MUSI RAWAS.Lintas Media News.
Sebanyak 70 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) yang terpilih di 14 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas ( Mura) resmi di lantik, acara pelantikan di gelar di Ball Room Hotel SMart Lubuklinggau,baru-baru ini.

Pelaksanaan Pelantikan PPK langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, dengan pengucapan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua KPU Anasta Tias diikuti oleh seluruh calon anggota PPK terpilih.

Turut hadir seluruh komisioner KPU yakni Anasta Tias, Syarifudin, Ania Trisna, Apandi, Wahyu hidayat setiadi dan H. Nailul azmi sekretaris KPU. serta di hadiri oleh Komisioner Bawaslu Hermansyah dan Khoirul Anwar beserta para undangan lainnya.

Ketua KPU Mura Anasta Tias dalam sambutannya meyampaikan, bahwa proses pembentukan PPK ini adalah bagian penyelenggara adhock pada pemilihan serentak tahun 2020 ini.

Mengingat bahwa pentingnya tugas sebagai penyelenggara itu cukuplah berat demi menuju demokrasi yang baik, dan dituntut untuk bersikap profesional dalam bekerja dimana mereka harus benar-benar memahami persoalan  teknis dalam  penyelenggaraan pemilihan nantinya, jelas Anasta.

Anasta Tias menambahkan PPK harus menjaga profesionalitas dengan menjalankan tahapan sesuai jadwalnya dan jangan sampai terbengkalai, didepan. tugas menanti yang melakukan verifikasi faktual bagi calon perseorangan.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Alirman Sori mengapresiasi kinerja penyaluran kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Penyaluran kredit untuk UMKM juga terlihat searah dengan pertumbuhan UMKM sehingga diharapkan ke depan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi.

Apresiasi itu disampaikan Alirman Sori saat bersilaturahim dengan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Misran Pasaribu dan jajarannya, Senin (2/3/2020). Dalam kesempatan itu, OJK memaparkan kinerja penyaluran kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

"Melihat data yang ditampilkan, ini sangat perlu diapresiasi. Kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak termasuk OJK yang terus berupaya mendorong inklusi dan literasi keuangan masyarakat pelaku UMKM," kata Alirman Sori.

Alirman Sori berkunjung ke kantor perwakilan OJK Sumatera Barat dalam rangka mengisi masa istirahat bersidang (reses) sidang kedua tahun 2019 - 2020 DPD RI. Dia menyatakan, DPD dan OJK sudah melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan UMKM.

"DPD dan OJK sudah melakukan pembicaraan untuk mendorong kerja sama dalam rangka melakukan advokasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Selain meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, juga membahas upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memperbaiki kinerja kredit," bebernya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta OJK perwakilan Sumatera Barat khususnya, untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Juga dibutuhkan upaya meluruskan pemahaman masyarakat pelaku UMKM terkait KUR serta mendorong pelaku UMKM yang bankable, memahami hak dan kewajiban sebagai debitur.

Kepala Perwakilan OJK Sumatera Barat Misran Pasaribu dalam kesempatan itu mengungkapkan, pengaturan UMKM masih diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dari data penyaluran kredit perbankan, sejauh ini sudah terpenuhi persentase penyaluran untuk UMKM minimal 20 persen dan setiap tahun terus meningkat.

"Kinerja penyaluran kredit untuk UMKM sudah di atas 20 persen dengan kuantitas yang semakin meningkat setiap tahun," terang Misran.

Kepala KPw OJK yang baru bertugas sekitar sebulan ini di  Sumatera Barat menambahkan, kuantitas dan kualitas pertumbuhan kredit UMKM juga semakin baik.

"Dengan Non Performing Loan (NPL) yang tetap terjaga di bawah 5 persen, pertumbuhan kredit semakin naik searah dengan pertumbuhan UMKM," ujarnya.

Misran memaparkan, ada empat kota di Sumatera Barat yang penyaluran KUR di atas Rp1 triliun yaitu Kota Padang, Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukittinggi. Untuk perbankan, penyaluran KUR tertinggi berada di BRI dengan Rp8.974 triliun pada tahun 2019. Disusul Bank Nagari denga penyaluran KUR sebesar Rp3,842 triliun.

Terkait upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan, OJK telah menjalankan sejumlah program edukasi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satunya adalah melalui program pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu (KIKT) bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan (NMP).

