LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar sosialisasi mitigasi risiko dan pencegahan korupsi untuk memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (13/10/2026).
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Dalam arahan di hadapan para pejabat eselon II dan III itu ia menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait hibah, bantuan sosial (bansos), dan pengadaan barang dan jasa, baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD.
“Saya mengingatkan seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan, baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD, harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, terutama terkait hibah, bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa,” tegas Annisa.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh pejabat harus menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan, mengingat tata kelola pemerintahan daerah terus dipantau dan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya tidak pernah meminta materi atau imbalan apa pun kepada ASN sebagai balas jasa atas penunjukan jabatan. Karena itu, jangan ada praktik seperti itu di lingkungan pemerintahan kita. Jalankan amanah dengan baik, jaga integritas, dan ingat bahwa tata kelola pemerintahan kita terus dipantau dan diawasi oleh KPK,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi bersama KPK yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Annisa bersama jajaran pemerintah daerah se-Sumatera Barat menandatangani kesepakatan bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Medison, S.Sos., M.Si., dalam paparannya menyoroti titik rawan pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait hibah dan pengadaan barang dan jasa, serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2026.
“Kita perlu memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Hibah harus tepat sasaran dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas, sementara pengadaan barang dan jasa harus mengedepankan kewajaran harga, transparansi, serta objektivitas,” ujar Medison.
Dalam pengelolaan hibah dan bansos, perangkat daerah diminta memastikan kelengkapan proposal, kejelasan identitas penerima, ketepatan sasaran, serta kesesuaian pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan. Reviu juga perlu dilakukan terhadap belanja yang bersumber dari usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, hibah, bansos, dan bantuan keuangan sebelum pencairan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengawasan diarahkan pada kewajaran harga, kesesuaian metode pengadaan, potensi pemecahan paket, pola transaksi tidak wajar, serta objektivitas pemilihan penyedia.
Paparan Sekda juga membahas capaian MCSP 2026 yang mencakup tujuh area penilaian, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penerimaan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Melalui kegiatan ini, Pemkab Dharmasraya mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat pengawasan internal, memastikan kelengkapan data dan dokumen, serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan secara konsisten guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(el)