangan pemerintah pusat. Keterjebakan pada kampanye politik yang saling memojokkan itu berpotensi bias untuk melalaikan tugas utama berupa ikhtiar menemukan “kebenaran jurnalistik” yang memberi kontribusi terhadap solusi efektif dalam manajemen pengendalian banjir di Ibu Kota.

Kalau sikap itu kita maknai sebagai misi jurnalisme, maka pijakan pada kode etik akan menuntun praktik berjurnalistik kita sebagai seorang “wartawan negarawan”.

Bukankah, seperti disampaikan oleh Bill Kovach dan Tim Rosenstiel dalam buku legendaris Elemen-elemen Jurnalisme, kode etik dan misi jurnalisme menghasilkan kesaksian yang sama?

Tujuannya, seperti dalam Kode Etik American Society of Newspaper Editors, “untuk melayani kesejahteraan umum dengan menginformasikan berita kepada orang-orang”. Pernyataan yang kemudian menjadi klasik dalam praksis ini adalah, “Berikan sinar, dan orang-orang akan menemukan jalan mereka sendiri” (Kovach & Rosenstiel: 2004).

Dari pemaknaan untuk tujuan kebaikan bersama, inilah sejatinya nalar “jurnalisme inspiratif” yang harus terus menerus kita rawat dan kembangkan.

-- Amir Machmud NS, wartawan senior dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah

Padang, Lintas Media News.
Sebagai anak tentara dan polisi, FKPPI tidak boleh beranjak seinci pun dari gerak juang dan bakti TNI/Polri karena FKPPI adalah organisasi tali darah yang tak mungkin selain anak TNI/Polri atau purnawirawan untuk menjadi anggotanya.

Demikian dikatakan Ketua PD III KB-FKPPI Sumatera Barat, Syafrizal Ucok dalam acara Rakorda KB FKPPI Sumbar, Minggu (8/3) di aula kantor Dinas PMD Sumatera Barat, Jl Pramuka Padang.

Syafrizal mengatakan bahwa dari 14 cabang FKPPI di  Kabupaten/Kota saat ini ada yang sudah habis masa bakti pengurusnya ada yang sudah Muscab tapi belum dilantik. "Kita harap seluruh pengurus melakukan koordinasi kepada para pembina cabang yakni para Dandim, Kapolres dan DPC Pepabri untuk bisa memperoleh dukungan kegiatan," kata Syafrizal.

Ia menargetkan dalam tahun ini semua cabang sudah memiliki pengurus definitif dan dilantik.
"Tahun ini akan dilaksanakan kegiatan bersama yang disebut Kopdarda III yang akan melibatkan beberapa PD FKPPI provinsi tetangga antara lain Riau, Jambi. Bengkulu dan  Kepri. Kegiatan ini kita laksanakan di Kota Solok," ujarnya.

Rapat Koordinasi Daerah ini diikuti oleh delegasi Pengurus cabang .
Dalam sesi laporan PC PC yang dimoderatori oleh Wakil Ketua Ardyan, terungkap berbagai permasalahan yang dihadapi di cabang-cabang.

Antara lain yang menjadi masalah adalah soal sekretariat yang belum ada, registrasi anggota dan dukungan anggaran. "Untuk registrasi, secara nasional PP FKPPI dilakukan melalui KTA elektronik, namun masih agak tersendat. Kita akan back up dulu dengan sistem manual," ujar Ardyan menjawab berbagai pertanyaan cabang cabang.

FKPPI kini memang sudah menjadi KB FKPPI dimana ada beberapa organisasi sayap antara lain GM FKPPI, Wanita FKPPI, Himpunan Pengusaha FKPPI.

"Khusus GM FKPPI memang kita sesuaikan dengan Undang Undang kepemudaan bahwa ada batas usia bagi keanggotaan  organisasi pemuda. Sehingga bisa masuk dalam sistem KNPI sebagai induk organisasi kepemudaan nasional," kata Ardyan.

Ketua panitia pelaksana Rakorda Eko Yanche Edrie mengatakan bahwa Rakorda ini merupakan kegiatan dalam rangka konsolidasi organisasi.(rel)

Padang.Lintas Media News
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melantik Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Sumatera Barat Rosail Akhyari Padomuan, S.STP, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan, kemaren di Aula Kantor gubernur.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan ( SK) Gubernur nomor : 821/1656/BKD/2020 tanggal 5 Maret 2020, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negri Sipil Dalam dan dari kopetensi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Gubernur, pelantikan ini berdasarkan pada proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan prinsip transparans dan akuntabel.