"Dari target program NMP hanya 12 nagari di Sumbar, berhasil mencapai 38 nagari. Prestasi ini mengantarkan Sumbar mendapat penghargaan sebagai TPAKD Terbaik Nasional Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Daerah," tutupnya. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Drs. Alwis meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar harus tetap menegakkan Undang-Undang Kediplinan, termasuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Mulai setiap hari Senin awal bulan, saya akan ambil apel, eselon II yang tidak hadir tanpa ada keterangan akan kita proses. Apel hanya wajib satu kali dalam seminggu, sebagai ASN wajib kita hadiri," ujar Sekda Sumbar saat memberi amanat pada apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Senin (2/3/2020).

Sekda Alwis minta pada Kasatpol PP Sumbar bisa menyikapi hal ini, menyangkut banyaknya ASN yang tidak hadir pada Apel Senin, termasuk eselon II, III dan IV.

"Ini sangat prihatin sekali, sudah banyak laporan pada saya. Termasuk ceramah bulanan di Masjid Raya, masih banyak ASN yang hadir hanya ambil absen saja, lalu dudukdi luar masjid," sebut Alwis.

Selanjutnya Sekda Provinsi Sumbar mengatakan, akhir-akhir ini juga banyak laporan dari masyarakat terkait penggunaan genset dan air bawah tanah secara illegal. Sekali lagi Sekda minta Satpol PP Sumbar dapat lakukan penertiban sesuai dengan aturan berlaku yang pengaturan soal pemanfaatan genset dan air bawah tanah saat ini.

Menurut Sekda, penggunaan perangkat pembangkit listrik generator atau genset berkapasitas di atas 200 KVA (kilo volt ampere) harus berizin.

"Kalau di atas 200 KVA itu memang harus ada izinnya sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kalau tidak memiliki izin perusahaan akan berhadapan dengan hukum," katanya.

Biasanya pihak perusahaan, seperti perhotelan, rumah makan, perusahaan dagang menggunakannya sebagian besar banyak yang belum mengetahui aturan tersebut. Jadi Sekda Sumbar perlu ada sosialisasi oleh pihak terkait, kalau tidak ingin ditertibkan oleh Satpol PP.

Permohonan pengeluaran izin operasi dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Biasanya tetap disertai tembusan dari Dinas ESDM wilayah setempat.

Sementara untuk penggunaan air bawah tanah dengan membuat sumur bor setiap perusahaan wajib mengantongi izin pengambilan air bawah tanah (SIPA). Kondisi seperti ini membuat pemasukan untuk daerah melalui pajak air tanah ini hilang.

"Tergantung Satpol PP kita bagaimana menyikapi ini semua," ujar Sekda Sumbar.

Terakhir dalam apel tersebut Sekda Sumbar juga menekankan pada kepala OPD untuk segera buatkan laporan segera perihal triwulan pertama akan berakhir. Sekda minta ASN jangan sampai ada masalah dengan hukum. (rel)

TERKAIT LHP BPK, KOMISI V HEARING DENGAN DINKES DAN JAJARANNYA

Padang.Lintas Media.
Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (LHP BPK-RI) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) tentang selisih bayar di beberapa rumah sakit di Sumbar, komisi V  DPRD Sumbar melakukan rapat kerja (Hearing) dengan Dinas Kesehatan Sumbar dan Kepala-Kepala rumah sakit diantaranya,  Kepala Rumah sakit M. Djamil Padang, Rumah Sakit Daerah Pariaman, dan Kepala rumah sakit Ahmat Muktar, di ruangan rapat bamus DPRD Sumbar.Kamis (27/2).

Syahrul Furqan Anggota komisi V usai memimpin rapat menjelaskan.Untuk kejelasan dari  laporan LHP-BPKRI tersebut, maka komisi V melaksanakan hearing dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya yang terkait.

Diagui syahrul,memang ada ditemukan selisih bayar di beberapa rumah sakit di Sumbar,itu pun jumlahnya tidak banyak,hanya berkisar Rp.14 juta,168 juta dan 6 juta,dan sudah ditindaklanjuti.

Syahrul berharap,temuan- temuan tersebut hendaknya segera di selesaikan dan harus klier dalam waktu dekat ini.

Selain tentang temuan LHP BPK tersebut,menurut Syahrul,anggota komisi V lainnya juga mempertanyakan tentang kesejahteraan masyarakat.Seperti, banyaknya ditemukan dilapangan masyarakat miskin yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah,tidak mendapatkannya.

