Padang.Lintas Media News.
Insiyur merupakan salah satu keahlian yang cukup mendapat tempat dan menjadi pilihan bersama keahlian kedokteran. Di tahun 70 an, ada rasa kebanggaan hingga hari ini seseorang yang menjadi insiyur mendapat tempat yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun di bidang swasta dalam memajukan pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Rapat Kerja dan ulang tahun Persatuan Istri Insiyur Indonesia ke-52 Tahun di Padang,  Jum'at (22/11/2019).
Lebih lanjut Wagub Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, istri adalah pendamping suami yang dapat memberikan dorongan membuat kerja dan karya-karya terbaik para insiyur memajukan bangsa.

"Lihatlah beberapa tokoh insiyur Indonesia yang telah menoreh prestasi memajukan pembangunan infrastruktur,  kontruksi, listrik dan pertanian, telah ikut serta memajukan Indonesia lebih baik,  hingga hari ini. Contoh Arvilla Delitriana merupakan sosok penting di balik jembatan lengkung LRT Jabodetabek yang diklaim sebagai yang terpanjang di dunia. Jembatan lengkung LRT membentang sepanjang 148 meter dan memiliki radius lengkung 115 meter, yang awal dicela namun akhir diterima sebagai prestasi diakui dunia", ungkapnya.

Nasrul Abit juga katakan, kita mengapresiasi dan terima kasih atas dedikasi kerja para insiyur yang telah memberikan kontribusi besar kemajuan bangsa.

" Dengan kemajuan teknologi saat ini kerja para insiyur semakin menyakinkan memberikan hal-hal baru yang salama ini tidak terpikirkan menjadi bangunan baru yang menjawab tantangan. Lihat juga kemajuan ketahan pangan kita, kebutuhan listrik dan alat-alat telekomunikasi mampu memfasilitasi kebutuhan tuntutan zaman", ucap Nasrul Abit bangga.

Nasrul Abit juga menyampaikan, rakerja PIII diharapakan membuat program-program yang pro rakyat berpenghasilan rendah. Program kemasyarakatan ini merupakan upaya kita membangunan keseimbangan agar mereka dapat hidup sejahtera.

Selain itu juga program kerja membantu masyarakat yang Tertimpa bencana. Saat ini kita ikut berduka terhadap bencana alam longsor dan banjir di Kabupaten Agam dan Solok Selatan. Semoga kepedulian dan perhatian kita dapat meringankan penderitaan mereka untuk bangkit kembali menata hidupnya,  ajak Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengingatkan para perserta raker PIII agar juga menikmati keindahan dan keelokan wisata Sumatera Barat tidak saja di Bukittinggi tapi juga ada di kawasan mandeh, danau diatas dan dibawah, istano pagaruyung, Singakarak, Maninjau dan lain-lainnya. 

Namun yang terpentingan jangan lupa beli oleh-oleh sebanyak-banyaknya. Karena ini bahagian dari keindahan dan kesenangan berada di Sumatera Barat yang damai.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Ada begitu banyak seni budaya Sumatera Barat dari ragam daerah dan spasifik tradisi yang membuat masyarakat minangkau tidak kalah bagusnya dengan yang lainnya. Seni budaya inilah yang menjadikan masyarakat minangkabau memiliki karakter sendiri dalam menata hidupnya menjadi lebih baik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara pembukaan Festival Minangkabau Pauh Bagalangang VII tahun 2019 di Padang,  Jum'at (22/11/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar menyampaikan, festival ini merupakan event pertunjukan seni kreatif Minangkabau. Yang mempertunjukan seni kreatif yang terdiri dari seni tari, musik, teater yang dikemas sekreatif mungkin berdurasi 20-30 menit.

"Event ini merupakan ajang silaturahim kelompok seni se-Sumatra Barat. Dan event ini juga diharapkan menjadi ajang memantau dan memetakan perkembangan seni kreatif oleh kelompok seni di Sumatra Barat", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengungkapkan, ajang festival ini diikuti oleh 12 kelompok seni se-Sumatra Barat yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 November 2019. Dengan tempat pelaksanaan ini dilaksanakan di gelanggang Palito Nyalo Kecamatan Pauh, Kota Padang.