"Selanjutnya berdasarkan hasil uji kopetensi yang telah dikonsultasikan dengan KASN (Komisi Aparatur sipil Negara) dan Kemendagri, maka dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi pratama pada hari ini,” kata Gubernur Sumbar.

Gubernur menegaskan para pejabat yang dilantik hari ini merupakan hasil uji kopetensi yang teruji dalam hal prestasi dan integrasi. Selain itu dalam pengangkatan jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Pratama harus melalui proses dari Mendagri. Apabila daerahnya akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

"Pelantikan ini sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar aturan. Bahkan sudah ada izin dari Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.

Pengangkatan jabatan eselon II di Pemerintah Daerah harus melalui lelang jabatan. Tidak boleh kodong terlalu lama. Jadi kalau eselon II kosong harus diisi dulu oleh Plt sampai proses lelang jabatan selesai.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasib para ASN. Sehingga kepala daerah tidak bisa seenaknya melakukan pergantian atau melakukan nonjob terhadap pegawai yang sudah mengabdi. Terlebih lagi, saat ini sudah ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selalu melakukan evaluasi terhadap kepala daerah yang melanggar aturan.

"Dulu kepala daerah bisa saja melantik siapa saja semaunya, apalagi sebentar lagi Pilkada. Sekarang sudah ada aturan, harus melalui mekanisme yaitu lelang jabatan," jelas Irwan Prayitno.

Selanjutnya Gubernur Sumbar menyampaikan,  tidak mudah mencari pejabat baru untuk sebuah jabatan, maka yang paling aman adalah menjalankan lelang jabatan. Harus berdasarkan kualitasnya, bukan karena pilihan politik.

"Sampai saat ini, saya konsisten mengangkat dan mempertahankan para pejabat yang memiliki berprestasi," tuturnya.

Selain itu sebelum menutup sambutannya, gubernur berpesan, agar setiap pejabat eselon hendaknya mampu merealisasikan program kerja OPD masing-masing, termasuk mendorong dan meningkatkan instansi.

"Yang terpenting jangan sampai tersangkut masalah dengan hukum, setiap pejabat bisa bekerja dengan profesional dan tetap mengawasi setiap pekerjaan bawahannya," tutupnya.(rel)

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri (kiri) menandatangani nota kesepahaman antara PT Semen Padang dengan UNP, Kamis, 5 Maret 2020. Tampak kanan, Rektor UNP Ganefri.


PADANG.Lintas Media News.
 PT Semen Padang dan Universitas Negeri Padang (UNP) jalin kerjasama terkait program magang dan praktik kerja lapangan  mahasiswa, penandatanganan nota kesepahaman/kerjasama
tersebut telah dilakukan oleh Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri dan Rektor UNP Ganefri di auditorium UNP.Kamis (5/3/2020).

Selain dengan PT Semen Padang, UNP juga menjalin kerjasama dengan puluhan perusahaan itu di antaranya PT Semen Padang, PT Kunango Jantan, Grand Inna hotel Padang, Daima Hotel, Pangeran Beach Hotel, Whitz Prime Hotel Padang, PHRI, Dinas Pariwisata Sumbar, Novotel Bukittinggi, dan Kryad Bumiminang.

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri menjelaskan kerjasama dengan UNP tersebut terkait program magang dan praktik kerja lapangan dari mahasiswa UNP. Selain itu juga ada kerjasama dalam bentuk sharing knowledge/kuliah umum kepada mahasiswa UNP serta kerjasama dalam bidang penelitian.

"Kami menyambut baik kerjasama yang ditawarkan UNP ini, karena sebagai salah satu industri terbesar di Sumatera Barat PT Semen Padang memiliki tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan di daerah ini," kata Yosviandri.


Rektor UNP Ganefri mengatakan, kerjasama dengan 15 industri dan dan dunia usaha juga dalam rangka mendukung gerakan merdeka belajar di UNP. "Ini salah satu langkah dalam mewujudkan kampus merdeka seperti yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Dengan adanya program ini, nantinya akan ada pilihan-pilihan bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan kemampuan diri yang dimiliki," kata Ganefri.