Anggota komisi V yang hadir pada hearing tersebut adalah, H. Maigus Nasir, Khai Runas, Muklis Yusuf Abit H. Ismed Amzis , Ahmad Rius ,Syahrul Furqan dan Siti Izzati Azis.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sesalkan kelalaian Otorita Jasa Keuangan (OJK) dalam menetapkan calon direksi Bank Nagari,dan terkesan OJK mengulur-ulur waktu untuk menetapkannya.

"Jika memang calon Direksi yang masuk belum memenuhi syarat,  kembalikan segera kepada pemegang saham",tegas Ketua Komisi III Afrizal saat hearing dengan mitra kerjanya diruang rapat khusus I DPRD Sumbar kemaren.

Dijelaskan  Afrizal, bahwa saat ini Bank Nagari hanya dipimpin oleh dua orang, sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, bank yang merupakan milik pemerintah daerah ini harus dipimpin satu orang Direktur Utama dan sekurang- kurangnya tiga direktur dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

“Bank Nagari ini sudah menjadi perhatian publik, termasuk polemik-polemik yang ada didalamnya. Sedangkan dipimpin lima orang direksi, Bank Nagari ini sudah tercecer, apalagi dua orang, tambah parah nantinya bank ini,” jelas Afrizal.

Afrizal juga menyayangkan sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sumatera Barat, yang tidak hadir dalam hearing di Komisi lll DPRD Sumbar kemaren.

“Jangankan perwakilan, untuk hadir saja memenuhi undangan kami, OJK tidak ada, jadi mau dibawa kemana Bank Nagari ini. Jika belum siap tentang kejelasan calon direksi Bank Nagari ini, berikan informasi secepatnya, agar publik tidak bertanya-tanya.  Namun kedepannya kita akan tetap undang OJK agar jelas ujung dari permasalahan ini,” pungkasnya

Sebelumnya DPRD juga menyoroti proses seleksi calon direksi Bank Nagari yang diduga menyimpang dan tidak sesuai kepada peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Dalam hal ini menurut Afrizal,pimpinan DPRD juga sudah menyurati Gubernur Sumbar selaku pemegang saham mayoritas untuk melakukan seleksi ulang. Namun Gubernur Irwan Prayitno mangaku sudah menjalankan aturan sesuai arahan OJK Pusat.

Polemik ini kian memanas setelah Ketua DPRD menegaskan bahwa tidak akan membahas legislasi daerah (prolegda) tahun 2020, terkait perda konversi Bank Nagari ke syariah, jika belum ada kejelasan tentang calon direksi Bank Nagari tersebut.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Direktorat Reserse Narkoba  (Ditresnarkoba) Polda Sumbar
kembali mengamankan 16 tersangka pengedar dan pemakai Narkoba jenis sabu dan ganja dalam Operasi Antik Narkoba sejak tanggal 7-20 Februari 2020 lalu.

Dua tersangka BO (25) dan Z (36) merupakan warga Koto Tangah Kota Padang yang bekerja sebagai buruh bangunan.

Kedua tersangka ditangkap pada Rabu, 12 Februari 2020 pada pukul 17.50 Wib di Kel. Dadok Tunggul Hitam, Koto Tangah, Kota Padang.

Tersangka diamankan dengan barang bukti 7 paket besar Narkoba golongan satu dalam bentuk ganja dengan berat 6.774,72 gram, satu paket kecil ganja berat 5.80 gram, satu ember dan satu HP merk Samsung.

Dengan barang bukti tersangka dikenai pasal 144 ayat (2) sub pasal 111 ayat (2) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancam hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Sedangkan tersangka DS (51) dengan alamat Komp.Jonf Rawang Blok 00-13 RT.002 RW .011 Kel Rawang Kec.Padang Selatan Kota Padang.Ditangkap di pinggir jalan Sumbar Riau  Pangkalan 50 Kota pada hari Kamis 13 Pebruari lalu.

DS ditangkap dengan barang bukti,1 paket butiran kristal narkotika jenis sabu,1 buah kantonga plastik warna hijau,1 buah kotak,1 buah baut no.4, 1 unit HP dan 1 unit Ranmor.Kepada tersangka dikenakan hukuman dengan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2019 tentang narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Ma’mun mengatakan, puluhan kasus itu merupakan hasil pengungkapan seluruh jajaran. Pengungkapan terbanyak dilakukan Polresta Padang, total 20 kasus.