" untuk mendorong produktifitas setiap kelompok yang tampil dibantu biaya produksi dan konsumsi pertunjukan.Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat dan kelompok seni Palito Nyalo", katanya

Wagub juga menerangkan festival seni budaya ini bertujuan sebagai wadah dan media bagi kelompok seni pertunjukan di sumatera barat dalam menampilkan karya. Pemerintah provinsi Sumatera Barat peduli bagaimana seluruh element dapat mengali, menumbuh, mengembangkan dan melestarikan komunitas budaya di daerah ini.

" Festival ini juga pemprov Sumbar dapat mendataan perkembangan karya seni pertunjukan di Sumatera Barat. Ini upaya nyata bagaimana kita melestarikan seni budaya daerah sebagai tuan rumah dinegeri sendiri dan menjadi karakter kepribadian moral masyarakat minang yang berfilosofikan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Semoga ini terus berkembang terwarisi kepada generasi berikutnya untuk kebaikan dan kemajuan pembangunan Sumatera Barat maju dan unggul", serunya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Danrem 032/Wirabraja (WBR) Brigjen Kunto Arief Wibowo mengatakan.Masih banyak potensi di Sumatera Barat (Sumbar)b yang bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Danrem Kunto Arif pada acara “Coffe Morning” yang bertajuk silaturrahim dengan insan pers Sumbar di Hotel Mercure Padang, Jumat (22/11).

Dikatakan Kunto Arif,selama bertugas hampir 11 bulan di Sumatera Barat,, ia telah berkeliling sampai ke perbatasan provinsi, melihat dari dekat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat,baik pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.

Menurut Danrem,diadakannya acara Coffe Morning dengan awak media ini,taklain hanya untuk menjaga hubungan baik yang telah terbina selama ini antara jajaran Korem 032/Wirabraja dengan insan pers,

Dalam sambutannya,Danrem sangat mengapresiasi media yang selama ini telah membantu tugas dan kinerja Korem 032 Wirabraja.  Dengan sinergitas yang baik antara media dan jajaran Korem 032 Wirabraja maka terbangun komunikasi yang baik. Sejauh ini, media sudah menjalankan tugasnya dengan pemberitaan yang objektif dan transparan kepada masyarakat.

Menyinggung tentang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Sumbar,  dengan adanya agenda politik lokal, yakni Pilkada Serentak 2020 yang akan datang, untuk gubernur dan 13 bupati / wali kota di Sumbar, Jenderal bintang satu itu melihat bahwa masyarakat Sumbar sudah cerdas dalam berdemokrasi.

Tentang bencana,Kunto Arif menyebutkan.Ancaman yang paling besar di Sumbar adalah bencana alam. Sementara, ancaman sosial sudah ada agama dan adat istiadat yang memfilternya. Kalau ancaman yang bersifat sporadis, untuk di Sumbar, harus disamakan dulu persepsi kita semua.

Lebih lanjut Danrem menjelaskan, manusia itu berpolitik, tapi dalam rangka penataan dan keadilan. Jangan sampai politik itu menjadi pemecah. “Radikal pembangunan benar, tapi radikal yang meneror dan mengarah memecah belah itu yang salah”, tutur Danrem.

Tapi ia yakin, masyarakat Sumbar yang egaliter sudah dewasa di dalam berdemokrasi. Danrem berpesan, jangan sampai masyarakat dihantui-hantui dengan hal-hal yang tidak penting. Persoalan demokrasi di negara ini sudah ada aturan mainnya, ada partai politik, ada penyelenggara, dan ada yang mengawasi.

Danrem berharap, peran dari media untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada masyarakat secara berimbang. “Kalau semuanya kritik, maka masyarakat pun lambat laun akan terpengaruh. Padahal ada sisi lain yang bernilai positif dan produktif,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua PWI Provinsi Sumbar, Heranof Firdaus menyampaikan apresiasi kepada danrem yang menyediakan momentum bagi insan pers berkumpul dalam suasana serius tapi santai.

"Biarkanlah, kami insan pers menghasilkan inspirasi dan gagasan melalui obrolan serta bersilaturahmi. Pak Danrem telah menyediakan forum yang patut disambut positif oleh insan pers,"ujar Heranof.

