Lintasmedia News- Pemko Padang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI guna memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
Kegiatan dilaksanakan dengan mendatangi Kantor Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Rabu (1/7/2026). Selain itu, Kantor Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang, Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, Ketua FKUB Kota Padang, Salmadanis, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang, Sri Hayati Maigus Nasir dan jajaran pengurus Baznas Kota Padang.
Dari Kementerian Agama RI menyambut Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Muhammad Adib Abdushomad. Sedangkan dari Kemendagri ada
Kasubdit Pembinaan Kerukunan Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan dan Penghayat Kepercayaan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Hartono.
Pada hari yang sama, rombongan yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, juga mengunjungi Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI guna memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja Pemko Padang bersama FKUB Kota Padang untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait strategi membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang berkelanjutan.
"Kami ingin terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat agar kehidupan masyarakat Kota Padang tetap harmonis, rukun, dan saling menghormati dalam keberagaman. Kerukunan merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya," kata Wawako Maigus Nasir.
Upaya tersebut menurutnya sejalan dengan visi Kota Padang yakni menggerakkan seluruh potensi untuk mewujudkan Kota Padang yang pintar dan sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota yang maju dan sejahtera.
Maigus Nasir menegaskan, Kota Padang selama ini terus berkomitmen menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta FKUB.
"Semoga sinergi ini semakin memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Padang. Setelah ini, kami akan melanjutkan agenda koordinasi serupa dengan Pemko Bekasi, Kantor Kemenag Kota Bekasi, dan FKUB Kota Bekasi, serta Setara Institute," cakapnya.
Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Muhammad Adib Abdushomad menyambut baik kunjungan Pemko Padang bersama FKUB sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya.
"Sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya," terangnya.
Kasubdit Pembinaan Kerukunan Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan, dan Penghayat Kepercayaan Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Hartono, mengapresiasi komitmen Pemko Padang dalam memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, keberhasilan menjaga kerukunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta FKUB.
"Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini dan kehidupan masyarakat tetap harmonis," tegasnya. (***)