Pasaman Barat, Lintasmedia News- Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah mengunjungi Pengadilan Negeri setempat, mengawasi penyelesaian konflik pertanahan (sengketa) di wilayah konflik antara kelompok masyarakat Sikabau, Kecamatan Parit Koto Balingka dan unit usaha PT PBB (Bakrie Pasaman Plantation) Air Balam.
Langkah ini diambil menyusul perbedaan sikap antara kedua pihak, yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Menanggapi kondisi yang ada, Senin (27/7) kemarin, sejumlah warga Sikabau datang ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat, memohon keadilan untuk mengakhiri sengketa tanah antara kedua pihak.
Ketua DPRD, Dirwansyah, datang dan mendampingi orang-orang yang terlibat dalam masalah ini, sekaligus menjadi bukti perhatian serius badan perwakilan rakyat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
Dalam pertemuan dengan para pihak, otoritas hukum, dan elemen terkait di lingkungan pengadilan, Dirwansyah menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan kebenaran serta kepentingan bersama diutamakan.
"Beliau datang ke lembaga peradilan ini, Pengadilan Negeri di Simpang Empat. Kami turun tangan karena ini menyangkut hak dan kewajiban masyarakat. Beliau hadir, memastikan setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berusaha mencari solusi yang tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat," kata Dirwansyah.
Ia juga mengajak semua pihak yang bersengketa untuk terus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, sekaligus membuka ruang untuk dialog yang konstruktif.
Menurutnya, selain melalui jalur pengadilan, solusi melalui konsultasi dan konsensus sesuai dengan nilai-nilai adat setempat masih dapat diupayakan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, para perwakilan rakyat menyambut baik langkah nyata Ketua DPRD yang turun langsung untuk memantau perkembangan masalah tersebut. Dukungan ini dianggap memberikan dorongan serta jaminan bahwa aspirasi dan hak-hak mereka akan terus diperjuangkan hingga akhir.
Pengadilan Negeri Pasaman Barat menyambut baik perhatian para pemangku kepentingan regional, dan berkomitmen untuk memproses perkara sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa campur tangan dari pihak mana pun.
Hingga kini, proses persidangan terkait sengketa Kompleks Disikabau masih berlangsung, dan DPRD Pasaman Barat berjanji akan terus memantau perkembangannya hingga diperoleh keputusan yang mengikat dan membebaskan semua pihak. (***)