Tampak hadir pada silaturahmi yang santai itu, Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad, Para Kasi Korem 032, Dandim 0312/Padang, Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, Sekretaris IWO Sumbar Erwandi, Kepala LPP RRI Padang M. Lahar Rudiyarso, Pemred Koran Padang Edi Jarot, dan puluhan wartawan dari media cetak, elektronik dan online di Sumbar.(St)

Jakarta.Lintas Media News.
 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas capaian sebagai provinsi dengan penilaian tertinggi kualifikasi “Informatif” dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin yang diterima oleh Wakila Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit di Istana Wapres Jakarta,  Kamis (21/11/2019).

Wagub Sumbar Nasrul  Abit mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola informasi penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

“Tidak ada lagi yang boleh ditutup-tutupi, kita harus terbuka dan transparan untuk mendorong masyarakat ikur serta terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, termasuk pada kabupaten/kota,” ujar Wagub Nasrul disela-sela kegiatan.

Nasrul Abit mengapresiasi dan mengucapan terima kasih kepada jajaran Diskominfo beserta Komisi Informasi Provinsi Sumbar yang telah bekerja dan menjembatani sehingga penghargaan sebagai provinsi yang informatif dapat diwujudkan.

“Pencapaian ini adalah yang pertama kali bagi Sumatera Barat karena pada tahun 2018 kita masih dalam penilaian menuju informatif. Untuk itu kedepan kita mesti tinggkatkan dan mesti kita pertahankan pada tahun-tahun berikutnya,“ ajak Nasrul Abit

Sementara Kepala Diskominfo Sumbar, Yeflin Luandri mengatakan bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publik.

" Semula tahun 2018 provinsi Sumatera Barat meraih kualifikasi “Provinsi Menuju Informatif” menjadi “Provinsi Informatif”. Kualifikasi ini merupakan kualifikasi tertinggi dengan range nilai 90-100", ungkapnya

Yetlin juga mengatakan, indek keterbukaan informasi publik merupakan salah dari menjalan ketentuan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menegaskan informasi penyelenggaraan pemerintah ada hak publik untuk tahu.

“Kedepan, tentu setiap pengelelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)  di masing-masing OP mesti meningkatkan bentuk pelayanannya sehingga mampu memberikan dorong peran serta masyarakat dal memajukan pembangunan daerah. Dan disamping apa yang kita dapatkan hari ini mesti dipertahankan kualifikasi informatif, seraya akan terus berupaya untuk menyempurnakan pelayanan informasi di Provinsi Sumatera Barat,”  pungkas Yeflin.(rel)

Pariaman.Lintas Media News.
Dandim 0308/Pariaman diwakili oleh Bati Teritorial Kodim 0308/Pariaman Pelda Deni Putra menyampaikan, laju pertumbuhan penduduk semakin pesat, sehingga makanan atau sumber-sumber yang ada cenderung belum dapat mengimbangi, otomatis pesatnya pertumbuhan penduduk, bahan kebutuhan manusiapun dikhawatirkan semakin berkurang.

"Oleh sebab itu, sesuai UU no 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan salah satu tugas TNI itu adalah Tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan ini, Salah satu tugas OMSP diantaranya, mengatasi kesulitan masyarakat, maka disitulah ada kegiatan atau program Bhakti TNI," ujarnya pada kegiatan monitoring Bhakti TNI Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Terpadu di wilayah Kota Pariaman, Kamis(21/11/2019).

Disampaikan Pelda Deni Putra, mengingat pertambahan penduduk semakin pesat sehingga TNI dilibatkan guna membantu dalam menyukseskan kegiatan KB Kesehatan.

"Pencanangan KB Kesehatan tingkat Prov. Sumatera Barat (Sumbar) sudah dilaksanakan di Kota Pariaman beberapa waktu yang lalu, tepatnya di daerah Kecamatan Pariaman Utara. selanjutnya, kegiatan yang serupa akan dilaksanakan di Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman" paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AKB Kota Pariaman, Ibuk Dra. Nazifah.MM mengucapkan terimakasih kepada TNI atas perannya terkait kegiatan Bhakti TNI KB Kesehatan, yang terus melaksanakan sosialisasi dan mendampingi petugas KB dan Bidan Desa di lapangan.

"Saat ini, Kota Pariaman sedang giatnya pelaksanaan program Kampung KB dan kegiatan rumah data ku untuk menindak lanjutkan kegiatan",tutup Nasifah.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Sebanyak 37 personel Polri  mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi.Diantaranya, Wakapolda Sumatera Barat, Drs. Damisnur. AM, SH. MM resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi.

