BANDUNG,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Dt Rajo Budiman mengatakan.
Terbentuknya struktur organisasi ADPSI menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar-DPRD provinsi, sekaligus menjembatani sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“ADPSI diharapkan menjadi wadah yang mampu mengharmonisasikan kebijakan lintas wilayah, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif, merata, dan sesuai kebutuhan riil di daerah,” kata Evi Yandri saat menghadiri
Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar di Kota Bandung, Selasa (6/5/2025).
Pada kesempatan itu,Evi Yandri menyoroti persoalan ketimpangan dalam pembagian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, daerah seperti Sumatera Barat yang memiliki kondisi geografis berbukit dan wilayah administratif tersebar, membutuhkan perhatian lebih dalam alokasi fiskal yang adil dan proporsional.
“Isu keadilan fiskal sangat krusial. Tanpa alokasi yang setara, sulit bagi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif hingga ke pelosok. Oleh sebab itu, kami mendorong agar kebijakan dana transfer pusat mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah secara objektif,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Munas ADPSI tahun ini dihadiri oleh 34 delegasi DPRD Provinsi se-Indonesia. Forum ini membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan otonomi daerah, transparansi anggaran, serta pengawasan terhadap implementasi program-program pusat yang berdampak langsung ke daerah.
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Dt Rajo Budiman didampingi oleh Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, serta Kasubbag Humas Protokol DPRD Sumbar, Dahrul Idris.
Dalam sidang pleno, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ADPSI yang baru. Dalam pidato perdananya, Buky menegaskan komitmennya untuk menjadikan ADPSI sebagai organisasi legislatif daerah yang kuat secara kelembagaan, namun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
“ADPSI harus menjadi jembatan antara suara rakyat di daerah dengan arah kebijakan nasional. Kita pun harus sejalan dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menyukseskan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Buky.
Munas ADPSI diharapkan menjadi titik tolak penguatan peran legislatif daerah dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.(*/st).