Wakil Ketua Komisi III DPRD SUMBAR Eviyandri Rajo Budiman menerima berkas pengaduan dari Ketua KAN Nisdarman



Padang.Lintas Media.
Merasa hak kepemilikan lahannya dirampas pemerinta daerah,aliansi Ninik mamak pemangku adat salingka nagari Kecamatan Tanjung Gadang,Kamang Baru dan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung datangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Kamis (23/1).

Kedatangan masyarakat yang tergabung pada aliansi Ninik mamak itu diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar  Eviyandri Rajo Budiman dan beberapa anggota komisi I lainnya di ruang khusus I DPRD Sumbar.

Kepada DPRD, Ketua Kerapatan Adat Nagari {KAN) dari tiga nagari tersebut mengatakan Nisdarman mengatakan.Lebih dari 70 % masyarakat hukum adat di Kecamatan Lubuak Tarok,Tanjung Gadang,dan Kecamatan Kamang Baru menggantungkan kehidupannya di Tanah Ulayat (Hutan Adat) milik mereka masing-masing.

Dijelaskan Nisdarman,akhir Desember lalu,pihak kepolisian Polda Sumbar dan jajarannya mencanangkan Zero Ilegal Logging dan pihak kepolisian melakukan penangkapan hasil hutan kayu di jalan dan di lokasi pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dan berada di tanah Ulayat milik masyarakat dengan alasannya karena hasil hutan kayu dan tempat pemungutan hasil hutan kayu tersebut tidak memiliki perizinan yang sah menurut negara.

Sejak kejadian itu,menurut Nisdarman tidak ada lagi mata pencarian masyaraka tigo nagari tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari dan biaya pendidikan anak-anak mereka.Semakin tingginya tingkat pengangguran dan tingginya tingkat kriminalitas seperti,pencurian dan perampasan yang terjadi.

Sementara Dr. Mursal Rajo Mudo,selaku niniak mamak masyarakat dari tiga nagari tersebut meminta kepada DPRD dapat memfasilitasi agar masyarakat di tiga Kecamatan ini dapat beraktifitas seperti semula di tanah Ulayat mereka.Karena,saat ini  masyarakat merasa dijadikan objek oleh pemerintah daerah dan oknumnya.

Menanggapi apa yang telah disampaikan aliansi Ninik mamak tersebut.Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Eviyandri mengatakan.Komisi I akan  merekomendasikan ke ketua DPRD untuk membawa permasalahan ini ke rapat pimpinan.

‘Aspirasi yang disampaikan pada kami, akan segera kami tindak lanjuti, sehingga masyarakat tidak lagi terombang-ambing dalam mendapatkan hak-masyarakat,” ungkap Eviyandri.

Eviyandri menilai, ada oknum mafia bermain dalam hal ini, dengan tersetruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga membuat masyarakat semakin sulit dalam mendapatkan kepastian atas hak kepemililikan tanah Ulayat masyarakat.

“Saya menilai, semua menjadi lebih rumit karena ada oknum mafia tanah yang bermain dalam hal ini, permainan tersebut sudah tersetruktur, sistematis dan masif sehingga sulit untuk memperbaikinya, namun itu bisa dihapuskan karena apa yang dilakukan oknum mafia tersebut sudah melanggar UUD 45 dan undang-undang lainnya,” tambah Eviyandri.

Dalam.pertemuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bersama untuk melanjutkan aspirasi pada pertemuan dengan stakeholder, apa bila dirasa perlu akan membawa permasalah masyarakat sampai kepada pengambil kebijakan di pemerintah pusat.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) minta.Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk sementara tidak lagi mengeluarkan izin untuk aktivitas Pertambangan dan Perkebunan,baik untuk izin baru maupun perpanjangan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi pada awal media saat jumpa pers di ruang rapat Pimpinan DPRD Sumbar.Rabu (22/1).Berhubung banyaknya perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sumatera Barat, beraktifitas tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang dikantonginya.