Sedangkan Polda Sumbar mengungkap 13 kasus dengan 16 orang tersangka,disusul enam polres lainnya di jajaran yang terlibat operasi antik.Kata Ma’mun saat konferensi pers dengan awak media di lantai IV Polda Sumbar. Senin (2/3).(St)








 

Padang.Lintas Media News.
Masjid Raya Sumatera Barat merupakan salah satu icon wisata Sumbar saat ini yang banyak dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk menjaga kebaikan lingkungan karena masjid ini, telah ada aturan dan standar operasional pelaksanaan (SOP) pengurus masjid.

"Berpakaian muslim ketika mengunjungi masjid raya Sumatera Barat merupakan sesuatu yang wajar dan wajib,  selain juga menjaga kekhusukan dalam beribadah bagi umat muslim yang beribadah, juga menjaga etika budaya minang dengan filosofi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah (ABS-SBK) ", himbau Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan Acara Kajian Dan Diskusi Bulanan dengan Tema "Dalam Rangka Menangkal Kriminalitas, Memperkuat Ketahanan Keluarga" di Masjid Raya Sumatera Barat,kemaren.

Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan,Masjid Raya Sumbar ini merupakan tempat beribadah umat Islam perlu  menghormati dengan berpakaian muslim. Dan masjid raya Sumbar boleh dikunjungi oleh siapa saja, bagi yang tidak muslim nanti akan ada petugas masjid dan satpam yang membantu menyediakan kain sarung dan khas pakaian muslim lainnya.

"Bagi yang tidak berpakaian muslim nanti memang ada petugas satpam yang mengingkatkan secara baik-baik. Dan petugas masjid akan menawarkan pakaian muslim untuk dipakai dalam area lingkungan masjid raya Sumatera Barat", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan,  jangan ada lagi gonjang ganjing, datang kemasjid raya boleh tidak berpakaian muslim.

"Mari kita ikuti tata cara aturan dan SOP masjid raya Sumatera Barat dengan sebaik-baiknya. Petugas masjid dan satpam telah didik untuk melayani secara baik-baik dan disiplin. Bagi yang tidak ada jilbab dan mukenah disiapkan serta termasuk kain sarungnya", ungkap Nasrul Abit.(rel)

BUKITTINGGI Lintas Media News
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, melepas ribuan peserta sepeda santai dalam rangka Fun Adventure RCT-HHT "Exploring Ngarai Sianok 2020" di depan Jam Gadang, Bukittinggi, Minggu (1/3/2020).

Bersepeda dapat memjadi ajang untuk mempererat silaturahmi, tempat bersosialisasi, mengajak orang untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Dewasa ini sepeda tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tapi lebih dari itu, bersepeda telah menjadi tren atau gaya hidup di masyarakat saat ini.  Kegiatan bersepeda tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental.

"Karena bersepeda banyak hal yang kita saksikan, ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi dan kita eksplorasi. Sebagaimana kita ketahui Sumatera Barat khususnya Bukittinggi yang terkenal dengan wisata alam yang sangat indah," ucap Nasrul Abit saat membuka acara Fun Adventure RCT-HHT di Bukittinggi secara resmi.

Nasrul mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk bersama-sama menyukseskan Fun Adventure RCT-HHT 2020, Dia yakin, acara ini sangat penting untuk mengangkat dan memperkenalkan pariwisata Bukittinggi yang terkenal dengan daerah wisata.

"Karena ini kegitan yang pertama, mari kita sukseskan Fun Adventure RCT-HHT 2020 untuk memperkenalkan dan menarik kunjungan wisata demi kemajuan Sumatera Barat," ungkapnya.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias sepakat kegiatan ini harus bisa sukses, dengan hadirnya ribuan peserta yang berasal dari berbagai daerah, provinsi dan bahkan ada dari negara Jepang ikut memeriahkan Fun Adventure RCT-HHT.

"Ini kegiatan pertama, Alhamdulillah banyak diikuti peserta dari berbagai daerah dan provinsi lain serta ada juga dua orang dari warga Jepang," ujar Walikota Bukittinggi.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah kurang lebih dari 1100 peserta dari komunitas sepeda 426 yang berasal dari Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Ternate dan Cilegon Banten serta dua orang peserta berwarga negara Jepang.

