50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA asahan Bali Balikpapan banjir Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang karate Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur langsa lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan lpm Al itqan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak mandailing natal Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar polres Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang tanjung balai TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

Pasar Raya Padang Ricuh, Ketua Komisi II DPRD Desak Pemko Evaluasi Penertiban dan Buka Dialog Pedagang

PADANG,Lintas Media News
Penertiban Pasar Raya Padang kembali menjadi sorotan setelah kericuhan terjadi di lapangan. Upaya menciptakan pasar yang tertib dan nyaman dinilai penting, tetapi pelaksanaannya harus mengedepankan pendekatan humanis agar tidak memicu konflik antara petugas dan pedagang.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya ketika dikonfirmasi awak media, Kamis, 22 Oktober 2026, menegaskan, penataan Pasar Raya tidak boleh hanya berorientasi pada ketertiban fisik. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi pedagang yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas jual beli di pasar tersebut.

Menurutnya, penertiban memang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih teratur. Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan situasi di lapangan serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.

"Kericuhan yang terjadi menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Persoalan yang memicu ketegangan perlu ditelusuri agar pelaksanaan penertiban berikutnya tidak kembali menimbulkan gesekan antara aparat dan pedagang," pungkasnya. 

Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak berhenti pada pelaksanaan penertiban semata. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan penataan pasar disertai penjelasan yang jelas, mekanisme yang terukur, serta komunikasi yang baik dengan pihak terdampak.

"Dialog dengan pedagang menjadi salah satu kunci penyelesaian persoalan. Dengan membuka ruang komunikasi, pemerintah dapat mendengar langsung keluhan, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi pedagang sekaligus menjelaskan tujuan serta aturan penataan yang harus dipatuhi bersama," ujarnya. 

Di sisi lain, katanya lagi, para pedagang juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai ketentuan berjualan dan penataan lokasi usaha. Kepastian aturan diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman serta mencegah munculnya konflik ketika kebijakan penertiban diterapkan di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang itu menekankan bahwa penataan Pasar Raya harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pasar yang tertib dan nyaman perlu diwujudkan tanpa mengabaikan mata pencaharian pedagang yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi setempat.

"Penyelesaian persoalan ini membutuhkan langkah bijak, evaluasi yang terbuka, dan komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dengan pedagang. Penataan Pasar Raya Padang diharapkan tidak sekadar menghadirkan ketertiban, tetapi juga menciptakan suasana pasar yang aman, nyaman, dan mendukung keberlangsungan usaha masyarakat," cakapnya. (*)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.