Ditegaskan Supardi, DPRD mengambil langkah ini,bukan tidak mendukung investasi yang ada. Namun,langkah ini merupakan upaya penertiban agar seluruh usaha pertambangan yang berlangsung di Sumbar melakukan aktifitas sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku.

“Agar tidak terjadi aktifitas pertambangan berizin tapi melakukan penambangan ke luar dari area yang diberikan izin. Atau adanya aktifitas penambangan ilegal, termasuk juga kegiatan penambangan yang sudah dilakukan meskipun dokumen perizinannya belum lengkap. Persoalan seperti ini yang harus diperjelas,” ulasnya.

Menurut Supardi, DPRD melalui komisi terkait suda melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pertambangan. Dari kunjungan tersebut, DPRD berkesimpulan bahwa masih banyak yang tidak sesuai ketentuan. Baik dari segi administrasi perizinan maupun dalam operasional penambangan.

Temuan tersebut antara lain ada perusahaan pertambangan yang belum lengkap dokumen perizinan. Ada aktifitas penambangan yang tidak sesuai dengan areal Izin Usaha Penambangan (IUP). Bahkan ada izin lahan penambangan yang di tengahnya terdapat permukiman penduduk dan berbagai persoalan lainnya.

“Persoalan – persoalan seperti ini yang harus kita dalami dulu di DPRD, baik untuk perusahaan pertambangan yang sudah lama beroperasi, maupun yang baru,” ujarnya.

Terkait perkebunan, Supardi menjelaskan juga akan didalami apakah lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan. Apakah lahan yang digarap tidak sampai ke kawasan hutan lindung, serta apakah porsi pembagian lahan inti dan plasma sesuai dengan aturan.

Dalam waktu dekat,DPRD akan memanggil stakeholder terkait di pemerintah provinsi untuk meminta penjelasan. Selain itu, dalam pendalaman nanti, juga akan merangkul elemen masyarakat seperti aktifis lingkungan dan pihak – pihak yang berkompeten terkait persoalan tersebut.

“Semua ini harus jelas sehingga ke depan, tercipta iklim investasi yang sehat, tertib adminstrasi serta patuh kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ini akan dibahas oleh DPRD secara efektif dan tidak memakan waktu lama agar tidak mengganggu investasi,” jelas Supardi.

Menurut Supardi,80 persen musibah yang terjadi di Sumbar, baik itu banjir bandang, longsor dan sejumlah bencana lainnya disinyalir terjadi karena aktivitas tambang yang tidak terkendalikan atau menyalahi aturan.

Menindaklanjuti hal ini, Supardi menegaskan, di tahun 2020 ini,  DPRD  meminta Pemprov melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang yang ada di kabupaten/kota.

Disamping itu,DPRD juga minta Pemprov  segera menerbitkan regulasi tentang sistem pengawasan terpadu, sehingga perusahaan tambang tidak melanggar aturan dalam melakukan eksplorasi. Seluruh stekholder akan dilibatkan dalam pengawasan ini. Kata Supardi.

"Dari data Walhi kondisi Sumbar eksplorasi tambang di daerah ini memang sudah sangat memprihatinkan. Hampir tiap tahun terjadi bencana, kerusakan akibat bencana ini terindikasi karena adanya aktivitas tambang yang salah urus. Ke depan kita minta Pemprov tidak bermain-main terkait masalah ini," ujar Supardi.

Begitu juga dalam menerbitkan analisis dampak lingkungan (Amdal) Pemprov harus  melakukan kajian mendalam. Jika dampak kerugian lebih besar dari pada keuntungan, maka jangan dikeluarkan Amdalnya.Imbuh Supardi.

Supardi menambahkan.Dari reses yang dilakukan di daerah Pemilihannya, diterima laporan beberapa aktivitas tambang yang menyalahi aturan yang mesti segera mendapat perhatian. Diantaranya, di Simpang Tonang Kabupaten Pasaman.Di daerah tersebut ada IUP yang dikeluarkan berada pada pemukiman penduduk, sementara di PLTU Ombilin Kota Sawalunto, dan PLTU Teluk Sirih, Kota Padang kerusakan mesin yang terjadi menyebabkan tercemarnya udara.