Hadir dan menyaksikan kerjasama itu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Ir. Nizam,M.Sc.,DIC., Ph.D, Owner Ruang Guru Iman Usman, dan perwakilan dari berbagi industri dan usaha. Juga hadir,
Ketua Senat UNP Z. Mawardi, wakil rektor UNP, dosen di lingkungan kampus, perwakilan rektor perguruan tinggi di Sumbar, dan mahasiswa UNP.(rel/b)

Padang.Lintas Media News.
Salah satu tugas penting Humas bagaimana meluruskan informasi dan isu yang beredar sesuai aturan yang berlaku. Apakah dengan membuat press relis, atau melakukan Konfrensi pers, sehingga masyarakat tidak salah persepsi atau dapat meredam gejolak yang ditimbulkan oleh pemberitaan tersebut.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada saat memberikan pengarahan umum pada acara Pertemuan Rakor Kehumasan di Covention Hall Bukit Lampu Kota Padang,  Kamis (5/3/2020).

Gubernur Sumbar menyatakan, humas dalam tugasnya bagaiman mengelola pemberitaan pemerintah dengan baik, terutama untuk mensosialisasikan berbagai progam dan kegiatan pembangunan daerah.

"Pemberitaan yang disampaikan humas diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam aktifitas sehari-hari.  Dengan pemberitaan itu juga masyarakat dapat mengetahui apa-apa yang dikerjakan pemerintah, sehingga dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat ikut berpartisipasi",ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga menyampaikan,  tahun 2020 Sumatera Barat akan banyak menyelenggarakan event-event nasional yang sebahagian besar akan di hadiri presiden.

"Ada MTQ yang akan dihadiri lebih dari 100 ribu masyarakat menyaksikan dan mendengar lantunan ayat-ayat suci Al Qur'an. Ada acara penas tani dengan kedatangan lebih 50 ribu petani se Indonesia berkumpul. Peringatan Harganas dan hari anak anak nasional. Dimana event ini juga akan dibuka secara resmi oleh presiden Republik Indonesia", ungkapnya.

Kemudian Irwan Prayitno juga menyampaikan ada event Tour de Singkarak , MTGT yang dihadiri tiga negara Malaysia, Thailand dan Indonesia.

" Event MTGT,  dimana Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara dan menempatkan Sumbar sebagai tuan rumah", terangnya.

Irwan Prayitno juga mengatakan kemudian Pengnyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebagai pesta demokrasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan daerah, pasangan Gubernur, Bupati dan Walikota.

" Saat ini di Sumbar penyelenggaraan pilkada 13 kabupaten /kota serta Gubernur dan Wakil Gubernur, tentunya ini menjadi yang sangat istimewa dan akan menyerap banyak tenaga dan pikiran dalam kontek humas menjaga  stabilitas informasi pembangunan daerah. Menjaga agar tidak terjadi gejolak yang merusak tataran demokrasi itu sendiri", katanya.

Karena dalam pillada dalam pengalaman  sebelumnya akan banyak ada pemberitaan berbagai media,  apakah itu media masa, media sosial dan sarana media lainnya.

"Akan ada munculnya pemberitaan hoax, fitnah dan kampanye yang berlebih-lebihan menebar isu bahkan hingga adanya ujar kebencian. Hal-hal demikian jika ada berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, humas mesti juga bersuara meluluskan agar masyarakat tidak resah dan mengurangi salah paham", serunya.(rel)

Padang,Lintas Media News. Diharapkan dalam penetapan petugas penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara PPS di TPS agar terjamin memiliki kesehatan yang baik, jika perlu petugas PPS berusia muda akan tetap berintergitas. Semua itu dilakukan agar tidak ada petugas PPS yang meninggal dunia karena tidak sangup menahan tekanan beban tugas yang berat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Kehumasan di Covention Hall Bukit Lampu Kota Padang, Kamis (5/3/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Sumbar, Direktur Fasilitasi Pemda Kemendagri, Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Kabag Humas Kabupate / kota se Sumatera Barat, Humas Forkopimda, Humas BUMN/BUMD, Humas-humas OPD dilingkungan Pemprov Sumbar, Kepala sekolah SMA/SMK/MAN di Kota Padang.

