Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa,didapingi wakil ketua DPRD Sumbar Nanda Satria dan dihadiri wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy di ruang sidang utama DPRD Sumbar. Rabu (9/4/2025).
Iqra Chissa menyampaikan, Dalam pasal 263 UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan
bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disampaikan pada waktu kampanye yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan
keuangan daerah serta program perangkat daerah, untuk
jangka waktu lima tahun yang berpedoman kepada RPJPD
dan RPJMN.
Dalam permendagri No 86 tahun 2017, dijelaskan bahwa penyusunan ranperda tentang RPJMD, meliputi dua tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal RPJMD dan penyusunan ranperda tentang RPJMD.
"Berhubung substansi dan muatan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 memiliki ruang lingkup yang luas, maka sesuai dengan Peraturan
Tata Tertib DPRD, untuk pembahasannya akan dilakukan
oleh Panitia Khusus yang anggotanya berasal dari utusan Fraksi-Fraksi secara proporsional," kata Iqra.
Iqra Chissa tambahkan, pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun RPJMD agar dokumen perencanaan tersebut benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
"RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tetapi harus mencerminkan aspirasi rakyat Sumatera Barat. Untuk itu, kami mendorong adanya partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses penyusunannya, agar pembangunan ke depan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Iqra Chissa.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Vasco Ruseimy menyampaikan garis besar dari Rancangan Awal RPJMD yang akan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan.
Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta proyeksi capaian yang ingin diraih hingga tahun 2029.
"Kami sangat berharap kiranya pembahasan ini dapat memenuhi arahan sebagaimana terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tertanggal 27 Maret 2025 yang lalu yang mengamanatkan dilakukan percepatan jadwal penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dari semula diatur berdasarkan hari kerja menjadi hari kalender, sehingga regulasi ini memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan proses penyusunan hingga penetapan RPJMD tanpa mempedulikan waktu libur," kata Wagub.(St)