"Beberapa waktu lalu saya juga telah meninjau aktivitas tambang di Limapuluhkota, pada daerah itu ada IUP yang dikeluarkan lebih besar dari  wilayah nagari tersebut.Tutup Supardi. (Sri)

Padang.Lintas Media News.
Sebagai bantuan kemanusiaan,PT.Semen Padang mengirimkan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sijunjung
Sehari pasca-bencana.

PT Semen Padang sebagai perusahaan semen yang peduli terhadap bencana di Sumatera Barat, langsung turun tangan dengan mengirim relawan TRC ke lokasi bencana yang dilepas langsung oleh Direktur Utama PT.Semen Padang Yosviandri.Rabu. (22/1).

Pelepasan relawan TRC Semen Padang yang terdiri dari tim advance itu, juga dihadiri Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri.

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri mengatakan, perusahaan mengirim TRC ke lokasi bencana di Sijunjung, karena merupakan bentuk kepedulian terhadap musibah banjir dan longsor yang melanda Sijunjung. Apalagi, Semen Padang punya TRC yang dilengkapi dengan SDM dan peralatan yang cukup.

"Bagi perusahaan, pengiriman tim TRC ke Sijunjung itu merupakan bentuk kepedulian dan rasa persaudaraan. Satu sakit semua merasa sakit," kata Yosviandri usai melepas relawan TRC Semen Padang ke lokasi bencana Sijunjung di lapangan Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Rabu siang.

Disebutkannya, selain bentuk kepedulian, perusahaan mengirim relawan TRC ke lokasi bencana Sijunjung, juga didasari oleh kemampuan dan perlengkapan yang cukup dimiliki TRC Semen Padang untuk membantu penanggulangan bencana, apalagi selama relawan TRC Semen Padang juga telah dibekali berbagai pengetahuan.

"Selama ini kawan-kawan TRC dibekali berbagai pelatihan kebencanaan. Dan tentunya ketika ada situasi atau musibah bencana seperti di Sijunjung, maka jadi kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sijunjung," katanya.

"Kami bangga dengan TRC Semen Padang, karena kesiapsiagaan yang mereka miliki didasari atas kemampuan dan disiplin yang terlatih. Mudah-mudahan, tim TRC yang diberangkatkan hari ini dapat bekerja maksimal dalam menanggulangi bencana Sinunjung," imbuhnya.

Selama di lokasi bencana, tambah Yosviandri, tim advance TRC Semen Padang nantinya selain ikut membantu penanggulangan bencana, juga akan melakukan assessment terhadap kerusakan dan mendata apa yang menjadi kebutuhan korban bencana. "Selanjutnya akan dievaluasi program bantuan apa yang akan diberikan," ujarnya.

Kepada tim advance TRC Semen Padang, Yosviandri berpesan untuk menjaga keselamatan diri sendiri selama berada di lokasi bencana Sijunjung, termasuk menjaga nama baik perusahaan. "Relawan TRC membawa nama baik Semen Padang. Untuk itu, jaga nama baik perusahaa selama di lokasi bencana," katanya.

Koordinator TRC Semen Padang untuk bencana banjir dan longsor di Sijunjung, Sapar, mengatakan bahwa pihaknya sesampai di Sijunjung, nantinya akan berkoordinasi dengan pihak BPBD Sijunjung terkait kerusakan akibat banjir dan longsor. "Kami akan berkoordinasi dengan BPBD setempat, karena daerah yang terdampak cukup luas. Jadi, kami akan mengikuti arahan dari pihak BPBD," katanya.(b)

Padang.lintas Media News.
Kobarkan terus kegigihan berjuang untuk sebuah kreatifitas dan ketrampilan kaum perempuan minang untuk ikut serta berpartisipasi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan nilai-nilai harkat dan martabat perempuan Indonesia.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara melepas gerak jalan santai dalam rangka HUT Perkumpulan Rohana Koedoes ke-4 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (19/1/2020).