Kenaikan pangkat tersebut diumumkan pada pelaksanaan upacara korp raport kenaikan pangkat pati Polri, Kamis (21/11) di Mabes Polri.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Idham Aziz. Dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, para Pati Polri, dan Bhayangkari.

Kenaikan pangkat Irjen Pol Damisnur tersebut telah sesuai dengan Keppres Nomor : 110/Polri/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri.Kata Kapolri.

Dalam kenaikan pangkat tersebut, Irjen Pol Damisnur mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian TMT 1 Desember 2019.

Selain Wakapolda Sumbar, Kabaharkam Polri, Drs. Firly juga mendapatkan kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen Polisi.

37 personil yang mendapatkan kenaikan pangkat tersebut adalah,  1 personel naik menjadi Komjen, 10 personel naik menjadi Irjen, dan 26 personel naik menjadi Brigjen.(rel)

Padang.Lintas Media.

Mengawali tugas barunya selaku Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Satianto, SIK menggelar silaturahmi dengan rekan-rekan wartawan yang intens mempublikasikan kegiatan serta keberhasilan tugas-tugas jajaran Polda Sumbar.Rabu(20/11) di Ruang Rapat Besar lantai IV Mapolda Sumbar.

Dalam sambutannya, Stefanus mengatakan.Temu silaturrahmi ini dilaksanakan,disamping selaku Kabid Humas yang baru di Sumbar,juga guna menjalin kerjasama dengan awak media,agar bisa bekerjasama dan saling sinergitas antara media dengan humas.

Menurut  Stefanus yang sebelumnya bertugas di Dirpamobvit Polda Gorontalo,merasa senang sekaligus sangat berterimakasih atas kelowongan waktu rekan-rekan wartawan di Padang memenuhi undangan temu silaturahmi dengan dirinya selaku penjabat Kabid Humas Polda Sumbar menggantikan Kombes Pol Syamsi yang dimutasi ke Polda Bali.

Pada silaturrahmi yang dihadiri sedikitnya oleh 55 orang wartawan, baik dari media cetak, elektronik maupun media online itu,Stefanus mengharapkan,bantuan dan dukungan dari segenap wartawan di Sumbar agar pihaknya dapat melaksanakan tugas-tugas kehumasan di Polda Sumbar dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan itu,Stefanus selaku Kabi Humas Polda Sumbar juga menyatakan siap bekerjasama secara profesional dengan rekan-rekan wartawan, baik dalam hal penyebarluasan pers relis maupun ragam kegiatan lainnya.

"Disamping itu,saya juga siap untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan wartawan di Sumbar, baik melalui tatap muka maupun melalui komunikasi di ponsel",kata Stefanus.

Seperti diketahui, Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kabid Humas Polda Sumbar dari Kombes Pol Syamsi kepada Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Satianto dilaksanakan pada Kamis (7/11/2019) lalu, dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumbar.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Indra Datuak Rajo Lelo mengatakan.Kemajuan pariwisata daerah akan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, kemajuan tersebut harus ditunjang oleh dukungan yang baik dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Indra saat membuka sekaligus memberikan materi dalam pelatihan peningkatan dan pengembangan sadar wisata di Witz Hotel, Padang, baru-baru ini.

“Dukungan masyarakat menjadi unsur penting dalam menentukan kemajuan pariwisata. Kalau masyarakat mendukung, pariwisata akan maju dan akan mendatangkan dampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” kata Indra.

Indra menambahkan, kemajuan pariwisata akan menggerakkan berbagai sektor perekonomian. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan menggeliat, rumah makan dan restoran, usaha jasa dan sebagainya akan berkembang.

Untuk mencapai kemajuan pariwisata tersebut, ingatnya, masyarakat harus berpikir bagaimana wisatawan nyaman ketika berkunjung. Memberikan kesan baik kepada wisatawan dampaknya akan sangatluar biasa. Wisatawan memiliki keinginan untuk kembali dan menceritakan kesan baik yang didapat ketika berkunjung.

Para pelaku usaha yang berkaitan dengan pariwisata, lanjut Indra, sangat berperan penting dalam menciptakan suasana nyaman kepada pengunjung yang datang. Pelayanan yang ramah, harga – harga yang sesuai standar, menjaga kebersihan objek wisata menjadi faktor yang akan mendorong peningkatan kunjungan wisata.

