Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menekankan,pentingnya percepatan penggunaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Muhidi usai menyalurkan bantuan kepada pengungsi di SDN 02 Cupak Tangah, Minggu (30/11/2025).
Muhidi menjelaskan, setiap tahun dalam struktur APBD telah dialokasikan anggaran BTT untuk penanganan bencana alam. Dengan ditetapkannya status tanggap darurat oleh pemerintah daerah, anggaran tersebut seharusnya dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
“Setiap tahun APBD memiliki pos BTT untuk penanganan bencana alam. Dengan status tanggap darurat yang sudah ditetapkan, anggaran itu harus bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Pada masa tanggap darurat, yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat benar-benar terlayani. Pemerintah daerah harus hadir untuk itu,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan, percepatan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama hingga masa tanggap darurat berakhir.
Muhidi menyebutkan, berdasarkan data terbaru dari BPBD Sumatera Barat hingga Sabtu malam, dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumbar menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jumlah korban meninggal dunia tercatat telah mencapai 98 orang, sementara 93 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, 17 warga mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan.
Jumlah warga yang mengungsi juga terus bertambah seiring meluasnya dampak bencana. Hingga laporan terakhir, sebanyak 9.410 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di berbagai posko pengungsian yang tersebar di kabupaten/kota.Tambahnya.
Menurut Muhidi,secara keseluruhan, total warga yang terdampak bencana mencapai 29.536 orang. Kerusakan tempat tinggal juga cukup signifikan, dengan rincian 1.010 unit rumah rusak ringan, 556 unit rusak sedang, serta 232 unit rumah rusak berat sehingga tidak dapat lagi dihuni.
Sementara itu, kerusakan fasilitas publik turut memperberat kondisi masyarakat. Sedikitnya 11 musala, empat fasilitas kesehatan, serta sejumlah ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan akibat derasnya arus banjir dan material longsor. Area persawahan dan lahan pertanian masyarakat juga banyak yang terendam maupun tertimbun, menambah panjang daftar kerugian dan potensi dampak jangka panjang terhadap ekonomi warga.Jelas Muhidi.(rls/st)