Nasrul Abit katakan, berolah raga teratur setiap minggu sesuatu yang baik dalam menjaga kebugaran kesehatan tubuh.

"Kita bangga dan senang kaum perempuan minang berkumpul bersama manfaatkan momen HUT Rohana Koedoes untuk menjaga kesehatan dan silaturrahmi. Kebersamaan dan silaturrahmi sesuatu yang indah, semoga kaum perempuan terus berkarya untuk kemajuan daerah",ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit tambahkan, semangat berkarya dan kegigihan bekerja sosok pahlawan nasional Rohana Koedoes tentu menjadi inspirasi kaum perempuan Indonesia.

"Rohana Koedoes selain trampil dalam produktifitas kerajian kaum perempuan, juga merupakan wartawati perempuan pertama Indonesia. Beliau inspiratif menyuarakan nilai-nilai kepribadian luhur kaum perempuan Indonesia. Semoga semangat ini terus berkobar di jiwa perempuan Indonesia", harap Nasrul Abit.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Sudah saatnya Sumatera Barat memiliki sebuah sirkuit berskala internasional untuk mengembangkan potensi bakat dan prestasi otomotif generasi muda milenial di daerah ini. Kondisi hari ini memang pemprov Sumbar belum memiliki lahan untuk lokasi sirkuit otomotif, mungkin nanti kita akan coba tawarkan Pemko Padang membangun sirkuit untuk kemajuan otomotif generasi milenial di Padang.

Penyerahan Penganugerahan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Barat Awards dalam Rangkaian Raker Provinsi IMI Tahun 2020, di Mercure Hotel Padang,  Sabtu malam (18/1/2020).

Wagub Nasrul Abit juga katakan, saat ini momen bagi generasi muda milenial Sumatera Barat untuk berprestasi dalam banyak hal. Karena masa depan yang lebih baik telah menanti, ketangguhan, keunggulan, kecerdasan dan moralitas merupakan motivati keberhasilan.

" Masa depan merupakan milik generasi milenial hari ini, persiapkan diri sebaik mungkin merupakan tugas  setiap generasi melanjutkan kesinambungan pembangunan dan kejayaan bangsa. Generasi milenial Sumbar mesti memiliki keunggulan diberbagai bidang dan sektor pembangunan, karena dari generasi unggul itu melahirkan kejayaan dan kesejahteraan negeri ini", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga ucapkan selamat dan sukses bagi penerima IMI Award tahun 2020, semoga ini memberi motivasi dan inspirasi kemajuan bidang otomotif di Sumatera Barat.

" Kepada penerima IMI Award diucapkan selamat dan sukses, semoga terus berbuat dan menginspirasi untuk kemajuan otomotif di Sumbar. Generasi Milenial Sumbar juga diharapkan kembangkan diri pada hal-hal positif untuk kemajuan daerah dan jauhilah hal-hal negatif yang merusak diri dan nama baik daerah mu", himbaunya.

Ketua Umum IMI Sumbar Defri Nasli dalam sambutannya juga menyampaikan,  Sumatera Barat belum memiliki event daerah yang permanen di daerah, begitu juga eventa nasional belum ada sama sekali.