Kegiatan pelatihan tersebut ditujukan untuk para pelaku usaha pariwisata di Kota Padang selama dua hari. Pelatihan peningkatan dan pengembangan sadar wisata tersebut mengangkat tema Pariwisata Maju Masyarakat Sejahtera”.

Program ini merupakan pokok pikiran (pokir) Indra Datuak Rajo Lelo yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Program pelatihan ini akan berlangsung untuk lima angkatan dengan peserta per angkatan sebanyak 100 orang. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Terkait kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dan premium subsidi yang terjadi hampir diseluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Sumbar,komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar hearing dengan Dinas ESDM dan pihak Pertamina di ruangan khusus II DPRD Sumbar kemaren.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal saat memimpin rapat tersebut mengatakan.Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar dan premium sudah berlangsung cukup lama dan menyebabkan terjadinya antrean di sejumlah SPBU di berbagai daerah.

"Dalam dua pekan terakhir terjadi kelangkaan solar. Jika ini dibiarkan terus-menerus, akan berdampak buruk di tengah masyarakat. Harga-harga akan naik karena distribusi solar ini tersendat," kata Afrizal.

Politisi Golkar itu juga menyebutkan, kelangkaan BBM jenis solar mesti mendapat perhatian yang intens dari pihak terkait, karena sebagian besar masyarakat Sumbar yang bergerak di berbagai bidang ekonomi, terutama pertanian, mengandalkan BBM jenis solar untuk distribusi hasil usaha. Begitu juga mereka yang berprofesi sebagai nelayan, yang sebagian membutuhkan solar untuk melaut sebagai bahan bakar kapal.

"Saat ini jumlah penduduk Sumbar 5,6 juta jiwa, hanya 19 ribu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sisanya, sebagian besar petani dan nelayan. Bayangkan dampak yang akan ditimbulkan jika kelangkaan BBM jenis solar ini terus berlanjut. Inflasi bisa tak terkendali karena semua harga naik," ujarnya lagi.

Berangkat dari situasi tersebut, Afrizal dengan tegas meminta Pertamina untuk memastikan kecukupan stok untuk mengatasi kelangkaan. Kemudian, DPRD juga meninta agar pengawasan terus ditingkatkan. Sebab, kelangkaan diduga turut terjadi karena ada pihak-pihak yang tak pantas menggunakan BBM bersubsidi, tapi justru ikut menggunakan, seperti para pelaku industri.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumbar, Hidayat, ikut menyoroti pelanggaran pada Perpres 191 Tahun 2014 tentang penggunaan BBM subsidi. Dalam Perpres itu jelas disebutkan,  bahwa kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, dibolehkan menggunakan solar, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam).

"Sementara itu, saat ini solar subsidi masih banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak diperbolehkan itu, seperti untuk kendaraan roda sepuluh. Ini salah satu yang perlu ditertibkan. Siapa yang bertanggung jawab. Semuanya harus patuh melaksanakan Perpres 191 Tahun 2014 itu," kata Hidayat.

Menanggapi hal tersebut, Area Sales Branch Manager Pertamina Padang, I Made Wira P mengatakan, pihaknya telah menjamin pasokan solar untuk Sumbar aman hingga 31 Desember mendatang. "Kita jamin pasokannya aman hingga 31 Desember 2019," kata I Made Wira.

I Made menyebutkan, sejak Selasa (12/11), Pertamina telah menyalurkan rata-rata 1,3 juta liter solar per hari ke 111 SPBU di wilayah Sumbar. “Kami salurkan sama dengan konsumsi 2018. Sehingga dari sebelumnya 1 juta liter per hari, menjadi 1,3 juta liter per hari," tegas I Made.

Di sisi lain, Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I Roby Hervindo menyampaikan, rata-rata penyaluran Solar 12-17 November 2019 mencapai 1,4 juta liter per hari. Jumlah tersebut lebih banyak dari penyaluran Solar di November 2018 sebesar 1,3 juta liter per hari.

"Jika dihitung sejak 1-17 November, Pertamina telah menyalurkan lebih dari 20 juta liter Solar subsidi. Rencana awal akan menyamakan dengan November 2018, namun pada realisasinya penyaluran lebih besar lagi dibanding tahun lalu," kata Roby.

