Padang,Lintas Media News.
Kegiatan berbuka puasa bersama merupakan salah satu wadah silaturrahmi untuk saling menjaga hubungan baik antar sesama. Silaturrahmi juga akan membuang rasa benci, iri dan sakit hati, karena silaturrahmi bisa menjadi obat penawar dalam kepribadian kita untuk mensyukuri rahmat Allah SWT.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat sambutan acara buka bersama organisasi Rohana Kudus dan Keluarga besar kelompok masyarakat berolah raga menyehatkan badan yang juga peduli melestarikan alam dan lingkungan terbesar Kota Padang, Bintang Sport Community (BSC) di kediaman Rumah Dinas Wagub, Selasa sore (14/5/2019)

Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, pemilihan Umum telah selesai mari kita bangun kembali silaturrahmi dengan baik, buang semua rasa merusak hubungan silaturrahmi.

Kepada saudara-saudara kita yang terpilih kita ucapkan selamat dan jangan merasa sombong,  hormati juga kawan-kawan kita yang belum beruntung. Sesuatu itu ada hikmah dari Allah SWT dengan berpikir baik maka jiwa dan perasaan kita akan baik pula.

Dalam jiwa yang sehat akan lahir pemikiran dan badan yang sehat pula,  ujar Nasrul Abit.

Wagub juga mengingatkan jangan karena pemilu ini, kita menjadi pecah dan berprasangka buruk pada yang lainnya.

Saat kita kembali bersatu padu memajukan pembangunan negeri. Tantangan global yang kita hadapi saat ini begitu berat, karena itu semangat persatuan dan semangat kegotong royongan mesti kita bangkitkan untuk kejayaan bangsa dan negara.

Mudah-mudahan ramadhan tahun ini memberikan banyak kebaikan dan silaturrahmi adalah obat penawar dalam mencari amalan sebaik-baiknya di bulan penuh rahmat dan ampunan ini, ujar Nasrul Abit.(rel)

Jakarta,Lintas Media News.
Sesuai kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar agar secepatnya menuntaskan persoalan dana hibah rajawali untuk membantu masyarakat miskin melanjutkan pendidikannya. Hari ini baru kita menindaklanjuti surat yang telah dikirim Kementeri Dalam Negeri (kemendagri) yang dalam waktu dekat ini akan dapat jawaban.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Drs. Alwis via telpon seluler disela-sela kesibukan berbuka bersama di kantor penghubung Sumbar Jakarta, Senin malam (13/5/2019)

Dihadiri Bidang Penggaran (Banggar) DPRD  Sumbar  Muhammad Nurnas, Afrizal dan Indra Dt. Rajo Lelo serta dari OPD Sumbar Asisten Pemerintahan, Devi Kurnia SH. MM, Bakeuda, Zainuddin dan Kabiro Pembangunan dan Rantau,  Luhur Budianda beserta seluruh Jajaran Badan Penghubung Sumbar, di Jakarta

Lebih lanjut Alwis spontan menyampaikan " manjapuik nan ta tingga,  bakumpua jo kawan-kawan lamo". Dahulunya pemprov Sumbar dalam pengelolaan 50 Miliar dana hibah rajawali telah membuat perda mendirikan yayasan pendidikan Minangkabau,  namun tidak kunjung terealisasi karena tidak mendapat izin dari Kementrian Hukum dan HAM.

Hingga perda yayasan pendidikan Sumatera Barat tersebut dicabut, namun dalam salah satu klosul dalam perda pencairan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu itu dilakukan dengan aturan pergub saja dan itu ikut tercabut juga.

Karena itu kita menulis surat kepada kemendagri mempertanyakan hal itu. Karena dalam pembahasan dan pendapat yang berkembang pencairan dana bantuan pendidikan cukup dengan pergub saja, namun kita belum dapat jawabnya, ujar Alwis.

Alwis juga menyampaikan dana hibah rajawali yang bernilai 50 miliar, saat ini telah menjadi 65 miliar lebih. Dan kedepannya penyelenggaraan bantuan dana pendidikan ini akan dikelola oleh dinas pendidikan provinisi Sumatera Barat.

Harapan banyak aspirasi masyarakat melalui DPRD Sumbar berharap dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan yang kongkrit soal pengelolaan dana hibah rajawali untuk bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Barat.

