Padang, Lintasmedia News– Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang tidak sekadar menjalankan kebijakan keuangan syariah karena instruksi, tetapi memahami nilai dan tujuan yang mendasarinya.
Pesan itu disampaikan Maigus saat menghadiri kegiatan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi ASN di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dan perusahaan umum daerah (Perumda) Kota Padang, di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang memperkuat pemahaman aparatur terhadap penerapan prinsip ekonomi dan keuangan syariah dalam tata kelola pemerintahan.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran, penguatan ekonomi syariah ditempatkan sebagai salah satu langkah untuk memastikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan tetap selaras dengan nilai agama dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Maigus mengatakan, penerapan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan Pemko Padang telah mulai digulirkan secara bertahap sejak Juli 2026.
Upaya tersebut kemudian memperoleh pengakuan di tingkat provinsi. Pemko Padang berhasil meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang diserahkan Gubernur Sumatera Barat pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.
“Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat,” kata Maigus.
Namun, bagi Maigus, penghargaan tersebut bukan menjadi garis akhir. Justru, capaian itu harus diikuti dengan peningkatan pemahaman seluruh aparatur agar penerapan prinsip syariah benar-benar berkelanjutan.
Ia menilai, salah satu tantangan dalam penerapan prinsip syariah, baik di kalangan ASN maupun masyarakat, adalah belum meratanya pemahaman dan literasi.
Karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi penting untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun kesadaran bersama di setiap lini pemerintahan.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama,” ujar Maigus.
Menurut dia, perubahan pola pengelolaan keuangan tidak cukup dilakukan melalui instruksi administratif. Diperlukan pemahaman yang kuat agar aparatur mampu menerjemahkan prinsip tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dengan demikian, penerapan ekonomi dan keuangan syariah di lingkungan Pemko Padang diharapkan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja aparatur.
Dalam kegiatan itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang, Indra Noveri, bersama perwakilan OPD dan Perumda turut mengikuti penguatan literasi tersebut.
Para peserta juga diamanahkan untuk meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada jajaran di lingkungan instansi masing-masing.
Langkah tersebut diharapkan membuat proses edukasi berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak aparatur.
Bagi Pemko Padang, penguatan literasi menjadi fondasi penting. Sebab, ketika pemahaman tumbuh secara merata, penerapan prinsip ekonomi dan keuangan syariah tidak lagi dipandang sebatas kewajiban administratif, melainkan sebagai kesadaran bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Melalui langkah itu pula, penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi sebuah prestasi, tetapi menjadi pemicu untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Kota Padang secara konsisten.(***)