Dilaksanakannya seminar sehari ini adalah untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal,
Demikian disampaikan Ketua komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Muchlis Yusuf Abit saat membuka seminar sehari yang dilaksanakan komisi V dalam pembahasan Ranperda Pariwisata Halal di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Senin (13/1).
Dalam hal ini.Sebagai wisata yang berkelas internasional,harus jelas standarisasi dan sertifikasinya dalam penyelenggaraan ketahanan. "kita tidak bisa hanya berasumsi bahwa masyarakat Sumatera barat adalah masyarakat muslim maka semua yang dilaksanakan sudah sejalan dengan wisata halal",jelas Yusuf Abit.
Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah, bahwa kita saat ini telah menghadapi masyarakat global dari berbagai negara, yang sangat memperhatikan standar dan sertifikasi, mereka tidak mudah percaya bahwa apa yang dinikmatinya itu sudah bersertifikat halal.Kata Yusuf.
Bagaimana menjadikan penyelenggaraan pariwisata sebagai wisata yang tidak tertuju pada golongan tertentu saja, akan tetapi juga bisa ditempati oleh golongan non muslim, apabila kita pakai mengemasnya maka bisa jadi justru akan berdampak negatif dari masyarakat dunia yang tidak semua paham sama dengan masyarakat kita.
"Kami sangat yakin para narasumber kita akan dapat memberikan arahan dan solusi dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera barat demikianlah beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan dan diharapkan semua permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segerah diatasi.ujarnya.
"Terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera barat, dapat hendaknya kita temukan jawaban dan solusi,dari pelaksanaan seminar ini kita juga berharap akan banyak masukan masukan yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi komisi V untuk menyempurnakan Perda tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal",ujar Yusuf.
Pada seminar yang bertemakan strategi penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera Barat ini,MUI Sumbar minta dilibatkan dalam pembahasan ranperda pariwisata halal ini karena,menurutnya semua prodak yang berlabel kan halas,muaranya adalah ke MUI.(Sri)