Roby menyebutkan, sejak Selasa (12/11), Pertamina telah menambah pasokan Solar hingga 30 persen di Sumbar. Pertambahan penyaluran tersebut berdampak positif mengurai antrian Solar di SPBU. Selain itu, Roby juga menyampaikan bahwa Pertamina mulai menerapkan pengendalian konsumsi Solar. Sesuai kesepakatan dengan Pemprov Sumbar, pembelian Solar bersubsidi maksimal 100 liter per konsumen.

"Tidak hanya itu, Pertamina juga mensosialisasikan peruntukan Solar sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 melalui spanduk dan poster yang dipasang di SPBU. Hal ini bertujuan agar konsumen yang memang berhak menerima Solar bisa mendapatkannya," lanjut Roby.

Roby kembali menambahkan, agar penggunaan BBM bersubsidi menjadi lebih merata dan sesuai dengan peruntukannya, diimbau kepada masyarakat mampu agar menggunakan BBM non subsidi. Sehingga alokasi kuota BBM bersubsidi tercukupi bagi yang berhak mendapatkannya.

Sementara, untuk pasokan Premium juga terdapat peningkatan. Rerata penyaluran November 2019 sebanyak lebih dari satu juta liter per hari. Sedangkan Oktober 2019, rata-rata penyaluran sebanyak 900 ribu liter per
hari.

"Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan BBM dengan kualitas sesuai ketentuan dan tahun pembuatan yang dikeluarkan pabrikan kendaraan. Untuk bahan bakar diesel, tersedia Dexlite maupun Pertamina Dex. Untuk bahan bakar bensin, ada Pertalite dan Pertamax. Jenis-jenis BBM tersebut lebih sesuai untuk kendaraan masa kini," ulas Roby lagi. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Universitas Negeri Padang (UNP) kembali memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada pejabat negara yang dinilai dan di pandang sebagai seorang tokoh penggagas,pejuang dan pengawal mutu pendidikan di Indonesia.

Setelah gelar Doktor HC ini diberikan kepada Anwar Ibrahim dan Megawati,kini UNP akan memberikannya kepada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla.Kata Rektor UNP,Prof Ganefri,Ph.D pada wartawan diruang sidang rektor.Selasa (19/11).

Diberikannya gelar Doktor HC ini kepada Jusuf Kalla,menurut Ganefri karena,Jusuf Kalla telah berjasa dibidang pendidikan melalui kebijakan,kipra dan komitmennya sebagai tokoh yang memiliki kepedulian ada mutu pendidikan dalam membangun peradaban bangsa,untuk mengejar ketertinggalan,agar sejajar dengan dengan negara lain,yang lebih dulu maju pendidikannya.

Disamping itu,Jusuf Kalla juga berperan dalam penjaminan mutu LPTK,diantaranya suksesnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang berdampak pada mutu input lulusan Sekolah Menengah yang diterima di perguruan tinggi.Kata Ganefri.

Dijelaskan Ganefri,UNP dalam menganugerahkan gelar Doktor kehormatan ini kepada Jusuf Kalla,sebelumnya telah mengajukan surat pengusulannya kepada Dirjen Sumber Daya dan IPTEK Dikti,dan hasilnya disetujui.

"Ini merupakan hasil dari kajian yang matang dari tim pakar Penjamin Mutu Pendidikan di UNP,dan di UNP kita juga sudah memiliki Prodi pascasarjana Ilmu Pendidikan berakreditasi A,sebagai salah satu syarat utama pengajuan gelar Doktor kehormatan",jelas Ganefri.

Prosesi penganugerahan Dr.HC kepada Jusuf Kalla ini akan dilaksanakan dalam agenda Rapat Senat Universitas terbuka pada awal Desember ini,yang akan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional,diantaranya Megawati Sukarnoputri,Buya Syafii Maarif dan Prof.Malik Fajar.Tutup Ganefri.(Sri)

PAINAN.Lintas Media News.
Meski tidak dalam masa reses (masa istirahat bersidang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat Alirman Sori berusaha untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat di daerah pemilihan dalam setiap kesempatan.