Lebih lanjut Irwan Prayitno menyampaikan, oleh karena pemilihan panitia pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum juga dilampiri dengan surat kesehatan dari rumah sakit yang menyatakan sehat baik fisik maupun mental.

" KPU dirasa perlu melakukan itu agar penyelenggara pilkada di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita berharap tidak ada PPS yang jadi korban dalam penyelenggaraan pilkada, jika perlu nihil" harapnya.

Irwan Prayitno juga mengingatkan aparat keamanan dan masyarakat perlu ikut berperan aktif menjaga keamanan dan kenyaman hidup saat pesta demokrasi berlangsung.

" Saat pesta demokrasi berlangsung aparat keamanan dan masyarakat agar ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing. Kesadaran ini mesti ditumbuhkan dari masyarakat, karena menjaga keamanan dan Kesuksesan penyelenggaraan pilkada merupakan tugas bersama. Kita berharap tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada di Sumbar dapat mencapai 80 persen jika perlu lebih", himbaunya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Luar Biasa! Persatuan Sepakbola (PSP) Padang  U-15 Juara Nasional Piala Soeratin.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah kembali menerima penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Kali ini, penghargaan diberikan oleh SIWO Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atas keberhasilan Wali Kota Mahyeldi membina olahraga di Kota Padang.

"Ya, Wali Kota Padang kita berikan penghargaan sebagai Walikota Peduli Olahraga. Penghargaan itu diberikan karena Wali Kota Padang sukses membawa PSP U-15 Juara Nasional Piala Soeratin," ungkap Suryansyah, Sekretaris SIWO PWI Pusat, Kamis, 5 Maret 2020.

Ia mengatakan, penghargaan tersebut akan diserahkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada acara "Golden Award Malam Anugerah Olahraga Siwo PWI 2020" pada Senin, 30 Maret 2020 di Gedung Wisma Karsa Pemuda Kemenpora, Jakarta.

Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus didampingi oleh Ketua SIWO PWI Sumbar Faisal Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan ke SIWO PWI Pusat agar Wali Kota Padang H Mahyeldi untuk menerima penghargaan tersebut atas prestasi olahraga di tingkat nasional yang diraih PSP U-15 di Piala Soeratin.

"Baru di zaman Pak Wako Mahyeldi PSP U-15 berhasil meraih juara di tingkat nasional, yaitu Piala Soeratin pada 29 Februari 2020, kemaren. Ini menandakan keberhasilan Wako Mahyeldi dan Wawako Hendri Septa membina olaharga di Kota Padang dan Sumatera Barat," cakapnya.

Ketua SIWO PWI Sumbar Faisal Budiman mengatakan, keberhasilan pada Piala Soeratin tersebut sangat layak diapresiasi. Pasalnya, belum pernah dalam sejarah Piala Soeratin tersebut singgah di Kota Padang. Baru pada masa kepemjmpinan Mahyeldi, PSP U-15 berhasil memboyong Piala Soeratin ke Ranah Bingkuang.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setdako Padang Amrizal Rengganis mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah terkait penghargaan tersebut.

"Pak Wali menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diberikan oleh SIWO PWI Pusat. Ini adalah bentuk apresiasi atas keberhasilan Pak Wali dalam membina olahraga di daerah kita, disamping peran besar Pak Wawako Hendri Septa sebagai Ketua Umum PSP," cakapnya, didampingi Kepala Bagian Umum Setdako Padang Budi Payan.(rel)

Padang.Lintas Media News
Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi stakeholder hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Drs. H. Nasrul Abit saat membuka Rapat Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2019/2020, di Aula SMK Negeri 2 Padang, Kamis (5/3/2020).

UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri.

"Kita harus berikan pada anak didik yang berkualitas skill baik administrasi dan teknis, membina watak dan jiwa berstandar layak pakai," ujar Wagub Sumbar.

Wagub Nasrul Abit menyampaikan Sumbar sudah memiliki keunggulan kompetitif, dan kalau ingin berubah menjadi unggul yang kompetitif gali terus, sehingga meningkatkan daya saing tinggi. Wagub berharap SMK membentuk sumber daya manusia yang diingikan sesuai jamannya.

