PARIWARA
Padang, Lintasmedianews.com
DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Sabtu malam, 21 Juni 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri dan dihadiri segenap anggota dewan.
DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Sabtu malam, 21 Juni 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri dan dihadiri segenap anggota dewan.
DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan KUA-PPAS APBD TA 2025, Sabtu malam, 21 Juni 2025.
Rapat paripurna itu dihadiri langsung oleh Walikota Padang Fadly Amran didampingi oleh Wakil Walikota, Sekdako, para Kepala SKPD, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.
DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Sabtu malam, 21 Juni 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri dan dihadiri segenap anggota dewan.
Rapat paripurna itu dihadiri langsung oleh Walikota Padang Fadly Amran didampingi oleh Wakil Walikota, Sekdako, para Kepala SKPD, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.
"Pada rapat paripurna kali ini kita mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan KUA-PPAS APBD TA 2025," ungkap Muharlion.
Muhalion pun mempersilahkan masing-masing juru bicara fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya.
Dari penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tersebut, masing-masing fraksi menyepakati perubahan KUA-PPAS APBD TA 2025.
Muharlion, mengatakan, kesepakatan perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Padang TA 2025 ini telah melalui serangkaian proses pembahasan yang diawali dari penyampaian dokumen secara resmi oleh Wakil Wali Kota Padang pada rapat paripurna 10 Juni 2025 lalu.
Perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati ini sebutnya, merupakan pagu indikatif yang masih perlu dibahas lagi oleh DPRD Kota Padang bersama Pemko Padang pada tahapan pembahasan rancangan perubahan APBD 2025.
"DPRD Padang siap mengawal pelaksanaan anggaran, guna memastikan program dan kegiatan yang direncanakan Pemko Padang dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga APBD Perubahan 2025 dapat ditetapkan sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam SE Mendagri No.900.1.1/640/SJ," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang yang telah menyetujui perubahan KUA-PPAS ini.
“Kedua dokumen ini akan menjadi acuan bagi kami dalam penyusunan APBD Perubahan 2025. Ini penting bagi keberlanjutan pemerintahan serta mewujudkan visi misi dan 9 Progul Pemerintah Kota Padang," tegasnya.
"Kita telah menjalankan program 100 hari kerja dan semoga dengan anggaran pada APBD Perubahan nanti menjadi spirit baru untuk mewujudkan kejayaan Kota Padang," ujarnya.
Fadly Amran menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS TA 2025 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
"Pada perubahan KUA-PPAS TA 2025 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,82 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD 2025 sebesar Rp2,81 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp10,8 miliar atau naik sebesar 0,38 persen," cakapnya.
"Perubahan ini respons kita terhadap perubahan asumsi makro, kondisi fiskal, dan prioritas pembangunan yang berkembang," ujar Fadly Amran yang didampingi Wakil Wali Kota, Maigus Nasir. (adv)
Rapat paripurna itu dihadiri langsung oleh Walikota Padang Fadly Amran didampingi oleh Wakil Walikota, Sekdako, para Kepala SKPD, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.
DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Sabtu malam, 21 Juni 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri dan dihadiri segenap anggota dewan.
Rapat paripurna itu dihadiri langsung oleh Walikota Padang Fadly Amran didampingi oleh Wakil Walikota, Sekdako, para Kepala SKPD, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.
"Pada rapat paripurna kali ini kita mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan KUA-PPAS APBD TA 2025," ungkap Muharlion.
Muhalion pun mempersilahkan masing-masing juru bicara fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya.
Dari penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tersebut, masing-masing fraksi menyepakati perubahan KUA-PPAS APBD TA 2025.
Muharlion, mengatakan, kesepakatan perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Padang TA 2025 ini telah melalui serangkaian proses pembahasan yang diawali dari penyampaian dokumen secara resmi oleh Wakil Wali Kota Padang pada rapat paripurna 10 Juni 2025 lalu.
Perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati ini sebutnya, merupakan pagu indikatif yang masih perlu dibahas lagi oleh DPRD Kota Padang bersama Pemko Padang pada tahapan pembahasan rancangan perubahan APBD 2025.
"DPRD Padang siap mengawal pelaksanaan anggaran, guna memastikan program dan kegiatan yang direncanakan Pemko Padang dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga APBD Perubahan 2025 dapat ditetapkan sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam SE Mendagri No.900.1.1/640/SJ," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang yang telah menyetujui perubahan KUA-PPAS ini.
“Kedua dokumen ini akan menjadi acuan bagi kami dalam penyusunan APBD Perubahan 2025. Ini penting bagi keberlanjutan pemerintahan serta mewujudkan visi misi dan 9 Progul Pemerintah Kota Padang," tegasnya.
"Kita telah menjalankan program 100 hari kerja dan semoga dengan anggaran pada APBD Perubahan nanti menjadi spirit baru untuk mewujudkan kejayaan Kota Padang," ujarnya.
Fadly Amran menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS TA 2025 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
"Pada perubahan KUA-PPAS TA 2025 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,82 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD 2025 sebesar Rp2,81 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp10,8 miliar atau naik sebesar 0,38 persen," cakapnya.
"Perubahan ini respons kita terhadap perubahan asumsi makro, kondisi fiskal, dan prioritas pembangunan yang berkembang," ujar Fadly Amran yang didampingi Wakil Wali Kota, Maigus Nasir. (*/ADV)