" Sumbar belum pernah melakukan event kejuaran otomotif yang berskala nasional. Namun tahun 2020 kita akan melakukan jambore IMI. Kegiatan komunitas motor Indonesia untuk berkumpul bersama di Sumbar. Semoga dukungan pemerintah daerah semakin besar dimasa-masa mendatang", harapnya.(rel)

Padang.Lintas Media News
Generasi saat ini adalah generasi masa depan yang menjadikan Indonesia 5 besar terbaik di dunia pada tahun 2045. Mereka ada jadi pemimpin masa datang Indonesia hebat. Ini generasi emas anak negeri ini mesti kita siapkan dalam banyak hal ketangguhan karakter, disiplin, kecerdasan, kreatif, inovatif yang religi dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Acara TENSAI 10th & TENLICIOUS 7th  di SMAN 10 Padang, Pra-Olimpiade (SMA, SMP, dan SD) serta Lomba Keagamaan, Bahasa dan Seni se Sumatera Barat, Sabtu ( 18/1/ 2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Yang Diwakili Kabid Pembinaan SMA, Kepala Sekolah SMAN 10 Padang, para guru dan wali murid dan para juri lomba.

Wagub Nasrul Abit tegaskan, kita tidak memiliki kekayaan alam yang banyak, satu-satu potensi besar Sumbar hanya bertumpa pada sumberdaya manusia (SDM) yang unggul.

" Keunggulan dan potensi besar Sumbar hanyalah pada kekuatan SDM. Oleh karena itu pembangunan sektor pendidikan menjadi hal yang amat penting terus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun disadari pendidikan kita masih banyak yang mesti disempurkan lagi baik fasilitas maupun kemampuan guru-guru kita", ujarnya.

Nasrul Abit juga sampaikan, saya banggakan peserta lomba pra-olimpiade tingkat (SMA-SMP, dan SD) se-sumbar serta lomba keagamaan, bahasa, dan seni se-Sumbar merupakan sinergi pembanguan pendidikan pemkab/ko dan pemprov untuk melahirkan generasi yang tangguh berdaya saing.

"Membangun generasi emas, peserta didik perlu dibekali keterampilan dan keahlian.  Keterampilan ini nantinya akan berguna bagi peserta didik, salah satunya dalam diadakannya Tensai 10 & Tenlicious 7 dengan tema “The New Dimension of Knowledge” dalam ajang Pra-Olimpiade (SMA, SMP dan SD) serta lomba keagamaan, bahasa da seni se-Sumbar sebagai wadah pemilihan wakil utusan Sumatera Barat untuk maju ke tingkat nasional", jelasnya.

Wagub juga ingatkan, perlu rasanya memberikan pembekalan keterampilan agar peserta didik mampu bersaing, inilah salah satu upaya mewujudkan itu.

" Perlu diketahui bahasa adalah bagian dari pendidikan karakter, dengan bahasa peserta didik diharapkan mampu untuk membagun jaringan komunikasi. Selain menguasai dari segi akademik akan tetapi peserta didik juga diharapkan mampu untuk menguasai keterampilan-keterampilan seperti acara yang diadakan. Dengan pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu menanamkan nilai olah rasa, olah fikir, olah hati dan olah raga yang akan hal itu dikemas dalam sebuah festival ini", ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga sampaikan, untuk menyonsong revolusi industri 4.0, dan itu juga sebagai ajang silaturahmi antar sekolah baik dengan sesama murid dan guru ataupun pihak lain yang terlibat.

"Kita senang saat ini siswa-siswa Kepulauan Mentawai sudah bergabung dalam kegiatan ini. Pembangunan sektor pendidikan itu mesti merata dan sama disetiap kabupaten dan kota. Dengan telah bergabung anak-anak kita dari Mentawai ini mari saling berinteraksi dalam meningkatkan kemampuan diri untuk berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya secara nasional", ajaknya.

Nasrul Abit meminta, bersaing dengan sportif untuk mencapai kemenangan tanpa mengabaikan persahabatan, kita yakin pemenang nantinya adalah siswa terbaik untuk mewakili provinsi Sumatera Barat.