Mudah-mudahan harapan itu terjawab, walaupun kita masih menunggu hasil jawaban kemendagri berjanji dalam waktu dekat ini akan keluar, terangnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Masjid merupakan sarana ibadah bagi umat Islam,  dan tentunya juga menjadi wadah bagi pendidikan karakter generasi milenial Sumatera Barat (orang minang) sejak dahulunya. Dari catatan sejarah tokoh-tokoh nasional yang berasal dari minangkabau karakternya lebih menonjol karena "pendidikan surau" masjid/mushalla saat ini.

Hal demikian diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengapresiasi, ketika melihat positif sejumlah program kegiatan yang diterapkan pengurus Masjid Nurul Islam , Ulakkarang Selatan Kota Padang, Minggu (12/5/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit menjelaskan, pengurus masjid meluncurkan program beasiswa bagi anak anak TPA yang berprestasi. Program ini, dinilai sangat positif dan perlu dicontoh dan diterapkan di mesjid yang ada di Sumbar. Selain bernilai ibadah, memotivasi anak anak untuk lebih rajin dan giat mengaji dan beribadah ke Mesjid.

Menurut Nasrul Abit program tersebut dapat mencegah  generasi milenial dari perbuatan penyalahgunaan narkoba maupun perilaku maksiat sex menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Generasi milenial Sumbar mesti pandai dan disibuk dengan didikan mengaji, mempelajari Al Qur'an sebagai sumber dasar ilmu pengetahuan dan melahirkan generasi milenial yang berakhlak mulia.

"Kalau generasi milenial Sumatera Barat kita sudah sibuk dengan kegiatan positif di masjid, tentunya tidak akan ada di lagi perbuatan maksiat dan hal hal yang negatif. Karena ajaran agama telah menuntunnya untuk menjadi umat yang sholeh", sebut Nasrul Abit dalam acara safari ramadhan.

Wagub juga menjelaskan, tantangan Sumbar saat ini persoalan narkoba dan LGBT. Jika tidak diantisipasi sejak dini, akan berdampak buruk, korban akan bertambah dan pada akhirnya generasi milenial Sumbar akan lemah, mudah terpengaruh informasi globalisasi saat ini.

Nasrul abit mendorong pengurus masjid untuk bekerja maksimal untuk suksesnya program yang dikelola tersebut. Kepada orang tua diharapkan berperan aktif selalu memperhatikan anak-anak mereka dengan baik di rumah masing-masing.

Sementara itu, Ketua Mesjid Nurul Islam, Zulkifli mengatakan, selain program beasiswa, pengurus mesjid juga meluncurkan program pemberian beras bagi warga yang ada disekitar mesjid.

"Program ini kota luncurkan untuk memotivasi anak anak rajin mengaji dan beribadah. Bagi warga penerima beras juga diharapkan datang ke mesjid untuk beribadah," kata Zulkifli.

Ketua masjid mengatakan, beasiswa yang diberikan kepada murid TPA adalah yang hafal satu juz dengan ketentuan datang sholat berjamaah ke mesjid setiap waktu sholat.

"Beasiswa yang diberikan sebesar Rp500 yang hafal per dus," katanya.

Ketua masjid Nurul Islam itu juga menekankan, beasiswa diberikan dengan asumsi Rp50 ribu per bulan dengan syarat harus sholat ke mesjid setiap lima waktu.

Sementara program pemberian beras kepada fakir miskin diberikan setiap bulan sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga. Program ini diluncurkan sebagai motivasi agar mereka rajin datang ke mesjid untuk melaksanakan ibadah.

Zulkifli menambahkan, program itu akan diterapkan setelah lebaran. Sebelum program diluncurkan, pengurus Mesjid sudah terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat.(rel)

Padang,Lintas Media.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta. Pemerintah provinsi (Pemprov) segera menyelesaikan draft peraturan gubernur (Pergub) terkait Bantuan Keungan Khusus (BKK) kabupaten/kota tahun 2019 .

Permintaan itu disampaikan Arkadius pada wartawan kemaren di DPRD Sumbar,mengingat pada tahun 2018 lalu ada beberapa program kegiatan belum terbayarkan akibat belum adanya landasan hukum untuk merealisasikan pos anggaran tersebut.

 " Salah satu yang disoroti DPRD adalah, sejumlah program kegiatan tahun 2018 yang masih terbengkalai dan belum dibayarkan , apakah dimasukan ke dalam APBD 2019 atau konsep lainnya. Pemrov mesti berjelas-jelas akan hal ini,” ujar Arkadiustu.