"Kita punya sumber daya manusia bagus, apalagi saat ini tamatan SMK di Sumbar ini sudah banyak bekerja di negara Jepang sesuai dengan keahliannya. Ini membuktikan mereka mungkin memiliki daya saing. Mari kita tingkatkan terus kualitas, agar SDM kita bisa bersaing di tingkat internasional," ajak Wagub.

Menurut Wagub, adanya kegiatan sertifikasi ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi, sekaligus menginginkan kualitas pendidikan sesuai standarisasi nasional.

"Kita harus membuat sebanyak mungkin lulusan berskill dari Sumbar. Kualitas para pendidik juga menentukan kualitas para lulusan SMK," ucap Nasrul Abit.

Wagub Sumbar tegaskan, UKK ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas XII SMK, melalui UKK peserta didik akan lebih siap dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, selain itu juga peserta didik mampu untuk menjadi seorang young entrepreneur di bidang keahliannya masing-masing. (rel)

Pariaman.Lintas Media News.
Sebentar lagi Sumatera Barat akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, ada 13 Kabupaten dan Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2020 tersebut Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar menggelar Dialog Politik Bersama Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Masyarakat Perempuan di Hotel Al-Madinah Syariah Kota Pariaman, Kamis (5/03/2020).

Dialog tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir dan diikuti pimpinan ormas dan tokoh masyarakat perempuan se Kota Pariaman.

Wagub Sumbar inginkan semua elemen masyarakat Sumbar harus menjadi pemilih yang rasional dan cerdas, karena pemilihan adalah bagian yang tidak kalah penting dari upaya menciptakan pemilu yang berintegritas.

Termasuk kaum perempuan harus mempunyai kesadaran untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu, pemilih benar-benar bisa menilai program yang realistis, mampu menolak politik uang serta aktif berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu upaya secara terus menerus untuk melakukan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik. Upaya tersebut tidak hanya melalui peran partai politik saja, tetapi juga melalui peran pimpinan ormas dan tokoh masyarakat khususnya kaum perempuan," kata Nasrul Abit.

Wagub Sumbar berharap masyarakat bisa memilih kepala daerah sesuai dengan hati nurani bukan hanya karena paksaan dan mampu menolak politik uang serta aktif berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

"Carilah Pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, bisa mengangkat daerahnya lebih unggul dalam segala bidang untuk mensejahterakan masyarakatnya," jelasnya.

Persoalan beda pilihan adalah sebuah kewajaran dalam berdemokrasi dan harus saling menghargai satu sama lain, yang perlu diwaspadai yakni ketika perbedaan sudah menjadi senjata untuk saling memecah belah akan menimbulkan konflik struktural yang berkepanjangan.

"Siapapun yang akan menjadi pemimpin nantinya, masyarakat harus ikhlas dan mendukung semua program visi dan misinya," ucap Nasrul Abit.

Oleh karena itu, Wagub Nasrul Abit ajak masyarakat berkomitmen menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan.

"Semoga kegiatan ini dapat mengantarkan daerah kita kepada tatanan kehidupan yang ideal dan dinamis, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai demokrasi terutama bagi pimpinan ormas dan tokoh masyarakat di Kab. Padang Pariaman," tutup Nasrul Abit. (rel)

MUSI RAWAS.lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, menggelar acara Rekrutmen Calon Anggota Panetia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, acara di gelar di Gedung Bagas Raya Lubuklinggau, Jalan Jendral H M Soeharto Lubukkupang, Rabu (4/2).

Rekrutmen Calon Anggota Panetia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, di ikuti 14 kecamatan Se- Kabupaten Musi Rawas dan 199 Desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Musi Rawas, untuk seleksi Enam besar dalam satu Desa dan kelurahan.

Adapun calon peserta anggota panetia pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 yakni, Kecamatan Muara Beliti 12 Desa dengan jumlah peserta 118 peserta, Kecamatan Jayaloka dengan jumlah Desa 13 Desa dengan Jumlah Peserta 91 Peserta, Kecamatan TPK 10 Desa dengan jumlah peserta 76 peserta, Kecamatan Tugumulyo 18 Desa 186 peserta, Kecamatan Purwodadi 11 Desa 82 peserta, Kecamatan Selangit 12 Desa 101 peserta, Kecamatan STL Ulu Terawas 13 Desa 122 peserta, Kecamatan Sumberharta 10 Desa 86 peserta, Kecamatan Megang Sakti 21 Desa 191 peserta, Kecamatan Muara Lakitan 20 Desa 132 peserta, Kecamatan Muara Kelingi 21 Desa 163 peserta, Kecamatan BTS Ulu 19 Desa 122 peserta, Kecamatan Tua Negri 11 Desa 109 peserta, Kecamatan Suka Karya 8 Desa 1642 peserta.