Selain Wagub Sumbar hadir juga dalam acara Fun Adventure RCT-HHT 2020 ini, yaitu Bupati Agam Indra Catri, Walikota Pariaman Genius Umar, Forkopimda Bukittinggi, Direktur Rumah Sakit Ahmad Mochtar, OPD Bukittinggi, dan Direktur PT. Garam (persero). (rel)

Padang.Lintas Media News.
Sumatera Barat mendapatkan kepercayaan lagi sebagai daerah pertama di luar jawa yang akan menjadi tuan rumah Indonesian Channel pada tanggal 11-12 Oktober 2020. Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama antara Menlu RI dengan Gubernur Sumbar pada pelaksanaan lalu di Banyuwangi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Novrial, SE, MA, Akt disela-sela kegiatannya, Sabtu (29/2/2020).

Kadis Pariwisata ini juga katakan,  program ini diinisiasi oleh Kemenlu RI dengan mengundang pemuda dari 77 negara untuk belajar seni dan budaya lokal langsung di daerah2 seperti Padang, Solo, Banyuwangi, Makassar dan Kutai selama 3 bulan, seminggu terakhir sebelum kembali ke negaranya akan diadakan acara pagelaran seni budaya oleh semua peserta di Padang, yang juga diikuti oleh Duta Besar dan keluarga masing2 dari negaranya.

"Bagi Indonesia dan Sumatera Barat program ini adalah pilihan promosi yang efektif dan efisien, dengan keberadaan 77 orang asing sebagai "friends of Indonesia" dan "Padangist" yang akan terus mempromosikan sumatera barat melalui medsos, media dan liputan formal mulai kedatangan, bahkan  sampai mereka kembali ke negaranya setelah bertahun-tahun", ungkap Novrial.

Novrial juga tambahkan,  program ini membuat ikatan emosional melalui aktifitas budaya antara mereka dengan ibu asuh dan sanggar belajarnya.  Sehingga banyak diantara mereka yang berulang kali kembali ke kota yang pernal ditinggalinya dulu, bahkan mengajak keluarga, saudara dan kenalan dari negara mereka.

" Pematangan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilakukan melalui rapat antara tim kemenlu dengan pimpinan direktur diplomasi publik, yusron n ambhari dengan pihak pemprov Sumbar yang diwakili oleh Dinas Pariwisata. Dan seterusnya melakukan audiensi untuk melaporkan tahapan persiapannya ke Gubernur pada hari Jumat sore (28/02/2020) lalu", ujarnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. M.Sc.buka secara resmi Seminar Nasional Tantangan pengelolaan limbah B3/Medis difasilitas pelayanan kesehatan dan industri serta peran tenaga kesehatan di lingkungan di Era revolusi Industri 4.0" di aditorium Poltekkes Padang, Sabtu (29/2/2020).

Menurut Irwan Prayitno, limbah Medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan masalah yang telah terjadi sejak lama. Masalah yang dihadapi adalah kapasitas pengolah serta limbah medis yang harus dikelola di Sumbar.

"Banyak kasus permasalahan limbah B3 medis di Sumbar. Tercatat sebanyak 1.899,15 ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis yang berasal dari 2.839 fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) per tahunnya," ucap Irwan Prayitno.

Limbah B3 sangat berbahaya, jumlahnya sangat banyak tersebut tidak didukung ketersediaan pusat pengolahan limbah medis, sehingga harus bawa ke Pulau Jawa untuk dimusnahkan.

"Pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya tidak boleh membuang limbah medis sembarangan, itu aturannya. Jadi butuh biaya cukup besar untuk dikirim ke Jawa dengan biaya angkut senilai Rp20.000 - 40.000 per kilogram," ujarnya.

Kapasitas pengolahan limbah medis yang dilakukan oleh semua pihak swasta dan semua rumah sakit dengan insenerator berizin masih belum sebanding dengan limbah yang dihasilkan oleh fasyankes, sehingga masih banyak timbulan limbah medis yang tidak terolah.

"Sangat miris sekali, Rumah Sakit tidak bisa melakukan pemusnahan limbah medis, untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar mendorong pemusnahan limbah medis, jangan sampai tertumpuk begitu saja di rumah sakit," sebutnya.