Arkadius mengatakan,ada kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2018  yang belum terbayarkan. Pada hal mekanisme pengerjaan tersebut tidak semesti dibayarkan pada tahun berikutnya (2019).

BKK sendiri, lanjut Arkadius, memiliki fungsi strategis dalam tatanan pembangunan daerah. Jika tidak ada BKK maka pembangunan daerah tidak akan merata, BKK kabupaten/kota tahun 2018 masih mengendap pada kas daerah dan belum disetorkan hingga sekarang menjadi silpa provinsi.

Untuk merelisasikan dana tersebut, menurut Arkadius,  butuh regulasi yang jelas agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

“ Untuk tahun 2019 sejumlah program yang akan dilaksankan melalui BKK telah dimasukan dalam APBD, namun karena regulasi belum jelas. Realisasi tidak bisa dilaksanakan,” katanya.

Dia menambahkan, kunci terealisasinya BKK berada pada Pergub, meski 2019 merupakan tahun politik dewan tidak pernah berpikir memanfaat dana tersebut untuk kepentingan sosialisasi dalam meraup suara, jika dana tersebut tidak direalisasikan atas usulan dewan namun tidak terlaksana, maka akan berdampak buruk terhadap elektabilitas dewan.

 "Kita berharap, dengan adanya BKK masyarakat dapat merasakan dampak positif terhadap kucuran dana tersebut, seperti jalan yang bagus, hingga untuk urusan lainya,” harap Arkadius.(Sri)

Padang Panjang,Lintas Media Pertama kali melihat suasana yang cukup harmonis di Padang Panjang pada saat buka bersama di Rumah Dinas Walikota,  sesuatu harapan pembangunan yang memajukan masa depan kota serambi mekah ini. Tentunya kemajuan yang diidamkan itu mesti didukung bersama-sama seluruh komponen berbagai elemen masyarakat dan warga kota.

Hal ini diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis sebagai ketua Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Masjid Nurul Hidayah Silaing Bawah Padangpanjang Barat Kota Padang Panjang,  Sabtu (10/5/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut,  Wakil Walikota Drs. Asrul,  Asisten Pemerintah Devi Kurnia,SH.MM, Sekdako Padangpanjang, Kadis Arsip dan Perpustakaan Wadarusmen,  SE. MM, Kadis Perindag Asben Hendry, SE, MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang diwakli Sekretaris Drs. Armeyn, Kabiro Pemerintahan Drs.Iqbal Prayana, MSi, Kabiro Organisasi Irwan, S.Sos. MM. 

Lebih lanjut Sekdaprov Drs. Alwis menyatakan,  pasangan kepemimpinan Walikota Fadly Amran dan Wawako Asrul dapat berjalan secara harmonis, jangan ada riak yang mengeruhkan suasana. Kasihan masyarakat sudah lama menunggu kebaikan pembangunan yang dapat memajukan Padang Panjang dalam lima tahun ke depan.

Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat Padang Panjang dalam acara berbuka bersama tadi mengisyaratkan ada kekuatan dukungan moral untuk mewujudkan pembangunan Kota Padang Panjang. Suasana rumah dinas dan masyarakat cukup baik dan harmonis. Mudah-mudahan ini akan mampu membangkitkan kemajuan di Kota Padang Panjang lebih baik dimasa datang, ujarnya penuh harap.

Sekdaprov Alwis juga menyampaikan, Padang panjang menurut cerita para senior-senior pemerintahan bicara soal selera makanan,  Kota Padang Panjang amat terkenal dengan lezat dan nikmatnya sambal ikan pangek sasau. Namun tadi kami cari-cari tidak kelihatan dalam hidangan berbuka.

Ikan pangek sasau tentunya perlu kita lestarikan sebagai khas daerah selain sebagai kebanggaan citra rasa juga akan mampu mendorong wisata kuliner yang hebat di daerah kota hujan yang sejuk ini.

Selain itu Kota Padang Panjang sebagai kota literasi, yang telah ikut meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Padang Panjang tentunya juga mampu menjadi daerah wisata literasi di Sumatera Barat, ajak Alwis.

Sambutan Wakil Walikota Drs. Asrul, atas nama pemko Padang Pajang terima kasih atas kunjungan tim safari ramadan dengan dua tim. Tentunya kunjungan Tim Ramadhan provinsi menjadi semangat kami dalam memajukan pembangunan daerah ini kedepannya.

