Pasbar,Lintas Media News Com.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memantapkan persiapan Pemilihan Wali Nagari serentak 2026 untuk 87 nagari di 11 kecamatan.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Pembentukan Panitia Pilwana 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Senin18/5.
Dalam arahannya, Bupati Yulianto yang didampingi Sekretaris Daerah Doddy San Ismail menegaskan wali nagari definitif penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Karena itu, seluruh tahapan Pilwana harus dipersiapkan matang agar berjalan aman, tertib, dan demokratis.
Dulu nagari induk hanya 19, sekarang sudah berkembang menjadi 90 nagari. Tiga di antaranya sudah definitif. Artinya, ada 87 nagari yang membutuhkan wali nagari definitif. Semua pihak harus bersama menyukseskan Pilwana ini,ujar Yulianto.
Ia meminta camat aktif mengarahkan pemerintah nagari untuk meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Plt Kepala DPMN Pasbar Syaikhul Putra menyebut Pilwana 2026 merupakan pemilihan terbesar yang pernah digelar di Pasbar, baik dari jumlah nagari maupun cakupan wilayah.
Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung 17 September hingga 20 Oktober 2026. Pemkab Pasbar juga akan menerapkan sistem e-voting untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya.
“Fokus rakor hari ini adalah pembentukan panitia tingkat kabupaten dan penyamaan persepsi seluruh unsur pelaksana. Setelah ini, rapat lanjutan akan digelar di tingkat kecamatan dan nagari,” katanya.
Selain membentuk panitia, Pemkab Pasbar juga akan menyiapkan tenaga teknis inti dan petugas lapangan untuk mendukung kelancaran Pilwana.
Di tingkat kabupaten, panitia terdiri dari unsur pemerintah daerah dan Forkopimda. Bupati dan Wakil Bupati bertindak sebagai penanggung jawab, sementara Sekda menjabat ketua panitia.
Di tingkat kecamatan dibentuk panitia pengawas yang melibatkan camat dan Forkopimca. Sementara di tingkat nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari dibentuk dari unsur Bamus, perangkat nagari, dan tokoh masyarakat. Panitia ini nantinya akan membentuk KPPSN dan petugas Linmas TPS.
Rakor ditutup dengan sesi diskusi yang membahas aspek keamanan, proses seleksi penyelenggara, hingga kesiapan teknis pemungutan suara. Seluruh peserta berkomitmen mendukung Pilwana 2026 agar berlangsung aman, jujur, transparan, dan demokratis.