PADANG,Lintas Media News
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang menyorot masih adanya temuan yang berulang ulang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (LHP BPK RI).
Hal itu terungkap dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang yang dibacakan Mukhlis, SE., selaku sekretaris fraksi pada rapat paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin, 15 Juni 2026, di rung sidang utama gedung megah DPRD Kota Padang.
Fraksi yang diketuai Surya Jufri, S.Sos., menilai pertanggung jawaban APBD tahun sebelumnya merupakan bentuk evaluasi kinerja Pemerintah Kota dalam sektor belanja daerah, yang menjelaskan tentang pendapatan belanja dan pembiayaan serta hasil LHP BPK dan neraca keuangan daerah.
Dikatakan Mukhlis, berdarsarkan penyampaian Nota Keuangan oleh Walikota Padang pada 6 Juni 2026, terhadap pelaksnaan APBD tahun 2025 serta telah dilakukan pembahasan ditingkat pansus dilanjutkan rapat internal Fraksi Demokrat.
"Maka izinkan kami memberikan pandangan akhir terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025," ujarnya.
Evaluasi Serepan Anggaran dan Capaian Kinerja
Dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang melihat bahwa masih banyak OPD dalam serapan anggaran dibawah 90 % terutama di sektor belanja barang dan jasa. Dengan berbagai alasan seperti perubahan harga satuan, gagal tender dan persoalan lainnya.
Menurut Fraksi Partai Demokrat, tentu saja ini berdampak kepada capaian indikator kinerja utama bagi OPD trersebut yang berakhir dan bermuara pada pelayanan publik yang tidak optimal.
"Oleh karena itu kami menyarankan kepada Pemerintah Kota Padang agar dapat melakukan pembinaan pada OPD tersebut dalam menyusun perencaan anggaran dan program betul- betul melakukan kajian yang matang," jelas Mukhlis lagi.
Efektifitas dan Dampak Program
Menurut Fraksi Demokrat, konsikuensi dalam penggunaan anggaran adalah berbasis kinerja yang menghasil outcome yang baik, oleh karena itu efektivitas dampak program harus menjadi target dalam pelaksaanan anggaran.
"Dari kegiatan pada tahun 2025 kami melihat bahwa dampak dari kegiatan yang dilakukan belum efektif terutama dalam pembinaan generasi muda karena masih tingginya kenakalan remaja, ini terlihat masih adanya tawuran, kasus LGBT dan penggunaan obat terlarang narkotika," cakapnya.
Sehingga, urai Mukhlis lagi, di sektor pembangunan mental ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota dan di bidang pembangunan fisik, seperti persoalan banjir, drainase dan daerah aliran sungai masih harus menjadi perhatian yang serius.
Optimalisasi PAD bagi OPD Belum Mencapai Target
Dari hasil pembahasan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, mengucapkan apresiasi kepada pemerintah koya yang telah memperlihatkan capaian kinerja PAD-nya sebesar Rp924 Milyar, namun disisi lain masih ada OPD yang pencapaian di bawah 70 %.
"Oleh karena itu kami mengharapkan kepada pemerintah kota padang agar memacu OPD yang belum optimal bekerja dan menyarankan OPD yang mencapai target di beri reward," tegasnya.
"Berkaitan dengan LHP BPK masih adanya temuan yang berulang ulang, maka kami mengingatkan kepada i
Inspektorat dan Bagian Hukum agar dapat melakukan pembinaan kepada OPD berkaitan dengan manajemen keuangan, sehingga tidak menjadi beban dalam tata kelola pemerintah daerah," tutupnya. (