Turut hadir seluruh komisioner KPU yakni Anasta Tias, Syarifudin, Ania Trisna, Apandi, Wahyu hidayat setiadi dan H. Nailul azmi sekretaris KPU, Kapolres Mura, Komisioner Bawaslu Hermansyah dan Khoirul Anwar beserta para peserta tes PPS.

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Anasta Tias dalam sambutannya meyampaikan, terimakasih kepada semua yang telah hadir atas partisipasi dalam rangka mendukung dan mengsukseskan Pilkada Tahun 2020 dengan menjadi bagian peserta Panitia Pemungutan Suara (PPS) seleksi tingkat desa dan kelurahan Kabupaten Musi Rawas.

Dalam mengikuti tes Seleksi Tertulis Rekrutmen Calon Anggota Panetia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, kepada peserta tes dalam pengisian soal harap di perhatikan dan teliti.

Tes seleksi tertulis ini tidak di pungut biyaya, ini merupakan tahapan kedua dalam proses atministrasi dan nanti akan ada tahapan tahapan berikutnya, terimkasih kepada bapak dan ibu telah mengikuti tes tertulis ini, dan di harapkan kepada bapak ibu bisa memperhatikan secara seksama dan teliti. kami doakan agar semua sukses, jelas Anasta Tias.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Lahan Bekas Tambang seluas 4,2 Ha di Lubuk Alung akan dipulihkan menjadi Ecowisata Air pada tahun 2020 ini. Dari 5 lokasi yang menjadi target program pemulihan lahan akses terbuka kementerian LHK salah satunya adalah areal bekas tambang ilegal di kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman.

Hal ini diungkap Kadis Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat Ir. Siti Aisyah, MSi disela-sela kesibukannya hari ini,  Rabu (4/3/2020).

Siti Aisyah lebih lanjut menyampaikan,  lahan akses terbuka adalah lahan yang bukan dalam penguasaan  individu ataupun perusahaan. Jadi konteksnya adalah lahan milik negara/pemda ataupun nagari yang ditambang atau yang dibuka secara merusak tanpa ada pemulihan.

" Konsep pemulihan lahan akses terbuka jangan dipandang sebagai  membiarkan oknum merusak lahan lalu negara yang memulihkan  tetapi pemulihan yang dilakukan dalam konteks memperbaiki fungsi lahan secara ekologis tetapi juga ekonomi", ujarnya.

Kadis LH katakan,  masyarakat  selain diberdayakan secara ekonomi tetapi juga dipancing untuk mengembangkan pemulihan pada lahan tersebut dari sebagian hasil ecowisata yang dibangun. Sehingga lahan yang rusak seluas 26 Ha dapat dipulihkan secara keseluruhan. Program ini tidak serta merta turun tetapi sudah dimulai sejak 2 tahun lalu melalui pemetaan sosial dan penyusunan DED.

"Konsep Ecowisata air yang dipilih dikarenakan lahan tersebut banyak lobang galian dan apabila di tutup akan memakan biaya yang besar. Oleh karena itu penataan dan pemanfaatan lubang-lubang tersebut menjadi wisata air merupakan pilihan. Wisata air ini lebih mengedepankan konsep Keanekaragaman hayati melalui penghijauan dan pengembangan kolam pancing dan spot-spot taman", ujar Siti Aisyah.

Siti Aisyah juga mengingatkan agar semua program dari pusat hendaknya kita dukung secara aktif supaya mendatangkan berhasilan yang diharapkan.

" Keberhasilan program pusat di satu daerah akan menjadi "pembicaraan" di tingkat pusat dan penentu keberlanjutan program tersebut bagi daerah kab/kota lainnya. Jika sudah tampak hasil dan menjadi pembicaraan akan gampang bagi kita untuk mendapatkan program percontohan lainnya, harapnya.