" Semua peserta yang hadir disini adalah seorang pemenang, dan untuk itu kita perlu mencari yang terbaik dari seorang pemenang, dan yang tidak terpilih jangan berkecil hati dan kecewa. Dan untuk para juri, jadilah juri yang baik dan adil tanpa memihak kepada pihak siapapun. Jadilah juri yang mampu  mengemban tugas dengan rasa tanggung jawab", harapnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Mari kita sukseskan penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas)  Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke XVI di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat membuka buka Rapat Persiapan Penyelenggara Penas Tani 2020 di Sumbar, ruang rapat Gubernur,  Kamis (161/2020)

Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Pembangunan Ir. Benni Warlis, MM, Kadis Pertanian Ir. Chandra,  Wakil Walikota Padang Hendri Septa, Asisten Pembangunan Padang Pariaman, Kepala OPD dilingkungan pemprov Sumbar, beberapa OPD terkaid di Kota Padang dan Pemkab Padang Pariaman.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit katakan,  tanggal 22 Januari ini kita akan kedatangan tamu dari kementerian Pertanian RI dan KTNA Nasional untuk mengcek kelapangan kesiapan penyelenggaraan Penas Tani di Sumbar.
" Kita akan kedatangan panitia dari pusat memastikan kesiapan setiap event dan kegiatan penyelenggaraan Penas Tani di Sumbar,  Apa kegiatan yang ada di Kota Padang dan apa-apa yang dilakukan dimasing-masing kegiatan. Mungkin saja akan ada masukan dan pandangan terhadap kegiatan yang kita rencanakan", ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengatakan kegiatan Penas Tani 2020 ini,  juga direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Oleh karena itu, setiap kegiatan yang telah dipersiapkan agar dilaksana dengan sebaik - baiknya. Perlu juga dibahas saat ini,  mana-mana kegiatan tanggungjawab Provinsi, Pemko Padang dan Pemkab Padang Pariaman, agar nanti tidak terjadi tumpang tindih", ajak Nasrul Abit.

Nasrul Abit tegaskan sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat dan Kementerian Pertanian RI, penyelenggaraan Penas Tani 2020 terlaksana dengan baik dan sukses.

" Kita berharap Penas Tani 2020 berjalan sukses dan terbaik di Sumatera Barat. Untuk mari kita bangun kebersamaan dan kekompakkan dalam koordinasi yang baik. Jika ada persoalan dilapangan cepat kita bahas agar nanti tidak menjadi kendala nantinya dalam penyelenggaraan Penas Tani ini", serunya.(rel)

Padang Lintas Media News
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus Polda Sumbar berhasil mengamankan dua orang penjual air raksa ilegal di dua tempat dan waktu yang berbeda.

Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Iwan Ariyandhy, SIK, MH didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto dan staf Humas lainnya dalam konferensi persnya Kamis (16/1) mrngatakan.Kedua pelaku tersebut diamankan pada dua tempat dan waktu yang berbeda.

Pelaku ZR 45 tahun asal Minang,pekerjaan wiraswasta diamankan di tempatnya sendiri di
Jorong Tanjung Salilok Kenagarian Kenagarian Sikabu Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya Sumatera Barat (Sumbar) pada hari Kamis 9 Januari 2020 dengan barang bukti diamankan 75 botol yang berisikan bahan berbahaya (B2) sejenis air raksa atau merkuri dengan berat masing - masing 1 kilogram dan satu unit Handphone.Jelas Imam Kabut.

Sementara,untuk pelaku RM 45 Tahun,asal Minang (Jambak) pekerjaan Wiraswasta beralamat di Lorong Pasar Pauh Lambat Kenagarian Pauh Lambat Kecamatan nan Sabaris Kab.Padang Pariaman ini,diamankan pada Rabu (15/1) di Jalan Raya Adinegoro Simpang Kalumpang Kec.Koto Tangah Kota Padang.Dengan barang bukti 82 botol berisikan bahan berbahaya (B2) dengan berat 1 kilogram.

Menurut Imam Kabut,kronologi penangkapan kedua pelaku tersebut,berdasarkan dari informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan memperdagangkan bahan berbahaya (B2) tanpa memiliki surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya.