Gubernur Sumbar menyebut, Pemprov Sumbar Siap mendukung dimana lokasi pusat pengolahan limbah B3 medis yang cocok menurut hasil kajian para akademi. Ia mengatakan, Sumbar sangat membutuhkan pusat pengolahan limbah medis agar menekan biaya yang dikeluarkan pihak rumah sakit ke Pulau Jawa.

Ia mengatakan, pihak rumah sakit tidak bisa membuang limbah B3 medis sembarangan karena bisa terkena hukum pidana. Jika Sumbar sudah memiliki pusat pengolahan limbah medis sendiri akan mengefisiensi pengeluaran, sehingga biaya pengobatan dan ruang rawat bisa lebih murah.

"Jadi kita berharap pihak swasta maupun pemerintah daerah dapat berinvestasi mendirikan jasa pengolah limbah medis ini," tutur Irwan.

Direktur Kesehatan Imran Agus Nurali mengatakan, pemerintah saat ini sudah mengembangkan konsep pengolahan limbah medis yang berbasis wilayah. Pengolahan limbah dikelola secara mandiri di wilayah. Konsep ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kerja sama antar badan pemerintah di wilayah tersebut dan juga dengan pengelola limbah swasta.

"Pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya tidak boleh membuang limbah medis sembarangan. Telah banyak kasus rumah sakit di Kabupaten yang terkena masalah hukum pidana karena ketahuan membuang limbah sembarangan," sebut Imran.

Pembuangan limbah (B3) dari fasyankes yang tidak diolah dan dibuang secara benar, tidak hanya mengancam kondisi lingkungan, limbah ini berpotensi untuk mengganggu kesehatan atau bahkan berujung pada kematian ketika terpapar manusia.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Imran Agus Nurali juga berikan apresiasi pada Politeknik Kesehatan Padang yang mengelar acara Seminar Nasional Tantangan Pengelolaan Limbah B3 di Sumbar, sebagai bentuk sosialisasi betapa pentingnya alat insenerator sebagai pemusnah limbah B3.

Seminar yang digagas oleh Politeknik Kesehatan Padang tersebut dihadiri oleh. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO, Ketua PP Hakli Prof. Arif Sumantri, Direktur Poltekkes Padang DR. H. Burhan Mislim, SKM, M.Si, Ketua Hakli Sumbar Efriwandri Marza, SKM, M.Kes, para Dosen Poltekkes Padang dan peserta Seminar Nasional lebih kurang 750 orang.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wisata halal menjadi tren yang khas dalam pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat sesuai  potensi karakter budaya religi yang dimiliki berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak,  Syarak Basandi Kitabullah.

Hal ini disampaikan Kadis Pariwisata Pemprov Sumbar Novrial, SE. MA. akt. Disela-sela Acara workshop pentahelix pariwisata Sumbar di Kota Pariaman tgl 27-28 Februari 2020, melalui Whastaap nya, Jum'at (28/2/2020)

Novrial juga menyampaikan, acara inidiikuti anggota forum pentahelix, unsur akademisi, industri pelaku, komunitas, media dan dinas pariwisata provinsi dan 19 kabupaten/ kota ditujukan untuk menyusun komitmen bersama dan peta jalan penyelenggaraan pariwisata halal yang perdanya segera akan disepakati triwulan 1 tahun 2020 ini.

" Narasumber yang ditampilkan adalah Walikota pariaman dan kadis kab. Solok tentang lesson learn pengembangan wisata halal di daerah, director Malaysian Tourism Office Medan dan Ketua Tim penyusun Prof. Ansofino", ujarnya.

Novrial mengatakan,  hasil yang diharapkan adalah; penyamaaan pemahaman definisi dan penjabaran yang diperlukan terkait regulasi penyelenggaraan pariwisata halal sesuai tugas kewenangan masing-masing-masing dan matriks komitmen penyelenggaraan.

" Siapa melaksanakan apa, misalnya PHRI, ASITA, HPI, GIPPI, Perguruan Tinggi, Komunitas pariwisata, media dan dinas provinsi dan kabupaten/ kota", ungkapnya.

Novrial juga katakan dari sisi komitmen pemprov (dinas pariwisata) Sumbar adalah paska penetapan Perda.

"Semua Pergub terkait penyelenggaraan wisata halal di industri hotel, travel agent, tour operator, pramuwisata, restoran/ rumah makan, bandara, dan di objek-objek wisata tuntas di tahun 2020 ini", harapnya.(rel)