Padang, Lintasmedia News – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Tata Kelola Pengamanan Kawasan Wisata Berbasis Kolaborasi Stakeholders. Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Sumatera Barat pada Jumat (24/7) ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengamanan destinasi wisata melalui sinergi lintas instansi.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Sumbar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, serta Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Auditor Madya Tk. II Sispamobvitnas Baharkam Polri, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta, S.I.K., M.H., yang hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai arah kebijakan pengamanan objek vital nasional.
Nota kesepahaman ini bertujuan mewujudkan strategi kolaborasi dan aliansi antarinstansi dalam penyelenggaraan pengamanan objek vital, khususnya kawasan wisata, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan kondusif.
Dalam keterangannya, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata di Sumatera Barat.
"Tujuan utama kegiatan ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata. Ada tiga hal yang harus kita ciptakan bersama, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keselamatan merupakan prinsip paling utama dalam setiap penyelenggaraan pengamanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas seluruh pihak sebelum mewujudkan aspek keamanan.
"Keselamatan adalah hukum tertinggi. Dalam mencapai keselamatan harus dilakukan secara total. Kita harus berpikir bahwa keselamatan masyarakat adalah yang utama. Setelah itu barulah kita dapat menciptakan keamanan. Bagaimana kita bisa menciptakan keamanan jika diri kita sendiri tidak selamat," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keselamatan dan keamanan akan bermuara pada terciptanya kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata.
"Kesejahteraan bersama dapat terwujud apabila masyarakat dan wisatawan merasakan kenyamanan. Karena itu, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan harus kita bangun secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan sistem pengamanan kawasan wisata di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung, sehingga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.