Dari kejadian tersebut,kedua pelaku dijerat dengan pasal 104 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.(ST)

Painan.Lintas Media News.
Sebagai salah satu bentuk kepedulian anggota koramil 01/0Pc.Soal Kodim 0311/Pessel kepada warga dan lingkungan didaerah binaan,babinsa tidak pernah bosan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Seperti yang sedang dilakukan oleh Kopda Guspriadi Syam saat datang dan bersilaturahmi dengan warga binaan disebuah warung kopi di kecamatan pancung soal kabupaten pesisir selatan. Selasa (14/1/2020).

Sambil menikmati secangkir kopi,Guspryadi Syam menyebutkan. Komunikasi Sosial merupakan wadah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada diwilayah binaanya.

"Dengan Komsos kita dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita,baik itu masalah pertanian,masalah keamanan kampung,kenakalan remaja,serta mencari soslusi sebagai langkah antisipasinya,"sebutnya".

"Terlebih lagi masalah keamanan kampung kita ini,semua elemen masyarakat harus kompak dalam menjaganya,tidak saja hanya menjadi tugas aparat,"tambahnya".

Selain itu,ia juga mengajak seluruhnya agar tetap menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah nagari,bhabinkamtibmas,dan juga babinsa.

"Apabila ada hal yang mencurigakan yang ada dikampung ini agar segera dilaporkan kepada kami agar dapat dilakuoan langkah antisipasi,"tutupnya".(rel)

Padang.Lintas Media News. Meningkatkan kemampuan dan produktifitas tenaga kerja tidak dapat dilepaskan dari pola keselamatan dan kesehatan kerja sebuah perusahan dan industri. Dimana sektor tenaga kerja menjadi subjek dalam produktifitas sehari-hari.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam upacara peringatan hari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sekaligus bulan K3 di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumbar,  Senin (13/1/2020).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit katakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan sesuatu yang penting dalam produktifitas perusahaan yang maju dan modren.

"Perusahaan yang maju dan hebat itu selalu memperhatikan K3 sesuai kebutuhan dan beban kerja yang dihadapi. Jaminan K3 menjadi motivasi dalam meningkatkan kreatifitas dan kemajuan sebuah perusahaan", ujarnya.
Nasrul Abit juga kemukakan, sesuatu yang tidak mudah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7 persen di Sumatera Barat, seperti yang dilontar pakar ekonomi dari Unand di media.

"Dicari gubernur 7 persen dalam meningkatkan pembangunan Sumatera Barat lima tahun ke depan. Sesuatu yang sulit dimana tantangan kondisi budaya dan karakter masyarakat yang masih belum mau berubah dari konsumtif menjadi produktif", terangnya.

Nasrul Abit juga ungkapkan, untuk kemajuan investor di Sumbar amat sulit apalagi dikaitkan soal lahan dan tanah.

"Sumatera Barat baru mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen mesti diikuti dengan pertumbuhan industri baik kecil,  menengah dan besar yang hasil produksi terus meningkatkan dan mampu bersaing dipasar global. Kemudian ada tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat", ujarnya.

Nasrul Abit juga ingatkan menyongsong era revolusi industri power point zero (4.0), sumber daya manusia menjadi kekuatan pertama kita untuk mampu bertahan dan memenangi pasar global.

"Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki skil, trampil, inovatif dan berdedikasi tinggi menjadi suatu keharusan. Sektor tenaga kerja menjadi tumpuan dan harapan Sumatera Barat untuk berkembang cepat memacu kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat", ungkapnya.

Nasrul Abit tegaskan, hanya dengan sumberdaya manusia yang tangguh dan unggul Sumatera Barat baru mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen yang ditupang oleh tingkat produktif industri berbagai sektor. Apakah industri pertanjan, kerajinan, industri jasa wisata dan lain-lain sebagainya.(rel)

Padang.Lintas Media.
Dilaksanakannya seminar sehari ini adalah untuk mendapatkan masukan  dalam penyempurnaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal,

Demikian disampaikan Ketua komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Muchlis Yusuf Abit saat membuka seminar sehari yang dilaksanakan komisi V dalam pembahasan Ranperda Pariwisata Halal di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Senin (13/1).