" Setiap bulan puasa maupun tim ramadhan provinsi,  dan pemko Padang Panjang juga melakukan tim safari ramadhan Padang Panjang di 9 masjid yang ada di Kota ini. Tim safari ramadhan tentu juga dengan kegiatan silaturrahmi dan ingin mendapat masukan dan aspirasi masyarakat", katanya

Asrul juga menegaskan,  untuk kebaikan percepatan pembangunan Padang Panjang 5 (lima) Tahun kedepan.

"Saat ini telah tersusun visi dan misi dalam memajukan pembangunan Padang Panjang yang terbuka. Butuh dukung dan semangat bersama warga kota majukan pembangunan daerah.Jangan biarkan sama kami jalan sendiri, tanpa semangat kebersamaan pelaksanaan percepatan pembangunan sulit akan terwujudnya", tegas Asrul.

Dalam kesempatan tersebut tim safari ramadhan provinsi menyerahkan bantu pembangunan masjid Nurul Hidayat sebesar Rp 20 juta, kepada pengurus masjid yang disaksikan Wawako Padang Panjang, Plt Sekda, serta angota Tim Safari Ramadhan.(rel)

Padang,Lintas Media.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sangat menyayangkan, banyaknya dana yang tidak terpakai pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerjanya. Dana tersebut mengendap begitu saja sementara OPD lain membutuhkan anggaran untuk program kegiatan.

 Banyaknya dana yang tidak terpakai tersebut terungkap pada hearing Komisi V dengan mitra kerjanya kemaren di ruangan khusus II DPRD Sumbar yang dipimpin langsung Ketua Komisi V Hidayat

"Melihat kondisi itu, tentunya kami sangat menyayangkan. Ada ratusan miliar dana tidak terpakai yang mestinya bisa dialokasikan untuk kegiatan lain," ujar Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hidayat, kepada wartawan usai rapat kerja.

 Banyaknya dana yang tidak terpakai tersebut menurut Hidayat terbesar di Dinas Pendidikan, sebesar Rp285,1 miliar diantaranya belanja tidak langsung sekitar Rp124,5 miliar untuk gaji dan tunjangan pegawai yang tidak bisa direalisasikan.

"Heran saya,mengapa alokasi dana gaji dan tunjangan untuk pegawai bisa berlebih?sementara guru honor menjerit karena kecilnya honor yang mereka terima. Demikian juga dengan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) juga berlebih. Penggunaan dana itu bisa digunakan, salah satunya untuk pembayaran tenaga guru non PNS", kata Hidayat dengan nada kecewa.

Anggaran tidak terealisasi juga terjadi di Biro Bina Mental. Angkanya juga pada kisaran miliaran rupiah. Persoalan utamanya menurut Hidayat, prinsip efisiensi dalam penyusunan anggaran tidak maksimal. Kemudian, juga berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

Selaku Ketua Komisi V Hidayat berharap kepada setiap OPD, untuk dapat menyusun rencana kegiatan dan anggaran dengan lebih seksama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Jika tidak mungkin dilaksanakan, sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam program kegiatan sehingga anggarannya bisa dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah lainnya.

Rapat Komisi V dengan mitra kerja digelar dalam rangka pendalaman terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. LPJP APBD tersebut akan ditetapkan sebagai payung hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang akan ditetapkan setelah selesai pembahasan antara DPRD dengan pemerintah daerah.Jelas Hidayat.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar masih mempertimbangkan kenaikan status sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Afrizal menyampaikan, saat ini ada 10 OPD yang minta naik status. Namun, jika dituruti, dewan khawatir terjadinya pembengkakan anggaran yang diprediksi sekitar Rp40 miliar pertahunnya.

“Kita masih mempertimbangkan, apakah ini tidak membuat anggaran bengkak. Atau dengan status lama, tapi tetap bisa meningkatkan kinerja,” ujar Afrizal kemaren saat hearing dengan sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja komisi I.

Usulan kenaikan status ini muncul seiring dibahasnya rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

Ada 10 OPD yang akan berubah status seiring diajukan Ranperda ini.  Untuk OPD yang menjadi B ke A ada delapan, dari C ke A satu, dan A ke B satu OPD.
Kenaikan status sembilan OPD menjadi tipe A diperkirakan akan menambah sumber daya manusia (SDM) yang diiringi dengan alokasi anggaran sekitar Rp 40 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya tunjangan beberapa pejabat eselon yang menempati OPD yang naik ke tipe A.Jelas Afrizal.

