Padang,Lintas Media News
Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Padang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Padang untuk mendukung dan menyukseskan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Dukungan tersebut difokuskan pada penguatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Komitmen itu disampaikan dalam audiensi FJKIP dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, Selasa (3/3/2026). Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan meminimalkan ketidakakuratan data serta memastikan bantuan tepat sasaran.
Eri mengakui, selama ini masih terdapat keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, persoalan tersebut kerap dipicu oleh ketidaksinkronan dan validitas data.
Ia menjelaskan, Kota Padang menjadi satu dari 40 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai proyek percontohan digitalisasi bansos dari total 514 daerah di Indonesia. Kota Padang juga menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat, dengan mereplikasi sistem yang sebelumnya diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.
Dalam sistem baru ini, pemerintah menggunakan KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis utama verifikasi data. Masyarakat didorong segera mengaktifkan IKD untuk mempermudah proses administrasi.
Aplikasi Perlinsos yang digunakan memiliki dua skema layanan, yakni pendaftaran mandiri melalui aplikasi bagi warga yang memiliki perangkat dan literasi digital memadai, serta pendaftaran melalui Perlinsos Agen bagi warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Ke depan, proses pengajuan hingga pencairan bansos dilakukan secara digital. Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi tanpa pembatasan awal. Sistem selanjutnya akan melakukan verifikasi otomatis dengan mengintegrasikan data ke sejumlah instansi, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga LHKPN. Integrasi ini bertujuan mendeteksi kepemilikan aset maupun status pekerjaan sehingga potensi ketidaktepatan sasaran dapat dicegah sejak awal.
Program ini juga menyediakan masa sanggah selama satu bulan. Warga yang pengajuannya ditolak dapat mengetahui alasan penolakan secara transparan berdasarkan hasil verifikasi sistem.
Dalam penataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), sistem telah menonaktifkan 22.283 penerima pada Desil 6–10 (kelompok mampu) dan mengalihkan kepada warga Desil 1–5 yang lebih membutuhkan.
Sementara itu, Sekretaris FJKIP Padang, Arif Budiman, menegaskan kesiapan pihaknya mendukung sosialisasi program tersebut. Ia menyebut FJKIP memiliki program Bakti untuk Negeri yang menyasar keluarga kurang mampu serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
FJKIP juga berencana menghadirkan Kepala Dinas Sosial sebagai narasumber podcast guna memberikan edukasi langsung kepada masyarakat.
Penasehat FJKIP, Romi Delfiano, menambahkan bahwa FJKIP merupakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan telah terbentuk hingga tingkat provinsi. Ia menilai kolaborasi lintas institusi penting untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Wakil Sekretaris FJKIP, Faiz, mengatakan jurnalis FJKIP kerap mengangkat isu human interest, terutama terkait persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat kurang mampu.
Ia optimistis kolaborasi dengan Dinas Sosial akan memperkuat peran media dalam mendukung implementasi digitalisasi bansos agar berjalan optimal dan tepat sasaran.(*)