Memanfaatkan waktu luang usai menyerahkan bantuan PKPS kepada warga Pesisir Selatan korban kerusuhan Wamena, Senin (18/11/2019) Alirman Sori bertatap muka dengan masyarakat di Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan tatap muka yang difasilitasi Walinagari Duku Utara Widoyo Hermanto tersebut, Alirman Sori mengingatkan agar orangtua selalu memantau perkembangan anak - anak. Dewasa ini, bahaya narkoba semakin mengancam kehidupan anak - anak terutama usia remaja.

"Lebih dari 2/3 penghuni lembaga pemasyarakatan saat ini karena tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Ini harus diwaspadai dan orangtua harus terus memantau perkembangan anak - anak terutama yang usia remaja," jelasnya.

Dia menambahkan, maraknya peredaran narkoba juga sudah mewabah sampai ke Sumatera Barat. Kasus demi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus diungkap pihak kepolisian namun sepertinya tidak membuat jera para pelaku.

"Para orangtua harus menyadari hal ini dan hendaknya mengambil langkah antisipasi agar anak - anak remaja tidak terjerumus menggunakan narkoba," sarannya.

Selain bahaya narkoba, Alirman Sori juga mengingatkan orang tua untuk mewaspadai dampak negati penyalahgunaan tekonologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan alat teknologi komunikasi dan informasi saat ini, setiap orang bisa mendapatkan akses terhadap apapun di internet. Kalau pemanfaatan internet melalui telepon pintar oleh anak - anak tidak dikontrol, bisa saja memberikan pengaruh buruk kepada perkembangan mental dan moral generasi bangsa.

"Penggunaan perangkat telepon pintar di era kemajuan teknologi informasi ini perlu dikontrol oleh orang tua karena internet menyediakan segala hal dan siapapun bisa mengakses apa saja di internet," ulasnya.

Alirman Sori menyebut, sebagian besar orang, termasuk juga anak - anak dan remaja sudah memiliki perangkat telepon pintar (smartphone). Perkembangan teknologi hendaknya dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif kepada penggunanya.

"Orang tua harus "tega" membatasi penggunaan smartphone kepada anak - anak dan mengontrol penggunaannya pada remaja. Arahkan anak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan hal positif untuk perkembangan intelektualitasnya," ujarnya.

Walinagari Duku Utara Widoyo Hermanto menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota DPD RI tersebut. Adalah suatu kehormatan mendapat kunjungan mendadak tersebut. Dia berharap, Alirman Sori dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pemerintahan nagari di DPD RI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. (rel)

Padang.Lintas Media.
UNTUK mengatasi daerah kumuh yang berada di Provinsi Riau,Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Riau melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Sumbar di ruangan khusus I DPRD Sumbar,kemaren.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Ikwan mengatakan, kedatanganya ke DPRD Sumatera Barat untuk mengadopsi pemikiran strategis yang ada di Provinsi Sumbar, baik terkait pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan wilayah kumuh serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Pengelolalan wilyah kumuh di Provinsi Riau menjadi hal yang belum bisa dituntaskan ,ratusan hektare wilayah kumuh di Raiiau menjadi tanggung jawab Provinsi .Dilain sisi di Sumbar ini  telah dikelolah dengan baik ,dibuktikan daerah ini telah memiliki Perda tentang pengelolaan wilayah kumuh dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Almainis S.Pd menuturkan, banyak hal hal yang patut dicontoh di Sumbar. Selain telah mengelola wilayah kumuhnya dengan baik, provinsi ini juga peringkat 25 dalam hal penyalahgunaan anggaran versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mengingat banyak yang positif, Pemerintah Riau mesti menjadikan Sumbar sebagai referensi dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Kawasan Kumuh Dinas PU Tarkim Sumbar Sirdani mengatakan, saat ini pemprov Sumbar tengah menangani 800 Hektare wilayah kumuh, sehinga kedepan tidak ada lagi wilayah sepeti itu di Sumbar.

“Adapun wilayah kumuh di Sumatera Barat menurut Sirdani tersebar di 17 Kabupaten Kota, yang tidak ada daerah kumuhnya hanya dua Kota yakni Kota Bukitinggi dan Kota Padang panjang,” jelasnya.

Kedatangan tamu dari DPRD Riau ini juga disambut oleh kabag Umum Sekretriat DPRD Sumbar Riswandi.(Sri)