Jika OPD tipe B, maka jumlah eselon yang ada di dinas itu adalah, satu orang eselon I, tiga orang eselon II, dan 6 eselon III. Kalau tipe A maka akan menjadi satu orang eselon I, empat orang eselon II, dan 12 orang eselon III.
”Tentunya tunjangan jabatan akan bertambah. Jumlahnya memang belum kita hitung, namun akan menelan biaya yang cukup besar dalam APBD kita. Makanya kita masih mempertimbangkan hal ini,” kata Aftizal.

Disampaikannya, dinas yang diusulkan naik tipe dari B ke A diantaranya adalah Dinas Pangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, Dinas Kominfo, Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan. Lalu yang dari tipe C ke A adalah Badan Litbag sedangkan Dinas Diskucapil turun dari A ke B.

Dalam rapat pembahasan tersebut,menurut Afrizal, alasan Pemprov Sumbar melalui Asisten dan Biro Pemerintahan, kenaikan tipe ini karena skor beban kerja di OPD tersebut tinggi. Sehingga diperlukan untuk kenaikan tipe.

Sebelumnya, Ketua Tim Pembahas Ranperda tersebut Sukryadi Syukur mengatakan. Dalam pengajuan Ranperda ini ada satu dinas yang mengajukan untuk dapat dipisahkan menjadi  dua.
OPD tersebut adalah, adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi dua dinas, yakni Dinas Pertanian, Tanaman Pangan  Hortikultura dan Dinas Perkebunan tidak disetujui Kemendagri.“ Dalam muatan Ranperda yang tengah kita bahas ini, Pemprov merekomendasikan dua OPD ini akan dipisah, namun Kemendagri tidak menyetujui,” katanya.

Ranperda ini diusulkan Pemprov Sumbar. Konsultasi awal sudah dilakukan antara DPRD dan Pemprov. Bahkan sudah dikirimkan surat ke Kemendagri terkait usulan perubahan dan kenaikan tipe sejumlah OPD di Pemprov Sumbar. Surat balasan Kemendagri itu sudah diterima tim pansus.
”Dari sana kita mengetahui pemisahan atau penambahan dinas di Pemprov Sumbar tak disetujui Kemendagri. Dalam surat itu dinyatakan dengan tegas tak disetujui,” kata Syukriyadi. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Tekan harga bawang putih yang semakin melonjak di pasaran,Pemprov Sumbar melalui  Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag) memasok sebanyak 46 ton bawang putih di Sumatera Barat. Dengan menurunkan 30 ton bawang putih di Kota Padang, sisanya 16 ton akan diturunkan di Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno langsung turun mengawal operasi pasar dengan di dampingi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri, SE, MM, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan para kepala instansi terkait serta sejumlah pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Dengan adanya pasokan 46 ton bawang putih ke Sumbar, semoga harga bawang putih dapat kembali normal, setidaknya pada akhir Mei, karena pada saat ini harga bawang merah masih pada kisaran Rp 35 - 40 ribu per kilogram," kata gubernur saat melakukan operasi pasar, Jumat (10/5/2019).

Namun, kenaikan ini cukup tinggi dialami bawang putih, menurut Pantauan di lapangan, harga bawang putih jenis kating beberapa hari ini sebesar Rp 57 ribu per kilogram.

"Kebanyakan masyarakat Sumbar mengunakan bawang putih jenis kating sebagai bumbu masakan, jenis ini didatangkan dari negara Cina, untuk menjaga agar harga tidak menjadi liar terkendali, Pemda Sumbar bersama Bulog   menggelar operasi pasar. bekerjasama dengan Disperindag Sumbar," ujar gubernur Irwan Prayitno.

Selanjutnya dengan adanya pasokan 46 ton bawang putih ini, konsumen bisa belanja paling tinggi hanya Rp 30 ribu saja. Karena pihak Pemprov akan melepaskan bawang putih ini kepada pihak agen seharga Rp 25.700 per kilogram.

Gubernur meminta kepada para agen agar tidak menjual ke pedagang kecil dengan harga melebihi yang ditetapkan pemerintah. Agar tidak terjadi inflasi bawang putih, agar semua pihak dapat bersama-sama berkontribusi menekan harga bawang putih.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan pemerintah saat ini telah mengimpor 115 ton bawang putih ke Indonesia dari Cina. Semua bawang putih ini kata Agung akan disebarkan di seluruh provinsi di Indonesia yang membutuhkan pasokan bawang putih untuk menekan harga.