Dalam hal ini.Sebagai wisata yang berkelas internasional,harus jelas standarisasi dan sertifikasinya dalam penyelenggaraan ketahanan. "kita tidak bisa hanya berasumsi bahwa masyarakat Sumatera barat adalah masyarakat muslim maka semua yang dilaksanakan sudah sejalan dengan wisata halal",jelas Yusuf Abit.

Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah, bahwa kita saat ini telah menghadapi  masyarakat global dari berbagai negara, yang sangat memperhatikan standar dan sertifikasi, mereka tidak mudah percaya bahwa apa yang dinikmatinya itu sudah bersertifikat halal.Kata Yusuf.

Bagaimana menjadikan penyelenggaraan pariwisata sebagai wisata yang tidak tertuju pada golongan tertentu saja, akan tetapi juga bisa ditempati oleh golongan non muslim, apabila kita pakai mengemasnya maka bisa jadi justru akan berdampak negatif dari masyarakat dunia yang tidak semua paham sama dengan masyarakat kita.

"Kami sangat yakin para narasumber kita akan dapat memberikan arahan dan solusi dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera barat demikianlah beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan dan diharapkan semua permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segerah diatasi.ujarnya.

"Terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera barat, dapat hendaknya kita temukan jawaban dan solusi,dari pelaksanaan seminar ini kita juga berharap akan banyak masukan masukan yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi komisi V untuk menyempurnakan Perda tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal",ujar Yusuf.

Pada seminar yang bertemakan strategi penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera Barat ini,MUI Sumbar minta dilibatkan dalam pembahasan ranperda pariwisata halal ini karena,menurutnya semua prodak yang berlabel kan halas,muaranya adalah ke MUI.(Sri)

Padang.Lintas Media News
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Ir. Yosmeri mengatakan.Akibat beroperasinya alat tangkap Bagan di salingka Danau Singkarak, Populasi ikan Bili menurun dan ekonomi masyarakat nelayan tradisional terpuruk.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Ir. Yosmeri dalam kesibukan dinasnya lewat chat Whastaapnya,  Senin (13/1/2020) di Padang.

"Kita prihatin saat ini ikan bilih menurun populasinya akibat operasi bagan yang banyak berdampak buruk bagi kelestarian ikan bilih. Bagan kondisi kekinian berdampak bagi warga sekitar danau singkarak baik bidang kesehatan juga sektor ekonomi dimana ekonomi masyarakat pengolah,  penjual dan nelayan tradisionil jatuh", ungkapnya sedih.

Disamping itu, kemiskinan juga terjadi akibat nelayan pengolah yang selama ini mengolah bilih kekurangan bahan baku.Ucap Yosmeri

"Ada 5 ribu orang pengolah ikan bilih, penjuan dan nelayan tradisional terpuruk hidupnya karena ada bagan. Sedangkan nelayan bagan hanya  dinikmati oleh 200 orang saja dan sebagian besar bukan nelayan murni, mereka warga yang tiba-tiba jadi penangkap ikan bagan", ungkapnya

Yosmeri tegaskan sesuai pergub dan perda propinsi serta aturan yang ada aktifitas bagan dan sebagai harus di nol di Danau Singkarak.

" Karena itu razia bagan akan terus dilaksanakan sampai danau Singakarak bersih dari aktifitas bagan", tegas Yosmeri.

Yosmeri juga menyampaikan.Dalam upaya mengatasi stunting di salingka Danau Singkarak, salah satunya dengan meningkatkan konsumsi ikan bilih bagi masyarakat. Karena diketahui ikan bilih memiliki gizi dan nilai protein yang bagus bagi anak dalam pertumbuhan.

Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kowil Sumbar dan Dinas Kesehatan sedang berupaya mengatasi stunting dengan mensosialisasikan agar masyarakat meningkatkan makan ikan bilih.Tutupnya.(rel)

.