Padang.Lintas Media.
UNTUK mengatasi daerah kumuh yang berada di Provinsi Riau,Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Riau melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Sumbar di ruangan khusus I DPRD Sumbar,kemaren.
Ketua Komisi IV DPRD Riau Ikwan mengatakan, kedatanganya ke DPRD Sumatera Barat untuk mengadopsi pemikiran strategis yang ada di Provinsi Sumbar, baik terkait pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan wilayah kumuh serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
Pengelolalan wilyah kumuh di Provinsi Riau menjadi hal yang belum bisa dituntaskan ,ratusan hektare wilayah kumuh di Raiiau menjadi tanggung jawab Provinsi .Dilain sisi di Sumbar ini telah dikelolah dengan baik ,dibuktikan daerah ini telah memiliki Perda tentang pengelolaan wilayah kumuh dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Riau Almainis S.Pd menuturkan, banyak hal hal yang patut dicontoh di Sumbar. Selain telah mengelola wilayah kumuhnya dengan baik, provinsi ini juga peringkat 25 dalam hal penyalahgunaan anggaran versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mengingat banyak yang positif, Pemerintah Riau mesti menjadikan Sumbar sebagai referensi dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Kabid Kawasan Kumuh Dinas PU Tarkim Sumbar Sirdani mengatakan, saat ini pemprov Sumbar tengah menangani 800 Hektare wilayah kumuh, sehinga kedepan tidak ada lagi wilayah sepeti itu di Sumbar.
“Adapun wilayah kumuh di Sumatera Barat menurut Sirdani tersebar di 17 Kabupaten Kota, yang tidak ada daerah kumuhnya hanya dua Kota yakni Kota Bukitinggi dan Kota Padang panjang,” jelasnya.
Kedatangan tamu dari DPRD Riau ini juga disambut oleh kabag Umum Sekretriat DPRD Sumbar Riswandi.(Sri)