"Masyarakat atau pedagang langsung bisa membeli bawang putih seharga Rp 500.000 per karung melalui agen, kalau habis bisa juga pesan melalui Disperindag," ungkapnya.

Menurut Agung Hendriadi, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan stok bawang putih. Karena suplai bawang putih ke Sumbar bisa langsung order ke pusat, ada 50.000 ton telah masuk Indonesia. Dalam waktu dekat, akan kembali masuk lebih dari 50.000 ton.(b)

Sijunjung,Lintas Media News.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat  Alwis, mengajak semua pihak membangun kembali tali silaturahmi pasca Pemilu serentak 17 April 2019 lalu.

" Alhamdulillah, Pemilu serentak di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Sijunjung berlangsung aman dan lancar.Mari kita bangun kembali tali silaturahmi, jika sempat rengang karena perbedaan pendapat dan pilihan," kata Alwis dihadapan jamaah tarwih Masjid Al Ikhlas Simancung Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, Kamis malam (9/5).

Alwis yang didampingi beberapa kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatakan. Kondisi kondusif itu tentu tidak lepas dari kerja sama semua elemen masyarakat.

Karena itu, orang nomor satu di jajaran korp pegawai negeri sipil Provinsi Sumatera Barat itu, mengucapkan terima kasih semua pihak sehingga pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung aman dan lancar.

Sebelumnya, Sekdakab Sijunjung, Zefnihan melaporkan, situasi keamanan di Kabupaten Sijunjung pasca Pemilu serentak berlangsung kondusif.

Selain melaporkan situasi keamanan pasca Pemilu, Sekdakab Zefnihan juga menyebutkan program prioritas pembangunan di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih, yakni pengembangan Migas dan Geopark Ranah Minang Silokek.

"  Kami mohon dukungan dan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan dua program tersebut, " ucap Zefnihan yang didampingi, Asisten I Setdakab, Yenuarita, Kadis Dagperinkop dan UKM, Yulizar, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Darlias, Kabag Administrasi Pemerintahan, Aprizal dan Kabag Organisasi Wandri Fahrizal

Dalam safari Ramadhan itu, Sekdaprov Alwis menyerahkan bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp 20 juta untuk pembangunan Masjid Al Ikhlas.Bantuan tersebut diterima pengurus Masjid Al Ikhlas, H.Jamalus.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Asosiasi Eksportir Dan Produsen Handicraft (ASEPHI) sebagai sebuah asosiasi mandiri secara aktif dan konsisten membangun organisasi secara swadaya dengan kegiatan yang berjalan secara kontinyu yang telah mampu memperkenalkan Industri kerajinan ke pasar Internasional.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc pada acara pelantikan Badan Pengurus Daerah Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (BPD ASEPHI) Sumatera Barat, masa bakti 2019-2024, yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/5/2019).

Dalam pelantikan BPD ASEPHI Sumbar periode 2019 - 2024 resmi melantik Ketua BPD ASEPHI Sumatera Barat Hj. Nevi Zuairina, Wakil Ketua I Bidang Organisasi SDM dan Perdagangan Mahzar Chan, SH, MH, Wakil Ketua II Bidang Produksi dan Infokom Hj. Henny Adli, Wakil Ketua III Bidang Hubungan dan Antar Lembaga Ir. Nasrizal,  Sekretaris Ridonald, SE, M.Si, Wakil Sekretaris Nurna Eva Karmila, B.Sc serta Bendahara Sufnarita.

Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Umum BPP ASEPHI Thamrin Bustami, Sekretaris Jenderal Baby Jurmawati Djuri, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga sebagai Penasehat BPD ASEPHI Sumbar dan Kepala Dinas Perindag Sumbar Asben, yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/5/2019).

Dalam sambutan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan, bahwa hadirnya ASEPHI tentu lebih mengairahkan dan mengiatkan supaya produsen-produsen dan pelaku UMKM dibidang Handicraft untuk lebih berperan dengan memperkuat daya saing di dunia produk kreatif.

"ASEPHI harus bisa menyikapi pertumbuhan bisnis kerajinan tangan dan produk kreatif di Sumbar, sehingga kerajinan tangan kita dapat membawa angin segar dalam membangkitkan industri kreatif sebagai salah satu penopang pemasukan devisa negara," kata Gubernur.

