LINTASMEDIA NEWS– Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027 resmi masuk ke meja DPRD Kota Padang. Pemerintah Kota Padang menyampaikan Ranperda tentang APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Senin (14/9/2026).
Penyampaian Ranperda APBD 2027 tersebut menjadi tahapan penting sebelum arah kebijakan anggaran Kota Padang untuk tahun mendatang dibahas lebih mendalam antara pemerintah daerah dan DPRD.
Rapat paripurna digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang dan dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Sedangkan dari Pemko hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Sekda, Asisten I, Kepala Inspektorat, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, pimpinan BUMD, BUMN, perbankan, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta wartawan.
"Agenda ini digelar menindaklanjuti surat Wali Kota Padang Nomor 900.1/641/BPKAD-PDG/2026 tentang penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD Kota Padang kemudian menindaklanjutinya sesuai jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah pada 31 Agustus 2026," kata Muharlion.
Dalam rapat tersebut, setelah agenda dibuka secara resmi oleh Muharlion, DPRD Kota Padang memberikan kesempatan kepada Wali Kota Padang untuk menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2027. Penyampaian itu menjadi pintu masuk pembahasan anggaran daerah untuk tahun berikutnya.
Belanja Operasi Rp2,64 Triliun
Dalam RAPBD 2027 yang disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran, Pemko Padang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,15 triliun. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,57 triliun, terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1,45 triliun dan transfer antar daerah Rp116,1 miliar. Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa selain menggenjot PAD, Kota Padang masih sangat bergantung pada dukungan transfer dalam membiayai pembangunan daerah.
Di sisi belanja, angka yang disiapkan mencapai Rp2,81 triliun. Namun, komposisinya menjadi perhatian karena Rp2,64 triliun atau sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja operasi. Sementara belanja modal hanya Rp168,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp7 miliar. Besarnya dominasi belanja operasi membuat efektivitas penggunaan anggaran dan manfaat langsungnya bagi masyarakat menjadi salah satu hal yang layak dikawal dalam pembahasan DPRD.
RAPBD 2027 juga mencatat defisit Rp90,38 miliar. Pemko Padang merencanakan defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp90,38 miliar, dengan penerimaan pembiayaan Rp94,02 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3,63 miliar. Dengan skema tersebut, postur RAPBD 2027 dinyatakan berimbang.
Fadly menyebut penyusunan APBD 2027 mengedepankan prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil (outcome-oriented budgeting). Setiap alokasi anggaran dituntut memiliki tolok ukur dampak yang jelas serta diarahkan untuk memenuhi hak dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja juga memperhatikan mandatory spending, antara lain untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pelayanan publik.
Arah pembangunan Kota Padang 2027 mengusung tema “Penguatan Pondasi Transformasi sebagai Kota Jasa Terkemuka yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Fokusnya meliputi peningkatan daya tarik pariwisata, produktivitas industri kreatif, akselerasi Smart City dan Kota Sehat, serta penyelarasan dengan RPJMD 2025–2029. RAPBD tersebut disusun berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS 2027 yang telah disepakati bersama pada 31 Agustus 2026.
Setelah disampaikan secara resmi oleh Wali Kota, RAPBD 2027 selanjutnya akan dibahas dan disempurnakan bersama DPRD Kota Padang sesuai tahapan yang berlaku. Dengan nilai belanja mencapai Rp2,81 triliun, pertaruhannya kini bukan sekadar bagaimana anggaran disahkan, tetapi seberapa jauh uang rakyat tersebut benar-benar berubah menjadi pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Kota Padang.
Dikatakan Muharlion, penyampaian Ranperda baru merupakan awal dari proses. Setelah pemerintah daerah menyerahkan rancangan anggaran, DPRD memiliki tahapan lanjutan untuk membahas substansi APBD 2027 sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Artinya, ujarnya lagi, sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada besarnya anggaran, tetapi juga pada ke mana uang daerah akan diarahkan. Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi dan berbagai kebutuhan strategis Kota Padang tentu akan menjadi bagian penting yang patut dikawal dalam pembahasan APBD 2027. (***)