Ia juga tambahkan,  bukan hal yang mudah mencari daerah yang masyarakat mau secara sadar mau mendukung program-program pemulihan lingkungan padahal disisi lain baik Pemprov maupun Pemkab/kota memiliki keterbatasan anggaran. Dan untuk suksesnya kegiatan ini dialokasikan anggaran kurang lebih sebesar 4 Milyar untuk lahan 4.2 Ha.

" Disamping itu juga berdasarkan pengamatan beliau program-program percontohan ataupun program bantuan CSR perusahaan sering gagal. Salah satunya karena managemen pasca proyek tidak dipersiapkan secara baik sehingga pengelolaannya terhenti dan tidak jarang bantuan tersebut justru menjadi pertengkaran diantara kelompok masyarakat.

"Kita berharap pengembangan kapasitas kelompok/masyarakat itu juga merupakan point penting dalam kesuksesan program. Untuk itu  pendampingan masyarakat oleh OPD kab/kota terkait. Hal ini juga sejalan dengan yang diharapkan oleh Kementerian KLHK sebagai pemilik program", tegas Siti Aisyah.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (4/3).

Penolakan itu dilakukan karena, RUU Omnibus Law tersebut tidak berpihak kepada rakyat.Dinilai, jika RUU tersebut disahkan menjadi Undang – Undang, maka akan membawa banyak dampak buruk kepada kepentingan masyarakat.Kata Alkhori Reski salah seorang orator aksi tersebut.

Dalam aksi itu, mahasiswa membeberkan beberapa kekhawatiran jika RUU Omnibus Law disahkan. Antara lain, akan menghilangkan aturan mengenai upah minimum, menghilangkan pesangon outsorching dan kontrak kerja bebas.

Selain itu, Omnibus Law juga ditenggarai akan membuka gerbang bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Hak – hak buruh juga akan terancam karena hilangnya sanksi pidana untuk perusahaan yang tidak memberikan hak buruh yang harusnya menjadi kewajibannya.

“Buruh tidak memiliki nilai tawar, perusahaan akan semakin mudah memecat buruh atau pekerja tanpa kompensasi yang layak sesuai hak yang seharusnya sehingga membuat kondisi kerja semakin buruk,” ujarnya.

Menurut Reski, Omnibus Law juga akan memicu krisis lingkungan hidup karena investasi . Sebab dalam RUU Omnibus Law ada wacana untuk mengubah sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semula wajib AMDAL menjadi peraturan berbasis resiko. Selain itu, RUU Omnibus Law juga akan mengancam kebebasan pers.

Untuk itu, mahasiswa menuntut DPR tidak mengesahkan RUU Omnibus Law. Mahasiswa mendesak DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai representasi masyarakat untuk ikut menolak RUU tersebut.

Anggota komisi 1 DPRD Sumbar  Bakhri Bakar dari Fraksi Partai Nasdem dan Zarfi Deson (Golkar)  didampingi Sekretaris DPRD, Raflis menerima kedatangan mahasiswa tersebut mengatakan. DPRD Sumbar sepenuhnya menerima apa yang menjadi tuntutan terkait penolakan terhadap RUU Omnibus Law.

Meski telah diterima oleh perwakilan anggota dewan, yaitunya Bakri Bakar, mahasiswa tetap ingin bertemu dengan pimpinan DPRD Sumbar dan meminta masuk ke dalam kawasan DPRD Sumbar. "Kami sudah jelaskan tadi bahwasanya pimpinan DPRD Sumbar tidak ada di dalam gedung dan sedang dalam perjalanan pulang dari kunjungan kerja," jelasnya.

Bakri menambahkan, jika mahasiswa tetap ingin bertemu pimpinan, pihaknya menyarankan agar mahasiswa meagendakan untuk datang kembali ke DPRD Provinsi Sumbar dan melakukan mediasi guna membahas tuntutan mereka.

"Tapi secara umum kami telah tau apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Kami sepenuhnya menerima tuntutan dan berjanji akan menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI," tukasnya.

Setelah berorasi di luar gedung dan memasangkan berbagai poster bertuliskan penolakan terhadap RUU Omnibus Law di pintu gerbang dan di sepanjang pagar,akhirnya mahasiswa membubarkan diri secara tertib (Sri)