50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA asahan Bali Balikpapan bandarlampung banjir Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI dprd DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang karate Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur langsa lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan lpm Al itqan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang makasar Malalak mandailing natal Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar polres Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang pulau mainan Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang tanjung balai Tebingtinggi TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

Suara Anak Harus Diwujudkan dalam Kebijakan Pemulihan Pascabencana Disampaikan Oleh Hendra Aswara Dalam Rapat Bintek Kemen P3A

Padang Pariaman, Lintas Media News, com. — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Suara serta rekomendasi anak harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemulihan, sehingga kebutuhan anak benar-benar terakomodasi.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, saat membuka kegiatan Diseminasi Hasil Konsultasi dan Rekomendasi Anak serta Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah dalam Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera Barat, Pada Kamis di Aula Bapelittbangda (19/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman ini merupakan kolaborasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), khususnya Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, DP3AKB Provinsi Sumatera Barat, serta Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan hasil konsultasi anak sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif dan kebutuhan anak ke dalam program pemulihan pascabencana.



Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada tahun 2025 tidak hanya berdampak terhadap kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kehidupan anak-anak, mulai dari terganggunya pendidikan, hilangnya ruang bermain, hingga munculnya rasa cemas dan ketidakamanan.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Kita juga harus membangun kembali kehidupan sosial masyarakat serta memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi dalam setiap tahapan pemulihan,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin anak-anak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, terlindungi, serta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Ia menekankan bahwa anak bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan bagian penting yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak Pasal 12, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak.

“Anak-anak di Huntara Talao Mundam dan Asam Pulau merupakan pihak yang paling merasakan langsung dampak bencana. Mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan. Karena itu, kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Suara dan rekomendasi anak tidak boleh berhenti sebagai laporan kegiatan, tetapi harus menjadi masukan nyata dalam penyusunan Rencana Aksi PRRP,” ujarnya.


Lebih lanjut, Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menindaklanjuti rekomendasi anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Forum Anak juga harus dilibatkan secara bermakna mulai dari proses asesmen, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan pemulihan di hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) memperhatikan kebutuhan spesifik anak, seperti keberlanjutan pendidikan, pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan dari kekerasan, pemenuhan identitas hukum berupa akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), serta penyediaan ruang bermain yang aman.

Secara khusus, Sekda juga meminta Bappeda Kabupaten Padang Pariaman mengawal seluruh komitmen dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut agar terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Kita ingin apa yang disampaikan dan disepakati hari ini benar-benar memiliki tindak lanjut. Jangan sampai hanya menjadi catatan dalam forum, tetapi harus diwujudkan dalam program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Kepada anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak, Sekda berpesan agar tidak ragu menyampaikan aspirasi dan terus berperan sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak, baik di lingkungan huntara maupun nagari.



Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat, dan Forum Anak dalam mewujudkan pemulihan pascabencana yang inklusif dan berperspektif anak.

Dengan demikian, pelaksanaan PRRP Sumatera Barat tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga memastikan anak-anak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, nyaman, memperoleh hak-haknya, dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas demi terwujudnya Padang Pariaman Maju dan Sejahtera. (rls/ len)

Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.