Pengembangan Industri  kerajinan sebagai salah satu Subsektor dalam Ekonomi Kreatif adalah penting, karena
ekonomi Sumbar banyak usaha mikronya yaitu sebanyak 84 persen dan usaha kecil 14 persen, untuk usaha menengahnya sebesar 0,8 persen, sementara untuk usaha besar di Sumbar tidak ada.

"Itu sebabnya pelaku Industri Kreatif ini masih menghadapi persoalan, terutama masalah permodalan, nilai tambah dan cara pemasaran, persoalan ini selalu kita hadapi dalam memasarkan produknya," tutur Irwan Prayitno.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung dan mengapresiasi hadirnya ASEPHI yang berperan sebagai wadah bagi Produsen dan Eksportir Handicraft Indonesia atau yang dikenal Asosiasi Eksportir Dan Produsen Handicraft Indonesia.

Sementara itu Ketua BPD ASEPHI Sumbar masa bakti 2019 - 2024 Nevi Zuairina mengatakan, pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik dalam Ekonomi Kreatif dapat menggerakan sektor-sektor lainnya yang berkaitan.

Proses Kreatif tidak hanya mencakup kualitas suatu barang, tetapi juga harus fokus pada “Kreativitas” dalam satu usaha berkelanjutan, karena sektor Industri Kreatif merupakan Kerajinan (craft), Fesyen (fashion) dan Kuliner.

“Kita di Sumatera Barat sangat banyak UMKM yang bergerak pada bidang kerajinan, diantaranya bordir, tenun dan songket. Ini merupakan kreativitas dari tangan, maka perlu dilakukan pembenahan dari segi kualitas dan pengemasan produk,” ujarnya

"Untuk itu perlu pelatihan kreativitas untuk memberikan ide-ide dan inovasi dalam membantu perajin di Sumatera Barat," ungkapnya.

Nevi berharap mendukungan ASEPHI dapat menjadi wahana bersama para pe­laku industri kerajinan di Sumbar pada, untuk memajukan industri ke­ra­jinan dengan dukungan untuk mengembangkan usahanya, baik dari pemerintah dan stakeholder lainnya.

Dalam kesempatan itu Thamrin Bustami mengucapkan selamat atas di­lan­tik­nya pengurus BPD ASEPHI Sumbar Periode 2019-2024. Diharapkan, para pengurus dapat lebih intensif men­jalin komunikasi dengan BPP ASEPHI, sehingga setiap masalah yang ada, dapat segera diatasi.

Ketua Umum ASEPHI Pusat, Thamrin Bustami, mengungkapkan, Sumatera Barat memiliki potensi kerajinan tangan yang telah dikenal sejak dulu. Kualitasnya tidak kalah dengan daerah lainnya. Untuk itu, perlu pengembangan usaha tersebut, agar produk yang dihasilkan layak ekspor.

Thamrin Bustami dalam sam­­butan mengajak seluruh pe­ngu­rus dan anggota BPD ASEPHI Sumbar untuk bekerja sama menjalankan roda or­ganisasi, sekaligus memajukan organisasi.(b)

Padang,Lintas Media News.
Pemilihan Umum Serentak 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden  telah usai, diharapkan momentu ramadhan ini masyarakat kembali bangun silaturrahmi, walau beda pilihan kita tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada mengikuti sholat tarwih ramadhan di Masjid Nurul Hasanah Mega Permai Lubuk Buaya Padang,  Senin malam (6/5/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan,  perbedaan pemilu jangan berdampak perpecahan terhadap persatuan bangsa. Rakyat mesti mampu bersatu kembali membangun harmonisasi kembali.

Di dalam penyelenggaraan bulan ramadhan, bulan penuh berkah dan ampunan, saling memaafkan dan membangun hubungan harmonis dengam siapa saja merupakan sarana perjalanan ibadah agar mendapat pahala dari Allah SWT serta menjadi orang-oramg bertaqwa. 

Wagub Sumbar itu juga menyampaikan,  soal melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi,  negeri ataupun swasta mesti memiliki agretasi A dan B . 
Anak-anak janga sampai asal sekolah saja,  lihat dan pelajari juga status perguruan tinggi yang kita ingin masuki, karena agretasi perguruan tinggu c tidak masuk  dalam penerimaan pekerjaan negeri.

" Kan nasihan anak-anak kita lulus dengan terbaik namun karena perguruan tingginya beragretasi C, dia tidak biasa lulus,  ingat Nasrul Abit.

Wagub juga mengingatkan para generasi muda,  kaum milenial agar menjaga diri sebaik mungkin agar tidak terjebak dalam nakorba dan LGBI.

" Para ananda yang sedang sekolah dah kuliah agar menjauhkan diri dari bahaya laten narkoba dan prilaku sex menyimpang LGBT yang nantinya hanya akan merusak kehidupan ananda di masa datang", seru Nasrul Abit.

Wagub juga menegaskan jumlah penguna obat terlarang nakorba di Sumatera Barat terus bertambah banyak dan dikawatirkan daerah ini akan memberikan dampak pemimpin massa datang. 

" Penyalahgunaan Narkoba dan penyimpangan sex LGBT merupakan prilaku yang merusak dan menyesatkan dalam kehidupan manusia. Perbuatan-perbuatan merusak ini dalam kurun waktunya akan diturunkan azab dan bencana. Oleh karena itu diajak para ulama,  ninik mamak, bundo kanduang dan komponen pemuda untuk bersama-sama memberantas narkoba dan LGBT  untuk kebaikan dimasa datang", himbaunya.(rel)

Padang,Lintas Media News. Memasuki awal Bulan Ramadhan 1440 H yang jatuh pada hari Senin 6 Mei 2019 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Apel Gabungan bagi PNS di lapangan Kantor Gubernur.

Pada Apel Gabungan tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bertindak selaku pembina apel yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, Sekda Provinsi Alwis, Pejabat Eselon II dan beserta staf di jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar.

Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H kepada PNS yang hadir, serta mengajak untuk memakmurkan Masjid,  berlaku baik dan selalu menjaga ketenteraman dalam menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan ini.

“Ramadhan adalah bulan penuh rahmat, bulan pengampunan. Perbanyaklah beramal sholeh. Berinfaq, berzakat, tadarus, perbanyak amalan sholat sunnah, membaca Al Quran, beri’tiqaf, tahajjud dan amalan lainnya. Namun sebelum itu, mari kita saling bermaafan agar tak ada ganjalan dalam menjalankan ibadah puasa” ajak Irwan Prayitno.

Menurut Gubernur, sesuai kebijakan pemerintah, jam kerja selama bulan Ramadhan masuk jam 08.00 pulang jam 15.00 dari Senin sampai Kamis dan pada Jumat pulangnya jam 15.30, dan diharapkan jangan ada pekerjaan yang terbengkalai dengan alasan puasa.

Pengurangan jam kerja merupakan bentuk toleransi agar PNS bisa pulang lebih awal dan bisa berbuka bersama keluarga, bukan berarti menjadi alasan untuk bisa bermalas-malasan, mengurangi pelayanan masyarakat.

"Meski puasa, kita harus tetap produktif, disiplin dan bersemangat, jadikan pekerjaan dalam bulan Ramadhan sebagai ladang ibadah, jangan puasa menjadi alasan membuat semangat kerja kita menjadi menurun," ujar Irwan Prayitno.

Lanjut Gubernur menyampaikan, bahwa dalam berpuasa yang paling utama adalah beri'tikaf dengan sempurna, 10 hari diakhir Ramadhan, namun apabila ada PNS ingin melakukan I'tikaf diperbolehkan asalkan pelayanan kantor tidak terganggu.

"Silahkan bagi PNS melaksanakan i'tikaf, asalkan tugas dan kewajibannya dari kantor tidak terganggu, tentu tidak ada keharusan untuk bolos atau mangkir dari kerja," kata gubernur.

Irwan Prayitno berpesan agar setiap PNS  sama-sama menjaga ukhuwah islamiah, kemudian manfaatkan waktu dibulan Ramadhan ini untuk perbanyak melakukan ibadah untuk mencapai taqwa.

Jangan jadikan alasan berpuasa menjadi lemas dan letih, sehingga tidak masuk kantor.

Diakhir sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengucapkan "Marhaban Ya Ramadhan 1440 H" perbanyak ibadah, perkuat iman di bulan Ramadhan untuk menjadi orang-orang yang bertaqwa.

Usai pelaksanaan apel bersama dilanjutkan dengan bersalam-salaman untuk bermaaf-maafan memasuki bulan suci ramadhan yang di awali Dinas Satpol PP dan Damkar dan dilanjutkan oleh SKPD lainnya.(b)